Tembilahan, detikriau.org — Diduga menjadi pelaku tindak pidana narkotika, Sat Res Narkoba Polres Inhil amankan seorang warga jalan Gunung Daek Tembilahan, HY Alias AC (50). Pekerja swasta ini dibekuk didepan kios usahanya di Jalan H Arif Kelurahan Tembilahan Hulu dengan barang bukti berupa sembilan paket narkotika jenis sabu. rabu (8/8/2018) sekira pukul 16.00 Wib

Keterangan  Kapolres Inhil AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP Bachtiar, S.H, penangkapan terduga pelaku berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat.

“selain barang bukti berupa narkotika, juga disita barang bukti berupa uang tunai sebesar RP. 3.584 ribu, satu unit handphone dan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku,” Sampaikan AKP Bachtiar.

Diterangkannya, dari hasil laporan masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, didapat data yang akurat. Dipimpin KBO Sat Res Narkoba Polres Inhil IPTU Arinal Fajri, S.H., terduga pelaku ditangkap saat sedang santai duduk diatas sepeda motornya. Disaksikan dua orang warga setempat,  dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kios tersangka dan ditemukan barang bukti tersebut.

“Saat ini tersangka dan barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan, sudah diamankan di Mapolres Inhil guna proses penyidikan lebih lanjut”, pungkas Perwira Polisi Balok Tiga yang murah senyum itu./ rls

Editor: Am

“Dalam rangka berakhirnya Operasi Mantap Praja Muara Takus 2018”

Tembilahan, detikriau.org —  Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Cristian Rony P Sik MH sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama sukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Namun tugas mengawal pelaksanaan demokrasi menurutnya belumlah tuntas, masih ada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.

“olehkarenanya kembali kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama juga mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 mendatang,” Ajak Kapolres dalam sambutannya pada kegiatan Pembukaan Analisa dan Evaluasi Eksternal Polres Inhi dalam rangka berakhirnya Operasi Mantap Praja Muara Takus 2018 di Aula Bhakti Rekonfu Polres Inhil Jalan Gadjah Mada Tembilahan, rabu (8/8/2018)

Mewakil Bupati Inhil HM Wardan, Plh Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Inhil, RM Sudinoto menyampaikan aplaus dan juga ucapan terima kasih kepada Polres Inhil serta Kodim 0314/Inhil atas suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan. Terimakasih kepada Polres dan Kodim Inhil,” Sampaikan RM Sudinoto

Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil HM Yusuf Said, Pasi Ops Kodim 0314 Inhil, Kapt Inf Tarmizi, Kasi Intel Kejaksaan Inhil, Andi Sitepu SH, Ketua KPU Inhil, Nahrawi S.Ag, Staf Asisten Panwaslu Inhil, Fitra Ediya, SH, Kaban Kesbangpol Inhil, Drs H Aslimuddin, Kasi Lalin Dishub Inhil, Riyadi Musri S.Sos., M.Si serta sejumlah Kabag, Kasat dan Perwira serta Kapolsek se Jajaran Polres Inhil./rls

Editor: Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin menghadiri pembukaan Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Engkau Kelana, Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Rabu (8/8/2018).

Pagi itu, tampak dihadiri pihak BLH, beberapa pejabat Esselon Pemkab Inhil, perwakilan Unsur Forkopimda Inhil, Camat, Lurah hingga Kepala Desa se-Kabupaten Inhil.

Dalam sambutannya, Sekda meminta kepada para peserta untuk serius mengikuti sosialisasi tersebut, karena implementasi nantinya akan berhadapan langsung masyarakat.

“Kita tahu bahwa wilayah Inhil sangat luas, kemudian perkebunan kelapa sejak nenek moyang kita juga sudah ada di sini. Tetapi saat ini, semua itu harus berlandaskan aturan yang ada,” kata Sekda.

Untuk itu, ikuti sosialisasi dan disampaikan kepada masyarakat yang ada di setiap pelosok desa agar paham tentang aturan tentang penguasaan tanah dan kawasan hutan.

“Sebab terkadang, kawasan hutan dan perkebunan bisa menjadi masalah siapa pemilik. Yang seperti inilah harus diselesaikan dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi PKH BPKH Wilayah 19 Pekanbaru, Marangen Samuse mengatakan bahwa teknisnya bisa terlaksana dengan baik jika didahului dengan sosialisasi.

Artinya, mensosialisasikan masalah tersebut dinilai cukup penting agar masyarakat paham terhadap PPTKH./ADV

Reporter: Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tidak menampik keberadaan jerambah kayu dalam kondisi memprihatinkan diwilayah kepemimpinannya. Hanya saja menurutnya, perbaikan jerambah dilokasi itu tidak memungkinkan karena rawan longsor. Sebagai gantinya, sudah dibangun jembatan baru dengan konstruksi beton.

“Sekitar 300 meter dari lokasi itu terdapat jembatan yang jauh lebih besar dan bagus. Pembangunannya saja menggunakan konstruksi beton,”kata Sarbuni menjawab komfirmasi media

Menurut Sarbuni, beberapa alasan tidak dibangunnya jembatan baru disekitar lokasi awal diantaranya disebabkan lokasi itu rawan longsor serta memang tidak banyak penduduk yang menggunakannya.

“Hanya beberapa yang memanfaatkannya. Itupun dijadikan sebatas jalan pintas,”Imbuhnya

Sebelumnya, dijelaskan kembali oleh Sarbuni, Pemdes memang sudah pernah mencoba mengusulkan perbaikan jerambah kayu itu kepada pemerintah setempat. Perhitungan konsultan, biaya yang dibutuhakn relatif besar.

Apalagi dalam beberapa tahun ini Sarbuni mengaku mengetahui kerap adanya pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil kesepatakan, lanjut Sarbuni, Pemdes Teluk Kiambang menyimpulkan pembangunan jerambah itu bukanlah kebutuhan yang mendesak. Mengingat, tidak banyak masyarakat yang memanfaatkannya.

“Kami lebih memilih membangun insfrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan menjadi skala prioritas. Yaitu akses yang menghubungkan desa kami dengan desa-desa tetangga. Ini jauh lebih bermanfaat,”paparnya.

Kebijakan yang diambil Pemdes Teluk Kiambang, tentu lebih mengedepankan kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Kalaupun dipaksakan membangun di lokasi awal, malah menjadi pertanyaan banyak pihak.

“Perlu kami tegaskan lagi, jerambah itu bangunan lama. Sekarang sudah ada jerambah yang lebih bagus,”Pungkasnya

Heboh keberadaan jerambah kayu dalam kondisi memprihatinkan ini sempat diberitakan salah satu media online nasional.

Diberitakan, jerambah lapuk yang berada di parit 8 ini sudah dirasakan selama 10 tahun lebih oleh Warga Teluk Kiambang.

Dengan kondisi seperti itu sangat mengkhawatirkan dan berisiko tinggi untuk warga yang melintas. Terutama bagi anak-anak sekolah. Jerambah dengan kondisi sangat miris. Tiang-tiang penyanggah mulai lapuk, papan di atas jembatan disusun tak beraturan.

Sementara itu, Karo Humas Pemprov Riau, Firdaus dikutip melalui laman detik.com, menjelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan perbaikan berada di Pemkab Inhil.

“Soal jembatan itu, saya sudah koordinasi dengan Dinas PU PR Riau, bahwa kewenangan dan tanggung jawabnya ada di Pemkab Inhil,” kata Karo Humas Pemprov Riau, Firdaus saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (7/8/2018)./ Am

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil Bupati Kampar Azis Zaenal dan Wali Kota Dumai Zulkifli, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018.

Keduanya diperiksa di markas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (7/8).

Azis selesai digarap penyidik sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono pada sore hari dan luput dari pantauan JPNN.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar Azwan juga telah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin.

Sedangkan Zulkifli, saksi untuk tersangka Yaya Purnomo (YP), baru keluar dari kantor Agus Raharjo sekira Pukul 20.12 WIB. Sendirian.

Tidak terlihat ada ajudan yang mengawalnya dan meninggalkan gedung KPK menggunakan ojek.

Sebelum naik ojek, Zulkifli sempat diberondong dengan pertanyaan seputar pembahasan, pengusulan dan pengurusan dana perimbangan dari Dumai.

Hanya saja dia lebih banyak mengaku tidak mengetahuinya. “Tak tahu, saya tak teknis, saya bukan teknis,” jawabnya.

Zulkifli juga menjawab tidak tahu bagaimana komunikasi daerah dengan tersangka penerima suap, Anggota Komisi XI DPR Amin Santono.

Termasuk komunikasi dengan Yaya Purnomo, mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Bahkan ketika disinggung soal emas batangan yang sudah menjadi barang sitaan KPK dalam kasus ini, apakah itu dari Pemda Kampar?

Wako yang diusung empat partai politik itu malah tertawa lepas. “Hahahaha. Tak tahu saya de. Ndak ada,” kata Zulkifli.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Azis dan Zulkifli termasuk dalam 6 saksi yang diperiksa dalam kasus ini.

Hanya Linda, dari biro perjalanan yang mangkir. Pemeriksaan kali ini, menurutnya, untuk mengonfirmasi sejauh mana pengetahuan dari saksi tentang aliran dana dan proses penganggaran dana perimbangan tersebut.

Pemeriksaan terhadap Bupati Kampar, Wako Dumai dan pejabat dari sejumlah daerah lain menurut Febri, untuk mengejar pengurusan anggarannya. Sebab, penyidik sudah mengantongi bukti kuat.

“Karena awalnya ini kan cuma satu daerah. Kemudian kami mendapatkan bukti lain dan bahkan beberapa penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas anggota DPR RI, staf ahli nya, dan juga salah satu rumah pengurus partai politik. Itu yang sudah dilakukan,” jelas Febri di gedung KPK.

Selain pengetahuan saksi terkait proses penganggaran, penyidik juga mendalami keterangan lain termasuk fakta persidangan yang sudah berjalan untuk terdakwa Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast (AG) yang diduga sebagai penyuap.

Sebab dalam fakta persidangan AG, ada pengakuan Amin Santono menerima dana dari sejumlah daerah sebelum OTT KPK senilai lebih Rp 2,6 miliar. Kemungkinan juga dari Kampar dan Dumai. Fakta ini menurut Febri, tentu akan dikonfirmasi oleh penyidik sepanjang relevan untuk kepentingan penyidikan.

“Tentu saja kami menelusuri terkait dengan informasi lain tentang aliran dana. Itu satu hal. Tetapi pada siapa aliran dana itu tentu belum bisa disampaikan saat ini. Persidangan kan baru, saat ini sedang berjalan. Secara paralel penyidikan juga berjalan,” ucap mantan peneliti ICW ini.

Tidak itu saja, lembaga antirasuah juga akan mendalami kemungkinan ada penerima lain di Komisi XI DPR selain Amin Santono.

Hal ini menurut Febri sama halnya dengan kasus lain. Memang, saat ini fokus penyidikan masih pada empat tersangka yang sudah ada, tapi tidak tertutup kemungkinan pengembangan kepada pihak lain.

“Tidak tertutup kemungkinan pengembangan akan dilakukan kalau memang ada bukti baru. Nanti baru itu bisa muncul di persidangan, terklarifikasi di persidangan. Atau bukti baru itu bisa muncul dalam proses penyidikan itu sendiri. Pengembangan pada pelaku-pelaku lain itu tidak tertutup kemungkinan sepanjang memang ada dukungan bukti yang kuat di sana,” pungkas dia

Sumber: JPNN.com

JAKARTA — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (8/8) pagi bergerak melemah 11 poin menjadi Rp 14.432 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah ditransaksikan Rp 14.421 per dolar AS.

Analis senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan sentimen dari dalam negeri mengenai cadangan devisa Indonesia yang menurun menjadi salah sentimen negatif bagi fluktuasi mata uang rupiah. “Tampaknya sebagian pelaku pasar memanfaatkan sentimen itu untuk melepas sebagian aset denominasi rupiah,” katanya, Rabu.

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 118,3 miliar dolar AS pada akhir Juli 2018. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan akhir Juni 2018 sebesar 119,8 miliar dolar AS. Bank Indonesia menilai cadangan devisa itu mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Kendati demikian, menurut dia, depresiasi rupiah terhadap dolar AS relatif masih terbatas menyusul minat investor terhadap obligasi di dalam negeri masih tinggi. “Rata-rata imbal hasil obligasi untuk tenor panjang sekitar 7,653 persen hingga 8,15 persen,” paparnya.

Chief Market Strategist FXTM, Hussein Sayed mengatakan sentimen terhadap ekonomi Indonesia masih baik. Hal ini didorong oleh laporan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2018 tumbuh 5,27 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 5,01 persen.

“Pertumbuhan itu dapat meningkatkan optimisme mengenai prospek ekonomi Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat sebesar 19,59 poin seiring respons positif investor terhadap pertumbuhan ekonomi. IHSG dibuka menguat 19,59 poin atau 0,32 persen menjadi 6.110,84.

sumber: republika.co.id