ARB INdonesia, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperjuangkan nasib petani kelapa lokal. Dalam audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Bupati Inhil H Herman menegaskan perlunya penetapan harga baku kelapa dan menyampaikan penolakan terhadap wacana pungutan ekspor kelapa rakyat.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (21/5/2025), membahas secara mendalam tata kelola harga kelapa dan program hilirisasi komoditas kelapa lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Inhil.

Bupati Inhil Haji Herman hadir bersama Sekretaris Daerah Inhil, Haji Tantawi Jauhari, serta Kepala Bappeda Inhil, TM. Syaifulah. Audiensi ini juga dihadiri para Deputi Menteri PPN/Bappenas, sejumlah kepala daerah penghasil kelapa, Ketua APKI, dan Duta Kelapa Indonesia.

Dalam pemaparannya, Haji Herman menekankan bahwa kelapa lokal telah lama menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat, namun perhatian dan dukungan pemerintah terhadap komoditas ini dinilai masih minim.

“Kelapa rakyat selama ini seperti dianaktirikan dibandingkan sawit. Padahal, keberadaannya sudah lebih dulu menopang ekonomi daerah kami,” ujarnya.

Kabupaten Indragiri Hilir tercatat memiliki luas perkebunan kelapa rakyat mencapai 425.000 hektare dengan produksi harian 5,8 hingga 6 juta butir. Namun, tantangan seperti kurangnya peremajaan dan status lahan dalam kawasan hutan menjadi hambatan besar dalam meningkatkan produktivitas.

Karena itu, Haji Herman mendesak agar pemerintah pusat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Eceran Terendah (HET) untuk kelapa rakyat agar petani tidak terus dirugikan oleh fluktuasi pasar.

“Jika harga jatuh, petani tidak terlalu menderita. Ketika harga tinggi, distribusi nilai tetap adil antara masyarakat dan industri,” tambahnya.

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy merespons positif usulan Bupati dan menyatakan akan mengirimkan tim Satgas Hilirisasi Kelapa ke Inhil pada Jumat mendatang untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Menutup pertemuan, Haji Herman menyatakan sikap tegas terhadap wacana pungutan ekspor kelapa rakyat.

“Jika belum ada sistem pembagian yang jelas dan jaminan harga yang berpihak pada petani, maka saya menyatakan keberatan dan menolak kebijakan pungutan ekspor tersebut,” tegasnya. *

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Masyarakat petani kelapa Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau merespon kebijak pemerintah pusat berencana menerbitkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) untuk komoditas kelapa.

Rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI) tersebut dinilai akan memberatkan Masyarakat petani Inhil yang mayoritas petani kelapa. Informasi dari ITB bahwa PE kalapa sebesar 20-30 persen.

Ketua Ikatan Petani Kelapa Rakyat Inhil (IPKR), Zainuddin Acang, secara tegas menolak kebijakan Mendag menerapkan PE terhadap komoditas kelapa bulat yang saat ini sedang digodok oleh Pemerintah Pusat.

“Kami Masyarakat petani dengan tegas menolak kebijak PE tersebut. Kami menilai PE akan memberatkan petani Inhil,” kata Acang sapaan akrabnya, Rabu (21/5/2025).

Menurut Acang, jika PE sebesar 20-30 persen kelapa bulat diterapkan maka secara tidak langsung akan memberatkan petani dan penjual kelapa yang akan berdampak kepada proses eskpor kelapa bulat ke luar negeri.

“Tentu saja ini akan mempengaruhi dan ‘mematikan’ pedagang/petani yang membawa kelapa bulat keluar (ekspor_red). Akhirnya tidak ada alternatif lain bagi petani kecuali menjual kelapanya ke industri (Sambu_red),” terangnya.

Menelisik dari dampak kebijakan PE tersebut, Acang mengatakan bahwa harga jual kelapa diprediksi akan kembali terjun bebas. Dimana saat ini harga kelapa berkisar Rp3.500/ kilogram yang sebelumnya tembus Rp7.000/kilogram.

“Maka dapat dipastikan harga kelapa akan terjun bebas sesuai dengan selera mereka. Karena eskpor kelapa akan memberatkan petani. Mau tidak mau petani kembali menjual ke Sambu,” sambungnya.

Mewakili petani Inhil, Acang menyampaikan bahwa Masyarakat setuju diberlakukan dan diterapkan Pungutan Ekspor (PE) dengan cacatan Pemerintah Pusat wajib menetapkan harga standar pembelian industri kelapa minimal Rp4.000/kg ditingkat Petani.

“Pada intinya kami berharap kepada Pemerintah menetapkan standarisasi harga kelapa minimal Rp4.000 agar ada kepastian harga,” ungkapnya.

Jika kebijakan penetapan standarisasi harga kelapa tidak diterapkan, Acang berharap kepada pemerintah tetap membuka kran ekspor sebagai alternatif agar harga kelapa tetap stabil.

IPKR BERSAMA MAHASISWA AKAN GELAR AKSI DEMONTRASI TOLAK KEBIJAKAN PE EKSPOR

Rencana kebijakan Pungutan Ekspor (PE) oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI) ditolak oleh Ikatan Petani Kelapa Rakyat Inhil (IPKR) dan Mahasiswa Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau.

Kebijakan PE kalapa bulat sebagai alternatif dari moratorium/pembatasan ekspor yang sempat diusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan alasan kurangnya bahan baku dalam negeri akibat dibukanya kran ekspor.

Namun kebijakan tersebut dinilai memberatkan para petani dan pedagang kelapa bulat Inhil. Maka dari itu Ikatan Petani Kelapa Rakyat Inhil (IPKR) bersama Mahasiswa Indragiri Hilir akan menggelar aksi demontrasi tolak penerapan PE kelapa.

“Kami akan menggelar aksi demontrasi pada Selasa 27 Mei 2025 di Kantor DPRD Inhil,” kata Ketua IPKR, Zainuddin Acang, Rabu (21/5/2025).

Acang menyerukan kepada Masyarakat petani Inhil untuk ikut serta dalam aksi demontrasi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat agar kran ekspor tetap dibuka dan menunda kebijakan Pungutan Ekspor kelapa bulat.

Secara tegas Acang mengatakan bahwa aksi demontrasi tersebut murni inisiatif dari Petani bersama Mahasiswa tanpa sponsor dan tidak ada muatan dan atau unsur politis, murni memperjuangkan kesejahteraan Petani Inhil. Dimana sejak kran ekspor dibuka, harga kelapa bisa dinikmatin Petani.

“Tidak ada unsur politis, apalagi mau memprovokasi. Yang kami harapkan alternatif agar harga kelapa tetap stabil. Silahkan terapkan PE, akan tetapi dimohon untuk menerapkan standarisasi harga jual kelapa,” ungkapnya.

Acang berharap kran ekspor tetap dibuka. Namun ekspor kelapa bukan tujuan akhir, tapi pintu menuju kesejahteraan masyarakat petani, mempertahankan harga jual kalapa yang layak ditingkatkan petani sembari menunggu kebijakan standarisasi harga kelapa dari Pusat.

ALASAN KEMENPERIN USULKAN PUNGUTAN EKSPOR KELAPA BULAT

Beberapa bulan terkahir harga kelapa bulat melonjak setelah kran ekspor dibuka lebar oleh Pemerintah Pusa. Volume ekspor kelapa meningkat tajam sehingga pasokan bahan baku dalam negeri menipis dan harga melonjak.

Pemerintah Pusat awalnya mengusulkan moratorium/pembatasan ekspor kelapa, namun ditolak berbagai pihak. Lalu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan Pungutan Ekspor (PE) ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hal tersebut guna meredam gejolak harga kelapa di pasar domestik. Kebijakan ini direncanakan berlaku mulai pekan ini dan menjadi alternatif dari moratorium ekspor yang sempat diusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Dikutip dari lama Kompas, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa kebijakan PE akan digunakan sebagai instrumen untuk menekan volume ekspor kelapa tanpa harus melarang aktivitas ekspor secara total.

Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan luar negeri yang menyebabkan pasokan dalam negeri menipis yang akan berdampak kepada industri dalam negeri pengelolaan kelapa bulat.

“Kalau tidak salah, minggu ini kita akan tetapkan kebijakan PE. Jadi kita gunakan mekanisme pungutan ekspor terlebih dahulu,” ujar Budi seperti dilansir Kompas, Senin (19/5/2025).

Pada intinya, wacana moratorium ekspor kelapa bulat yang sempat bergulir akhirnya tidak jadi diterapkan. Untuk mengatur laju ekspor komoditas ini, pemerintah memilih mekanisme Pungutan Ekspor (PE).

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan tingginya harga kelapa bulat di pasar ekspor membuat para petani lebih memilih mengekspor komoditas tersebut secara mentah.

Dalam beberapa waktu terakhir, kelapa banyak diekspor dalam bentuk mentah ke Cina. Di negara tersebut, kelapa diolah lebih lanjut menjadi santan atau susu campuran kopi. Produk olahan ini menyebabkan permintaan kelapa meningkat di pasar Cina. *

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”, yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia. Sarasehan dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani.

Acara ini menjadi ajang dialog lintas sektor untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan geopolitik dunia.

Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh komitmen bersama terhadap ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam menghadapi tantangan global.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rohul Anton menegaskan kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kami siap membumikan Pancasila di tengah masyarakat dan menghadapi berbagai tantangan demi kemajuan pembangunan di daerah masing-masing,” tegas Bupati Anton.

Ia juga menambahkan bahwa melalui forum nasional ini, kepala daerah semakin diperkuat dalam menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang tidak tergoyahkan.

Kehadiran Bupati Rohul dalam sarasehan tersebut mencerminkan kesungguhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menuju Indonesia Raya yang maju dan berdaulat.

Sarasehan ini diikuti oleh 1.145 peserta secara luring dan 867 peserta secara daring, yang terdiri dari unsur pimpinan MPR, DPR, DPD, lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, ketua DPRD provinsi, Forkopimda, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. 

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) gelar apel pasukan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Rapat Koordinasi kesiapan penanganan Karhutla di Kecamatan Kepenuhan Hulu, apel siaga bersama digelar di Lapangan Bazoka, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rohul, Selasa (20/5/2025).

Apel dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Rohul, H Syafarudin Poti SH MM dan dihadiri oleh Kepala BPBD Rohul Ridarmanto, Kepala Satpol PP Rohul Gorneng SSos MSi, Camat Kepenuhan Hulu Arie Apriadi SPi MM, Kapolsek Kepenuhan AKP H Ulik Iwanto SH MH dan Danramil Kapten CBA Azwir Amir SE.

Kemudian, Kepala KUA, seluruh kepala desa se-Kecamatan Kepenuhan Hulu, personel Koramil 14 KPN dan Polsek Kepenuhan, serta perwakilan masyarakat dan perusahaan setempat.

Wabup Rohul Syafarudin Poti menyampaikan dalam sambutannya apresiasi kepada semua pihak yang selama ini telah berperan aktif dalam pencegahan karhutla. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari patroli terpadu, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum secara tegas dan adil.

“Apel ini adalah momentum penting untuk menyamakan langkah dan strategi menghadapi potensi karhutla. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus mendukung langkah-langkah preventif secara berkelanjutan,” tegasnya.

Wabup juga mengingatkan bahwa setiap tahunnya wilayah Rohul kerap terpantau memiliki titik api, dan tidak boleh ada lagi sikap menyepelekan potensi kebakaran sekecil apapun atau titik api.

“Kita semua memahami bahwa Kabupaten Rokan Hulu, merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat memasuki musim kemarau.”

“Oleh karena itu, kegiatan hari ini sangat strategis dalam rangka meningkatkan sinergi, kesiapsiagaan, dan respon cepat seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan Karhutla.” terang Poti.

Sebagai penutup Wabup H. Syafaruddin Poti menyampaikan Pemkab Rohul berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla dan tidak ingin bencana ini terus berulang dan merugikan masyarakat, lingkungan, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan pengembangan objek wisata Air Panas Hapanasan.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat percepatan pengembangan dan pengelolaan objek wisata Air Panas Hapanasan yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati Rohul, Selasa (20/05/2025) pagi. 

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti, SH, MM dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata H. Helfiskar SH, MH, Asisten I Fhatanalia Putra, Staf Ahli Bupati Drs. H. Ibnu Ulya,Camat Rambah, Kades RTH Addis, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Wabup Syafaruddin Poti menegaskan pentingnya pengelolaan objek wisata secara profesional dan terarah sebagai strategi memperkenalkan potensi daerah ke kancah nasional bahkan internasional.

“Objek wisata Air Panas Hapanasan memiliki daya tarik luar biasa. Percepatan pengelolaannya harus dilakukan secara profesional agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemkab Rohul menggandeng pihak swasta, yakni PT Hutahaean Group, melalui kolaborasi dengan Labersa, guna mendukung pengembangan dan promosi kawasan wisata tersebut secara modern dan berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi ini, kita ingin wisata Rohul, khususnya Air Panas Hapanasan, dikenal lebih luas. Ini peluang besar untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara,” tambah Wabup Poti.

Kepala Dinas Pariwisata Rohul, Helfiskar, menuturkan bahwa konsep pengembangan yang tengah disusun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan kearifan lokal, tanpa mengesampingkan daya tarik komersial.

“Kami sedang menyiapkan langkah teknis agar kawasan ini bisa bersaing secara profesional namun tetap mengakar pada budaya lokal,” ujarnya.

Dalam rapat juga telah diputuskan bahwasanya pada rabu 21 mei akan dilakukan pengukuran lahan seluas 11.2 ha, disekitaran objek wisata hapanasan.

Melalui rapat ini, Pemkab Rohul berharap seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dapat bersinergi mewujudkan Air Panas Hapanasan sebagai destinasi wisata unggulan yang menjadi kebanggaan Rokan Hulu dan mampu menopang perekonomian lokal.

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Harapan warga untuk merasakan aliran listrik PLN selama 24 jam penuh akhirnya terwujud. Pada Selasa (20/5/2025), listrik resmi mengalir di Kelurahan Pelangiran dan Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, menandai akhir dari puluhan tahun hidup dalam keterbatasan penerangan.

Penerangan ini tidak hanya hadir sebagai simbol kemajuan, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam perjalanan pembangunan wilayah pesisir selatan Inhil.

Kini, listrik telah hadir menyinari lima dusun di Kecamatan Pelangiran, yakni Dusun Teluk Bunian, Dusun Gurah Baru, Dusun Parit Masjid, Dusun Pelangiran Kecil, Dusun Pelangiran Lama.

Masuknya aliran listrik ini merupakan buah dari perjuangan panjang dan kolaborasi lintas pihak yang dimulai sejak tahun lalu. Salah satu momen penting dalam proses ini terjadi pada Oktober 2024, ketika Herman—yang saat itu masih menjadi calon Bupati Inhil—melakukan kunjungan langsung ke Pelangiran Kecil untuk meninjau pemasangan tiang listrik.

Dalam kesempatan tersebut, Herman menyampaikan komitmennya untuk mendorong percepatan elektrifikasi di wilayah-wilayah terpencil, termasuk Pelangiran Kecil yang saat itu baru memulai tahap awal pembangunan jaringan.

“Listrik 24 jam sangat dibutuhkan, terutama untuk kenyamanan anak-anak belajar mengaji di malam hari,” ujar Herman saat itu.

Kini, komitmen tersebut mulai terealisasi. Proses penyambungan kabel dan aktivasi jaringan dari PT PLN (Persero) telah rampung, memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut menikmati listrik 24 jam tanpa gangguan.

Program elektrifikasi ini juga merupakan bagian dari upaya besar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemerataan pembangunan di wilayah pesisir selatan, yang mencakup sejumlah kecamatan seperti Gaung, Concong, Pulau Burung, dan Kateman.

Masyarakat menyambut kehadiran listrik dengan rasa syukur dan antusiasme tinggi. Mereka percaya bahwa listrik akan membuka berbagai peluang baru dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berjuang bersama hingga listrik bisa menyala hari ini,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, PT PLN (Persero) Pemerintah Kecamatan Pelangiran, Pemerintah Desa dan Kelurahan setempat, serta seluruh masyarakat yang turut mendukung dan bergotong royong demi terwujudnya impian bersama ini.

Penerangan yang kini hadir di Pelangiran Kecil dan Teluk Bunian bukan sekadar cahaya, tetapi juga harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. *