Jakarta – Front Pembela Islam (FPI) menduga kuat pemasangan bendera yang diduga mirip bendera kelompok ekstrimis di kediaman Rizieq Shihab di Mekkah dilakukan oleh para tukang fitnah. 

Tujuannya, untuk mempersulit kehidupan imam besar FPI itu selama berada di Mekkah.

“Tujuannya hanya satu, yaitu HRS (Habib Rizieq Shihab) mendapatkan kesulitan dan mereka para tukang fitnah berharap HRS celaka,” kata Jurubicara FPI Munarman dilansir melalui Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu, Jakarta, Rabu, (7/11).

Dia menduga fitnah ini merupakan bagian dari upaya sekelompok orang yang ingin menghalangi Reuni 212 dalam waktu dekat.

“Kuat dugaan penjebakan dan intimidasi ini bertujuan untuk menghalangi Reuni Akbar 212 yang akan digelar 3 pekan mendatang,” ujar Munarman.

“Tak cukup mereka memfitnah HRS di Indonesia, namun terus mereka lakukan fitnah hingga HRS berada di Saudi,” sambungnya.

Namun demikian, Munarman mengaku bersyukur Rizieq Shihab telah kembali ke kediamannya setelah sempat diperiksa otoritas keamanan Arab Saudi pada Selasa (6/11) malam

“Alhamdulillah beliau sudah berada di rumah,” kata Munarman

Jakarta – Kementerian Luar Negeri RI pada 7 November 2018 buka suara soal kabar penahanan Rizieq Shihab di Arab Saudi yang mencuat pada awal pekan ini.

Dalam sebuah keterangan tertulis yang dilansir melalui Liputan6.com pada Rabu (7/11/2018), Kemlu RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pada tanggal 5 November 2018 Kemlu RI menerima pengaduan dari sejumlah pihak mengenai penahanan seorang WNI a.n. Muhammad Rizieq Shihab oleh aparat keamanan Arab Saudi di Makkah.”

“Guna mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut, Kemlu RI telah meminta Pejabat Fungsi Konsuler KJRI Jeddah untuk melakukan penelusuran.”

“Dari hasil penelusuran, diperoleh konfirmasi bahwa Muhammad Rizieq Shihab sedang dimintai keterangan oleh aparat keamanan Arab Saudi di Makkah, atas dasar laporan warga negara Saudi yang melihat bendera yang diduga mirip dengan bendera ISIS terpasang di depan rumah Muhammad Rizieq Shihab di Makkah.”

“Menindaklanjuti konfirmasi ini, Pejabat Fungsi Kekonsuleran KJRI Jeddah telah memberikan pendampingan kekonsuleran kepada Muhammad Rizieq Shihab sebagaimana yang diberikan kepada semua WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri.”

“Tentunya hukum dan aturan setempat harus dihormati.”

“Informasi terakhir yang diterima Muhammad Rizieq Shihab telah dizinkan oleh otoritas keamanan Saudi untuk kembali ke rumahnya di Makkah pada sekitar 20.00 tadi malam (6 November 2018).”

Tembilahan, detikriau.org – Riko Bin M Zen, warga Desa Air Baloi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, pelaku pembunuhan terhadap Sri Mai Karlina diamankan pihak kepolisian setelah sempat menghilang usai melakukan aksi kejinya.

Riko diantar pihak keluarganya kepada Kepala Desa Air Baloi Kecamatan Kemuning dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Keritang.

“Tsk saat ini dititip di tahanan Mapolres Inhil Jalan Gadjah Mada Tembilahan untuk keamanannya,” Sampaikan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik MH melalui Kasubag Humas AKP Syafri Joni SE, rabu (7/11)

Diterangkan  AKP Syafri, Tsk diserahkan pihak keluarga kepada  Kades Air Baloi pada selasa (6/11) sekira pukul 22.30 Wib dan selanjutnya Kades menghubungi pihak Kepolisian dan segera dilakukan pengamanan.

Sekedar mengingatkan, perbuatan keji Tsk dilakukan pada Senin (5/11) sekira pukul 12.30 Wib di rumah orang tua korban, Rahimah yang tak lain adalah mertuanya sendiri di TKP parit 2 Dusun Teladan Desa Kotabaru Siberida Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil.

Saat itu secara membabibuta, Tsk menhujamkan enam tusukan badik ke tubuh korban yang menyebabkan ianya rubuh bersimbah darah.

Korban sempat dilarikan ke Puskesmas setempat dan kemudian dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Namun dalam perjalanan menuju Tembilahan, nyawa korban tak lagi dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia./Ari Permana

Jakarta — Pemerintah tengah menyiapkan sistem untuk memblokir peredaran ponsel yang dijual melalui pasar gelap (black market). Diharapkan sistem ini akan bisa digelar pada November 2019.

Regulasi untuk pelaksanaan kebijakan ini akan diatur oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang akan menyiapkan sistem DIRBS (Device Identification, Registration, and Blocking System) yang digunakan untuk mendeteksi perangkat dari pasar gelap.

“Kita sudah buat timeline pembuatan sistem ini dan kami juga berharap saja (pelaksanaannya) dapat sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan,” jelas Direktur Standarisasi Perangkat dan Informatika Mochammad Hadiyana dalam diskusi Mencari Formula Efektif Meredam Peredaran Ponsel BM (black market), di DPR, Jakarta, Selasa (6/11).

Identifikasi perangkat ini dilakukan dengan mengidentifikasi IMEI ponsel ketika ponsel sudah terhubung dengan operator. Jika IMEI ternyata tidak terdaftar maka ponsel bakal tak bisa dipakai untuk melakukan telekomunikasi dan internet.

“Pendekatan teknis (untuk mengidentifikasi ponsel pasar gelap) yang lebih efektif dan praktis adalah dengan pengendalian IMEI, jadi begitu (IMEI) tidak dikenal maka tidak bisa dipakai,” ujar Ketua Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Soebroto.

Penyelenggaraan sistem ini akan dibagi dalam tiga fase dalam setahun kedepan. Mulai November 2018, pemerintah sudah masuk ke tahap 1 yakni penyusunan regulasi dan instalasi sistem DIRBS itu sendiri. Selain itu pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada instansi terkait seperti operator, vendor ponsel, dan penegak hukum.

Proses tahap pertama ini akan berjalan selama enam bulan dan dilanjutkan dengan tahap kedua pada Mei 2019. Pada tahap ini pemerintah akan menlakukan integrasi fungsionalitas hingga akhirnya melakukan pengoperasian sistem sepenuhnya pada November 2019.

Hadiyana mengatakan bahwa dasar hukum dari pemberlakuan sistem ini adalah UU no.36 Tahun 1999 pasal 32, yang mengatakan setiap perangkat telekomunikasi wajib memperhatikan syarat dan izin yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Komifo akan berfokus pada Eqiupment Identity Register (EIR) untuk dapat memantau, menganalisis, dan perangkat IMEI. Langkah ini sudah dilakukan oleh beberapa negara lain, seperti Turki, Italy, Kenya, Ukraina, Mesir, dan Nepal.

Melihat adanya kemungkinan jumlah yang sangat tinggi. Sistem pemblokiran IMEI ini akan membuat para penggunanya untuk tidak dapat melakukan kominkasi melalui operator dan hanya akan memblokir perangkat BM yang baru digunakan.

CNN Indonesia

Tembilahan, detikriau.org – RSUD Puri Husada Tembilahan sampaikan usulan pengadaan Uninteruprible Power Suply (UPS). Supply daya bebas gangguan ini dibutuhkan untuk minimalisir kerusakan sejumlah peralatan medis.

“pasokan daya PLN kerap terganggu. Hari ini saja sudah beberapa kali terputus. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan peralatan kita,” Ujar Direktur RSUD Puri Husada, dr Saut Pakpahan saat  berbicangan dengan Sekretaris Komis IV DPRD Inhil, Herwanissitas dalam kunjungan kerjanya kerumah sakit plat merah itu, senin (5/11)

Menurut dr Saut, tidak stabilnya pasokan listrik dipastikannya sudah memberikan dampak terhadap sejumlah peralatan. Salah satu peralatan medis, disebutkannya bernama Ventilator kini alami kerusakan dan tidak lagi bisa dimanfaatkan.

“JIka rusak, pastinya pelayanan kita kepada masyarakat juga terganggu dan tidak akan bisa maksimal. Solusinya harus ada UPS,” Sampaikannya.

Sementara itu, Herwanissitas menilai usulan yang disampikan pihak RSUD Puri Husada sangat beralasan. Ketersediaan peralatan medis diperlukan untuk menunjang pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pengadaan peralatan medis, membutuhkan dana ratusan bahkan miliaran rupiah.

“peralatan medis yang sudah kita miliki pastinya harus dirawat dengan baik agar memberi nilai manfaat lama. Untuk itu, peralatan pendukung untuk perawatan menjadi sesuatu yang diharuskan,” Pendapat Sitas

Hanya saja menurutnya, pengadaan peralatan pendukung seperti UPS itu sebelumnya haruslah melalui usulan dan nantinya akan dibahas bersama-sama oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah.

“Saya nilai usulan pengadaan UPS ini layak untuk diprioritaskan. Saya akan coba perjuangkan agar disetujui untuk dianggarkan.” Akhiri Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini./ fsl

“Nilai Keekonomian Mencapai 17,4 miliar rupiah”

Jakarta, detikriau.org – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM RI bekerja sama dengan POLRI dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pelanggaran tindak pidana penjualan obat ilegal yang dilakukan secara online. Penindakan ini dilakukan setelah para penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan diduga telah terjadi tindak pidana obat illegal. 

“Penindakan dilakukan pada Rabu (31/10) lalu. Sekitar pukul lima sore, PPNS BPOM RI menggerebek dua gudang ilegal dan satu rumah di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan distribusi obat ilegal,” ungkap Penny K. Lukito, Kepala BPOM RI melalui siaran persnya yang dilansir melalui laman resmi BPOM RI, senin (5/11)

Dari ketiga tempat tersebut, ditemukan 291 item (552.177 pieces) obat ilegal, diantaranya obat disfungsi ereksi seperti Viagra, Cialis, Levitra, dan Max Man. Selain itu, ditemukan juga suplemen pelangsing, obat tradisional penambah stamina pria dan krim kosmetika ilegal serta alat perangsang seks dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai 17,4 miliar rupiah.

Diterangkan Penny, obat disfungsi ereksi termasuk kelompok obat ilegal terbesar yang menjadi temuan BPOM RI dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Obat disfungsi ereksi sering disalahgunakan sebagai obat kuat. BPOM RI tidak pernah memberikan persetujuan izin edar dengan indikasi sebagai obat kuat. Penggunaan obat disfungsi ereksi tanpa pengawasan tenaga kesehatan memiliki risiko terhadap kesehatan, antara lain gangguan jantung, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal dan gangguan perdarahan.

diungkap lebih lanjut, modus yang dilakukan adalah menjual atau mendistribusikan obat ilegal secara online dengan menggunakan jasa pengiriman. Diperkirakan nilai transaksi dari penjualan ilegal per hari antara 3 juta hingga 1,5 miliar rupiah.

Perkiraan ini didapat dari 97 (sembilan puluh tujuh) buku tabungan dan kwitansi bukti transaksi yang ditemukan penyidik.

“Menurut keterangan tersangka, yang diduga merupakan salah satu anggota jaringan pengedar obat kuat ilegal secara online, ia telah beroperasi selama satu tahun. Namun PPNS BPOM RI menemukan bukti dokumen bahwa kegiatan pelanggaran telah dilakukan selama tiga-empat tahun,” jelasnya.

Kegiatan ini diduga merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan obat dan makanan dengan melakukan peredaran obat palsu dan tanpa izin edar dalam jumlah besar ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini melanggar UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 197 serta UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polda Metro Jaya karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya tersangka menjalani proses penyidikan oleh PPNS BPOM RI termasuk untuk pengembangan kasus pengungkapan jaringan pengedar obat kuat ilegal lainnya. Dalam pengembangan, tidak menutup kemungkinan ditemukan tersangka baru.

“Penindakan ini merupakan salah satu aksi nyata BPOM RI dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 dimana transaksi perdagangan produk obat dan makanan saat ini telah dilakukan secara online melalui internet,” Akhiri Penny K. Lukito sembari menegaskan akan terus memastikan setiap pelanggaran kejahatan obat dan makanan di Indonesia ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku./ fsl