Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyebutkan, pasokan melimpah yang berasal dari Filipina menjadi faktor eksternal yang menghambat ekspor kelapa Inhil, Senin (25/6/2018) siang.

Pernyataan Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan tersebut muncul menyusul fenomena anjloknya harga kelapa belakangan ini.

Bupati mengatakan, pangsa pasar ekspor kelapa Inhil, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand telah berhasil ‘direbut’ oleh negara tetangga Filipina. Kelapa Filipina di pasar dunia juga dikenal sebagai kelapa dengan kualitas standar.

“Hal ini lah yang membuat kita kalah dalam persaingan pasokan kelapa ke luar negeri. Padahal sejak 2013, ekspor kelapa Inhil ke negara – negara jiran, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand begitu tinggi. Sekarang permintaan itu malah turun drastis,” jelas Bupati dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Inhil membahas stabilitas harga kelapa, Tembilahan.

Lebih lanjut, Bupati mengisahkan, 5 tahun silam, tepatnya pada tahun 2013, kawasan perkebunan di Filipina diterpa bencana angin bahorok yang meluluhlantakkan ribuan hektare pohon kelapa disana,” pungkas Bupati mengawali ceritanya.

Pasca bencana itu, produksi kelapa Filipina merosot tajam. Ini membuat kelapa Inhil mendapatkan pangsanya di negara tetangga.

Bupati melanjutkan, tidak berapa lama setelah bencana yang menimpa kawasan perkebunan kelapa Filipina, masyarakat petani disana melakukan replanting atau penanaman kembali.

“Sekarang, replanting itu telah menghasilkan, kelapa – kelapa di Filipina telah memasuki usia produktif dan menghasilkan kelapa – kelapa dengan kualitas standar sehingga pangsa pasar yang sempat dikuasai Inhil kembali direbut,” ujar Bupati.

Minimnya permintaan tidak berbanding lurus dengan banyaknya penawaran. Bupati yang mengaku pernah berdialog dengan direksi PT Pulau Sambu Guntung (PSG) mengatakan, bahwa saat ini pasokan perusahaan industri pengolahan kelapa itu sudah melampaui batas kebutuhan.

“Saat Saya tanyai pihak perusahan mengatakan membutuhkan pasokan 2 juta butir kelapa per harinya. 3 tahun lalu mereka hanya dapat pasokan sekitar 800 ribu per hari. Sekarang, PSG mendapat penawaran sebesar 5 juta butir per harinya. Tentu over kapasitas. Ini juga menjadi masalah,” jelas Bupati.

Kelebihan penawaran komoditas kelapa ini kerap kali menimbulkan problem baru. Bupati menuturkan, dengan begitu banyaknya penawaran, kapal – kapal pengangkut kelapa terpaksa mengantre untuk membongkar kelapa yang dibawa.

“Karena mengantre terlalu lama, banyak kejadian kelapa yang berada pada tumpukan bawah itu menjadj busuk dan bertunas. Akhirnya, kerugianlah yang kembali dirasakan masyarakat petani,” akhiri Bupati./adv

“PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Batallkan Rencana Ikuti Rapat”

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memimpin rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap kaum petani kelapa, Senin (25/6/2018) siang.

Rapat yang ditaja Pemerintah Kabupaten Inhil ini diagendakan akan menghadirkan 2 Perusahaan Besar industri pengolahan kelapa di Kabupaten Inhil, yakni PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa.

Namun sayangnya, saat rapat akan dimulai 2 perusahaan tersebut membatalkan rencana kedatangannya. Padahal, Bupati Inhil beserta jajaran telah mempersiapkan pertanyaan terkait anjloknya harga kelapa beberapa waktu belakangan.

Dalam keadaan kecewa, Bupati Inhil menuturkan, selain pertanyaan ihwal penyebab turunnya harga kelapa, Dia juga ingin meminta solusi untuk mendongkrak harga kelapa menuju level normal.

“Ini masalah serius (Masalah Kelapa, red) karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yang mana sekitar 70 persen masyarakat petani Inhil bergantung pada komoditas kelapa,” tukas Bupati dihadapan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, para Kepala OPD dan Camat se – Kabupaten Inhil yang turut hadir kala itu.

Beberapa bulan belakangan, diketahui harga kelapa Inhil merosot tajam dari yang sebelumnya berkisar diantara Rp 1800 – Rp 2000 hingga menembus harga dengan kisaran Rp 800 – Rp 1000.

“Keluhan masyarakat petani sudah begitu banyak yang sampai kepada Saya. Saya merasakan betul keluh kesah para petani ini. Masyarakat Petani kita meminta adanya kebijakan menaikkan harga kelapa,” ungkap Bupati.

Kebijakan menaikkan harga kelapa, dikatakan Bupati, mustahil dilakukan. Harga kelapa ditentukan melalui mekanisme pasar yang tergantung pada tingkat permintaan dan penawaran.

Kendati begitu, Bupati Inhil berasumsi, anjloknya harga kelapa merupakan imbas hasil keberhasilan Pemerintah Kabupaten Inhil dalam hal perbaikan kebun kelapa rakyat.

“Kebun kelapa yang sudah baik, otomatis produksinya meningkat. Mengacu pada hukum permintaan dan penawaran, dengan membaiknya lahan perkebunan kelapa maka jumlah komoditas kelapa yang ditawarkan otomatis juga semakin banyak. Hal itulah yang membuat harga kelapa terjun bebas,” kata Bupati

Berbicara tentang lahan perkebunan kelapa dan jumlah penawaran komoditas kelapa yang meningkat, Bupati mengatakan, kedua hal tersebut memiliki kaitan yang sangat erat.

Bukanlah suatu hal yang mengherankan jika sektor hulu perkebunan kelapa Inhil semakin tahun semakin membaik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil sejak era Bupati, HM Wardan.

Penerapan sistem, normalisasi parit, pembangunan tanggul dan pembuatan pintu klep merupakan sebahagian kecil sentuhan Pemerintah Kabupaten Inhil yang telah dilakukan.

“Berkat semua upaya itu, perkebunan kelapa kita yang dulu gersang, kini sudah mulai tumbuh subur. Daun – daun kelapanya lebat dengan buah kelapa yang melimpah hanya pada satu pokok pohon kelapa,” pungkas Bupati.

Meski begitu, adagium satir ‘tak ada gading yang tak retak’ berlaku pada sektor perkebunan kelapa Inhil. Perbaikan di hulu sektor perkebunan kelapa tidak dibarengi dengan perbaikan harga kelapa. Hulu sektor yang kini telah cukup baik ternyata berdampak buruk terhadap stabilitas harga kelapa.

“2 sampai 3 tahun lalu mungkin harga jual kelapa kita mahal. Berbeda dengan hari ini yang anjlok. Namun, perlu diketahui jumlah kelapa kita kian tahun kian banyak, profuktifitas kita semakin meningkat, jumlah komoditas kelapa meningkat, inilah babak baru problematika sektor perkebunan kelapa kita,” tukas Bupati.

Selanjutnya, kembali ke persoalan absennya 2 perusahaan besar, yakni PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa pada rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Inhil, Bupati Inhil, HM Wardan berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan itu pada rapat selanjutnya dalam waktu dekat./adv

“Menduga adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berdampak merugikan masyarakat petani kelapa Inhil”

Tembilahan,detikriau.org — Koordinator Masyarakat Peduli Petani Kelapa Riau M. Said Bakhri, S.Sos, SH, MH. Janjikan akan mendorong siapapun pimpinan daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah tanggal 27 Juni 2018 mendatang untuk memberikan perhatian lebih termasuk untuk segera melakukan dan membuat regulasi yang berpihak kepada petani kelapa.

DPRD juga diharapkan untuk mendukung Kepala Daerah terpilih untuk membentuk standarisasi harga kelapa, pengaturan distribusi penjualan dari hilir sampai ke hulu serta mendesak pelaku usaha untuk membuka secara terang penetapan harga kelapa untuk Kabupaten Inhil.

Said Bakhri bahkan juga menduga adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berdampak merugikan masyarakat petani kelapa selama ini.

Putra Inhil kelahiran Desa Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka, 10 Desember 1979 yang kini juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) di Jakarta ini mengatakan, gonjang ganjing turun naiknya harga kelapa ini sudah berlangsung lama, terjadi pada beberapa kali penggantian kepala daerah di Kabupaten Inhil, dengan harga yang fluktuatif sampai dengan masa sekarang.

Turunnya harga kelapa ini memicu banyak pihak melakukan protes terhadap Kepala pemerintah daerah baik yang dilakukan oleh perorangan, LSM hingga aksi Demo Mahasiswa.

Berdasarkan data kata pria yang akrab disapa Saeng ini, Inhil merupakan Kabupaten dengan bentang luas kebun kelapa sekitar 429.694 hektar yang tersebar di 20 kecamatan, sehingga hasil perkebunan yang bersumber dari kelapa mayoritas menopang ekonomi kerakyatan masyarakat inhil.

Dari hasil pantauan dan pembicaraan kepada beberapa masyarakat petani kelapa, kata Saeng, sampai pada sekitar 2 hari sebelum lebaran Idul Fitri 1439 H, diinformasikan petani bahwa harga jual kelapa bulat dari petani kepada pengepul sampai pada titik nadir yaitu dikisaran Rp. 500,- s/d Rp. 700,- /buah yang mana bisa ketahui harga beli perusahaan pada kisaran Rp. 1.200,- s/d 1.700,- /buah, sebagai acuan perusahaan terbesar di Inhil adalah PT. Pulau Sambu (diluar dua perusahaan kelapa lainnya).

Fluktuasi harga kelapa terjadi dengan sedimikian rendah di Kabupaten Inhil menjadi pertanyaan besar ??? karena dari hasil pengecekan harga kelapa bulat dari propinsi lain masih dirasa kompetitif, contoh untuk harga didaerah Palembang, Lampung dan Medan masih dikisaran Rp. 2200,- lebih /buah, untuk pangsa pasar ekspor. Adapun beberapa masyarakat yang melakukan penjualan langsung ekspor ke negeri jiran thailand masih mencapai pada kisaran Rp. 2.700,- s/d Rp. 3.500 /buah.

Keberadaan Masyarakat Peduli Petani Kelapa Riau, diterangkan Saeng merupakan bentuk kontrol sosial dan ekonomi kerakyatan khususnya petani kelapa, keprihatinan mereka dengan harga kelapa yang sedemikian rendah terasa tidak berkesudahan merupakan hal yang berbanding terbalik dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang semakin mencekik.

Kondisi seperti ini yang menurutnya memicu Masyarakat Peduli Petani Kelapa Riau untuk mencari dan menelaah lebih jauh dalam permasalahan ini, apalagi jika benar adanya dugaan permainan oleh pelaku usaha maupun stake holder yang ada dari hulu ke hilir

Melalui rilisnya, sabtu (23/6/2018), Koordinator Masyarakat Peduli Petani Kelapa Riau ini secara lengkap menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Akan mendorong siapapun pimpinan daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah tanggal 27 Juni 2018 nantinya, untuk memberikan perhatian lebih dan segera melakukan dan membuat regulasi yang berpihak kepada petani kelapa didukung oleh DPRD Inhil dalam bentuk standarisasi harga kelapa, pengaturan distribusi penjualan dari hilir sampai ke hulu dan keterbukaan pelaku usaha untuk membuka secara terang harga kelapa untuk kabupaten Inhil
2. Mendorong pemerintah daerah dan instansi yang terkait untuk melakukan investigasi secara holistik dan terintegrasi untuk dapat mencari solusi dan membantu kesulitan penjualan dan harga jual petani kelapa untuk bisa menjadi naik dan stabil kembali sebagaimana harapan bersama.
3. Mendorong Pemerintah daerah membuka dan mempermudah kran investasi dari dalam maupun luar negeri untuk membuka usaha-usaha ataupun pabrikan yang bergerak dibidang pengelolaan produksi pengolahan kelapa.
4. Mendorong Pemerintah untuk membuka, memfasilitasi dan mempermudah kran ekspor bagi petani kelapa untuk membawa hasil kelapa nya sendiri kedaerah tujuan di luar negeri.
5. akan mengambil langkah-langkah konkrit dan langkah hukum bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun pusat jika memang terjadi dugaan adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Dugaan dan/atau adanya temuan dilapangan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan akan kami tindak lanjuti, untuk dilaporkan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan Ombudsman./rls

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memimpin Upacara Pencanangan Penguatan Muatan Lokal Budaya Melayu di Provinsi Riau, Senin (25/6/2018) pagi.

Pasca cuti lebaran, HM Wardan kembali menjalani aktifitasnya selaku Bupati Aktif Kabupaten Inhil. Kegiatan perdana yang dilaksanakannya ialah memimpin Upacara yang bertujuan untuk memperkuat muatan lokal budaya melayu dalam suatu kebersamaan pada semua aktifitas Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, wujud keberadaan budaya melayu telah memiliki dasar yang kuat sebagaimana termaktub dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam berbagai Undang – undang yang berkaitan dengan kebudayaan.

“Keberadaan Budaya Melayu juga diperkuat dengan merujuk pada Undang – undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan,” jelas Bupati di lapangan Kantor Bupati Inhil, Tembilahan.

Lebih dalam lagi, dikatakan Bupati, bagi Provinsi Riau, eksistensi kebudayaan tempatan seperti budaya melayu, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2001.

“Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Visi daerah ini adalah menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara pada tahun 2020,” papar Bupati.

Visi Riau tahun 2020, dijelaskan Bupati, berdasarkan pada suatu kenyataan yang pernah wujud. Visi tersebut memperlihatkan suatu sikap optimis, percaya diri setelah melihat ke belakang dan menatap ke muka.

“Sikap itu sudah merupakan modal bedar untuk meraih masa depan yang gemilang dengan latar belakang berbagai kegemilangan pula,” kata Bupati.

Pencanangan penguatan, dituturkan Bupati, dapat dimaknai sebagai suatu konsensus bersama untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibangun itu.

“Kita telah awali dengan berbagai pengumuman dengan bahasa melayu riau di bandara Sultan Syarif Kasyim II (Dua). Kelak disusul dengan tempat – tempat umum lainnya, seperti Terminal, Mal, Hotel – Hotel. Tidak ketinggaln pula ruang – ruang iklan terbuka yang harus diisi dengan ungkapan – ungkapan Melayu Riau,” tutur Bupati.

Pencangan penguatan Budaya Melayu Riau, diungkapkan Bupati akan berlanjut pula hingga ke seluruh jenjang pendidikan. Bagi sekolah, sudah dipersiapkan buku referensi pegangan guru budaya Melayu Riau sehingga bahan ajar tidak lagi susah diperoleh.

“Meskipun Guru, tetap harus mengembangkan kreatifitasnya dengan melihat kondisi masing – masing Kabupaten Kota. Jam mengajar guru budaya Melayu Riau, dapat diberlakukan sebagai jam kerja dan berdampak positif terhadap sertifikasi guru,” tegas Bupati.

Bupati menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu disempurnakan untuk mewujudkan penguatan budaya lokal Melayu Riau, khususnya di Kabupaten Inhil. Tetapi, apa yang sudah dimiliki diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya demi mencapai keinginan bersama untuk kebaikan daerah.

Tampak hadir dalam Upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, pejabat eselon 2, 3 dan 4 serta para staf dan tenaga honorer lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil./adv

Jakarta– Pemerintah bakal membuka penerimaan CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Kemungkinan besar penerimaan CPNS 2018 dibuka Juli 2018.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan penerimaan CPNS bisa berlangsung pada Juli 2018 jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah menyelesaikan formasi penerimaan CPNS.

“Mudah-mudahan saja (dibuka Juli) jika Pak Menteri PANRB sudah oke, formasi sudah ada, daerah dan kementerian atau lembaga dapat berapa formasinya,” ujar Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Nah, bagi Anda yang ingin mencoba kesempatan untuk menjadi CPNS tahun ini, ada baiknya menyiapkan syarat-syarat umum.

Dikutip dari akun resmi twitter BKN, pelamar harus menyiapkan scan atau foto ijazah, transkrip nilai, foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan nilai TOEFL jika ada.

“Mimin sampaikan hal2 generik saja. Siapkan pula dok CV, nanti tinggal dicopas ke web SSCN,” tulis akun tersebut.

Selain itu, Anda juga jangan buru-buru mendaftar. Pelamar harus dengan seksama membaca persyaratan untuk jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan.

“Sambil menunggu pengumuman penerimaan #CPNS2018 resmi dr @kempanrb, pastikan NIK & KK terdaftar di database nasional @ccdukcapil,” tulis admin BKN.

jumlah lowongan

Terkait jumlah, sebelumnya pada Kamis (14/6/2018), Ridwan menyatakan hal tersebut juga masih dalam tahap perhitungan. Namun diperkirakan berkisar pada angka 200 ribu formasi.‎

‎”(Jumlah) Belum, tapi Pak Menpan beberapa kali bilang antara 200 ribu-250 ribu CPNS,” ungkap dia.

Posisi Prioritas

Sementara mengutip laman Kementerian PANRB, Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, lowongan terbesar formasi CPNS tahun 2018 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis. Langkah ini guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.

“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya.

Saat ini jumlah PNS adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen.

Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.

Pendaftar CPNS 2018 Bisa Mencapai 10 Juta Orang, Siap Bersaing?

BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional penerimaan (CPNS 2018) tengah menyiapkan infrastruktur pelaksanaan seleksi.  Persiapan tersebut mulai dari peningkatan kapasitas situs resmi, seleksi administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Hal itu dilakukan demi mengantisipasi jumlah pelamar dalam program CPNS 2018 yang diperkirakan bisa menyentuh angka 8-10 juta pendaftar.

Pelaksanaan SKD dan SKB tetap akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan perbaikan SOP dan pengembangan fitur perangkat lunak.

Sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penerimaan PNS baik di pusat maupun daerah, maka titik-titik lokasi SKD dan SKB akan berada di 34 provinsi dengan memperhitungkan jarak dan kendala transportasi peserta.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BKN kini tengah menjajaki kerja sama dengan pihak BKD-BKPSDM-BKPP di seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas CAT.

Penjajakan serupa dilakukan pula dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memiliki fasilitas UKG dan UNBK.

Sedikit imbauan turut diberikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan, agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menerima segala informasi yang berkaitan dengan penerimaan CPNS 2018.

“Jangan pernah percaya jika ada pihak yang menjanjikan dapat membantu dalam penerimaan CPNS, dengan atau tidak dengan imbalan tertentu,” ucap dia dalam sebuah keterangan tertulis, Selasa (12/6/2018).

Sumber: liputan6.com

Tembilahan, detikriau.org – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indragiri Hilir, mulai hari ini, minggu (24/6/2018) lakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Inhil secara serentak di 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.  

Tugas yang dilakukan bersama KPU Inhil, Kepolisian dan Kodim ini terpaksa diambil alih karena APK idealnya sudah harus bersih pada sabtu (23/6/2018) malam nyatanya masih ada yang belum diturunkan.

“sebenarnya pembersihan APK itu tugas masing-masing Tim pasangan calon. Tapi hingga batas akhir tadi malam masih banyak yang belum dilepas, tugas itu terpaksa kita ambil alih,” Ujar Ketua Panwaslu Inhil, Andang Yudiantoro, SH., MH dikomfirmasi detikriau.org melalui sambungan selularnya, ahad, (24/6/2018)

Diterangkan, target pembersihan diharapkan tuntas dilakukan hari ini. Namun jika belum selesai, pembersihan APK kembali akan dilakukan esok hari.

Mantan Ketua PWI Inhil ini juga berharap peran serta masyarakat untuk ikut aktif melakukan pengawasan. “Kita tentunya berharap peran masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Jika memang ada menemukan atribut kampanye yang belum dilepas, mohon dilaporkan ke Panwas,” Himbau Andang

Andang juga mengingatkan, selama masa tenang (24 – 26 Juni 2018. red) seluruh pasangan calon dilarang melakukan kampanye ataupun kegiatan sejenisnya seperti melakukan pertemuan terbatas ataupun pertemuan lainnya yang mengarah kepada kampanye. Jika ditemui pelanggaran terkait hal ini, maka Panwas akan menindaklanjuti sesuai aturan berlaku.

“Sanksi paling berat, pasangan calon bisa saja dibatalkan. Jadi kami berharap semua paslon bisa menaati aturan yang ada.” Pungkasnya./ Am