ARB INdonesia, Rokan Hulu – Ribuan masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu senin (21/7/2025). Melakukan aksi damai untuk menuntut PT MAN karna keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, serta menuntut dukungan perusahaan terhadap pembangunan jalan desa yang dianggap vital bagi aktifitas masyarakat.

Aksi tersebut di mulai dari lapangan bola desa bangun jaya, dilanjutkan konvoi menggunakan kendraan roda empat dan roda dua menuju PT. MAN yang menjadi titik tempat dilaksanakannya aksi damai tersebut.

Sesampainya di persimpangan menuju PT MAN, massa dihadang oleh penghalang berupa kayu-kayu besar yang sengaja dipasang untuk menghambat jalannya aksi 

Aksi yang awalnya damai berubah memanas saat mobil komando didadang masuk. Saling dorong kedua kubu tidak terelakkan. Suasana sempat ricuh setelah mobil komando dirusak, kunci mobil komando di disita oleh aparat berseragam.

Orator aksi, Riski Arya menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap aparat yang seolah berpihak. “Kami datang membawa damai, ingin bangun jalan untuk masyarakat, tapi malah dihambat dan diprovokasi,” ujarnya lantang dari atas mobil orasi.

Warga juga mengecam keterlibatan preman yang disebut-sebut disewa oleh perusahaan guna menghadang mereka.  

“Kami sangat kecewa kepada perusahaan karna menggunakan jasa preman untuk menyambut kami masyarakat bangun jaya” teriak warga dari kerumunan

Aksi tersebut turut dihadiri Kapolsek Tambusai Utara, Kepala Desa Bangun Jaya Yusrianto, dan Camat Tambusai Utara. Namun, kehadiran pejabat ini justru memicu perdebatan di lokasi, terutama saat masyarakat memutuskan untuk menumpahkan material semen dan batu dari sekitar 10 truk ke badan jalan sebagai bentuk simbolis atas dukungan terhadap pembangunan infrastuktur desa.

Setelah berdialog panjang, guna menghindari kontak fisik, maka disepakati diadakan musyawarah di kantor desa. Kapolsek Tambusai Utara memastikan akan mendatangkan pihak perusahaan untuk ikut dalam musyawarah tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, suasana di lokasi aksi sudah mulai kondusif, meski banyak warga masih berjaga. Warga menuntut Kapolsek Tambusai Utara untuk mengusut perusakan mobil komando yang mereka bawa. Serta warga juga meminta kepolisian untuk memberantas preman-preman yang meresahkan warga.

“Kami minta pak kapolsek untuk bersikap tegas dan tangkap para pelaku perusakan pada mobil kami, kami juga meminta kapolsek untuk menangkap preman-preman sewaan perusahaan yang menghalangi aksi damai kami, kami minta aparat penegak hukum agar berpihak kepada masyarakat, bukan korporasi” harap warga.

( Kri )

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Yuliantini, menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, Selasa (22/7/2025).

Rapat ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga pejabat tinggi lainnya. Dari Inhil, rapat diikuti oleh Wakil Bupati Hj. Yuliantini dari ruang e-Bilik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil, Jalan Akasia No. 2 Tembilahan.

Selain Wabup, hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Inhil serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi di daerah. Ia menyebut bahwa inflasi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Inflasi bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepala daerah harus responsif dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menjaga pasokan dan harga komoditas pokok,” ujar Tito dalam sambutannya.

Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi di Indonesia pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Mei 2025. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 1,38 persen dibandingkan Desember 2024. Komoditas beras tercatat sebagai penyumbang utama inflasi di bulan Juni, baik secara bulanan maupun tahunan.

Usai mengikuti rapat, Wakil Bupati Hj. Yuliantini menyampaikan bahwa Pemkab Inhil siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah akan terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok. Kami akan memperkuat sinergi lintas sektor agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Yuliantini.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir Herman, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Katerina Susanti Herman menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 secara virtual pada Senin, 21 Juli 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta diikuti oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi dari Jakarta.

Mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil dan Makmur,” Harkopnas tahun ini menegaskan kembali pentingnya koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bupati Herman menyampaikan bahwa koperasi merupakan bentuk nyata dari ekonomi gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Ia juga menyatakan bahwa Pemkab Inhil mendukung penuh gerakan koperasi sebagai solusi memperkuat ekonomi desa dan masyarakat lapisan bawah.

“Koperasi adalah jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Prinsip gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung di dalamnya sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia,” ujar Bupati Herman.

236 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Inhil
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memfasilitasi musyawarah desa dan kelurahan khusus yang menghasilkan terbentuknya 236 koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Inhil.

Koperasi-koperasi ini diarahkan menjadi lembaga ekonomi rakyat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, tetapi juga menyediakan sembako murah, pelayanan kesehatan dasar, distribusi hasil pertanian, serta ruang partisipasi bagi masyarakat lokal dalam membangun ekonomi inklusif dan mandiri.

“Koperasi ini akan menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat. Kita pastikan mereka tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi berjalan nyata di tengah masyarakat,” tegas Herman.

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM juga telah menyiapkan program pendampingan, pelatihan manajemen koperasi, serta digitalisasi pengelolaan keuangan bagi para pengurus.

Harapan dan komitmen kedepan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa koperasi merupakan tulang punggung utama dalam strategi pencapaian Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa koperasi ke depan harus dikelola secara profesional, modern, digital, dan terbuka bagi generasi muda.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Gerakan Nasional 80.000 Koperasi Merah Putih, secara serentak seluruh indonesia.

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Sambu Group, perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) melalui unit usahanya PT Riau Sakti United Plantations (PT RSUP) yang berlokasi di Indragiri Hilir kembali hadir melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Kali ini PT RSUP membangun jembatan di Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung.

Jembatan sepanjang 30 m dengan lebar 1,5 m dibangun di kanal KUT 2 Parit Berut. Pembangunan jembatan mulai dikerjakan pada dari Senin, 21 Juli 2025. Adapun simbolis dimulainya pembangunan jembatan ini disaksikan langsung oleh tim Humas PT RSUP dan Ponidi, Kepala Desa Sungai Danai, beserta jajarannya pada Senin 16 Juli 2025

Pembangunan jembatan yang dilakukan oleh PT RSUP merupakan upaya nyata Perusahaan untuk memberi solusi atas kebutuhan masyarakat sekitar lokasi usaha. Pada dasarnya jembatan adalah salah satu elemen vital dalam pembangunan suatu wilayah, begitu pula di wilayah Desa Sungai Danai. Selain sebagai sarana penyeberangan, jembatan juga menjadi sarana pendukung berbagai aspek kehidupan baik itu dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya.

Andy Ferrial selaku Humas PT RSUP, menyampaikan, “Jembatan dari pipa besi ini sengaja kami bangun untuk mempermudah aktivitas masyarakat di Kanal KUT 2 Parit Benut, Desa Sungai Danai. Konstruksi besi agar kuat dan memberi nilai manfaat yang maksimal sehinga bertahan lama.” Perlu diketahui bahwa pembangunan jembatan ini bukanlah sekedar pembangunan struktur fisik saja, melainkan juga hal pembangunan fondasi yang kokoh bagi masa depan masyarakat Desa Danai.

“Harapannya, manfaat yang didapatkan bukan hanya soal peningkatan aksesibilitas dan mobilitas saja, tapi juga menyangkut peningkatan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial,” imbuh Andy.

“Program ini menunjukkan komitmen perusahaan kepada masyarakat sekitar. Mewakili warga Desa Danai, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian PT RSUP. Kami semua tentu berharap pembangunan jembatan ini bisa berjalan lancar. Sehingga bisa memberi sebanyak mungkin manfaat kepada masyarakat,” ujar Ponidi, Kepala Desa Danai. rls

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Seluas 237,17 Hektar (Ha) lahan pada PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dipastikan masuk dalam kawasan hutan.

“Sudah diklarifikasi, penguasaan memang masuk kawasan hutan,” kata Kajati Riau melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Zikrullah, SH.,MH saat di konfirmasi awak media, Senin (21/7/2025).

Konfirmasi tersebut untuk memastikan statmen pihak perusahaan PT RSUP yang telah ramai dimuat dalam pemberitaan di media siber. Sebagaimana PT RSUP yang merupakan unit operasional bisnis dari PT Sambu Group meminta agar Satgas PKH mengklarifikasi titik koordinat penetapan kawasan hutan yang dinilai ada kekeliruan.

Sebelumnya Satgas PKH telah memasang plang pemberitahuan yang bertuliskan “Lahan perkebunan seluas 237,17 Ha ini dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia, Dilarang Memperjual belikan dan menguasai tanpa izin satgas penertiban kawasan hutan”.

Kendati demikian, beberapa hari belakangan masih ditemukan aktivitas perusahaan pada devisi perkebunan PT RSUP, seperti kegiatan perkantoran dan perkebunan kelapa masih berlangsung aktif pada lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Satgas PKH. Hal itu tentu menjadi ‘tanda tanya besar’ atas kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, pada pasal 2 menyambutkan untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara, Pemerintah Pusat melakukan tindakan berupa penertiban Kawasan Hutan.

Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud, dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan penguasaan Kawasan Hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan penagihan Denda Administratif, Penguasaan Kembali Kawasan Hutan dan Pemulihan Aset di Kawasan Hutan.

Hingga berita ini ditanyangkan, awak media tengah berupaya mengkonfirmasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk dikonfirmasi mengenai tindaklanjut atas status lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan pada PT RSUP di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau. (tim)

ARB INdonesia, Rokan Hulu –  Guna mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau memimpin langsung Apel Siaga Karhutla yang digelar di halaman Mapolres Rokan Hulu, Rabu (17/7/2025).

Apel siaga ini turut dihadiri oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, Kapolres Rokan Hulu, PJU Polres Rohul, unsur TNI, BPBD, Manggala Agni, Damkar, serta berbagai instansi dan organisasi terkait lainnya. 

Selepas melaksanakan Apel, Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi titik api yang terpantau aktif di Desa Menaming, Kecamatan Rambah.

Dalam aksi lapangan ini, seluruh stakeholder bahu-membahu melakukan pemadaman api menggunakan peralatan pemadam kebakaran yang memenuhi standar, termasuk pompa air, selang pemadam, hingga drone pemantau titik panas.  

Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan kesiapan dan respon cepat dalam mengatasi potensi Karhutla.

“Saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan bersama oleh seluruh stakeholder, baik dari TNI-Polri, BPBD, hingga relawan dan masyarakat. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata dalam melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat,” ungkap Bupati Anton di sela-sela peninjauan.

Beliau juga mengajak seluruh masyarakat Rokan Hulu untuk bersama-sama mencegah terjadinya Karhutla.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita jaga lingkungan kita. Cegah Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Pemkab Rokan Hulu bersama instansi terkait berkomitmen akan terus meningkatkan pengawasan, patroli, dan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan, sembari tetap mengedepankan upaya edukasi kepada masyarakat.

Apel dan giat lapangan ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan Karhutla di Rokan Hulu dijalankan dengan penuh keseriusan dan semangat kolaboratif demi menjaga bumi lancang kuning tetap hijau dan aman dari asap. 

( Kri )