TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menghadiri penyerahan 14 Unit Kapal Motor mesin 0,5 GT dan 750 bantuan khusus untuk nelayan-nelayan kecil seperti penangkapan kepiting dalam wilayah Kecamatan Tanah Merah, Minggu (5/8/2018)

Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Kasubdid Pulau-pulau kecil dan Terluar, DR Ahmad Haris sebagai perwakilan Direktorat Pendayagunaan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kala itu, bantuan itu diterima langsung oleh kelompok Nelayan Usaha Bersama Sehati desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah yang disaksikan oleh Anggota DPRD Inhil Andi Rusli Kepala Dinas Perikanan H Mukthar T, Camat,  Kapolsek, Babinsa dan tokoh masyakat setempat.

Bupati Inhil mengatakan, nelayan yang tergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama Sehati (Kube Sehati) yang ada di Kuala Enok ini patut bersyukur dengan bantuan pompong sampan dan peralatanya.

Untuk itu, Bupati mengharapkan untuk memaksimalkan Pemanfaatan bantuan yang telah diterima tersebut.

“Maka untuk itu supaya ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan yang terpenting bagi kita nelayan kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan sungai kita ini,” harapnya.

Dengan bantuan ini, Bupati Mengajak kepada para nelayan untuk bisa menjaga kelestarian alam sekitar kita ini dan jangan ada lagi yang menangkap ikan, udang dengan meracun, dengan tuba, dengan sentrum, listrik dan lain sebagainya.

“Saya menghimbau kepada seluruh nelayan kita, masyarakat  kita,  mari bersama -sama menjaga kelestarian sungai ,laut kita dan senantiasa mempedomani ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan,” ujar Bupati.

Sementara itu, DR Ahmad Haris mengharapkan  Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Inhil dengan bantuan bisa mendukung pemanfaatannya, terlebih lagi wilayah Kabupaten Inhil ini memiliki Hutan mangrove terluas di Indonesia.

“Bantuan ini sebagai langkah awal kedepan kita lebih konsepkan lagi, bagaimana langkah -langkah dilakukan terwujud  dan keinginan pemerintah inhil sebagai pusat kepiting Indonesia,” ujarnya./adv/mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelaksana Harian (Plh) Asisten III Setdakab Indragiri Hilir (Inhil), RM Sudinoto menghadiri Ramah Tamah tajaan CR-V Club Indonesia Chapter Riau, Sabtu (4/8/2018) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Indragiri Tembilahan ini juga tampak dihadiri Kepala Disporabudpar Kabupaten Inhil Junaidi serta anggota CR-V Club Indonesia Chapter Riau.

“Kami menyambut baik, apalagi kegiatan CR-V Club Indonesia ini sangat positif. Kami juga sangat berterima kasih karena sudah mengunjungi Kabupaten Inhil,” kata Sudinoto.

Sementara itu, Ketua CR-V Club Indonesia Chapter Riau, Andy Hirfandy mengatakan bahwa Mambernya tidak sebatas berkumpul sesama pengendara CR-V, namun juga melakukan touring ke berbagai daerah untuk mengeksplorasikan wisata yang ada.

“Kami melakukan Touring Merdeka untuk mengeksplor pariwisata daerah yang ada, kita bermitra dengan pemerintah,” kata Andy.

Secara nasional, disampaikannya ada sekitar 170 mamber CR-V. Sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri, kurang lebih ada 60 mamber. “Yang ke Inhil hari ini, ada 18 unit CR-V,” ujarnya. /Mirwan

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan memimpin upacara pembukaan Giat Lomba dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka Ke – 57 Kwartir Cabang 04.02 Gerakan Pramuka Inhil, di lapangan upacara Kantor Bupati Inhil, Tembilahan. Sabtu (4/8/2018).

Giat lomba memperingati hari Pramuka ini, diikuti oleh 1500 Peserta Tingkat Siaga Sekolah Dasar sampai jenjang Tingkat Pramuka Penegak SMA / Sederajat.

Selaku Inspektur Upacara, dalam amanatnya, Bupati menyebutkan, penyelenggaraan lomba tersebut dimaksudkan untuk menumbuh-kembangkan minat generasi muda bergabung dalam gerakan pramuka. Sebab, ada kecenderungan yang dirasa ihwal minimnya minat generasi untuk bergabung dalam Gerakan Pramuka.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, bahwa UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka telah mengamanatkan pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui Gerakan Pramuka,” tukas Bupati yang juga merangkap sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau disingkat Kamabicab.

Bupati mengingatkan, agar jalinan persaudaraan dapat terjaga, mulai dari tingkat ranting sampai tingkat Nasional sekalipun. Selain itu, Dia mengharapkan, organisasi pramuka mampu menjadi pioner dalam membina peserta didik sehingga menjadi generasi muda yang Berkarakter.

“Dengan dukungan pendanaan yang cukup besar, diharapkan Pramuka Inhil juga akan mampu newujudkan cita-cita menjadikan Inhil Sebagai Kabupaten Pramuka Di Provinsi Riau,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 04.02 Inhil, Junaidi Ismail menjelaskan, perlombaan Pramuka tingkat Kwarcab Inhil tahun ini terbagi dalam beberapa jenis perlombaan, baik yang berkaitan dengan lomba teknik dasar kepramukaan seperti baris berbaris, Pionering serta perlombaan untuk bidang kesenian.

Turut hadir mengikuti Upacara, Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra, Dandim 0314/Inhil diwakili Pasiter Kapten Inf Iwan Andoko dan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil H Said Syarifuddin.

Usai memimpin Apel Giat Lomba dalam rangka memperingati hari jadi Gerakan Pramuka Ke – 57, Bupati Inhil, HM Wardan berkesempatan menjajal olahraga panahan yang disediakan oleh Inhil Scout A Chery Community./adv

“Dinilai sudah jauh menyimpang dari tujuan awal berdirinya”

“Ajak Masyarakat Kembalikan Citra Kota Tembilahan Sebagai Kota Ibadah dengan Basmi Praktik Maksiat”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan menilai pengelolaan “kelapa gading” sudah tidak lagi bisa ditolerir. Wadah yang awal berdirinya ditujukan sebagai pusat kuliner keluarga itu, kini beralih fungsi layaknya hiburan malam.

Untuk itu, HM Wardan yang kini kembali terpilih sebagai Bupati Inhil periode 2018 – 2023 mengajak segenap perangkat kawasan setempat, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat serta instansi terkait lainnya untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi dan mengembalikan fungsi ‘Kelapa Gading’ sebagaimana niat awal berdirinya.

“Kita harus bersama – sama menggapai motto Tembilahan sebagai Kota Ibadah seperti sediakala. Kalau ada kegiatan maksiat harus dibasmi. Periode pertama mungkin Saya belum maksimal, tapi ini sudah tidak bisa lagi,” Lontar HM Wardan saat memberikan sambutan dalam gelaran syukuran terpilihnya pasangan Wardan – SU di kediaman salah seorang tokoh masyarakat Tembilahan, H Alwi, Jum’at (3/8/2018) malam

Menurut Bupati, bangunan lokasi “pasar gading” yang seyogyanya dijadikan sebagai lokasi berkumpulnya keluarga, kini telah beralih fungsi, serta banyak penyimpangan dalam operasional dilokasi yang dibangun menggunakan dana CSR tersebut.

“Sudah menjadi rahasia umum, silahkan dicek. Seharusnya jam 12 malam ditutup, tapi tidak. Seharusnya terang – benderang, tapi nyatanya gelap gulita,” Kritis kecewa Bupati

Paparkan Bupati, pelaksanaan pembangunan pusat kuliner ‘Kelapa Gading’ bukan merupakan suatu hal yang mudah. Dalam prosesnya, Dia mengaku harus mendatangi beberapa perusahaan guna meminta kontribusi demi tercapainya pembangunan lokasi yang semestinya menjadi kebanggaan warga itu.

Banyaknya ketidaksesuaian dari tujuan dan kesepakatan awal pembangunan pusat kuliner ‘Kelapa Gading’, diakui HM Wardan membuat Dirinya gerah. Dia berniat untuk mengubah citra negatif yang lahir dari kekeliruan pengelolaan destinasi kuliner itu./ADV

Editor: Am

“Imunisasi tetap diberikan bagi masyarakat yang tidak mempermasalahkan kehalalan”

Jakarta, detikriau.org – Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek mempersilahkan masyarakat yang mempermasalahkan kehalalal vaksin MR untuk menunggu fatwa MUI. Saat ini, Kemenkes menyebut pihaknya berkomitmen untuk tetap melindungi masyarakat dari penyakit dan karenanya tetap melaksanakan imunisasi MR.

Pernyataan ini disampaikan Menkes usai dilakukan pertemuan antara pihaknya dengan PT Bio Farma dan MUI di kantor MUI pusat pada Jumat (3/8/2018). Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka mencari solusi terkait polemik vaksin MR. Sebab sebagian masyarakat yang sangat memperhatikan kehalalan sangat menantikan status kehalalan vaksin MR.

“Kami juga dari Kemenkes akan menyurati Serum Institute of India (SII) untuk menanyakan sekali lagi bahan-bahan (vaksin MR),” kata Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek dikutip melalui laman Republika.co.id, Jumat (3/8).

Nila mengatakan, sebenarnya pihaknya sejak tahun lalu sudah mendorong pihak SII sebagai produsen vaksin MR agar mensertifikasi halal produknya, tetapi masih dalam proses. Namun Kemenkes tetap melakukan imunisasi terhadap masyarakat yang tidak mempermasalahkan halal dan haramnya vaksin MR.

“Terkait adanya masyarakat yang menolak vaksin MR karena vaksin tersebut belum tersertifikasi halal, masyarakat boleh menunggu fatwa dari MUI.” Akhirinya.

Editor: Am

detikriau.org — Kementerian Agama ancam untuk mencabut izin operasional Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) apabila terlibat dalam kasus penangkapan 116 WNI oleh pihak keamanan Saudi.

Menurut Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali dikutip dari laman kemenag.go.id, Kamis (02/08) malam waktu Saudi menerangkan, Kemenag akan berkoordinasi lintas sektoral untuk mengungkap kasus tersebut.

“Jika terbukti ada WNI yang menggunakan visa umrah dan dia overstay, maka kita lacak hal tersebut kesalahan PPIU atau jemaah,” tandas Nizar Ali di Kantor Daerah Kerja (Daker) baru Makkah di kawasan Syisyah, Makkah. “Kalau kesalahan PPIU akan kita cabut izin operasionalnya,” sambung Nizar didampingi Kabiro Humas Data dan Informasi Mastuki.

Pihaknya akan meminta data-data dari Konsultan Jenderal RI di Jeddah guna mengungkap sejauh mana keterlibatan PPIU. “Jika memang ada unsur kesengajaan dari PPIU, tidak ada cara lain, kita cabut izinnya,” tegasnya lagi.

Menurut Nizar, bisa jadi realitanya PPIU memberangaktkan 100 orang dan yang pulang hanya 90 orang. “Dari sana kita bisa melacak laporannya melalui Sipatuh (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Umrah dan Haji Khusus),” paparnya.

Terlepas dari itu, Nizar mengingatkan jangan sampai ibadah yang memiliki tujuan baik, malah dilakukan dengan cara yang tidak baik. “Tentu hasilnya juga tidak baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 116 WNI terjaring razia aparat keamanan Arab Saudi di sebuah penampungan yang terletak di kawasan Misfalah, Mekkah. Jumat (27/7) tengah malam

Sebagian besar dari WNI ini memegang visa kerja dan sisanya masuk ke Arab Saudi menggunakan visa umrah dan visa ziarah.

Warga negara Indonesia yang terjaring razia itu kebanyakan tinggal di Mekkah, sebagian lagi di luar Mekkah namun menyeberang melalui perbatasan masuk ke Kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji.

Menurut Koordinator Pelayanan dan Perlindungan Warga Safaat Ghofur, mereka yang terjaring razia sebagian besar berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan saat diperiksa mengaku berniat melaksanakan ibadah haji.

“Kepada penampung, mereka membayar sewa kamar dengan biaya per orang bervariasi antara 150 hingga 400 riyal atau sekira Rp576.000 sampai Rp1.530.000,” ujar Safaat dikutip Antara, Rabu (1/8).

Menurut Safaat, mereka menyewa beberapa tempat tinggal dalam satu gedung melalui orang Bangladesh yang berlaku sebagai calo, dan masing-masing tempat tinggal dihuni 10 sampai 23 orang, bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Sumber: kemenang.go.id / Idntimes.com

Editor: Am