JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8). Kali ini sasaran OTT lembaga antirasuah itu adalah hakim.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, anak buahnya sudah berada di Medan beberapa hari terakhir ini. “Tadi pagi sampai siang ini setidaknya delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Basaria.

Menurut Basaria, KPK telah mengamankan barang bukti suap. “Uang dalam bentuk dolar Singapura juga telah diamankan,” ujarnya.

Namun, dia menuturkan belum bisa merinci jumlah uang yang timnya temukan. Yang pasti kasus ini terkait transaksi penanganan perkara tipikor di Medan.

“Tim sedang bekerja untuk melakukan verifikasi sejumlah informasi dari masyarakat yang kami terima. Nanti jika ada perkembangan akan di-update kembali, termasuk berapa orang yang akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” tuturnya.

Sedangkan sumber lain di KPK mengatakan, OTT itu menjaring hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. “Ada OTT di Medan, Hakim PN Tipikor Medan,” ujar sumber di internal KPK sebagaimana diberitakan JawaPos.Com.

Sumber lain di KPK juga mengungkapkan hal senada. “Apgakum (aparat penegak hukum) yang di-OTT,” papar sumber tersebut.

SUMBER: JPNN.com

Jakarta – Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman mendapat penghadangan di Pekanbaru. Lewat peran Kepala BIN Daerah (Kabinda) dari Pekanbaru, Neno akhirnya dipulangkan ke Jakarta. Karena aksinya itu, BIN dikritik sebagai intel Melayu.

Peristiwa di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru mengawali kontroversi politik ini. Neno mengaku dipaksa pulang oleh sejumlah aparat di Bandara. Neno mengaku mendapatkan perlakuan yang kasar dari aparat setempat. Pengakuan Neno itu disampaikan lewat video yang diunggah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam akun Twitter-nya seperti dilihat detikcom, Sabtu (25/8) kemarin.

Neno mengaku dipaksa keluar dari mobil oleh sejumlah aparat, dan aparat itu membawa senjata. Dia merasa tidak mendapat perlindungan. Dikatakannya, Kabinda setempat bersikap kasar terhadapnya.

“Dia paksa saya mau pulang naik pesawat, selamatin tas saya, selamatin tas saya, jangan sandera tas saya, itu dipaksa, itu Kabinda, kasar sekali dia, kasar sekali dia,” tutur Neno.

Badan Intelijen Negara (BIN) memberi penjelasan soal hal ini. Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan rencana kehadiran Neno di Pekanbaru adalah untuk menghadiri acara tur musik bertajuk #2019GantiPresiden. Acara itu menuai pro dan kontra, pihak Polda Riau belum memberikan izin terhadap acara itu.

“Tatkala ada pengajuan izin bahwa Neno Warisman mau berkunjung dan memberikan orasi dalam acara musik tersebut dan ternyata tidak mendapatkan izin, maka Binda dan aparat keamanan setempat wajib menjaga tegaknya wibawa aturan tersebut, Neno Warisman tetap tidak diperkenankan untuk menghadiri acara tersebut,” kata Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulis, Senin (27/8/2018).

Imbauan meminta Neno meninggalkan Pekanbaru disebut sebagai jalan terbaik. Dari hasil analisis BIN, kata Wawan, hal tersebut agar tidak timbul korban apabila Neno tetap melanjutkan deklarasi #2019GantiPresiden. Pilihan keputusan agar Neno kembali ke Jakarta juga untuk menghindari bentrokan dan jatuhnya korban. Wawan menegaskan tak ada keberpihakan dari BIN menyusul gerakan politis itu. Dia memastikan BIN tetap netral pada setiap pemilu.

“Tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan,” tegas Wawan.

Bereaksi atas aksi BIN yang memulangkan Neno, Partai Gerindra melontarkan kritik. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pihak BIN yang memulangkan Neno dengan sebutan khusus.

“Ya itu namanya intel melayu,” ujar Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Muzani menyebut penolakan massa terhadap Neno yang berujung pemulangan paksa merupakan tindakan yang menggelikan. Ia menyebut Indonesia seperti bukan negara demokrasi saat ini. Seharusnya, gerakan yang ingin Presiden Joko Widodo lanjut dua periode dan ganti presiden harus mendapat perlakuan yang sama. Seharusnya aparat kepolisian menjaga Neno agar tidak dihadang massa.

Muzani masih heran mengapa BIN sampai ikut memulangkan Neno. BIN menurutnya tampak seperti intel yang norak.

“Apalagi kemudian lebih geli lagi dalamnya terlibat BIN, Kabinda. Kabinda itu adalah tugasnya kalau membaca UU BIN itu tugasnya memberi informasi, memperkirakan keadaan, tentang situasi yang akan terjadi. Bukan tampil ke depan,” sebut Muzani.

“Mungkin karena supaya dianggap kerja barangkali ya, Kabinda mungkin. Ya namanya juga intel Melayu, jadi aduh, kesannya jadi norak kalau ada intel seperti itu,” sambung dia.

sumber: detikcom

JAKARTA – Langkah kepolisian dan BIN (Badan Intelijen Negara) melakukan pemulangan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman dari Bandara di Pekanbaru, menuai kontroversi.

Pemulangan itu dinilai merupakan kegagalan aparat hukum melindungi aktivitas masyarakat. Namun, di sisi lain, acara deklarasi #2019GantiPresiden dinilai sarat kampanye.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar menjelaskan, peristiwa pemulangan Neno itu melawan hak berdemokrasi. Seseorang berhak untuk berkunjung ke suatu daerah dan berekspresi.

”Kalau mempersoalkan kedatangannya jelas salah, yang dipersoalkan harusnya pidatonya atau pernyataannya bila memang dinilai melanggar hukum,” tuturnya.

Pemulangan paksa pihak kepolisian dan BIN ini dapat menjadi indikasi bahwa keduanya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan dalam negeri. ”Seharusnya tidak boleh dipaksa karena desakan sekelompok orang,” ujarnya.

Bahkan, bila ada orang yang datang ke DPR dan partai politik untuk meminta presiden diganti juga diperbolehkan. Semua orang berhak untuk menyatakan pendapatkan. ”Jangan dilarang-larang,” terangnya.

Abdul menuturkan bahwa pernyataan 2019 ganti presiden tidak memiliki unsur melawan hukum. Hal tersebut merupakan pernyataan bernada politik.

”Nah, deklarasi ganti presiden itu juga seharusnya diserahkan ke Bawaslu dan KPU, bukan kepolisian. Bawaslu dan KPU yang seharusnya menentukan apakah ini melanggar UU pemilu atau tidak/ kalau melanggar barulah Bawaslu berkoordinasi dengan kepolisian, bukan polisi langsung,” terangnya

Dengan polisi terjun langsung tanpa komando Bawaslu dan KPU, maka konsekuensinya harus diterima. Bahwa polisi dipandang tidak netral dalam demokrasi. ”Karena tidak sesuai dengan kewenangannya,” paparnya.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto mengklarifikasi apa yang terjadi di Riau. Menurutnya, seharusnya undang-undang nomor 9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum harus dipahami.

”Sebuah unjuk rasa atau penyempaian aspirasi itu bisa dikecualikan bila terdapat empat hal, menganggu hak asasi orang lain, menganggu ketertiban umum, tidak mengindahkan etika dan oral dan dapat mengancam persatuan serta kesatuan,” terangnya.

Sementara Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa BIN dalam pemulangan Neno itu menjaga tegaknya aturan dan ketertiban. Sebab, acara tersebut tidak mendapatkan izin dari kepolisian. ”Neno tidak diperkenankan hadir sebagai bentuk antisipasi agar tidak bentrok,” paparnya.

Menurutnya, BIN bersikap netral dan semata-mata menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini terjadinya hal tidak diinginkan. ”Pemulangan Neno itu jalan terbaik,” paparnya kepada Jawa Pos.

sumber: JPPN.com

Jakarta — Ketua Umum Relawan Nasional Prabowo-Sandi (RN PAS), Eggi Sudjana mengatakan pihaknya mengikuti arahan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden.

Penolakan deklarasi #2019GantiPresiden terbaru terjadi di Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur beberapa hari lalu. 

“Langkah konkretnya, insyaallah kami ikuti arahan dari Pak Prabowo, untuk supaya patuhi hukum dan jangan melakukan kekerasan,” kata Eggi di Posko RN PAS, Jakarta, Senin (27/8) malam.

Eggi yang juga berprofesi sebagai advokat mengatakan pihaknya tengah mendiskusikan rencana untuk melaporkan dugaan persekusi yang menimpa sejumlah aktivis #2019GantiPresiden, di antaranya Neno Warisman dan Ahmad Dhani.

“Maka bentuknya apa, apakah nanti kami buat laporan polisi, apakah ke DPR, apakah ke tempat lain yang secara ilmu hukum dibenarkan,” kata Eggi.

Eggi memastikan bahwa kelompok yang terus mengampanyekan gerakan ganti presiden bakal tetap membuat deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa kota yang telah ditentukan.

Ia juga menyebut kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden tak memerlukan izin dari pihak kepolisian. “Begini ya, sekali lagi jangan pake istilah izin, enggak ada izin. Kami mau adakan ini hormati dong,” kata Eggi.

Gerakan #2019GantiPresiden kembali mendapat sorotan setelah dua tokoh aktivis gerakan tersebut yakni Neno Warisman dan Ahmad Dhani diadang saat akan menghadiri acara deklarasi.

Neno dilarang menghadiri acara Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau sedangkan Dhani di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (25/6) lalu.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden ataupun #Jokowi2Periode dan sejinisnya tidak termasuk kampanye.

Kegiatan deklarasi tersebut boleh dilaksanakan saat ini dan tidak termasuk kampanye di luar jadwal.

Wahyu mengatakan acara deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode tidak termasuk definisi kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU No. 24 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam PKPU tersebut, lanjut Wahyu, ada beberapa metode kampanye, di antaranya pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan rapat umum.

sumber: CNNindonesia

Tembilahan, detikriau.org – Warga Guntung Kecamatan Kateman heboh oleh kelakuan seorang pria yang dikabarkan bernama Hamdani yang memerintahkan sejumlah warga lainnya untuk menginjak, menyobek dan mengencingi Kitab Suci Al Qur’an.

Berdasarkan informasi yang diterima detikriau.org, diketahuinya tindak penghinaan yang dilakukan terhadap Kitab Suci umat Islam ini berawal dari informasi yang diterima oleh tokoh masyarakat setempat.

Sontak perbuatan pelaku memancing amarah warga lainnya.

Untuk menghindari tindakan “penghakiman” oleh warga, pelaku kini diamankan ke Mapolsek setempat.

Terkait informasi ini, Camat Kecamatan Kateman, Kamren dikomfirmasi melalui sambungan telepon selular membenarkan atas peristiwa ini. Hanya saja menurut Camat, bagaimana kronolis lengkapnya, ia belum mendapatkan informasi secara pasti.

“Benar, saya sekarang juga sedang berada di Polsek. Kejadiannya tadi sore. Tapi bagaimana cerita lengkapnya, saya juga belum mengetahui secara pasti,” Jawab Camat Singkat. Senin (27/8/2018)/red

Tembilahan, detikriau.org – Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil Said Syarifuddin resmikan open turnamen Bola volly di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembiahan Hulu, Senin (27/8).

Sekda mengatakan bahwa kegiatan turnamen seperti ini sebagai salah satu upaya untuk mengajak generasi muda untuk tidak terjerumus kedalam hal negatif, dan lebih mengarah kemasalah yang sifatnya positif, apalagi kegiatan pembukaan ini diiringi dengan kegiatan pengukuhan Pemuda Intan Desa Sungai Intan serta pengukuhan pemuda BNN  masa bhakti 2018-2022 se Desa Sungai Intan.

“Penyelenggaraan open turnamen ini selain mencari bakat putra daerah dalam olahraga  bola volly,  juga sekaligus mengarahkan para generasi muda untuk lebih berprestasi dalam melakukan sesuatu hal terlebih lagi dengan dibentukanya organisasi kepemudaan di desa ini,  mudah mudahan apa yang menjadi tujuan bersama untuk para generasi muda semakin membaik” Sampaikan Sekda

Sekda juga mengajak kepada masyarakat, khsususnya kalangan pemuda untuk ikut bersemangat membantu pemerintah dalam membangun daerah.

Kepada pemuda yang sudah dilantik Sekda juga berpesan agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

“untuk peserta turnamen bola volley, selamat berjuang dan semoga menjadi pemenang,” Motivasi Sekda

Sementara itu Kepala Desa Sungai Intan Ahmad Efendi SPdI mengatakan turnamen yang dilaksanakan ini diikuti sebanyak 40 tim dari berbagai wilayah se Kabupaten Inhil,

“Mudah mudahan open turnamen ini berjalan lancar tanpa terkendala,  dan saya mengucapkan terimakasih kepada Sekda Kabupaten Inhil yang telah sudi secara langsung meresmikan kegiatan turnamen yang ditaja oleh Desa Sungai Intan ini” Sampaikan Kades.

Pembukaan Kegiatan Turnamen Bola Volly ini juga dihadiri ketua komisi IV DPRD Kabupaten Inhil Sumardi, Sekcam Kecamatan Tembilahan Hulu Drs Junaidi SSos MSI serta para pemuda pemudi se Desa Sungai Intan.

Reporter: Rul   Editor: Am