Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir Said Syarifuddin  pimpin rapat Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Inhil Tahun 2018 bertempat Aula Kantor Lantai V kantor bupati  inhil, Kamis (26/07)

Rapat evaluasi ini juga diikuti oleh, Asisten II Setdakab Inhil H.Afrizal, Inspektur Daerah Hj. Iriyanti serta beberapa OPD dilingkungan Pemkab Inhil. Usai rapat di lakukan penandatanganan komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam paparannya, Sekda mengatakan bahwa kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi ini wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh daerah, baik itu Kabupaten, Kota, maupun Provinsi.

“Kita terus evaluasi dan alhamdulillah semester I sudah rampung dan di evaluasi lagi oleh pihak KPK. Untuk itu tentu kita harus serius mempersiapkan ini agar semua OPD mempunyai tanggung jawab apa-apa yang harus di persiapkan”Sampaikan Sekda

Sekda juga mengimbau agar seluruh OPD melaksanakan rencana aksi Koordinasi , Supervisi Pencegahan Korupsi di lingkungan pemkab inhil  agar kedepanya menjadi pedoman,  apa yang harus di kerjakan dalam rangka untuk pemberantasan korupsi di OPD masing-masing Terutama di lingkungan pemkab inhil sendiri.

“Mudah-Mudahan rencana aksi seperti perencanaan, keuangan, pelelangan, perizinan, pemerintahan desa,  pendidikan, kesehatan dan lainnya, termasuk keterbukaan informasi. SOP dan,system, kita wajib untuk menyusun dan melakukan evaluasi. ” Ingatkan Sekda

sementara itu , Inspektur Daerah Hj Iriyanti berharap kedepan administrasi penyelenggaraan pemerintahan  di Inhil lebih baik lagi, apalagi mengingat selama empat tahun terakhir Kabupaten inhil terus mendapatkan predikat WTP

“Alhamdulillah WTP Sudah,  Apip Sudah ,SPIP sudah dan kini kita kejar lagi penilaian mandiri penyelenggaraan birokrasi pemerintah”motifasinya

Sekedar memberitahukan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh pihak Koordinator Sub Bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta langkah dalam memberikan dukungan guna meyiapan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada Aplikasi Monitoring Centre for Prevention ( MCP) secara Tepat  waktu./ adv

Reporter: rul     Editor: Am

JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan bahwa saat ini belum ada penerimaan CPNS. Dia meminta agar masyarakat bisa menunggu informasi resmi dan KemenPANRB.

“Belum ada formasi, kalau ada yang beredar itu tidak benar,” ujar Asman melalui pesan tertulis Sabtu (28/7).

Menurut dia, akhir-akhir ini tengah beredar informasi penerimaan CPNS. Padahal hingga saat ini belum ada penetapan formasi CPNS. Informasi yang beredar di berbagai media sosial itu seolah-olah pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS pada Juli 2018.

Padahal penetapan dan formasi CPNS masih dalam proses dan belum dipastikan rampung pada Juli 2018. “Semua masih dalam proses,” ujar dia.

Asman pun mengimbau agar masyarakat, lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Masyarakat bisa memantau melalui website resmi Kementerian PANRB yakni www.menpan.go.id

Asman memperkirakan sebanyak 220 ribu PNS akan pensiun pada tahun ini. Jumlah penerimaan CPNS itu pun akan disesuaikan dengan jumlah PNS yang akan pensiun.

“Karena kan pedomannya tetap jumlah yang pensiun,” katanya menambahkan.

Selain itu, penerimaan CPNS tahun ini masih akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan juga tenaga kesehatan. Sebelumnya, usulan untuk jumlah CPNS dari kementerian dan pemerintah daerah pun telah masuk. Sementara itu, permintaan agar dilakukan penambahan PNS di tiap-tiap instansi dan pemerintah daerah juga cukup banyak.

sumber: republika.co.id

Makkah, detikriau.org – Hingga hari kesebelas sejak kedatangan pertama jemaah haji pada 17 Juli 2018 lalu, sebanyak 161 kloter atau 64.917 jemaah telah tiba di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, 13.947 jemaah telah masuk Makkah pada Jumat (27/07). Dilaporkan, Sembilan orang jamaah telah meninggal dunia.

Mohammad Sholeh bin Abu Bakar (74) warga Malang, Jawa Timur, merupakan Jamaah Haji Indonesia ke sembilan yang wafat di Tanah Suci pada Jumat (27/07) pagi sekira pukul 07.14 WAS.

Menurut Kasi Kesehatan Daker Madinah, dr. Indro Murwoko, dalam rilisnya yang diterima tim Media Center Haji (MCH), Jumat (27/07) siang, dikutip melalui laman kemenag.go.id,  almarhum didiagnosis menderita Ischeamic Heart Disease (IHD) yang merupakan gangguan aliran darah arteri pada jantung.

“Almarhum merupakan jemaah kloter SUB-23, dan tiba di Madinah dua hari lalu,” ungkap dr. Indro. “Hari ini juga kami telah mengajukan izin pemakaman kepada Kadaker Madinah yang nantinya akan diteruskan kepada otoritas Saudi,” tambahnya.

Berikut daftar nama-nama jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci ::

1. Machyar Sahromi Muhammad Thaif (78) warga Garut, Jawa Barat, Kloter JKS-6;
2. Katio Simanjutak, 59, warga Medan jemaah kloter MES-2;
3. Sanusi Musthofa Khafid (73) asal SUB-06;
4. Sukardi Ratmo Diharjo (59), jemaah haji Kloter JKS-1;
5. Hadia Daeng Saming (73) kloter 5 embarkasi Makassar;
6. Ade Akum Dachyudi (67) asal Kloter JKS-13;
7. Sunarto Sueb Sahad (57) Kloter 15-SOC; dan
8. Siti Aminah Rasyip (57) asal Tegalsari, Batang, Jawa Tengah, jemaah kloter 5-SOC
9. Mohammad Sholeh bin Abu Bakar (74) asal Malang, Jawa Timur, jemaah kloter SUB-23.

Editor: Am

Madinah, detikriau.org – Jamaah Haji Kloter 3 Embarkasi Batam Asal Kabupaten Indragiri Hilir dilaporkan berada dalam kondisi sehat. Direncanakan, Senin (30/7/2018), 455 Jamaah haji Inhil ini akan bertolak ke Kota suci Mekkah Al Mukarramah.

“Kalaupun ada yang kurang sehat, itu hanya demam biasa disebakan faktor usia dan cuaca yang cukup ekstrim,” Sampaikan TPHD Inhil, HM Arifin dari kota Madinah

Diterangkan Arifin, Jammah haji Inhil kloter 3 telah melaksanakan serangkaian ibadah di Madinah. Baik shalat Arbain di mesjid Nabawi maupun ziarah ke tempat, mustajab bersejaran yg dimuliakan Allah seperti Makam Rasulullah SAW, Taman Raudhah, Baqi’, Masjid Kuba’, Jabal Uhud dan lain lain.

Direncanakan, lanjut Kabag Kesra Setdakab Inhil ini, senin pekan depan ba’da sholat subuh jamaah haji Inhil kloter 3 akan bertolak ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah Umroh wajib

“Karena kita semua mengambil Haji Tammattu’ , mendahulukan umroh dengan mengambil miqat di Bir Ali. Mudah-Mudahan senin sore sudah tiba di kota Mekkah. Setelah chek in hotel dan istirahat seperlunya, semua jemmah di arahkan untuk langsung ke Masjidil Haram untuk Tawwaf, Sa’i dan Tahhalull.” Perjelas Arifin

Untuk Jamaah Haji Inhil yang tergabung dalam Kloter 8 dan 9, kembali diterangkan Arifin,  baru masuk ke Kota Madinah pada Jum’at (27/7/2018) sore. Saat ini, 188 jamaah Inhil yang berangkat pada gelombang ke dua bersama-sama jamaah asal Inhu dan Bengkalis kini sudah mulai melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi hingga delapan hari kedepan. Setelah selesai baru menyusul berangkat ke Kota Mekah.

“Mohon doa  sanak keluarga dan masyarakat inhil, kiranya perjalaan ibadah kami ini dilindungi dan di Rahmati oleh Allah Swt, diberikan kesehatan, aman dan lancar, ibadah pun dapat di laksakan dengan sempurna dan mendapat haji yang Mabrur,” Pintakan Arifin.

Reporter: rul

JAKARTA – Direktur Pencalonan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Suhud Aliyudin mengatakan, pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membahas seputar Pilpres 2019, bukan ancaman bagi PKS.

Menurut dia, pertemuan SBY-Prabowo itu tidak merusak bangunan koalisi PKS dan Gerindra di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Pertemuan SBY dan Prabowo bukan sebagai ancaman bagi PKS,” ujar Suhud dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (28/7).

Suhud justru mengatakan pertemuan kedua tokoh itu membangun koalisi oposisi lebih mantap menghadapi kubu petahana Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Menurutnya, jika PD dan Partai Amanat Nasional (PAN) nanti masuk koalisi yang telah dibangun Partai Gerindra dan PKS, akan semakin menguatkan oposisi.

“Kami melihat ini sebagai perluasan dukungan bagi oposisi. Empat partai ini saya kira cukup kuat untuk bisa menantang Pak Jokowi,” katanya.

Soal siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres, tentu akan dibicarakan bersama oleh koalisi. “Terkait nanti figurnya siapa, itu nanti kami bicarakan,” kata Suhud.

Sumber: JPNN

Jakarta, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan hadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Ke – 7, Kamis (27/7/2018), di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Rakornas TPID ini mengangkat tema “Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Guna Mempercepat Infrastruktur dan Tata Niaga Pangan”.

Selain Bupati Inhil, kegiatan ini turut dihadiri pula oleh jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo serta Kepala Daerah tingkat I (Satu) dan tingkat II (Dua) se – Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Inhil mengatakan, kehadirannya pada Rakornas kali ini sangatlah penting dalam upaya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dengan tujuan penanganan inflasi di Kabupaten Inhil.

Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil telah melakukan berbagai upaya guna menekan laju inflasi. Upaya nyata menekan laju Inflasi, dikatakan Bupati, dilakukan pada sektor perkebunan kelapa dengan mengoptimalkan produktifitas.

“Pemerintah Kabupaten Inhil mengajak masyarakat petani untuk aktif memanfaatkan ‘lahan tidur’ produktif untuk ditanami bibit kelapa. Selain itu, komoditi lainnya juga diimbau untuk mereka tanam, seperti sayur – sayuran dan padi,” jelas Bupati.

Maksud dan tujuan dari pemanfaatan lahan tersebut, diungkapkan Bupati adalah agar produk perkebunan yang dihasilkan dapat memenuhi cadangan kebutuhan maayarakat Inhil kedepan.

“Nah, ketika stok terjaga, stabilitas harga yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar pun akan terjaga sehingga laju inflasi akan tertahan,” papar Bupati.

Pada Rakornas tersebut, Presiden Joko Widodo, menyebutkan, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang penting, namun menjaga tingkat inflasi adalah hal yang terpenting.

“Saya kira dalam tiap pertemuan selalu saya sampaikan itu kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengucapkan rasa syukur karena angka inflasi di Indonesia selama periode 2017 terbilang rendah. Bahkan, angka inflasi pada periode itu disebut sebagai yang terendah sepanjang 7 tahun terakhir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI), rata – rata inflasi pada periode 2016 sampai Juli 2017 adalah sebesar 3,02 persen. Angka itu turun dari tahun 2015, yakni sebesar 3,35 persen.

“Artinya, kita sudah masuk ke era inflasi rendah,” tukas Presiden.

Atas capaian tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja para Kepala Daerah, baik di tingkat I maupun pada tingkat II yang dinilai telah mengerti akan pentingnya menjaga laju inflasi.

Dihadapan para Kepala Daerah, Presiden Jokowi menuturkan, salah satu kunci pengendalian inflasi yang mesti dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah ialah, adalah penyediaan anggaran pengendalian harga agar dapat melakukan intervensi saat diperlukan./adv