JAKARTA — Dalam kondisi yang sedang panas seperti pada siang hari, mengonsumsi air putih dingin sungguh menyegarkan. Belakangan di supermarket kita tak hanya bisa menemukan air putih biasa dalam kemasan. Namun kita juga menjumpai banyak ragam air putih seperti air yang mengandung ion atau yang diklaim punya rasa buah. 

Sebenarnya masing-masing jenis air punya kegunaan tergantung siapa yang mengonsumsinya. Ahli nutrisi dari Consumer Reports, Amy Keating, menjelaskan manfaat aneka jenis air putih. Berikut penjelasannya dilansir dari Consumer Reports. 

1. Air dengan elekrolit

Air putih jenis ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan elektrolit para atlet, di antaranya kebutuhan sodium dan potasium. Elektrolit tubuh hilang seiring dengan keluarnya keringat saat berolah raga. Karbohidrat juga menipis karena digunakan sebagai bahan bakar saat otot bekerja. “Orang biasa yang berolah raga butuh air, bukan elektrolit,” kata Amy Keating. 

Orang bukan atlet yang mengonsumsi cairan elektrolit justru bisa menumpuk kalori. Sebagai gambaran, orang dengan berat 150 pon akan membakar 150 kalori ketika berjalan cepat selama setengah jam. Namun, minum 16 ons minuman elektrolit bisa memasok 100 kalori ke dalam tubuh. 

2. Air putih bervitamin

Kita tidak perlu memberi asupan vitamin ke tubuh hanya karena udara sangat panas atau karena kita selesai berolahraga. Jika tetap minum minuman bervitamin, kita justru akan kelebihan vitamin. Jangan lupa pula minuman yang demikian biasanya mengandung banyak gula. 

3. Air dengan ekstrak tumbuhan

Air putih ini biasanya diberi embel-embel mengandung ekstrak kelapa, maple, kaktus, dan sejenisnya. Iklan produk kerap meyakinkan konsumen bahwa air berekstrak tanaman tertentu lebih menghidrasi ketimbang air putih biasa. Klaim tersebut tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Namun, air ekstrak tanaman ini punya kandungan gula lebih rendah daripada air elektrolit. 

4. Teh dalam kemasan

Teh yang diseduh kaya akan antioksidan yang menjaga kesehatan jantung. Air teh juga rendah kalori sehingga peminumnya lebih rendah terkena risiko diabetes tipe dua. Akan tetapi ketika seduhan teh dikemas dalam botol, bisa jadi khasiatnya akan lenyap. 

Teh botolan sama tak sehatnya dengan soda karena mengandung banyak gula. Teh botolan yang rendah kalori juga tidak bisa dikatakan lebih sehat. Karena, kendati produk tersebut rendah gula dan kalori namun produsen tetap menambahkan pemanis buatan seperti aspartam dan sukralosa. 

“Khasiat antioksidan teh botolan jauh lebih rendah daripada teh yang diseduh biasa,” ungkap Joe Vinson, profesor emeritus bidang kimia di University of Scranton. Antioksidan dalam teh seduh akan berkurang 10 persen sehari. Jadi, jangan harap memperoleh manfaat antioksidan dari seduhan teh yang usianya berhari-hari.

Dengan semua penjelasan tersebut, alternatif paling sehat untuk menghilangkan haus adalah minum air putih biasa. Agar tak membosankan, kita bisa menambahkan potongan lemon atau daun mint segar ke dalam segelas air putih dingin.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA — Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) melakukan pertemuan dengan PT Bio Farma dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI pusat pada Jumat (3/8). Mereka membicarakan vaksin Measles Rubella (MR) yang status halal dan tidaknya belum jelas.

Pembicaraan antara Kemenkes, PT Bio Farma dan MUI dalam rangka mencari solusi terkait polemik vaksin MR. Sebab sebagian masyarakat yang sangat memperhatikan kehalalan sangat menantikan status kehalalan vaksin MR.

“Kami juga dari Kemenkes akan menyurati Serum Institute of India (SII) untuk menanyakan sekali lagi bahan-bahan (vaksin MR),” kata Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek kepada Republika.co.id usai melakukan pertemuan di Kantor MUI pusat, Jumat (3/8).

Nila mengatakan, sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu upaya mendorong pihak SII sebagai produsen vaksin MR agar mensertifikasi halal produknya, tetapi masih dalam proses. Maka Kemenkes tetap melakukan imunisasi terhadap masyarakat yang tidak mempermasalahkan halal dan haramnya vaksin MR.

Kemenkes tetap melakukan imunisasi ke masyarakat menggunakan vaksin MR, Nila mengatakan, sebab Kemenkes harus tetap melindungi masyarakat dari penyakit. Terkait adanya masyarakat yang menolak vaksin MR karena vaksin tersebut belum tersertifikasi halal, menurut dia, masyarakat yang menolak boleh menunggu fatwa dari MUI.

sumber: republika.co.id

Tembilahan, detikriau.org — Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam menyerahkan hasil penetapan pemenang Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil kepada Gubernur Riau, Jum’at (3/8/2018) pagi.

Hasil penetapan pemenang Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Inhil tersebut diterima oleh Gubernur Provinsi Riau melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Sudarman.

Penyerahan dilakukan setelah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Inhil sehari sebelumnya dengan agenda penetapan hasil Pilkada Serentak, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018 – 2023.

Rapat Paripurna DPRD Inhil itu diselenggarakan beberapa hari seusai KPU Kabupaten Inhil menyampaikan laporan hasil rapat pleno dengan pembahasan serupa.

“Laporan hasil Paripurna sudah kita serahkan, tinggal lagi menunggu waktu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil terpilih,” papar Ketua DPRD Inhil saat dikonfirmasi via seluler.

Ihwal waktu pelantikan, H Dani M Nursalam menjelaskan, berdasarkan kebijakan Pemerintah pusat, terdapat beberapa tahap pelantikan yang akan dilaksanakan pada daerah – daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2018.

“Untuk Inhil, berkemungkinan besar, pelantikannya akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun ini. Sebab, Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018 akan berakhir pada 22 November mendatang,” ungkapnya.

Untuk lebih jelas, berikut tahap – tahap pelantikan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah:

1. Tahap Pertama, direncanakan pelaksanaannya pada hari Kamis, 20 September 2018, diikuti oleh daerah yang akhir masa jabatan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota mulai bulan Januari 2018 sampai dengan 20 September 2018
2. Tahap Kedua, direncanakan pelaksanaannya pada hari Kamis, 20 Desember 2018, diikuti oleh daerah yang akhir masa jabatan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota mulai 21 September 2018 sampai dengan 20 Desember 2018
3. Tahap Ketiga, direncanakan pelaksanaannya pada hari Kamis, 14 Maret 2019, diikuti oleh daerah yang akhir masa jabatan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota mulai 21 Desember 2018 sampai dengan 14 Maret 2019
4. Tahap Keempat, direncanakan pelaksanaannya pada hari Kamis, 6 Juni 2018, diikuti oleh daerah yang akhir masa jabatan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota mulai 15 Maret 2019 sampai dengan 6 Juni 2019

Sebagai informasi, kedatangan Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam juga turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dr Ferryandi, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Darussalam dan Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Inhil, Indra Yepi./adv

Tembilahan, detikriau.org –  Online Single Submission (OSS) atau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarasi secara Elektronik pertama kali diterapkan di Kabupaten Inhil pada 23 juli 2018. Terhitung sejak tanggal itu, seluruh proses pengurusan perizinan di Inhil dilakukan secara online.

Setelah pengajuan permohonan disetujui, DPMPTSP Inhil hanya ditugasi untuk melakukan pemeriksaan persyaratan dan/atau komitmen yang telah di upload secara mandiri oleh pemohon.

“Jadi tugas kita di daerah hanya sebatas memeriksa keabsahan persyaratan dan/atau komitmen. Setelah Surat Izin diterbitkan oleh sistem OSS,” Ujar Kepala DPMPTSP Inhil, Helmi D dikomfirmasi diruang kerjanya, Jum’at (3/8/2018)

diterangkan Helmi, penerapan sistem OSS didasari pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018.

Dalam PP ini, pelaku usaha dapat mendaftarkan kegiatan usahanya secara langsung melalui laman www.oss.go.id dengan mengisi secara lengkap data-data serta sesuai dengan NIK yang valid.

Pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan adalah untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Hak Akses Kepabean.

Syarat terpenting lainnya selalin NIK yang valid, pelaku usaha juga harus memiliki e-mail. Karena hak akses untuk meneruskan pendaftaran ke Izin Usaha atau Izin Komersial /Operasional akan dikirim oleh OSS melalui email pelaku usaha.

Untuk pelaku usaha yang melakukan pendaftaran dan belum memiliki NPWP, maka OSS akan memproses pemberian NPWP (pasal 23 UU no 24 Tahun 2018)

Selanjutnya setelah OSS menerbitkan Izin Usaha atau Izin Komersial /Operasional, memenuhi persyaratan dan/atau komitmen oleh pelaku usaha wajib dilakukan untuk efektifnya izin yang telah mereka miliki.

Menurut Helmi juga, dalam penerapan OSS di Kabupaten Inhil, dirinya telah menginstruksikan agar Bidang yang memberikan pelayanan perizinan untuk dapat membantu memberikan penjelasan mengenai prosedur permohonan perizinan berusaha melalui OSS serta membantu memfasilitasi segala permasalahan yang dihadapi dalam merealisaikan investasinya di kabupaten Inhil.

“jadi jika masyarakat kurang memahami, silahkan datang, kita sudah siapkan petugas untuk memberikan bimbingan, termasuk dengan menyediakan fasilitas komputer dan jaringan internet,” Imbau Helmi

Alasan mendasar penerapan sistem OSS di tiap daerah, selain karena telah diundangkan melalui PP No 24 Tahun 2018 juga dikarenakan adanya pengenaan sanksi Disinsentif oleh Pemerintah Pusat berupa penundaan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Daerah yang tidak melaksanakannya.

“artinya seluruh proses pengurusan perizinan tidak lagi bisa dilakukan secara manual. Daerah harus menerapkan sistem OSS. Jika tidak mematuhi, sanksinya ‘Disinsentif’,” Tegaskan Helmi.

Menurut Helmi juga, hingga hari ini, jum’at (3/8/2018) pukul 09.00 Wib, sebanyak 62 permohonan izin kegiatan usaha yang diajukan melalui system OSS telah terbit.

Terkait adanya keluhan pelaku usaha yang menilai penggunaan sistem OSS justru memperlambat perolehan perizinan, Helmi tidak sependapat. Iya menduga mungkin saja ada persyaratan yang diupload pelaku usaha melalui website OSS yang tidak Valid.

“Mungkin saja ada dokumen yang tidak valid. Atau bisa juga disebabkan koneksi jaringan internet. Jadi kalau ada masalah, komunikasikan ke DPMPTSP Inhil.” Imbuh Helmi

Sejauh ini, dilanjutkan Helmi, permasalahan yang kerap dialami pelaku usaha, selain kesulitan untuk mengakses website OSS adalah tidak mampu dipenuhinya persyaratan dan/atau komitmen yang dimintakan.

Tidak mampunya pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen itu diantaranya seperti izin lokasi yang terletak dilokasi yang telah sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kesulitan ini terjadi disebabkan di Kab Inhil memang belum memiliki RDTR yang seharusnya disampaikan dalam bentuk data digital ke lembaga OSS. Termasuk di Inhil belum dimilikinya tim ahli bangunan gedung untuk memberikan rekomendasi Sertifikat Layak Fungsi (SLP).

Disamping kendala itu, Helmi juga mengakui bahwa hingga saat ini belum adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk SDM DPMPTSP Provinsi maupun Daerah sebagai upaya percepatan pelaksanaan OSS.

Untuk meminimalisir berbagai hambatan itu, Helmi paparkan bahwa pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui admin percepatan berusaha melalui OSS setiap menemui kendala dalam memfasilitasi pelaku usaha yang datang ke kantor DPMPTSP Kab Inhil./red

Tembilahan, detikriau.org — Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Inhil mendapatkan protes dari pelaku usaha karena dinilai belum siap menerapkan sistem Online Single Submission (OSS).

Protes yang dilontarkan oleh pelaku usaha, Hendra Santoso dan Amin itu berkaitan dengan izin usaha yang tidak kunjung terbit setelah beberapa lama diajukan.

Padahal, menurut mereka seharusnya, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektornik yang disebut Online Single Submission (OSS), proses pengajuan penerbitan izin dapat memakan waktu yang lebih singkat, yakni 14 hari pasca pengajuan permohonan.

“Sudah setiap hari kami ke bagian Pelayanan DPMPTSP ini. Tapi, sampai hari ini belum ada solusi bagaimana kejelasan Izin Usaha kami, sedangkan semua persyaratan sudah kami lengkapi dan semua data dalam aplikasi OSS juga sudah diisi”, ujar Amin, salah satu pemohon izin.

Menurut Hendra Santoso dan Amin protes yang mereka mereka sampaikan berpedoman pada arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang menyatakan bahwa tujuan dari penerapan OSS adalah untuk mempersingkat waktu pengurusan izin usaha.

Menurut Amin, klarifikasi yang mereka dapatkan dari Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP Inhil, titik permasalahannya terjadi pada system OSS

“Aplikasi OSS tersebut diisi secara online oleh pelaku usaha sendiri, jadi kami hanya bisa mengarahkan cara pengisian saja, hambatan yang tidak bisa diproses oleh sistem belum bisa kami kasih solusi karena harus kami sampaikan permasalahan tersebut ke Kementrian Koordinator Bidang Perekenomian dan apa solusinya masih menunggu,”

Atas alasan yang diberikan tersebut, Amin selaku pemohon menyimpulkan bahwa pihak DPMPTSP Inhil memang belum benar – benar siap dalam penerapan sistem OSS yang terkesan dadakan.

Dia menilai sikap penolakan atas kendala keterlambatan penerbitan izin usaha tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2018 yang menyatakan bahwa lembaga OSS adalah untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota menerbitkan Perizinan Berusaha dalam bentuk dokumen elektronik.

Dengan begitu, lanjut Amin, seharusnya Dinas DPMPTSP Kabupaten / Kota bertindak sebagai pengarah dan pemberi informasi secara langsung tentang aplikasi OSS dalam proses pembuatan izin usaha.

“Bahkan, sampai saat ini dinas DPMPTSP Inhil belum ada mendapatkan pelatihan bagi operator untuk mengarahkan pelaku usaha dalam pembuatan izin elektronik tersebut,” pungkas Amin./red

Tembilahan, detikriau.org – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari Fraksi Partai Demokrat, Hasmawi menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan telah menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Puskesmas di Inhil untuk menunda pelaksanaan imunisasi MR.

Keputusan penundaan ini didasari pertimbangan atau pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta koordinasi yang dilakukan dengan Sekretaris Daerah.

“Pemberitahuan penundaan keseluruh Puskesmas sudah disampaikan. Kemungkinan Surat Edaran resmi akan dilayangkan Bupati pada senin mendatang,” Ujar Hasnawi menyampaikan klarifikasi yang diakuinya diterima dari Kepala Dinkes Inhil yang diterima media melalui pesan WA. Jum’at (3/8/2018)

“Asww yth Para Kapusk Se kab Inhil di Tempat.
Terkait surat dari MUI tsb, kita sangat menghargai pandangan MUI, selanjutnya setelah berkoordinasi dg pak Sekda, dan komunikasi pak Sekda ke Bupati Inhil, maka di putuskan utk MENUNDA PELAKSANAAN IMUNISASI DI INHIL, surat resmi lagi berproses, kemungkinan senin akan di keluarkan edaran dari Bupati Inhil terhadap PENUNDAAN PELAKSANAAN MR DI INHIL”

Sebelumnya, Dinkes Inhil melalui Surat Edaran bernomor 2943/DINKES-P2P/VIII/2018, meminta kepada seluruh Puskesmas di Inhil untuk tetap melanjutkan pelaksanaan imunisasi campak rubella (MR)

Diterangkan dalam surat edaran Dinkes Inhil tertanggal 1 Agustus 2018 itu, seluruh Puskesmas dimintakan untuk tetap melaksanakan kegiatan kampanye MR, dimana kepastian kehalalan vaksin masih didasari pada Fatwa MUI No 4 Tahun 2016 dan surat rekomendasi MUI No. U-13/MUI/KF/VII/2017.

SE Dinkes Inhil lengkap terlampir seperti Foto dibawah :