Tembilahan, detikriau.org — Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisperindag) Kabupaten Inhil, Azwar mengklaim harga kelapa di beberapa kawasan mulai membaik dengan adanya kenaikan, Selasa (26/6/2018) petang.

Saat ini menurutnya, harga sudah menyentuh level Rp. 1000 hingga Rp 1600 per butirnya setelah sebelumnya hanya berada pada kisaran Rp 600 sampai Rp 800 per butir.

Di Kecamatan Reteh, dikatakan Azwar, salah seorang petani disana mengaku menjual kelapa dengan harga Rp. 1100. Sedangkan, dari informasi yang diterimanya, Kecamatan Batang Tuaka seorang pengumpul kelapa mengaku membeli kelapa dari petani dengan harga Rp. 1300.

Untuk Kecamatan Enok, Azwar mengatakan, harga jual kelapa di tingkat petani berada pada level Rp 1200. Begitu pula oengambilan yang dilakukan oleh PT Pulau Sambu Guntung.

“Harga Kelapa hari ini memang sudah naik. Kenaikan pun bervariasi. Kita akan pantau terus, semoga akan terus naik hingga mencapai level stabil,” tukas Azwar saat dikonfirmasi.

Azwar menuturkan, kenaikan harga terjadi karena dampak penawaran komoditas kelapa cenderung menurun pasca lebaran Idul Fitri. Sebab, di momen lebaran, masyarakat petani berbondong – bondong menjual hasil panen kelapanya dengan tingkat permintaan industri pengolahan kelapa yang tetap.

Selain itu, dikatakan Azwar, kenaikan harga kelapa ini juga terjadi karena kepercayaan dari para pelaku usaha dalam momen Pilkada Serentak dan kembali masuknya Bupati Inhil, HM Wardan pasca cuti kampanye.

“Hal ini lumrah terjadi dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi bahkan dalam skala yang lebih besar Indonesia. Setiap ajang Pemilu ataupun Pilkada, harga – harga akan cenderung naik, tidak terkecuali harga kelapa di Inhil,” Jelas Azwar.

Yang paling konkret, dikatakan Azwar, kembali masuknya Bupati Inhil, HM Wardan pasca cuti kampanye memberikan respons positif di kalangan pengusaha kelapa dan pengumpul atau toke untuk kemudian membeli kelapa dengan harga yang lebih manusiawi.

“Sebelumnya, sejak Beliau (HM Wardan, red) cuti. Tepatnya pada media Februari lalu, harga kelapa mulai turun dan akhirnya terjun bebas sebelum masuk Ramadhan. Tapi, Alhamdulillah, baru saja beliau masuk, harga sudah kembali naik,” katanya.

Selanjutnya, Azwar meyakini, harga kelapa akan kembali naik, jika Pilkada Serentak terselenggara dengan sukses dan lancar sebagaimana pengalaman, baik di Inhil sendiri maupun dari daerah – daerah lainnya di Indonesia.

“Semoga pasca Pilkada, harga kelapa akan kembali naik dan mampu mencapai stabilitas harga karena kasihan masyarakat petani kita dengan anjloknya harga kelapa beberapa bulan ini,” tandas Azwar./Am

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memerintahkan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk menjadwalkan ulang pertemuan dengan Perusahaan Besar pengolah Kelapa guna membahas solusi anjloknya harga kelapa, Senin (25/6/2018) siang.

Penjadwalan ulang dilakukan menyusul ketidakhadiran 2 Perusahaan Besar pengolah kelapa, PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa yang diundang dalam rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa di Aula Kantor Bupati Inhil, Tembilahan.

Instruksi tegas dari Bupati Inhil, HM Wardan, spesifik ditujukan pada Bagian Perekonomian dan SDA serta Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil.

“Pak Wanhar, Pak Yun (Kabag Perekenomian dan Adm Pemerintahan, red) segera jadwalkan ulang pertemuan. Saya tak mau begini. Semuanya harus hadir, sehingga permasalahannnya dapat diketahui dengan pasti,” kata Bupati.

Bahkan, Bupati juga meminta bawahannya iti untuk tidak hanya mengundang perusahaan – perusahaan pengolah kelapa skala besar saja, melainkan juga turut menghadirkan para pengumpul atau toke kelapa.

“Ini agar masalah yang dihadapi para petani kita saat ini dapat kita ketahui dengan jelas. Sehingga kita bisa membuat kebijakan terbaik bagi solusinya,” perintah Bupati.

Sebagai informasi, sejak medio Februari harga kelapa memang terus merosot. Jatuhnya harga pun tidak main-main. Jika awal Februari lalu masih berada di level Rp 2.200,-, saat ini bahkan mencapai kisaran Rp800,- sampai Rp600,-. Hal ini tentu membuat masyarakat Inhil menjerit. Apalagi kelapa merupakan sumber kehidupan lebih dari 70 persen masyarakat Inhil.

Bukan hanya penjadwalan ulang pertemuan, pada rapat yang didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin kala itu, Bupati Inhil, HM Wardan juga memerintahkan agar pada perencanaan kerja strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Inhil 2019 yang akan mulai dibahas bulan depan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Inhil (Bappeda) dapat menyantumkan program – program penunjang peningkatan komoditas kelapa sebagai prioritas.

“Tolong Bappeda jangan main-main ini. Bupati sejak dahulu sudah perintahkan fokus masalah ini, ngapa tak juga fokus. Jangan bicara proyek diambil tapi bicara kedepan tak serius, ini menyangkut masyarakat kita. Jadi Bappeda tolong dihitung betul!,” tegas Said Syarifuddin yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhil./adv

Tembilahan, detikriau.org — Olah produk turunan kelapa dan mengembangkan kopra putih, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan instruksikan satuan kerja (Satker) terkait mendirikan industri berskala rumah tangga (Home Industry).

Menurut Bupati, keberadaan industri skala rumah tangga akan berperan vital mengatasi fluktuasi harga kelapa.

Sebab kata Bupati, permintaan terhadap komoditas kelapa diyakini juga akan meningkat seiring lahirnya sentra – sentra produksi baru. Kelebihan penawaran yang saat ini menimbulkan masalah baru bagi sektor perkebunan kelapa Inhil akan terakomodir oleh kebutuhan industri rumah tangga tersebut.

“Saat ini, Inhil sudah mulai ada kerajinan tangan oleh TP PKK. Air kelapa yang biasanya dibuang kini sudah diolah menjadi Nata de Coco oleh PKK, seperti di Kecamatan Kempas,” ungkap Bupati dalam rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa di Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Senin (25/6/2018) siang.

Selain kerajinan tangan dan Nata de Coco, Bupati mengatakan, arang karbon juga merupakan komoditas potensial yang juga laku di pasaran, sudah tentu memberikan nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar kelapa bulat atau kelapa jambul.

“Industri pengolahan skala rumah tangga ini, jika dikembangkan secara konsisten dalam skala masif, bukan tidak mungkin kita tidak lagi mengekspor kelapa, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi,” tukas Bupati penuh keyakinan.

Dengan begitu, kata Bupati, harga kelapa yang dijual oleh masyarakat petani tentunya akan jauh diatas level harga kelapa saat ini. ” Tidak lagi Rp 3600, tapi bisa mencapai Rp 5000 sampai Rp 6000 per butir,” papar Bupati.

Kepada satuan kerja terkait, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta Bupati, untuk segera menindaklanjuti gagasan tersebut. “Segera realisasikan, alokasikan sejumlah dana pada tahun anggaran 2019 ini,” tandas Bupati./adv

Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin meminta masyarakat untuk tidak memilih Golongan Putih (Golput) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Kamis (21/6/2018) kemaren.

“Pilkada 27 Juni nanti, mari kita beramai-ramai menuju ke TPS, jangan sampai tidak memilih. Gunakanlah hak pilih masing-masing,” katanya.

Ia juga sangat berharap pelaksanaan Pilkada nantinya bisa berlangsung dengan lancar dan damai.

“Sebisa mungkin harus terlaksana dengan damai. Apalagi, ini menentukan kepala daerah untuk 5 tahun kedepan demi kemajuan daerah Kabupaten Inhil,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil./adv/mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Kapolres Kabupaten Indragiri Hilir, AKBP Christian Rony Putra SIK MH sampaikan sejumlah larangan, khusus kepada anggotanya yang melakukan pengamanan di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selama proses pemungutan suara kata Kapolres, seluruh anggotanya dilarang untuk berada atau masuk ke dalam TPS terkecuali jika ada permintaan dari Ketua KPPS terkait adanya gangguan kamtibmas, Anggota juga dilarang untuk menyentuh kotak suara dan logistik lainnya saat pencoblosan, dilarang mencatat atau mendokumentasikan hasil dari penghitungan suara, dilarang meletuskan senjata api di lokasi TPS yang dijaga serta dilarang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Larangan bagi anggotanya ini disampaikan Kapolres saat memberikan amanat pada Apel Linmas dan Pergeseran Pasukan dalam rangka Kesiapan Pengamanan TPS Operasi Mantap Praja Muara Takus 2018 Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur Riau dan Bupati, Wakil Bupati Indragiri Hilir dihalaman Mapolres Inhil Jalan Gadjah Mada Tembilahan, Senin (25/6/2018)

Menurut Kapolres, apapun agenda demokrasi, masyarakat menghendaki agar keamanan dan ketertiban dapat dirasakan sebagai wujud kinerja pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Implikasinya, kegiatan masyarakat dalam menjalani roda kehidupan harus terlindungi dari beragam gangguan keamanan termasuk yang bersumber dari ekses negatif kegiatan pemilukada.

“Persoalan ini tentu harus dijawab dengan tampilan kinerja untuk dapat mengawal keberlangsungan proses demokrasi ini.” Ujar Kapolres./Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah menerapkan aturan usia minimal masuk sekolah tahun 2018, termasuklah jenjang Sekolah Dasar (SD).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil, Drs H Rudiansyah M.Si melalui Kabid Pembinaan SD, Fathurrahman M.Pd, Senin (25/6/2018).

“Diutamakan yang berusia 7 tahun dan minimal 6 tahun terhitung Juli 2018 dapat diterima,” kata Fathurrahman.

Artinya, kata Kabid Pembinaan SD, anak usia dibawah 6 tahun tidak bisa diterima belajar di jenjang SD.

Ia menjelaskan, aturan tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.

Untuk itu, ia mengharapkan kepada para pengelola sekolah untuk lebih jeli menerima peserta didik sesuai aturan yang berlaku./mirwan