Oleh Nidia Zuraya*

Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan superioritasnya dalam perdagangan global. Kali ini Indonesia yang menjadi korban hegemoni AS.

Dalam dokumen yang dipublikasikan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada 6 Agustus 2018, AS meminta WTO menjatuhkan sanksi sebesar 350 juta dolar AS atau setara dengan Rp 5 triliun kepada Indonesia.

Permintaan untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia ini dilakukan setelah sebelumnya Pemerintah AS mengajukan keberatan ke WTO terkait regulasi impor produk hortikultura dan peternakan yang diberlakukan oleh Indonesia.

Dalam nota keberatannya, intinya AS tidak mau lagi ada pengaturan tentang waktu untuk mengajukan perizinan impor dan tidak mau lagi ada waktu pemasukan komoditas. Gugatan tersebut dikabulkan. Indonesia sempat mengajukan upaya banding atas putusan tersebut tapi tak membuahkan hasil.

Bukan kali ini saja Indonesia kalah banding saat menghadapi AS di WTO. Pada 2011 silam, badan Dispute Settlement Body (DSB) WTO mementahkan gugatan Indonesia terkait larangan ekspor rokok kretek Indonesia ke AS.

Kemudian pada akhir 2017 lalu, Indonesia dinyatakan kalah dari AS dalam gugatannya di WTO terkait produk kertas yang diekspor ke AS. Gugatan yang dilayangkan Indonesia ini terkait pengenaan kebijakan anti-dumping dan anti-subsidi yang diterapkan AS atas produk-produk kertas berlapis (coated paper) asal Indonesia.

Dan, kali ini Indonesia kembali tak berkutik menghadapi AS di WTO. Keberatan AS terkait regulasi impor produk hortikultura dan peternakan ini telah dijawab oleh Indonesia melalui revisi aturan setingkat menteri.

Ada dua Peraturan Menteri  Perdagangan (Permendag) dan dua Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang akhirnya direvisi pemerintah.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Permendag Nomor 64 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 tentang ketentuan impor produk hortikultura. Serta Permendag Nomor 65 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendag Nomor 59 Tahun 2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) telah merevisi peraturan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) yang tercantum dalam Permentan Nomor 38 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 24 Tahun 2018. Selain itu, Kementan juga melakukan perubahan Permentan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan 33 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu Segar.

Sekjen Kementan Syukur Iwantoro mengakui revisi aturan tersebut dilakukan guna mengikuti ketentuan WTO setelah adanya gugatan dari AS. Aturan tersebut diadukan oleh AS karena dianggap tidak sesuai dengan Appellate Body (AB) yang telah ditetapkan oleh WTO.

Agar selaras dengan ketentuan WTO. Setidaknya ada sembilan peraturan yang harus diubah pemerintah.

Pertama adalah pembatasan periode permohonan dan masa berlaku persetujuan impor produk hortikultura, pelarangan perubahan data jenis, jumlah produk impor yang diizinkan, ketentuan pelabuhan masuk serta asal negaranya, persyaratan realisasi impor sebesar 80 persen, dan pelarangan atau pembatasan impor produk hortikultura pada masa panen.

Kemudian, harus dimuat juga perihal persyaratan kapasitas dan kepemilikan fasilitas penyimpanan, pembatasan penggunaan penjualan dan distribusi produk impor, referensi harga cabai dan bawang merah segar untuk konsumsi, ketentuan produk hortikultura yang tidak dapat diimpor setelah 6 bulan masa panen, dan rezim perizinan impor produk hortikultura.

Dengan perubahan peraturan ini, maka akses pasar untuk produk makanan, tanaman dan produk hewan, termasuk apel, anggur, citrus, kentang, bawang, bunga, jus, buah kering, sapi, ayam dan daging sapi dari AS sudah terbuka. Kini Negeri Paman Sam tersebut bisa mengajukan izin dan memasukkan ketiga komoditas tersebut ke Indonesia setiap tahun.

Selama ini nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat selalu surplus. Pada 2011, nilai ekspor Indonesia ke

AS mencapai 16,5 miliar dolar AS, sementara impor Indonesia dari AS 10,8 miliar dolar AS.

Di tahun 2012, nilai ekspornya mencapai 14,9 miliar dolar AS dan impornya 11,6 miliar dolar AS. Kemudian di tahun 2013, nilai ekspornya mencapai 15,7 miliar dolar AS dan impornya 9,1 miliar dolar AS.

Selanjutnya pada 2014, nilai ekspornya mencapai 16,5 miliar dolar AS dan impornya 8,2 miliar dolar AS. Pada tahun 2015, nilai ekspornya mencapai 16,2 miliar dolar AS dan impornya 7,6 miliar dolar AS. Kemudian pada 2016, nilai ekspornya mencapai 15,3 miliar dolar AS dan impornya 7,3 miliar dolar AS.

Kekalahan Indonesia di WTO ini tentunya akan berdampak signifikan pada industri pertanian di dalam negeri. Pasar domestik bakal dibanjiri oleh produk pertanian impor. Tak hanya produk dari AS tetapi juga akan dibanjiri produk-produk pertanian dari negara-negara anggota WTO lainnya.

*) Penulis adalah redaktur republika.co.id

Politisi Belanda, Geert Wilders, membatalkan lomba karikatur Nabi Muhammad, dengan alasan ‘demi keselamatan orang-orang yang tak bersalah’.

Dalam pernyataan tertulis hari Kamis (30/08), Wilders mengatakan ‘akan ada serangan terhadap orang-orang tak bersalah dan terhadap Belanda’ jika lomba ini tetap digelar.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengecam rencana lomba kartun bertema Nabi Muhammad yang akan dilakukan anggota Parlemen Belanda, Geert Wilders.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan di Jakarta, hari Kamis (30/08), menggambarkan lomba kartun Nabi Muhammad ini ‘tindakan provokatif’.

Lomba dengan hadiah sekitar Rp148 juta itu direncanakan akan dimulai pada November dan sejauh ini sudah ada 200 yang mendaftar.

“Ini merupakan tindakan provokatif dan tidak bertanggungjawab,” kata Menlu Retno.

“Kegiatan tersebut membahayakan upaya bersama dalam menciptakan perdamaian, stabilitas dan toleransi antaragama dan peradaban,” tambah Retno.

Di Pakistan, rencana lomba itu menimbulkan gelombang protes di sejumlah kota termasuk di Islamabad, Lahore, dan Karachi.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, Jumat lalu (24/08) kepada para wartawan mengatakan dirinya ‘tidak melihat hal-hal positif dari rencana Wilders’.

Namun kalangan oposisi, seperti dilaporkan kantor berita Reuters, mengatakan Wilders ‘hanya menggunakan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang’.

Retno Marsudi -mantan dubes Indonesia untuk Belanda- mengatakan kebebasan berekspresi adalah suatu yang harus dihormati akan tetapi tidak tanpa batas.

“Semua pihak berkewajiban untuk senantiasa memegang teguh prinsip toleransi untuk saling menghormati,” kata Retno.

Dikatakan pula dirinya sudah berkomunikasi dengan Menlu Belanda, Stephanus Abraham Blok, untuk menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan mengecam rencana kontes kartun Nabi Muhammad tersebut.

Selain Indonesia, pemerintah Pakistan juga melayangkan protes keras.

Dalam pembicaraan dengan Menlu Blok, Menlu Pakistan yang baru, Shah Mahmood Qureshi, mengatakan lomba kartun Nabi Muhammad ‘tidak ada bedanya dengan tindakan menyebarkan kebencian dan intoleransi’.

Seruan imam di Amsterdam untuk memaafkan yang menyerang agama

Qureshi mengatakan lomba ini akan melukai perasaan warga Muslim di seluruh dunia.

Ia mengatakan dirinya membawa masalah ini ke masyarakat internasional dan sejumlah pemimpin negara.

“Kami sudah mengontak PBB, juga Uni Eropa,” kata Qureshi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan bahwa pemerintah Belanda tidak mendukung rencana Wilders.

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengatakan, “Mereka tak paham, mereka sangat melukai perasaan kami ketika mereka melakukan tindakan seperti itu.”

Sejumlah pihak di Pakistan akan menggelar demonstrasi menentang rencana Wilders.

Wilders mengatakan kartun-kartun Nabi Muhammad yang diikutkan di lomba ini akan dipasang di kantornya di gedung parlemen Belanda.

Ia mengatakan ‘sudah banyak yang berminat’ untuk mengirim karya di lomba ini.

Sementara itu, imam Amsterdam Yassin Elforkani seperti dikutip media setempat menyerukan kepada umat Muslim Belanda untuk memaafkan pihak-pihak yang menyerang agama Islam.

“Dalam berbagai ayat Quran, Anda diminta untuk memaafkan yang meyerangmu,” katanya seperti dikutip RTL.

“Rasul memaafkan umat yang menyerangnya. Jadi lebih baik mengikuti Rabul,” katanya.

sumber: BBC Indonesia

Jakarta – Biodiesel B20 resmi diluncurkan pemerintah hari ini. Mulai besok, setiap SPBU wajib salurkan bensin solar dengan campuran minyak sawit sebanyak 20% ke pengguna kendaraan. 

Peluncuran dilakukan di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian. Dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial, Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, dan lainnya.

“Kami bersyukur sesuai dengan rencana hari ini melaunching pelaksanaan B20 baik PSO (subsidi) maupun non PSO,” kata Darmin di acara peluncuran, Jumat, 31 Agustus 2018.

Darmin menjelaskan kebijakan ini dijalankan guna mendorong ekspor dan memperlambat impor untuk menyehatkan nerara pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan.

Ada beberapa kebijakan yang direncanakan, salah satunya adalah penerapan B20. “Begitu kita mulai akan ada penghematan karena diesel atau solarnya dicampur minyak CPO. Berarti berkurang kebutuhan solarnya,” kata Darmin.

Darmin yakin kebijakan ini bisa berbuah cepat bagi negara, terutama untuk penyelamatan devisa. Sementara kebijakan lain membutuhkan proses agak lama, seperti penggenjotan industri pariwisata.

Berdasar hitungan Kementerian ESDM jika kebijakan berlaku efektif per 1 September nanti, maka penghematan yang bisa didapat negara untuk sementara adalah US$1,1 miliar atau Rp 15,8 triliun./*

sumber: cnbc indonesia

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengusut peredaran gula rafinasi di pasaran. Sebab, gula rafinasi yang harusnya bagi kalangan industri ternyata beredar di pasar sebagai barang konsumsi.

Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menemukan gula rafinasi yang harusnya untuk industri ternyata merembes ke pasar konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Menurut Bambang, merujuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula, maka gula rafinasi tidak boleh diperdagangkan ke pasar.

“Meminta Satgas Pangan Polri untuk melakukan penyelidikan mengenai adanya gula rafinasi yang beredar di pasar tradisional, mengingat gula rafinasi seharusnya digunakan oleh industri,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/8).

Mantan ketua Komisi III DPR  itu mengatakan, Kementerian Perdagagan (Kemendag) harusnya menindak tegas produsen gula pemegang izin impor gula rafinasi dan perusahaan distribusi yang menjualnya ke pasar. Sebab, kata dia, praktik kecurangan itu membuat harga gula lokal anjlok sehingga merugikan petani.

“Pimpinan DPR meminta Kemendag dan Satgas Pangan untuk meningkatkan pengawasan  agar kasus beredarnya gula rafinasi di pasar tidak terjadi kembali,” kata legislator Partai Golkar itu.

Dia juga meminta Kemendag mengkaji ulang izin impor gula mentah 111 ribu ton yang diperkirakan masuk pada September 2018. Sebaiknya rencana untuk melakukan impor gula dikaji ulang dengan memperhatikan stok yang ada saat ini dan pasokan dari petani dalam negeri.

Bamsoet menegaskan, pemerintah semestinya memperhatikan petani tebu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membeli gula hasil petani dalam negeri. Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan Bulog.

“Meminta Kemendag mendesak Perum Bulog untuk menyerap gula yang diproduksi oleh petani dalam negeri,” tuturnya.

sumber: jpnn.com

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan membuka Jambore Kader PKK Kabupaten Inhil Tahun 2018 di Lapangan Gajah Mada, Tembilahan, Kamis (30/8/2018).

Jambore PKK yang mengusung tema ‘Melalui Jambore Kita Tingkatkan Kerukunan Kader Dalam Mewujudkan Indonesia Damai’ kali ini berlangsung selama 3 hari, yakni sejak tanggal 30 Agustus hingga 1 September.

Kegiatan pembukaan Jambore dilaksanakan dalam bentuk Upacara yang diikuti oleh 19 TP PKK Kecamatan. Pembukaan Jambore ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikha Wardan.

Turut hadir dalam upacara pembukaan Jambore, sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan Kabupaten Inhil, Ketua DPRD Provinsi Riau, H Septina Primawati, Darma Wanita Persatuan, Kapolres Inhil serta beberapa Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Inhil.

Bupati Inhil, HM Wardan selaku Ketua Pembina TP PKK Inhil mengapresiasi pelaksanaan Jambore dan berharap kegiatan Jambore dapat mempererat jalinan silahturrahmi antar kader PKK.

“Dengan begitu, tentunya akan mempermudah PKK dalam menggapai tujuan bersama, memberdayakan keluarga dan masyarakat, terutama perempuan sebagai penggeraknya,” tukas Bupati.

Menurut Bupati, peran Kader PKK sangat krusial dalam upaya menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Terlebih, dengan kondisi menurunnya perekonomian saat ini.

“Peran PKK sangat diperlukan, misalnya dalam melaksanakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa,” tukas Bupati.

Ketua Panitia Pelaksana, Rima Darussalam dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Jambore PKK Kabupaten Inhil Tahun 2018 ini adalah untuk mensosialisasikan sekaligus menyamakan persepsi para Ketua TP PKK Desa / Kelurahan dalam melaksanakan program pokok PKK.

“Semua itu dilakukan dalam rangka menunjang dan mensukseskan program daerah, yakni Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan untuk mengetahui keterampilan masing – masing Tim PKK dalam melaksanakan program pokok PKK Kabupaten Inhil,” ujarnya.

Di akhir rangkaian upacara pembukaan, para peserta dan tamu undangan disuguhkan dengan penampilan teater dan drumband serta pertunjukan yel – yel dari TP PKK masing – masing Kecamatan./*

Jakarta – Utang pemerintah yang tembus Rp 4.000 triliun dikhawatirkan terus bertambah jumlahnya seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

berdasrkan data APBN dilansir detikcom, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Total utang pemerintah per Juli 2018 sebesar Rp 4.253,0 triliun. Lalu berapa jumlah utang dalam valuta asing?

Dari data tersebut, valas dalam struktur utang pemerintah terdiri dalam mata uang dolar AS, Euro, dan Yen. Namun jika ditotalkan dalam dolar AS maka nilainya sekitar US$ 125 miliar atau setara Rp 1.804,42 triliun dengan kurs Rp 14.431 per akhir Juli 2018.

Total utang pemerintah dalam valas pun berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 779,71 triliun. Pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman bilateral, multilateral, komersial, dan suppliers.

Lalu, sekitar Rp 1.024,71 triliun berasal dari SBN yang berdenominasi valas. Jija dirinci, untuk SUN sebesar Rp 801,31 triliun dan SBSN sebesar Rp 223,40 triliun./*