Detikriau.org — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan mengenakan pajak impor barang melalui e-commerce dengan nilai total melewati batas USD 75. Aturan ini mulai diberlakukan pada 10 oktober 2018 mendatang.

Nantinya, pihak DJBC akan melakukan pengecekan total transaksi yang dilakukan saat mengirim barang. Jika dua barang pertama nilainya maksimal USD 75, maka barang ketiga yang kena bea masuk dan pajak impor. Sementara barang pertama dan kedua tidak dikenakan

“Seseorang membeli barang secara online sehari tiga kali transaksi, pertama USD 50, kedua USD 20, ketiga USD 40, maka yang USD 50 tetap bebas bea masuk dan pajak impor, begitu pun yang USD 20, karena jika ditotal baru USD 70,” ujar Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, selasa (18/9)

Dalam praktiknya, DJBC akan menggunakan sistem otomasi yang melihat alamat dan nama penerima barang pembelian dari luar negeri melalui transaksi e-commerce.

Selama ini menurut Heru, modus para pembeli barang biasanya mengirim barang belanjaannya dari luar negeri dengan menggunakan nama berbeda tetapi dengan alamat yang masih sama.

“Nanti kami akan scan dari sistem. Disitu akan ketahuan kalau mereka gunakan banyak nama tapi tujuan dan alamatnya sama. Kami akan kerja sama dengan jalur pengirim, seperti Pos Indonesia, JNE, dan lainnya,” kata Heru.

Heru optimistis dengan pemberlakukan sistem ini pihaknya akan mampu menekan penyeludupan barang kiriman dari luar negeri.

Artikel ini sudah terbit di kumparan.com dengan judul “Strategi Ditjen Bea Cukai Hindari Kecurangan Pembelian Barang Impor”/ https://kumparan.com/@kumparanbisnis/strategi-ditjen-bea-cukai-hindari-kecurangan-pembelian-barang-impor-1537231488573194225

Editor: Am

Kateman, detikriau.org – Ratusan pelajar SDN 006 Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri tidak dapat melakukan aktifitas belajar mengajar. Pintu masuk gedung sekolah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Sungai Guntung itu dipagari dengan pagar seng.

Didepan bangunan sekolah, diatas potongan triplek yang dipancang pada drainase jalan terpampang tulisan “PEMBERITAHUAN. MULAI TANGGAL 16-09-2018, PINTU GERBANG MASUK SD 006 AKAN DITUTUP SECARA TOTAL-PERMANEN. TTD PEMILIK LAHAN”

Didepan bangunan sekolah juga tampak dipajang selembar copy surat berlaminating tertanggal 21 Juli 2018 yang ditujukan kepada Bupati Inhil di Tembilahan.

Copy surat dengan tandatangan bermatrai Rp. 6000 yang tertulis Pemilik Lahan itu berperihal  pemberitahuan  “menindaklanjuti permasalahan tanah miliki saya yang sampai saat ini masih dipakai oleh SDN 006 Tagaraja Kec Kateman dan sampai saat ini Disdik Inhil tidak ada menyelesaikan masalah tersebut padahal sudah saya buka jalur negosiasi sejak beberapa tahun yang lalu.

sesuai dengan batas waktu yang saya berikan saat dilakukan mediasi yang dilaksanakan pada 17 maret 2018 ditempat kediaman saya Gg Pahlawan RT 8 Sungai Guntung yang saat itu saya memberikan waktu selama 3 bulan untuk membayar atau mengembalikan tanah tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada kabar beritanya, maka dari itu, mulai tanggal 30 juli 2018, bangunan lokal yang masuk kedalam tanah milik saya segel dan saya berikan waktu selama 1 minggu setelah penyegelan tersebut kepada Disdik Inhil untuk memberikan keputusan. dan jika sampai dengan tanggal itu tidak juga ada keputusan atau jaminan dari Disdik Inhil maka tanah milik saya itu akan saya ambil kembali dan akan saya pagar sesuai dengan ukuran tanah milik saya tersebut, dan apabila setelah 1 bulan sejak dilakukannya pemagaran bangunan yang berada didalamnya belum dibongkar, maka kami akan melakukan pembongkaran secara sepihak dan saya tidak bertanggungjawab seandainya ada material bangunan yang hilang, dan saya tidak akan memberitahukan lagi kepada disdik inhil apabila saya akan melakukan pembongkaran tersebut, serta ini surat terakhir yang saya kirim dan setelah ini saya tidak bernegosiasi lagi dengan pihak manapun.”

Didalam sebuah rekaman video yang diterima detikriau.org, tampak sejumlah pelajar yang berdiri didepan pintu gerbang bangunan sekolah sambil berteriak, bongkar… bongkar…bongkar.

Hingga berita ini dirilis, detikriau.org belum berhasil mendapat komfirmasi dari Dinas Pendidikan Inhil./ Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkab Inhil tahun 2018.

Kegiatan yang juga dilakukan penyerahan laporan hasil Quality Assurance (QA) SPIP dan Piagam penghargaan SPIP level 3 tersebut berlangsung di Gedung Engku Kelana, Senin (17/9/2018).

Saat itu, tampak dihadiri langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan, Sekda Inhil, Unsur Forkopimda Inhil, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, sejumlah pejabat Esselon Pemkab Inhil serta undangan lainnya.

Bupati Inhil dalam sambutannya mengatakan, penilaian atas maturitas SPIP ini dimulai pada tahun 2017 yang lalu. Dalam hal ini, BPKP Perwakilan Provinsi Riau secara kontinyu atau terus-menerus melakukan pembinaan terhadap Inspektorat daerah Kabupaten Inhil sebagai leading sektor untuk memenuhi penilaian maturitas SPIP.

Penilaian mandiri maturitas SPIP ditargetkan oleh Presiden melalui RPJMN 2015-2019, yang mana target 2019 mencapai level 3 untuk kementerian lembaga 85 persen, Provinsi 85 persen dan Kabupaten/Kota 75 persen secara Nasional.

“Alhamdulillah, kita sudah mencapai target tersebut sebelum 2019,” kata Wardan.

Ia menjelaskan, tingkat penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar, menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Penilaian atas maturitas SPIP telah dilakukan oleh Pemkab Inhil, dalam hal ini adalah Inspektorat dengan didukung oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang menjadi sampel penilaian.

Menurut Bupati, tidak mudah untuk mencapai level 3. Untuk itu ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Provinsi Riau yang telah membimbing, mengarahkan dan mendukung secara penuh kegiatan mandiri penilaian maturitas SPIP di lingkungan Pemkab Inhil.

“Saya berharap silaturahmi, komunikasi dan hubungan kerja antara Pemkab Inhil BPKP Perwakilan Provinsi Riau tidak sampai disini saja, kami masih memerlukan sumbang saran bimbingan dan arahan untuk perbaikan kinerja kedepannya,” tuturnya.

Ditambahkan, untuk mencapai maturitas SPIP level 3 dibutuhkan waktu yang lama oleh Inspektorat dimulai pertengahan tahun 2017 sampai selesai QA atau penjaminan mutu yang merupakan penilaian akhir oleh SPIP BPKP Pusat./MIRWAN

Detikriau.org — Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo, meminta Pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap pengiklanan TKW asal Indonesia di situs jual beli online Carousell di Singapura.

“(Penulusuran) harus menulusuri kemungkinan pihak dari Indonesia yang terlibat,” sebut Wahyu kepada kumparan.

Wahyu menambahkan jika sudah terungkap siapa saja yang terlibat penegak hukum diminta untuk memberi hukuman setimpal. Hal tersebut ditujukan supaya kejadian serupa tak terulang di masa mendatang.

“Tentu menjerat semua yang terlibat dengan pasal pidana perdagangan manusia,” tambah dia.

Di samping itu, Wahyu juga mendorong Pemerintah mengirimkan nota diplomatik berisi keprihatinan mendalam ke Pemerintah Singapura.

Sebelumya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal terkait adanya kasus itu, menyatakan mereka akan mengirim nota diplomatik pada Senin (17/9) mendatang.

“Besok pada hari kerja pertama, KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Singapura yang menyampaikan keprihatinan bahwa kejadian serupa sudah terjadi beberapa kali di Singapura serta permintaan agar dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kasus ini,” kata Iqbal.

Kasus tersebut pertama kali diungkap oleh pemberintaan beberapa media lokal di Singapura. Mereka menyebut, salah satu pengguna Carousell dengan akun @maid.recruitment memajang beberapa foto wanita pekerja bertuliskan “Indonesian Maid”, ada yang dilabeli “ex abroad” yang berarti berpengalaman dan “fresh” atau yang belum berpengalaman.

Para wanita yang disebut pekerja domestik Indonesia itu mengenakan pakaian berkerah warna merah dan oranye. Beberapa dari profil mereka bahkan bertuliskan “sold” atau telah terjual.

Menurut Kementerian Tenaga Kerja Singapura (Ministry of Manpower/MOM) dalam pernyataannya di Facebook pada Jumat lalu, ini adalah cara pemasaran yang tidak pantas dalam menawarkan jasa pekerja domestik. MOM tengah menyelidiki kasus ini dan mendesak agar pihak Carousell menghapus akun tersebut.

“Mengiklankan pekerja domestik asing seperti komoditas tidak bisa diterima dan merupakan pelanggaran di bawah Pasal 11(1)(c) dari Undang-undang Agen Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa agen tenaga kerja tidak boleh bertindak yang merugikan kepentingan kliennya,” kata MOM.

Pihak Carousell juga mengatakan iklan semacam itu terlarang berdasarkan panduan komunitas mereka. Menurut juru bicara Carousell kepada Strait Times, agen hanya boleh menawarkan jasa mereka, bukan menawarkan orang.

“Setiap bentuk memamerkan atau membagikan biodata pribadi seseorang sangat dilarang, ini melanggar panduan kami,” kata Carousell Singapura.

sumber: kumparan

detikriau.org — Kadang kita jengkel sudah left grup, tiba-tiba diundang lagi oleh admin grup ke dalam grup yang sama. Padahal meninggalkan grup adalah hak setiap pemilik nomor dengan alasan tertentu.

Untuk meredam kejengkelan pemilik nomor, WhatsApp pun mengembangkan fitur baru, yaitu proteksi untuk mempersulit admin grup menambahkan nomor yang sudah keluar grup sebanyak dua kali.

“Anda tidak bisa menambahkan (pengguna) karena mereka baru saja meninggalkan grup. Coba lagi nanti,” tulis WhatsApp ketika admin grup mencoba untuk menambahkan kembali pengguna yang sudah keluar dari grup.

Seperti diberitakan Techzim, dilansir melalui CNN Indonesia, peraturan ini muncul lantaran admin grup WhatsApp memiliki kebebasan memasukkan seseorang ke dalam grup tanpa persetujuan pengguna. Alhasil, admin dapat mengundang pengguna seenaknya meski sudah keluar dari grup berkali-kali.

WhatsApp menilai hal ini menyalahi hak pengguna dan membuat peraturan jika pengguna keluar dari grup sebanyak dua kali, admin tak lagi bisa menambahkan mereka.

Namun, kini itu tak lagi bisa dilakukan sesuka hati. Admin dan anggota grup mesti berhati-hati dengan keputusannya untuk masuk dan keluar atau menambahkan kontak ke grup.

Sementara itu, WhatsApp juga berencana mengembangkan fitur yang dapat membuat pengguna bisa melacak siapa saja yang meneruskan pesan hingga ke sumber awal. Fitur ini rencananya baru akan diluncurkan di India.

Kebijakan ini dilakukan untuk menangani kasus hoaks yang banyak menyebar via WhatsApp.

Detikriau.org – Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Sandi di Ijtima Ulama Jilid II bukanlah hal yang main-main. Ia menegaskan para ulama akan bekerja keras demi pemenangan Prabowo-Sandi.

“Saya ingatkan kepada capres dan cawapres Prabowo-Sandi yang hari ini menandatangani pakta integritas, bahwasanya Ijtima Ulama tidak sedang main-main dalam memberikan dukungan,” ucap Rizieq melalui rekaman suara yang diputar di Ijtima Ulama di Grand Cempaka Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (16/9) dilansir kumparan.com.

Rizieq menyebut penandatangan pakta integritas juga merupakan bagian dari langkah strategis untuk memenangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

“Sejak awal telah memikirkan langkah-langkah strategis yang fokus dan serius untuk mengantarkan capres dan cawapres ijtima ulama kepada pintu kemenangan yang berkah,” kata dia.

“Untuk menyusun langkah pemenangan bagi rakyat umat bangsa dan negara Indonesia dengan cara elegan terhormat dan bermartabat sesuai dgn aturan syariat dan konstitusi,” sambungnya.

Sebelumnya ia juga meminta kepada semua Habaib dan ulama mendukung serta memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Ada 17 poin pakta integritas yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto di depan seribu ulama yang datang.