Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 oleh Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York (08/06).

“Ini merupakan kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia dan hasil kerja keras seluruh komponen bangsa, khususnya para diplomat Indonesia,” dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti tertulis dalam sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri.

DK PBB adalah badan utama PBB yang memiliki peran dan tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Untuk masuk menjadi anggota DK PBB Indonesia sudah melakukan kampanye sejak 2016, yang dinyatakan Kementerian Luar Negeri “sejalan dengan prioritas politik luar negeri Indonesia untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat kawasan dan global di bawah Pemerintahan Jokowi.”

Apa pentingnya Indonesia masuk ke DK PBB?

Menurut Wirya Adiwena, Kepala divisi Hubungan Internasional The Habibie Center, dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia sejauh ini berhasil.

“Di DK PBB ada negara-negara, 144 negara, yang percaya bahwa kita bisa (membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia melalui cara-cara yang diplomatis)”, terang Wirya kepada wartawan BBC News Indonesia Mehulika Sitepu.

Pendapat serupa diutarakan Pengamat Hubungan Internaisonal dari Universitas Bina Nusantara, Tirta Mursitama. Menurutnya, terpilihnya Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk kepercayaan negara anggota PBB terhadap Indonesia sebagai wakil Asia Pasifik.

“Hal ini berdampak kepada meningkatnya kepercayaan diri dan kebanggaan Indonesia di dunia internasional,” kata Tirta.

Wirya Adiwena juga menambahkan bahwa dengan berada di forum startegis itu Indonesia bisa melakukan diplomasi dengan lebih praktis, lebih efektif.

“Karena kita ikut memutuskan.”

Isu-isu apa yang akan diusung Indonesia?

Indonesia akan mengusung isu terorisme, radikalisme dan eksterimisme dalam pertemuan-pertemuan DK PBB mendatang.

“Isu terorisme yang menjadi perhatian penting, tidak hanya untuk dunia tapi juga negara kita sendiri,” ucap Wirya.

Selain itu, Indonesia juga akan memanfaatkan keanggotaannya untuk mendorong isu pembangunan.

“Global partnership yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030,” kata Menlu Retno.

Caranya, menurut Wirya adalah dengan “berusaha memajukan perspektif-perspektif negara berkembang, tidak hanya negara-negara maju.”

Apakah Indonesia akan mewakili suara negara-negara Muslim?

Politik luar negeri Indonesia selama ini sudah aktif berdiplomasi mewakili suara Muslim, seperti membela etnis Islam Rohingya di Myanmar yang mayoritas Buddha dan menolak pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem sebagai bentuk solidaritas ke negara mayoritas Islam, Palestina.

Namun bagi Wirya Adiwena, keanggotaan Indonesia “bukan mewakili suara negara Muslim, tapi dipercaya oleh negara-negara Muslim bahwa Indonesia mampu membawa yang terbaik ke forum global.”

“Indonesia tidak memiliki keberpihakan khusus kepada negara-negara tertentu. Yang kita miliki keberpihakannya adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan global, sebisa mungkin memperbaiki sistem PBB, memajukan perdamaian dunia. Hal-hal itulah yang dibawa Indonesia,” papar Wirya.

Dia memberi contoh, “di OKI (Organisasi Kerjasama Islama) ada kontestasi antara Saudi Arabia dan Iran. Yang Indonesia berusaha selalu lakukan adalah membangun jembatan, (bahwa) kontestasi geopolitik tidak akan menghalangi diplomasinya dalam usaha membangun perdamaian.”

Sedang menurut Tirta Mursitama posisi Indonesia di DK PBB akan merepresentasikan dunia Islam moderat dan negara-negara Asia Tenggara.

“Saya yakin negara-negara Islam banyak menaruh harapan kepada Indonesia. Bagi Indonesia bila mampu memperjuangkan isu-isu terkait dunia Islam khususnya yang noderat maka akan jadi keuntungan luar biasa bagi Indonesia secara domestik, regional dan global,” ujar Tirta.

Yang pasti, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Ini adalah keempat kalinya Indonesia berada di kursi DK PBB. Sebelumnya Indonesia menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Dalam proses pemilihan tertutup, Indonesia memperoleh 144 suara dari jumlah keseluruhan 190 anggota PBB yang hadir. Indonesia mengalahkan Maladewa yang memperoleh 46 suara, untuk mewakili kawasan Asia dan Pasifik di DK-PBB, menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada Desember 2018.

Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota DK PBB periode 2019-2020 adalah: Jerman dan Belgia (mewakili kelompok Eropa Barat); Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia); dan Afrika Selatan (Afrika).

Kelimanya akan bergabung dengan 5 negara anggota tetap DK PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia) serta 5 negara anggota tidak tetap lainnya (Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia).

Sumber: bbc.com

Tembilahan, detikriau.org – Selesai acara Safari Ramadhan di Kecamatan Batang Tuaka, Kamis (7/6/2018), malam kemaren, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Said Syarifuddin kunjungi kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas).

Mewakili Pemerintah Kabupaten Inhil Sekda mengatakan, kunjungan ini bermaksud untuk melihat kesiapan BAZNas baik dari sisi sarana, prasarana kantor dan aktivitas.

“Jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, yang sebentar lagi akan segera tiba, Baznas Kabupaten Inhil akan menyalurkan bantuan paket untuk para kaum duafa,” ujar Sekda.

Senada, Ketua BAZNas Inhil HM Yunus Hasby mengatakan, BAZNas telah mempersiapkan untuk 3.000 mustahik yang akan menerima paket lebaran bahagia.

“Yang secara khusus dipersiapkan untuk mereka dan ini sudah terprogram untuk tahun 2018,” tutur Yunus.

Disamping itu juga, beberapa hari kedepan Sekda akan dinobatkan sebagai Duta Zakat BAZNas Inhil oleh BAZNas Provinsi Riau.

“Insa Allah yakin dan percaya berkat ke kompakkan teman-teman semua akan tercapai,” tutupnya./adv

Tembilahan, detikriau.org – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin menyebut ada oknum yang mencatut namanya untuk meminta uang ke para pejabat. Beberapa waktu belakangan, santer beredar informasi bahwa oknum yang tidak diketahui pasti identitasnya itu meminta uang kepada para Camat, Pimpinan Bank, Kepala Desa serta sejumlah pejabat lainnya.

Sekda memberikan klarifikasi, bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Dia mengaku tidak pernah menyuruh seseorang mengatasnamakan Dirinya untuk meminta uang kepada siapapun.

“Ini tidak benar. Dia (Oknum, red) tersebut hanya mencatut nama Saya. Sekalipun Saya tidak pernah menyuruh orang meminta – minta,” tukas Sekda saat dimintai klarifikasi melalui sambungan seluler, Jum’at (8/6/2018) sore.

Dari informasi yang diperoleh, Sekda mengatakan, oknum yang mencatut namanya itu telah berhasil mengelabui beberapa Camat serta Kepala Desa dan mendapatkan uang.

“Maka itu, Saya perlu mengklarifikasi. Saya kembali tegaskan bahwa hal itu tidak benar. Ini dapat dikatakan penipuan dan bisa diancam dengan hukuman pidana,” pungkas Sekda dengan nada tinggi.

Lebih lanjut, Sekda meminta kepada oknum pencatut namanya untuk menghentikan perbuatan tidak terpuji sekaligus memalukan itu. Sebab, bukan tidak mungkin Sekda akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib.

“Jika ini terus berlanjut, Saya mungkin akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan ini kepada pihak Kepolisian agar dapat diusut. Tentunya, jika terbukti oknum tersebut akan mendapatkan hukuman penjara,” tegas Sekda.

Terakhir, Sekda mengimbau para pejabat untuk mewaspadai oknum yang meminta uang dengan mengatasnamakan Dirinya dan memastikan bahwa hal tersebut tidak benar.

“Jangan dikasih kalau masih ada yang datang meminta uang atas nama Saya. Itu bohong, itu penipuan. Waspadai hal seperti itu dan jangan terkecoh,” tandas Sekda./Am

Mesir selalu identik dengan keberadaan Sungai Nil. Sungai ini bahkan telah ada sejak ratusan juta tahun silam dan menjadi sumber kehidupan penduduk Mesir. Sungai Nil nyatanya juga memiliki sebuah sejarah menarik.

Sebelum Islam menyinari Kota Mesir, setiap datangnya Bu’nah (bulan Mesir) penduduk Mesir biasa melakukan tradisi persembahan untuk menghormati Sungai Nil. Persembahan tersebut dilakukan dengan cara menumbalkan seorang gadis untuk dibuang ke dalam sungai.

Ketika Rasulullah datang dan menyebarkan agama Islam, tradisi itu sempat terhenti dan dilupakan. Namun, penduduk Mesir dikhawatirkan dengan keadaan Sungai Nil yang mengering, padahal sebelumnya air di sungai tersebut tidak pernah habis.

Dari cerita Qais bin Al-Hajjaj yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Mishri dalam bukunya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ustaz Abdul Somad Lc, saat Sungai Nil mengering penduduk Mesir berbondong- bondong mendatangi Gubernur Kota Mesir, Amr bin Al-Ash.

” Wahai gubernur, Sungai Nil kami ini memiliki tradisi. Dia tidak akan mengalir jika tradisi itu tidak dilaksanakan,” ujar salah seorang dari penduduk Mesir.

Amr bin Al-Ash pun bertanya, Apakah tradisi itu? Orang itu pun menjawab, Jika telah lewat tiga belas malam dari hitungan bulan ini (Bu’nah), kami akan meminta seorang anak perempuan dari orang tuanya dan kami buat mereka rela menyerahkan putrinya. Kemudian kami akan hiasi anak perawan itu dengan perhiasan dan pakaian terbaik.Kemudian kami akan membuangnya ke Sungai Nil, kata dia.

`Amr bin Al Ash pun menolak usulan penduduk Mesir untuk melakukan tradisi mereka dan menjelaskan bahwa tradisi tersebut tidak tertera dalam ajaran Islam. Agama Islam telah menghancurkan tradisi-tradisi sejenis itu, kata dia.

Bu’nah pun berlalu hingga datangnya Abib (bulan sebelas menurut hitungan kalender Qubti dan Masra), tapi Sungai Nil tak kunjung mengalir. Para penduduk mendesak untuk melaksanakan tradisi mereka hingga sang gubernur kehabisan akal untuk melarang dan memutuskan mengirim surat kepada sang khalifah, Umar bin Khattab RA.

Dalam suratnya, Amr menjelaskan perihal keadaan Kota Mesir dan keringnya Sungai Nil serta keputusannya untuk melarang warga melakukan persembahan. Umar bin Khattab membalas surat Amr dan dalam suratnya dia berpesan, Apa yang telah engkau la kukan itu benar. Saya telah mengirim satu kartu di dalam surat saya ini. Buanglah kartu itu ke dalam Sungai Nil, tulis Umar.

Ketika surat dari Umar tiba, Amr segera mengambil kartu tersebut dan membaca tulisan di atasnya, Dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, untuk Sungai Nil penduduk Mesir. Amma ba’du jika engkau mengalir karena kehendakmu dan perkaramu, maka janganlah engkau mengalir karena kami tidak membutuhkanmu. Namun, jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Mahaesa dan Mahakuasa, Dialah yang telah membuatmu mengalir. Kami memohon kepada Allah agar Dia membuatmu mengalir.

Kemudian Amr melaksanakan pesan Khalifah Umar untuk membuang kartu tersebut ke Sungai Nil. Keesokan harinya, tepatnya pada Sabtu pagi, Allah SWT membuat Sungai Nil kembali mengalir, bahkan hingga setinggi enam belas hasta dalam waktu satu malam.

Hingga kini Sungai Nil menjadi sungai yang tak pernah kering meski musim kemarau melanda.Penduduk Mesir juga telah berhenti dan meninggalkan tradisi persembahan mereka hingga saat ini.

sumber: republika.co.id

JAKARTA – Polemik seputar sumber pengganggaran THR PNS daerah belum mereda. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, berdasarkan hasil konfirmasi dari dinas atau badan yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi dan kabupaten/kota, sampai Rabu (6/6) lalu, semua daerah sudah menganggarkan THR dalam APBD masing-masing.

Menurut dia, sampai kemarin (7/6), THR yang sudah atau terjadwal dibayarkan sebanyak 384 daerah atau 70,85 persen. Yang terdiri dari 25 provinsi, 66 kota, dan 293 kabupaten.

“Bagi daerah yang baru menganggarkan THR sebesar gaji pokok atau yang lebih rendah dari penghasilan bulan Mei 2018, mereka berkomit untuk melakukan penyesuaian,” kata dia.

Yaitu, dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ pada 30 Mei 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ pada 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Syarifuddin mengatakan, penyesuaian tersebut dilakukan dengan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, danmenggunakan kas yang tersedia.

“Penyediaan anggaran THR tersebut dilakukan dengan cara mengubah penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD,” jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah daerah memberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat satu bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD. “Baru setelah itu harus dimasukkan penganggarannya dalam Perubahan APBD,” lanjutnya.

Dia menyatakan, pihaknya mengapresiasi semua daerah yang berkomitmen membayar THR. Menurut dia, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan seluruh daerah dan memfasilitasi secara administratif terkait proses penyesuaian anggaran bagi daerah yang membutuhkan.

Terkait dengan Pemkot Surabaya yang belum menyiapkan anggaran THR, Syarifuddin enggan menanggapi. Intinya, kementeriannya siap memfasilitasi daerah yang belum mencairkan anggaran tunjangan itu.

sumber: jpnn.com

JAKARTA – Para aparatur sipil negara (ASN) alias PNS sudah mendapatkan cuti bersama Lebaran 2018 cukup panjang, sehingga diminta menaati tanggal masuk kerja. Jangan sampai ada PNS yang bolos di hari pertama masuk kerja.

“Saya minta seluruh pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, bisa melakukan pemantauan kehadiran ASN usai cuti bersama dan libur Idulfitri 1439 H,” imbau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasu (MenPAN-RB) Asman Abnur dalam surat edaran dengan nomor B/8/M.SM.00.01/2018.

Pemantauan kehadiran para Aparatur dilakukan pada 21 Juni 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018, bahwa tanggal tersebut ASN sudah diwajibkan kembali menjalankan pekerjaan di instansi masing- masing.

Dalam Surat Edaran yang ditandatangani MenPAN-RB tersebut disebutka, laporan yang dimaksudkan dapat disampaikan melalui aplikasihttps://sidina.menpan.go.id secara online, dan apabila terdapat kesulitan dalam proses pelaporan dapat menghubungi melalui aplikasi Whatsapp/SMS di Nomer 081398568088.

Surat dengan tembusan presiden RI dan wakil presiden RI tersebut ditujukan kepada para menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, jaksa agung, para kepala LPNK, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, gubernur, dan bupati/walikota.

sumber: jpnn.com