Jakarta, — Ulama kondang asal Riau, Ustaz Abdul Somad (UAS) mengungkapkan fakta dibalik pembatalan dakwahnya di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah hingga bulan Desember 2018.

UAS berkisah, keputusan pembatalan berawal pada 17 Juli 2018, saat ia diundang untuk berceramah di daerah Grobogan dan Kudus, Jawa Tengah.

Saat itu panitia membatalkan acara di Kudus karena panitia mengaku menghadapi tekanan-tekanan. Sementara acara dakwah di Grobogan terlaksana namun saat itu panitia mengungkapkan cerita di balik kegiatan dakwah tersebut.

“Panitia setelah selesai kajian menyatakan ada kesulitan, ternyata Kapolres mengamankan puluhan orang. Saya heran, kita ini ceramah soal kematian, tidak ada makar, tidak ada politik, tidak ada ditunggangi,” kata Somad saat diwawacarai di program TVOne, Senin (10/9).

UAS melanjutkan keadaan serupa berlanjut saat ia diundang di Semarang pada akhir Juli 2018. Namun, ia kembali dikejutkan karena saat tiba di ibu kota Jawa Tengah itu, langsung dikawal oleh anggota TNI dan Polri, bahkan Kapolda Jateng. Pengamanan bahkan dilakukan sepanjang 1 kilometer dari Bandara.

“Dalam hati saya bertanya, kita ini mengaji bukan mau perang. Saya berfikir kita sudah nyusahin orang,” tegasnya.

UAS juga mekankan jika pengajiannya hanya membicarakan topik perbaikan ekonomi, politik dan pendidikan umat.

“Tidak pernah nyebut nomor, partai, atau nama. Saya mau suaya umat melek, itu saja,” katanya.

Usai Semarang, UAS juga bercerita saat sahabat karibnya mengajak untuk berdakwah di wilayah Jepara, Jawa Timur dan juga berhadapan dengan tekanan yang sama.

Berangkat dari rentetan kegagalan dan persiapan yang melelahkan tersebut, UAS menyimpulkan jika wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur kurang kondusif.

“Makanya saya putuskan untuk cooling down dulu, tenang. Kalau dipaksakan takutnya malah ada kesan melawan, ajak kelahi dan perang. Makanya kita putuskan off dulu, September sampai Desember off dulu,” tuturnya.

UAS kembali menegaskan bukan ingin membesar-besarkan masalah adanya intimidasi dibalik dakwahnya. Dia menggarisbawahi jika dia bahkan tidak punya manajemen yang biasa mengatur tiket VIP hingga hotel bintang lima.

Atas dasar itu, dia pun mengaku meminta maaf lewat sebuat video yang kemudian jika sudah ada yang terlanjur janji dan terpaksa dibatalkan karena adanya kondisi yang tidak kondusif itu.

Alasan Tak Lapor Polisi

Lebih lanjut, UAS pun mengungkapkan alasannya tidak langsung melapor ke pihak kepolisian seperti yang didesak banyak pihak soal adanya intimidasi di balik dakwanya.

“Laporan Bali saja tidak selesa-selesai. Makanya laporkan ke Allah saja,” tegasnya.

UAS memang sempat dipersekusi saat menggelar dakwah di Bali. Kala itu, ada sekelompok orang yang meneriakkan UAS di hotel tempatnya menginap sebagai orang yang anti NKRI dan Pancasila. Namun diketahui, kasus tersebut tidak dituntaskan oleh aparat berwajib.

Sebetulnya, imbuh UAS, mudah saya dia melakukan kontak dengan petinggi kepolsian untuk mengamankan dakwahnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Tapi kita bukan mau perang. Mabes TNI dan polisi hingga FPI siap kawal. Tapi kita mau ngaji atau perang? lebih baik tenang,” katanya.

Selain itu, UAS juga mengklarifikasi soal keputusannya untuk tenang hingga bulan Desember 2018 bukan karena di tahun politik.

“Kenapa sampai Desember? Karena tiga bulan cukup untuk tenang. Kita bisa dakwah di tempat lain yang tidak ada penolakan,” pungkasnya.

Terbukti di beberapa daerah seperti Pangkajene Kepulauan dan Polewali Mandar, dan Batu Licin tak ada insiden penolakan pada Somad.

Sumber: CNN Indonesia

Tembilahan, detikriau.org – Bersih-bersih aparatur Kepolisian terhadap pelaku tindakpidana penyalahgunaan Narkotika seakan tiada habis-habisnya. Dilingkup Kabupaten Inhil saja, hanya dalam hitungan jam setelah diringkusnya warga seberang pebenaan Kec Keritang, minggu (9/9) sekira pukul 20.00 Wib, hari ini, polisi kembali menggari pelaku tindak pidana yang sama, Narkotika.

Senin (10/9) sekira pukul 16.30 Wib, Wen (29) dibekuk dirumah kontrakannya di jalan Trimas Tembilahan. Dari tangannya, polisi mengamankan lima gram narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik berwarna bening. Turut disita sebagai barang bukti, sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, uang tunai senilai Rp 2,7 juta, dua unit telepon genggam serta satu unit timbangan digital.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat, tentang adanya pelaku yang sering melakukan transaksi narkotika, di tempat kostnya”, ujar Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kasat Res Narkoba AKP Bachtiar, S.H

Ditambahkan AKP Bachtiar, saat ini tersangka berikut Barang Bukti sudah diamankan di Mapolres Indragiri Hilir guna proses penyidikan lebih lanjut./ Am

Jakarta — Sejumlah kepala daerah telah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang bakal bertarung kembali dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Selaku petahana, Jokowi kini menggandeng Ketua nonaktif MUI sekaligus Rais Aam PBNU,Ma’ruf Amin.

Mereka yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Kemudian Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Terbaru, Gubernur Banten Wahidin Halim yang disebut-sebut masuk dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf wilayah Banten.

Di antara kepala daerah yang mendukung Jokowi itu tak semuanya berasal dari PDIP, partai yang menaungi Jokowi, tetapi berasal dari partai politik koalisinya. Bahkan, para kepala daerah itu ada yang berasal dari partai pengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebut saja Lukas Enembe dan TGB yang berasal dari Demokrat, Irwan Prayitno yang berasal dari PKS, Khofifah yang ikut diusung Demokrat pada Pilkada serentak 2018, serta Wahidin yang juga diusung Demokrat pada Pilkada serentak 2017.

Tak heran bila Demokrat geram dan menyebut dukungan para kadernya itu akibat pembajakan yang dilakukan Jokowi.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan fenomena pembajakan kepala daerah menjelang Pilpres merupakan fenomena yang telah lama terjadi.

Menurutnya, saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang maju kembali pada Pilpres 2009 juga banyak mendapat dukungan kepala daerah yang bukan berasal dari Demokrat maupun partai koalisi pengusungnya.

“Pembajakan tersebut biasanya bisa karena memang murni dukungan terhadap incumbentdan bisa juga karena tekanan pada kepala-kepala daerah tersebut,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/9).

Tekanan yang dimaksud Ujang adalah perkara hukum atau bahkan dugaan korupsi yang menjerat kepala daerah itu. Masalah hukum ini, kata Ujang, bisa dimainkan petahana agar para kepala daerah mau mendukungnya pada pesta demokrasi lima tahunan kali ini.

Menurut Ujang, langkah tersebut dinilai efektif agar kepala daerah, yang memiliki masalah hukum, bisa ‘dipegang’ petahana. Jokowi sebagai petahana, katanya, memiliki kekuatan dalam memainkan peran kepolisian hingga kejaksaan.

“Jadi hukum bisa dijadikan alat untuk menekan orang lain agar mendukung. Makanya tidak heran kepala daerah itu mendukung incumbent,” ujarnya.

“Satu mereka mendukung betul-betul karena kekuasaan, kedua ketakutan karena tekanan hukum itu,” kata Ujang melanjutkan.

Meskipun demikian, Ujang menyatakan bahwa kepala daerah yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 tak menyalahi aturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kepala daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota tak dilarang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mereka, kata Ujang hanya diwajibkan cuti dan tak menggunakan fasilitas negara selama melakukan kampanye. Selain itu, menurut Ujang, para kepala daerah ini juga tak boleh memobilisir para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Ujang mengatakan salah satu kekhawatiran lawan politik Jokowi adalah ketika para kepala daerah memanfaatkan kekuasaannya untuk mengajak para PNS di wilayahnya masing-masing agar memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Karena bagaimana pun kepala daerah kan membawahi ASN, membawahi pegawai negeri, dari mulai Sekda, Kepala Dinas, camat, lurah,” katanya, “Ini sebenarnya kalau itu digunakan, sebagai sebuah ancaman pegawai negeri untuk mendukung incumbent, ini sebenarnya yang dilarang. Ini yang dikhawatirkan lawan-lawan politik Pak Jokowi.”

Masyarakat Tak Otomatis Dukung

Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Sebastian Salang menyebut dukungan beberapa kepala daerah tak serta merta membuat masyarakat ikut pilihan sang pemimpin wilayahnya itu pada Pilpres 2019.

“Karena apa? Karena setiap masyarakat kita kan punya otonomi untuk menentukan pilihannya masing-masing,” kata Sebastian kepada CNNIndonesia.com akhir pekan lalu.

Sebastian mengatakan dukungan sejumlah kepala daerah kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu merupakan hal wajar dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan tingkat nasional itu.

Mereka, kata Sebastian, biasanya terikat kontrak politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden tertentu, dalam hal ini Jokowi, ketika diusung menjadi calon kepala daerah. Menurutnya, kontrak politik itu yang membuat kepala daerah ini tak bisa berbuat banyak.

“Maka konsekuensi logisnya, salah satu kesepakatan yang dibicarakan itu tentu mendukung presiden yang didukung,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Sebastian, yang perlu dilakukan masyarakat adalah memantau aktivitas kepala daerah yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, baik penggunaan fasilitas negara maupun memanfaatkan birokrasi di wilayahnya.

“Soal dia secara pribadi menyatakan dukungan kepada siapa-siapa, itu sah-sah saja,” kata dia.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pelemahan rupiahberdampak pada kenaikan beban pembayaran bunga utang. Pemerintah pun berjanji bakal lebih hati-hati dalam menarik utang.

Beban pembayaran bunga utang, menurut dia, juga kian tinggi lantaran imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) turut terkerek.

“Ongkos untuk utang yang diambil jadi meningkat. Dengan kurs yang meningkat ini, kami terus berhati-hati dalam menarik utang,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI dilansir CNN Indonesia, Senin (10/9).

Berdasarkan data APBN Kita, total utang pemerintah hingga Juli 2018 mencapai Rp4.253 triliun, naik 12,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan utang tersebut turut mendorong pembayaran bunga utang bengkak 11,88 persen menjadi Rp146,45 triliun.

Saat ini, porsi pembayarannya sudah mencapai 61,38 persen dari total pembayaran bunga utang sebesar Rp238,61 triliun.

Komposisi utang masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai RP3.467 triliun atau mengambil porsi 81,35 persen. Sementara utang dari pinjaman mencapai Rp785,49 triliun.

Kendati jumlah utang meningkat, rasio utang pemerintah per akhir Juli sebesar 29,74 persen atau di bawah batas aman dalam undang-undang sebesar 60 persen./*

Keritang, detikriau.org – Samsul alias Bongkeng diringkus kepolisian Polsek Keritang di Parit Latim, Desa Seberang Pebenaan, Kec. Keritang Kab. Inhil, minggu (9/9/2018) sekira pukul 20.00 Wib.

Saat diringkus, dari tangan petani berusia 24 tahunan ini disita tiga paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 15 pil merah muda bergambar penguin dan lima butir pil berwarna orange bergambar kepala orang yang keduanya diduga narkotika jenis ekstasi.

Turut disita sebagai barang bukti uang tunai senilai Rp 165 ribu, satu buah dompet berikut dua unit telepon genggam.

Berdasarkan keterangan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Sik MH melalui Kapolsek Keritang AKP Lassarus Sinaga SH, tertangkapnya terduga pelaku diawali dari informasi masyarakat.

Mendapat informasi, Kapolsek memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan terhadap pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Polsek Keritang, sekira pukul 20.00 WIB, Unit Opsnal Polsek Keritang yang dipimpin Kapolsek melakukan penangkapan.

“saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku disaksikan warga setempat ditemukan sejumlah barang bukti tersebut,” Sampaikan AKP Lassarus

Saat ini menurut Kapolsek, terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Keritang guna proses penyidikan lebih lanjut./Am

Pekanbaru — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, mendatangi rumah Ustad Abdul Somad (UAS). Kedatangan polisi untuk meminta keterangan UAS atas dugaan kasus penghinaan yang dilakukan Jony Boyok terhadap dirinya.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, pemeriksaan dilakukan penyidik di rumah UAS yang terletak di kawasan Panam, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, pada Sabtu (8/9) kemarin.

“Kemarin kan pemeriksaan di rumahnya, itu kan privasi. Diperiksa terkait yang di Facebook (penghinaan) itu,” ujar Gidion, Minggu (9/9).

Gidion mengaku, akan ada lagi pemeriksaan ulang terhadap UAS. Namun belum dipastikan kapan. “Ada nanti (pemeriksaan ulang). Nanti kalau ada dikabari,” bebernya.

Sementara itu, kuasa hukum UAS, Zulkarnaen Nurdin menyebut, UAS dicecar sekitar 10 pertanyaan. “Poin pentingnya apakah ustad tersinggung terhadap kalimat hinaan yang disampaikan Joni Boyok dalam akunnya, ya beliau sampaikan merasa tersinggung, karena tidak melakukan apapun tetapi dihina,” kata Zulkarnaen.

Jony Boyok sudah diamankan oleh Front Pembela Islam

(FPI) Pekanbaru, di rumahnya Jalan Kelapa Sawit, Gang Dolok I Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, pada Rabu (5/9) petang kemarin.

Ia telah mengakui kesalahannya yang menghina UAS di akun Facebook miliknya. Postingan itu diunggah pada 2 September lalu. Isinya adalah kata-kata kasar yang tak pantas ditujukan kepada seorang ulama.

Jony sudah diserahkan oleh FPI ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada Rabu malam. Ia terancam hukuman penjara maksimal empat tahun dan denda Rp 750 juta, karena telah melanggar Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3).

Selain pidana, Jony yang sehari-hari bekerja sebagai kontraktor ini juga akan dikenakan sanksi adat. Hukumannya dapat berupa dikenakan denda bahkan paling berat diusir dari Pekanbaru.

Sumber: Jawapos