“Ini Jadwal Pemanggilannya”

Pekanbaru, detikriau.org – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau jadwalkan pemanggilan kepada Sembilan Bupati dan dua Walikota dengan dugaan pelanggaran pada kegiatan deklarasi yang dilaksanakan oleh Pro Jokowi (Projo) Riau.

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, pemanggilan dilakukan terkait kehadiran dan pernyataan dukungan yang mengatas namakan jabatan sebagai Gubernur terpilih dan Bupati/Walikota kepada salah satu Capres/Cawapres pada Pemilu tahun 2019

“Gubernur terpilih Syamsuar kita panggil terlebih dahulu, baru menyusul Bupati dan Walikota,” ujar  Rusidi Rusdan, jumat (12/10)

Diterangkan Rusidi, untuk Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Bupati Rokan Hulu dan Walikota Pekanbaru pemanggilannya dijawalkan pada rabu tanggal 17 oktober 2018.

Sedangkan Bupati Bengkalis, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Rokan Hilir, Bupati Kepulauan Meranti dan Walikota Dumai dijadwalkan pada kamis tanggal 18 oktober 2018.

Tidak hanya kepada Bupati dan Walikota, Bawaslu Riau juga melayangkan pemanggilan kepada Ketua DPD Projo Provinsi Riau dan Ketua KPU Riau untuk dimintai keterangan pada Senin (15/10) awal pekan depan. (mul/rls)

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan melantik Enam Penjabat Kepala Desa sekaligus, Jumat (12/10/2018) pagi bertempat di gedung Serba Guna Desa Simpang Jaya, Kecamatan Batang Tuaka.

Dari enam penjabat kepala desa tersebut, lima diantaranya merupakan penjabat kepala desa dari Kecamatan Batang Tuaka. Sedangkan, 1 Penjabat kepala desa berasal dari Kecamatan Gaung.

Keenam Desa tersebut adalah, Desa Sialang Jaya, Desa Gemilang Jaya, Desa Tasik Raya, Desa Tanjung Siantar dan Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, serta Desa Teluk Merbau Kecamatan Gaung.

Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, pelantikan Penjabat Kepala Desa merupakan tindaklanjut dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Mengacu pada peraturan tersebut, penunjukkan dan pengangkatan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa.

“Pelantikan ini sangat penting dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program – program daerah yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Inhil, seperti program DMIJ,” ujar Bupati dalam sambutannya usai mengambil sumpah jabatan para Penjabat Kepala Desa.

Pelantikan yang disaksikan oleh ratusan masyarakat Desa Simpang Jaya, Kecamatan Batang Tuaka ini berlangsung hikmat. Tertib acara berjalan lancar sedari awal dilaksanakannya prosesi.

Lebih lanjut, Bupati Inhil menyampaikan kepada para Penjabat Kepala Desa, bahwa kedepan mereka akan dihadapkan dengan tugas yang cukup berat. Tidak hanya di bidang Pemerintahan Desa dan pembinaan masyarakat, melainkan juga di bidang keuangan terkait pengelolaan anggaran desa.

“Desa saudara akan menerima Alokasi Dana Desa dari DMIJ dan Dana Desa yang bersumber dari pusat. Saya mengimbau agar para Penjabat Kepala Desa yang baru dilantik untuk pahami dan pelajari betul ketentuan dan peraturan perundang – undangan,” pungkas Bupati.

Para Penjabat Kepala Desa, diungkapkan Bupati, dituntut harus mampu mengelola dana anggaran desa yang begitu besar di masing – masing desa.
“Saya tegaskan kembali, peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan itu yang pertama harus dipahami dan dipelajari,” tukas Bupati.

Alokasi dana anggaran yang begitu besar, dikatakan Bupati, di satu sisi sangat menguntungkan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan. Namun, di sisi lain hal tersebut dapat menjadi sebuah malapetaka saat Aparatur Desa tidak mampu mengelola anggaran dan membuat pertanggungjawaban.

“Ada Juklak dan Juknis (Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis) penggunaan dana anggaran. Sekecil apapun anggaran itu harus dipertanggungjawabkan,” kata Bupati.

Pada kegiatan pelantikan tersebut, Bupati Inhil, HM Wardan secara simbolis menyerahkan cinderamata untuk kenang – kenangan kepada Kepala Desa sebelumnya.

Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhil, Yulizal, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, Zainal Abidin dan sejumlah pejabat eselon lainnya. Terpantau hadir pula, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Ferryandi dan Ketua Komisi I (Satu) DPRD Kabupaten Inhil, Yusuf Said./ */Am

Detikriau.org — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan delapan relawan asal Tiongkak masuk ke Palu, Sulawesi Tenggara.

Pencegahan itu lantaran BNPB mencurigai surat undangan dari Bupati Sigi untuk ikut membantu proses penanggulangan bencana sebagai relawan adalah palsu.

BNPB juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Bupati Sigi untuk mengkonfirmasi undangan bagi para relawan Tiongkok tersebut. Namun diketahui undangan tersebut tidak benar.

“Sudah kita lihat suratnya, kondisinya kita khawatir, masih diragukan asli atau tidak. Nah, kita sinyalir suratnya palsu,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (11/10).

Sutopo menjelaskan delapan relawan tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin pada 7 Oktober 2018.

Petugas BNPB Makassar sudah memperingatkan delapan orang tersebut untuk tidak masuk ke Palu. Meski telah diperingatkan, tiga orang tetap menuju Palu melalui jalur darat.

Sebelum delapan relawan asal Negeri Tirai Bambu, BNPB juga menolak kedatangan 14 relawan asing masuk ke Palu. Para relawan tersebut yakni delapan orang berasal dari Meksiko, lima orang dari Nepal, dan seorang dari Australia.

Sutopo menjelaskan pihaknya bukan menolak adanay warga asing di Sulteng, tapi bagi relawan asing yang ingin membantu harus memiliki perizinan dan membawa bantuan yang dibutuhkan pemerintah Indonesia. Bahkan ada saja relawan yang ingin masuk ke Palu dengan menggunakan visa turis.

“Ya, kita terima kasih atas keinginan membantu masyarakat di Sulteng yang terkena bencana, tapi dalam bantuan tadi selalu ada aturan mainnya. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga diberlakukan seperti itu. Untuk NGO asing diminta untuk berkordinasi dengan PMI dan afiliasi NGO nasional. Mereka bisa masuk setelah diizinkan dan melakukan kordinasi tersebut,” ujar Sutopo.

sumber: RMOL

Bogor – Pembakar hutan di Riau, PT JJP, menggugat guru besar IPB Prof Dr Bambang Hero Saharjo sebesar Rp 510 miliar. Bambang merupakan ahli yang memberatkan PT JJP di persidangan. Ribuan orang pun ‘pasang badan’ membela Bambang.

Gerakan ‘Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo’ bergulir di jagat maya lewat change.org. Hingga Kamis (11/10/2018) pukul 12.00 WIB, dukungan di situs itu sudah mencapai 58.893 penanda tangan.

“Mari bangkitkan negeri ini dengan membela orang-orang baik untuk menjaga negeri ini tetap baik,” kata seorang pemberi petisi, Lukmanul Hakim.

Salah seorang yang mengisi petisi itu, Dea Harefa, menyatakan tidak bisa membantu secara langsung, tapi setidaknya berusaha mendukung.

“Semangat Hero Indonesia,” kata Dea.

Selain itu, pengisi petisi lainnya bernama Andi Setiawan mengaku cinta lingkungan hidup dan merasa muak terhadap mereka selalu menggunakan kekuasaan dan kekayaannya untuk menindas orang-orang yang lemah. Ada pula pengisi petisi lain, Yoga Kintana, yang menanyakan suara masyarakat yang terkena asap kebakaran lahan dalam kasus ini.

“Terus semangat menegakkan kebenaran berdasarkan disiplin ilmunya Prof. Semoga Allah tunjukkan yg benar adalah benar dan yg salah adalah salah,” ujar pengisi petisi lainnya, Sugiarti Destriyanti.

Sebagaimana diketahui, PT JJP mengajukan gugatan atas Bambang. Profesor ITB itu merupakan saksi ahli di berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan.

“Menyatakan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo M Agr, tertanggal 18 Desember 2013 yang diterbitkan menggunakan logo IPB adalah cacat hukum, tidak memiliki pembuktian, dan batal demi hukum,” ujar PT JJP.

PT JJP menggugat balik Bambang untuk membayar kerugian Rp 510 miliar. Yaitu Rp 10 miliar untuk pengurusan permasalahan lingkungan hidup dan Rp 500 miliar kerugian immateril.

“Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (uitoerbaar bij voorraad). Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap hari atas kelalaian TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan,” tuntut PT JJP.

Sumber: detikcom

Pekanbaru, detikriau.org – DPW PAN Riau mengaku sangat kecewa dengan sikap Syamsuar yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019.

Wakil ketua DPW PAN Sunaryo mengungkapkan dirinya dan sejumlah kader PAN lainnya cukup heran dengan sikap yang diambil oleh Syamsuar. Sebab pilihan Syamsuar berada di luar garis partai.

“Kita sudah mendukung dia di Pilgubri, setelah duduk, malah mendukung nomor urut 01,” kata Wakil Ketua DPRD Riau ini, Kamis, 11 Oktober 2018.

Kendati demikian, Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah DPW PAN Riau ini menyatakan dirinya bisa memaklumi dengan sikap yang diambil Syamsuar tersebut.

“Kita harus bersikap dewasa begitu juga dengan kader lainnya, jangan emosional menyikapi persoalan ini. Memang dengan sikap beliau mendukung nomor 01, seluruh kader dan masyarakat pendukungnya pasti bertanya-tanya, bahkan banyak juga yang kecewa,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai Syamsuar apakah masih tercatat sebagai kader PAN atau tidak, Sunaryo mengaku belum mengetahui persis.

“Saya tidak mengikuti persis, memang dulu kita sudah serahkan KTA dan jaket PAN untuk beliau. Ini juga akan akan jadi bahasan di rapat internal PAN,” ujar mantan wakil walikota Dumai ini.

Editor: Am

Berita ini sudah terbit di riauonline.co.id dengan judul “Sunaryo Heran, Pilihan Syamsuar kok di Luar Garis Partai” http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/10/11/sunaryo-heran-pilihan-syamsuar-kok-di-luar-garis-partai

Jakarta — Belum genap satu bulan kejadian Gempa Palu, Donggala sekitarnya. Kali ini gempa bumi menghampiri Situbondo, Jawa Timur.

Gempa bumi Situbondo yang berkekuatan 6,0 SR telah menimbulkan getaran hingga Bali. Kepala Bidang Informasi dini gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan bahwa wilayah indonesia memang aktif dan kompleks dalam hal gempa.

Dari data sumber gempa berdasarkan lempeng saja ada 6 zona sedaksi atau guncangan lempeng dari Sabang hingga Merauke.

“Itu masih dirinci lagi menjadi segmen-segmen megathrust yang jumlahnya ada 16. Untuk sesar aktif berdasarkan revisi peta gempa itu sudah terindentifikasi 295 sesar aktif di Indonesia,” kata Daryono.

Dia mengungkap bahwa sebenarnya masih ada banyak lagi sumber gempa yang belum terdentifikasi degan baik. Namun, dia tidak menyebut jumlahnya. Identifikasi dan penelitian sumber gempa akan bertambah dengan adanya event gempa yang tidak diduga seperti yang terjadi tadi malam.

“Sumber gempa yang terindentifikasi ada 295 tapi masih ada sumber-sumber yang belum terindentifkasi dan jumlahnya cukup banyak. Sementara terindikasi masih ada sesar-sesar yang belum terpetakan. Artinya, jumlahnya juga cukup banyak. Dengan adanya gempa yang tadi pagi itu maka itu akan menambah data baru terkait sesar aktifnya,” terang dia.

Lokasi-lokasi wilayah gempa di Indonesia seperti diketahui membentang luas di Indonesia. Tak hanya di darat, sesar aktif juga telah dipetakan di seluruh samudera yang termasuk wilayah Indonesia.

Meski demikian, ilmu pengetahuan hingga saat ini belum mampu memprediksi gempa baik di darat maupun laut. BMKG hanya bisa memprediksi potensi tsunami berdasarkan lokasi episenter dan kekuatan gempa.

Berita ini sudah terbit dilaman CNN Indonesia dengan judul “BMKG: Ada 295 Sesar Aktif di Indonesia”, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181011123810-199-337616/bmkg-ada-295-sesar-aktif-di-indonesia