“jangan percaya kepada orang – orang yang mencoba menawarkan bantuan, agar lolos dalam proses seleksi “

Tembilahan, detikriau.org – dihalaman Mapolres Inhil, sebanyak 148 putra dan putri terbaik  Kabupaten Indragiri Hilir dilepas untuk mengikuti rangkaian proses penerimaan Anggota Polri TA 2018. Kamis, (12/4/2018)

Mewakili Kapolres Inhil AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H, Wakapolres, Kompol Ari Kartika Bhakti, S.I.K menyampaikan ucapan selamat berjuang kepada Calon Anggota Polri yang mendaftar di Polres Indragiri Hilir.

“Lakukan sendiri upaya yang terbaik, sesuai dengan kemampuan pribadi, dan jangan percaya kepada orang – orang yang mencoba menawarkan bantuan, agar lolos dalam proses seleksi”, pesan Kompol Ari.

Ditempat yang sama, Kabag Sumda, Kompol H. Asmar juga mengingatkan agar para Calon Anggota Polri itu dapat menjaga nama baik dan marwah Indragiri Hilir, dengan selalu bersikap santun dan mematuhi peraturan dan undang – undang lalu lintas, terutama saat berkendaraan menuju tempat seleksi. “Berusahalah dengan keras, dan pasrahkan hasilnya pada Tuhan Yang Maha Esa”, tambah mantan Kapolsek Kateman tersebut.

Sekedar dikabarkan, untuk seleksi penerimaan Tahun 2018 ini, Polres Indragiri Hilir mengirimkan 151 Calon Anggota Polri yang berasal dari seluruh Kecamatan yang ada di Kapupaten Indragiri Hilir, dengan rincian untuk Taruna AKPOL  sebanyak 14 orang (P 13/W 1), Bintara Polisi Tugas Umum sebanyak 126 orang (P 116/W 20), Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi sebanyal 1 orang, Bintara Kompetensi khusus Pelayaran 1 orang dan Tamtama sebanyak 10 orang. Dari 151 orang tersebut, 32 orang diantaranya adalah peserta Binlat.

Secara keseluruhan jumlah pendaftar tercatat sebanyak 300 orang lebih. Namun pelamar yang sebelumnya telah mendaftar secara online, banyak yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan terutama karena tinggi badan tidak sesuai dengan ketentuan./ Ikwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Riau menggelar Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Tahun 2018 di salah satu Hotel, Tembilahan, Kamis, (12/4/2018).

Dalam sambutannya saat membuka secara resmi kegiatan ini, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, yang diwakili oleh H Syarifuddin yang juga selaku Kepala Dinas (Kadis) PMD Provinsi Riau, menyampaikan bahwa  Pelatihan ini merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang harapannya dapat menjadi salah satu aspek penguatan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

“Artinya kita sebagai pelayan abdi masyarakat harus mampu melakukan inovasi dan terobosan mendorong percepatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel,” ucapnya.

“Hal ini sejalan dengan tema yang diangkat pada pelatihan ini yaitu ‘Dengan Pelatihan Aparatur Desa Kita Wujudkan Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Handal dan Profesional Menuju Inovasi dan Kemandirian Desa,” sambungnya lagi.

Tidak hanya itu, Ia juga menjelaskan aparatur Desa dibawah komando kepala Desa harus bisa memahami dan memaknai implementasi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 secara baik.

“Desa harus taat azaz dalam pengelolaan keuangan dan administrasi secara transparan akuntabel partisipasi tertib dan disiplin anggaran serta mengutamakan kepentingan masyarakat demi percepatan pembangunan didesa Masing-masing” Pintanya kepada 190 orang kepala desa yang merupakan gabungan peserta dari kabupaten inhil dan kabupaten Inhu itu.

Ditambahkanya, Pemerintahan Desa sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat harus bisa mengambil kebijakan dan mencari solusi, mengatasi permasalahan ditengah masyarakat.

Senada, Ketua Panitia Pelaksana, Aswandi M.Si, yang juga selaku Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau mengatakan maksud daribpelatihan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar dapat berdayaguna.

Pelatihan tersebut terdiri dari 137 peserta dari kabupaten Inhil dan 50 kepala desa dari kabupaten inhu, dengan total 190 orang, dan pelaksanaan dibagi dalam 2 angkatan. Acara pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Plt Gubernur Riau, yang diwakili oleh H Syarifuddin./mirwan

Tembilahan, detikriau.org — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap usulan 6 Ranperda yang disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya. Tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi ini disampaikan Sekda Inhil, H Said Syarifuddin pada Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan I tahun sidang 2018, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa 11 April 2018.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, DR Sahrudin turut dihadiri Anggota DPRD dan sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Sekda Said Syarifuddin yang membacakan tanggapan Pemkab Inhil mengatakan, menanggapi pertanyaan dari fraksi PKB terhadap adanya target penerimaan retribusi yang tidak tercapai, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban atas penggunaan jasa kepelabuhanan dan kurangnya kepedulian penyedia jasa dalam memenuhi kewajibannya.

“Menurut hemat kami, urgensi pertukaran juru pungut jasa kepelabuhanan belum perlu dilakukan,” katanya.

Sedangkan yang terkait dengan kenaikan tarif retribusi parkir, dimaksudkan untuk kendaraan roda dua, yang sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp2.000, dikarenakan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh pihak kedua, kemudian pihak kedua mengontrakkan kepada pihak ketiga.

“Sesuai dengan hasil survey yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten indragiri hilir maka dimungkinkan untuk menaikkan tarif parkir dalam usulan perubahan untuk meningkatkan PAD,” tambahnya.

Menanggapi pemandangan dari fraksi Golkar, Sekda Said Syarifuddin mengucapkan terima kasih atas masukan dan sarannya, agar pembahasan tentang Ranpersa benar-benar menghasilkan output yang maksimal, dan agar pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Demikianlah tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi ranperda tahun 2018. Kami sadari bahwa tanggapan ini belumlah dapat memuaskan semua  pihak, dan untuk itu kiranya dapat dikoordinasikan lebih lanjut agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat terus berkesinambungan dan bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang kita cintai ini. Atas semua saran dan pendapat yang telah diberikan, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sekali lagi ucapan terima kasih semoga kerjasama yang baik ini akan terus dapat kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dalam rangka mewujudkan visi inhil berjaya dan gemilang 2025,” imbuhnya./adv

Tembilahan, detikriau.org – Kapolres Inhil AKBP Christian Rony, S.I.K. M.H ulurkan bantuan bagi keluarga Natania Ratifa Zhanin. Didampingi Kasat Lantas AKP Aninditha Rizal, S.H., S.I.K, kedatangan orang nomor satu di jajaran Polres Inhil ini disambut dengan isak tangis haru, Kamis, (12/4/2018)

“Saya hanya bisa berdo’a semoga Kapolres dan Jajarannya, mendapat berkah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.” Ucap puji syukur orang tua balita penderita gizi buruk, Basirun (30) dengan ucapan terbata, tak mampu membendung rasa haru

Menurut AKBP Christian, kedatangan mereka dirumah keluarga prasejahtera di Jalan Kembang Lorong Jelita itu, wujud rasa prihatin atas penderitaan keluarga tersebut.

“Saya berharap apa yang kami berikan ini setidaknya akan dapat sedikit meringankan beban kehidupan mereka,” Sampaikan Kapolres.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyerahkan bantuan berupa; beras, gula, minyak makan, telor, susu, biskuit dan sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan Natania.

Natania Ratifa Zhanin, meski saat ini sudah berusia 16 bulan, tapi belum bisa berjalan. Hasil  diagnosis medis, Balita ini menderita gizi buruk. Keterbatasan ekonomi orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai buruh parut kelapa di Pasar Tembilahan, menyebabkan keluarga ini tidak mampu berbuat banyak untuk mengobati anaknya. Uluran tangan dari pihak terkait dan masyarakat Indragiri Hilir, tentunya bisa membantu meringankan keluarga tersebut dari deritanya./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Syech Thoha Amar Diban mengingatkan kepada seluruh umat muslim untuk senantiasa menjalankan perintah Sholat 5 waktu. Bagi yang melaksanakan, Allah memberikan pahala, ampunan, dan berbagai manfaat yang tak terhingga. Namun bagi yang dengan sengaja meninggalkannya, siksa Allah amatlah pedih. Tidak hanya di akherat kelak, di dunia-pun akan dijauhkan dari rahmat-NYA.

Ulama asal Kalimantan Selatan ini dalam tausiahnya pada peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW 1439 Hijriah di Mesjid Jami’ Al Ghulam Jalan Pangeran Hidayat Parit 14 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab Indragiri Hilir, Riau, selasa (10/4/2018), mengingatkan bahwa meninggal perintah sholat 5 waktu akan memberikan dampak sebagai berikut;

1. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat subuh maka Allah akan mengangkat cahaya dari wajahnya.
2. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Dzuhur, Allah akan angkat keberkahan atas rezky yang ada pada dirinya.
3. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Ashar maka Allah akan buka keburukan yang ada pada dirinya.
4. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Magrib maka Allah tidak akan memberkahi anak cucu keturunannya.
5. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat isya maka Allah tidak akan memberikan ketenangan di dalam tidurnya.

Oleh karenanya, Syech Thoha mengajak untuk selalu memupuk kecintaan perintah sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan pahala dan ampunan diakherat kelak dan mendapatkan keberkahan dan lindungan selama menjalani kehidupan di dunia./ rul

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara enggan berkomentar panjang lebar soal temuan satu NIK (nomor induk kependudukan) digunakan registasi kartu prabayar untuk 2,2 juta nomor ponsel.

Rudi mempersilakan persoalan itu ditanyakan kepada operator telekomunikasi. “Jangan tanya saya tapi tanya operator, karena yang memeriksa operator,” kata Rudiantara di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Menurut dia, kasus tersebut bukan kesalahan sistem. Menurut Rudiantara, sebenarnya sudah ada peraturan menteri yang harus diikuti oleh semua stakeholder terkait. “Jadi, kalau tidak diikuti ya ada konsekuensinya,” katanya.

Dia menambahkan, direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika kemenkominfo, juga badan regulasi telekomunikasi Indonesia (BRTI), sudah pernah menegur operator. “Operator sudah diminta menonaktifkan yang prosesnya tidak sesuai dengan peraturan. Jutaan yang sudah dinonaktifkan oleh operator sendiri,” katanya.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengakui memang ada satu NIK yang digunakan untuk registrasi 2,2 juta kartu prabayar. Menurut dia, tidak mungkin pendaftaran itu menggunakan sistem manual.

“Ini angka yang tidak masuk akal kalau dilakukan secara manual. Berarti menggunakan robotik agau sistem,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4).

Dia menambahkan, pihaknya masih akan menindaklanjuti persoalan atau temuan yang mencengangkan tersebut.

“Ya 2,2 juta satu NIK, di bawahnya ada 1,9 juta untuk satu NIK. Nanti operator lain ada lagi yang satu juga lebih,” jelasnya.

Dia menegaskan tidak mungkin satu orang dalam satu detik bisa meregistrasi sekitar 120 kartu prabayar. “Sehingga kami menduga ini dilakukan dengan mesin,” katanya.

Karena itu, dia masih mendalami siapa yang bisa melakukan hal ini. Komisi I DPR merekomendasikan kepada Kemenkominfo untuk memperdalam sehingga ketahuan siapa yang melakukan registrasi dengan sangat spektakuler itu.

sumber: jpnn.com