Detikriau.org – Siapa sih yang tidak kenal kepiting? daging hewan air bercangkang ini banyak digemari masyarakat. Sayangnya, dibalik rasanya yang lezat, ada anggapan yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi daging kepiting bisa memicu datangnya masalah asam urat.

Dilansir doktersehat.com, sebuah penelitian yang dilakukan pada 2004 silam, para ahli mencari tahu kaitan antara makanan seperti seafood, daging-dagingan, dan produk susu dengan risiko penyakit asam urat atau gout. Hasilnya, daging-dagingan dan makanan laut terbukti mampu meningkatkan risiko penyakit asam urat. Sebaliknya, produk susu justru mampu menurunkan risikonya.

Makanan laut seperti kerang, udang, cumi, dan kepiting kaya akan kandungan purin yang memang bisa meningkatkan risiko asam urat.

Meski terbukti mampu meningkatkan resiko terkena asam urat, daging kepiting ternyata juga memberi manfaat kesehatan yang baik.  daging kepiting juga mengandung 59 mg kalsium, 1,5 gram lemak, 19 gram protein, 0,8 mg zat besi, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin C. Kepiting juga kaya akan kandungan selenium yang sangat baik bagi sistem kekebalan tubuh.

Sebuah penelitian menghasilkan fakta bahwa kandungan selenium, omega 3 dan tembaga yang bisa ditemukan di dalam daging kepiting ternyata bisa melindungi jantung. Daging kepiting juga cenderung rendah lemak jenuh sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh, bahkan kandungan vitamin yang juga terdapat didalammya dianggap mampu menjaga kesehatan mata dan membantu proses penyembuhan luka.

Dari hasil penelitian ini, benar bahwa mengkonsumsi daging kepiting akan mampu memicu timbulnya penyakit asam urat, namun dibalik kekurangannya, daging kepiting ternyata juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang baik.

Melihat adanya fakta ini, tidak masalah jika kita mengonsumsi kepiting. Hanya saja, frekuensi memakannya memang sebaiknya tidak terlalu sering untuk dilakukan demi mencegah datangnya masalah asam urat./*

Editor: Am

Jakarta, detikriau.org — Pemerintah menetapkan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 resmi dibuka pada 19 September 2018 mendatang

Total formasi berjumlah 238.015 yang terdiri dari 51.271 Instansi Pusat di 76 Kementerian/lembaga dan 186.744 pada 525 Instansi Daerah. 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional CPNS menyampaikan bahwa sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via https://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh instansi.

“Selanjutnya proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” kata Bima dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (6/9/2018) dilansir detikcom.

Lebih rinci Kepala BKN menguraikan bahwa BKN mengantisipasi dengan jumlah peserta seleksi yang bisa mencapai 5 hingga 6 Juta orang, dan total pelamar akan melampaui total peserta.

Berdasarkan review seleksi CPNS 2017, kesulitan update data Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) menjadi kendala terbanyak pelamar. Perihal itu BKN berharap sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga siap.

Selanjutnya, untuk kesiapan lokasi tes seleksi CPNS 2018 hingga saat ini direncanakan akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Untuk update persiapan pendaftaran CPNS 2018, tim SSCN BKN dan admin masing-masing Instansi sedang menginput seluruh formasi.

Dengan demikian web sscn.bkn.go.id akan difungsikan setelah semua K/L/D memasukkan formasi dan persyaratan pelamaran. Proses ini akan memakan waktu sampai dengan 18 September 2018.

Perihal syarat administrasi pendaftaran, Kepala BKN mengimbau seluruh Instansi penerima CPNS 2018 agar memberikan persyaratan yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat pelamar. Persyaratan seperti akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus disesuaikan dengan indeks prestasi di wilayah masing-masing.

Berita ini sudah terbit di laman detik.com dengan judul “Mau Daftar CPNS? Ini yang Harus Kamu Tau” / https://finance.detik.com/lowongan-kerja/d-4201378/mau-daftar-cpns-ini-yang-harus-kamu-tahu/2

Editor: Am

“Komisi II DPRD Inhil Desak Disperindag Serius Lakukan Pengawasan”

Tembilahan, detikriau.org  – Pertamina merupakan Badan Usaha Tunggal yang memiliki kewenangan memasok LPG ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Selanjutnya tabung gas yang sudah diisi di SPPBE disalurkan oleh Agen ke Sub Agen/Pangkalan. Sub agen atau pangkalan yang kemudian mendistribusikan langsung kepada konsumen.

Sistem distribusi LPG 3 Kg Subsidi berbeda dengan distribusi produk pada umumnya. LPG 3 Kg subsidi didistribusikan dengan sistem tertutup, dimana sistem ini dikendalikan oleh peraturan-peraturan yang mengikat setiap entitas dalam rantai pasok. sistem ini juga memiliki aturan dan standar operasi tertentu dimana pelaksanaannya diawasi secara dinamis. pelaksanaan operasional sistem diawasi oleh pemerintah.

Masing-masing entitas rantai pasok harus memberikan laporan pelaksanaan penyaluran kepada entitas yang berada satu tingkat eselon (SPPBE, Agen, Sub Agen /pangkalan) diatasnya. sistem distribusi tertutup ini dilakukan karena lpg 3 kg merupakan produk yang mendapat subsidi pemerintah sehingga tidak seluruh masyarakat berhak menerimanya.

“Benar, Distribusi LPG subsidi kemasyarakat dilakukan melalui Sub Agen / pangkalan. Diluar itu, bukan penyalur resmi dan jelas illegal,” Terang PLT Kepala Dinas Perindag Kabupaten Indragiri Hilir Azwar dikomfirmasi detikriau.org diruang kerjanya.

Upaya menjamin terdistribusnya Gas Subsidi tepat sasaran, Pemerintah menjadi pihak yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.

Selama ini diyakinkan Azwar, secara berkala, setidaknya satu kali dalam seminggu, Disperindag Inhil rutin melakukan pengawasan. Hanya saja menurutnya, serapi apapun sistem, tidak menutup kemungkinan masih adanya pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan.

Dan hal ini juga menurut Azwar bukan hanya terjadi di Inhil, di daerah lain di Riau dan bahkan di pulau jawa, perilaku penyimpangan oleh pihak yang tidak memikirkan kesusahan masyarakat ini juga kerap terjadi.

“Informasi ini akan menjadi catatan kita, nanti saya akan perintahkan bagian perdagangan untuk turun kelokasi.” Janjikan Azwar.

Dikomfirmasi sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri menyampaikan desakan kepada Disperindag Inhil untuk benar-benar serius turun kelapangan melakukan pengawasan.

Melambungnya harga jual Gas Subsidi menurut DPRD bukanlah hal baru. Kejadian serupa terus terjadi secara berulang. Jalan yang paling tepat menurutnya adalah dengan lebih memperketat  pengawasan.

“pastinya jika dilakukan pengawasan secara rutin, berkala dan serius, setidaknya akan mampu meminimalisir penyimpangan.” Sampaikan Komisi II DPRD Inhil melalui Anggota, Fadli dikomfirmasi detikriau.org di Tembilahan.

Menurut Fadli, untuk memberikan efek jera, tindakan pengawasan harusnya juga disertai dengan sanksi yang tegas. Jika memang ditemukan penyimpangan, harus berani ditindak agar tidak kembali berulang.

Menyikapi persoalan ini, kembali diterangkan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, DPRD sebelumnya sudah pernah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah Agen dan Sub Agen.

Dalam RDP saat itu, Fadli mengaku DPRD sudah meminta kepada entitas rantai pasok Gas subsidi ini untuk menjual LPG 3 Kg sesuai harga yang telah ditentukan dan permintaan itu sudah diputuskan menjadi sebuah kesepakatan.

“Memastikan apakah kesepakatan itu benar-benar dipatuhi, perlu pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan tentu oleh Pemerintah melalui Disperindag.” Akhiri Fadli.

Reporter: Am

“penyalur resmi LPG 3 Kg kerap berdalih gas kosong, namun di warung-warung kecil Gas subsidi ini cukup mudah didapatkan, tetapi tentunya dengan harga jual yang sudah sangat jauh melambung”

“bukan hanya di pengecer warung kecil, di Tembilahan, LPG tabung melon juga ditemukan diperjualbelikan dipinggir-pinggir jalan bersamaan dengan penjualan minyak bensin eceran.”

Tembilahan, detikriau.org – Masyarakat meminta Pemerintah untuk serius lakukan pengawasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi. Penyaluran yang tidak tepat sasaran disinyalir kerap menjadi pemicu melambungnya harga jual.

Salah seorang warga Tembilahan Hulu, Rulah mengaku dalam beberapa hari ini “pedagang pengecer” melepas harga gas subsidi itu dikisaran harga Rp 35 ribu – Rp 38 ribu. Jauh melambungnya harga jual diatas harga normal ini dipastikannya akan menambah berat beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“yang jelas ini sangat memberatkan. Hari ini mencari penghasilan semakin susah. Hampir semua barang kebutuhan pokok melonjak, termasuk LPG 3 Kg. yang mejadi pertanyaan, bukankah gas 3 Kg ini sudah disubsidi pemerintah. Lantas kenapa harganya masih mahal? “ Pertanyakan Rulah melalui detikriau.org di Tembilahan.

Diterangkan Rulah, pedagang-pedagang di kios kecil mengaku pasokan LPG 3 Kg minim. Akibatnya mereka harus membayar lebih tinggi dari pemasok untuk mendapatkannya. Agar tidak merugi, pedagang mengaku juga terpaksa harus menaikan harga jual.

Senada, Atan warga Kecamatan Tembilahan Hulu lainya pun menyampaikan keluhan terkait hal ini. Bahkan Atan mengaku sangat heran, penyalur resmi LPG 3 Kg kerap berdalih gas kosong namun di pengecer warung kecil Gas subsidi ini cukup mudah didapatkan, tetapi tentunya dengan harga jual yang sudah sangat jauh melambung.

“Sepengetahuan saya, LPG subsidi hanya boleh disalurkan oleh penyalur resmi. Lantas pertanyaannya apakah pedagang warung-warung kecil itu penyalur resmi? Jika tidak, kenapa mereka bisa mendapatkannya?,” Pertanyakan Atan

Bahkan yang lebih patut dipertanyakan, ditambahkan Atan, bukan hanya di pengecer warung kecil, di Tembilahan, LPG tabung melon juga ditemukan diperjualbelikan dipinggir-pinggir jalan bersamaan dengan penjualan minyak bensin eceran.

Diakhir pernyataannya Atan berharap Pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan agar triliunan alokasi dana yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat miskin itu tidak diselewengkan.

Reporter: Am

Nasi aking seringkali dikaitkan dengan bahan makanan orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Hanya saja, ada anggapan yang menyebutkan bahwa nasi aking sangat baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Apakah anggapan ini sesuai dengan fakta medis?

Pakar gizi yang merupakan dosen Teknik Pangan Universitas Pasundan Sumartini menyebutkan bahwa ada kemungkinan nasi aking memang bisa memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Sebagai informasi, diabetes atau yang lebih dikenal sebagai penyakit kencing manis ini disebabkan oleh melonjaknya kadar gula darah di dalam tubuh dan tidak bisa diolah menjadi energi karena tidak adanya hormon insulin yang cukup.

“Sepertinya nasi aking memang bisa memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Nasi aking biasanya tidak memiliki kadar gula atau indeks glikemik yang setinggi nasi biasa, apalagi nasi yang terus dihangatkan di rice cooker,” ucap Sumartini.

Hanya saja, hingga saat ini belum ada penelitian yang memastikan bahwa nasi aking memang bisa memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Hal ini berarti, ada baiknya penderita diabetes tidak langsung mengambil keputusan untuk mengonsumsi nasi aking karena belum tentu bisa memberikan manfaat bagi kesehatannya.

Satu hal yang pasti, penderita diabetes memang harus menurunkan konsumsi gula dan karbohidrat setiap hari demi mencegah lonjakan kadar gula darah pada tubuhnya. Jika perlu, berkonsultasilah kepada dokter agar bisa menentukan pola makan yang tepat sehari-hari demi menjaga kesehatan dan mencegah komplikasi yang berbahaya.

Sebagai informasi, nasi aking adalah nasi basi yang diolah kembali. Biasanya, nasi ini dicuci kembali, dijemur, kemudian dimasak kembali seperti nasi biasanya. Tekstur nasi ini tentu akan lebih keras dari nasi pada umumnya.

Tulis ini sudah terbit di laman doktersehat.com dengan judul “Nasi Aking Baik untuk Penderita Diabetes?/https://doktersehat.com/nasi-aking-diabetes/

Editor: Am

Jakarta — Pemerintah memperlambat laju kinerjanya sementara waktu dengan menunda pengerjaan sejumlah proyek listrik. Hal itu dilakukan demi mengurangi tekanan impor terhadap neraca perdagangan yang ujungnya melemahkan rupiah. 

Sejumlah proyek yang akan ditunda ialah proyek pembangkit listrik yang belum memasuki tahap pemenuhan kewajiban pembiayaan (financial closing).

Tak tanggung-tanggung, jumlah proyek pembangkit listrik yang ditunda mencapai 15.200 MegaWatt (MW) dengan total investasi mencapai US$23,9 miliar atau mencapai Rp353 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 67 proyek dengan total kapasitas 12,28 ribu MW di antaranya merupakan bagian dari program 35 ribu MW. Dengan rincian, 29 proyek di Sumatra, 18 proyek di Kalimantan, 10 proyek di Jawa, 9 proyek di Sulawesi, dan 1 proyek di Nusa Tenggara.

Kemudian, 72 proyek dengan total kapasitas 2,97 ribu MW merupakan bagian dari program reguler. Terdiri dari, 66 proyek di Sumatra dan enam proyek di Jawa.

Semula, sebagian besar proyek-proyek ditargetkan beroperasi (commercial operation date/ COD) pada 2018 – 2019. Namun, Kementerian ESDM meminta pengerjaan digeser, sehingga bisa selesai pada 2020 hingga 2026, menyesuaikan dengan kebutuhan listrik setempat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan langkah tersebut bisa mengurangi pengadaan barang impor sekitar US$8 miliar-US$10 miliar atau setara Rp118 triliun-Rp148 triliun.

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengaku pesimistis langkah ini akan efektif menekan impor barang modal, termasuk komponen proyek kelistrikan untuk jangka pendek.

Pasalnya, proyek-proyek yang ditunda memang masih dalam tahap perencanaan dan belum berkontrak dengan PT PLN (Persero).

“Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027, ada pengerjaan proyek pembangkit 9 GigaWatt yang sudah dimundurkan. Lalu, ada proyek-proyek yang belum financial closing,” ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/9).

Kendati sejumlah proyek ditunda, Fabby meyakini pemenuhan kebutuhan listrik sampai 2022 masih aman, mengingat sebagian besar proyek-proyek yang sudah dibangun akan beroperasi secara bertahap pada 2020 hingga 2022.

Terlebih, pertumbuhan konsumsi listrik saat ini masih di bawah target, seiring laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari perkiraan.

Pemerintah memperkirakan konsumsi listrik tahun ini hanya tumbuh 6 persen. Padahal, dalam menyusun APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan konsumsi listrik tahun ini bisa mencapai 8 persen.

Sebagai pengingat, di awal pemerintah, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa bergerak hingga 7 persen pada 2019. Kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi hingga saat ini sulit beranjak dari kisaran 5 persen.

Di sisi lain, penundaan pengerjaan proyek pembangkit listrik, meski belum memasuki tahap FC, bukan tanpa konsekuensi.

Ketua Harian Asosiasi Pembangkit Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengingatkan ada risiko perubahan biaya untuk proyek yang sudah ditandatangani melalui perjanjian penjualan listrik (power purchase agreement/PPA) yang akan berujung pada penyesuaian tarif ke depan. Belum lagi, biaya yang sudah keluar pra-perjanjian jual beli yang nilainya tidak kecil.

“Untuk mempunyai PPA pasti sudah ada dana-dana yang menjadi komitmen pengembang. Pasti ada survei lahan dan pembebasan lahan. Kemudian, pasti sudah ada kerja sama dengan arsitek, konsultan, dan pihak ketiga lain,” ujar Arthur.

Maka itu, pemerintah perlu memperjelas mekanisme penundaan proyek kepada pelaku usaha dalam bentuk petunjuk teknis tertulis, misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri.

“APLSI memahami arahan pemerintah sebagai upaya untuk membuat nilai rupiah stabil dan devisa tidak tergerus. Namun, menurut saya, (penundaan proyek) ini tidak bisa dilihat secara jangka pendek,” ujarnya.

Industri Dalam Negeri Dikebut

Kebutuhan impor terjadi karena industri dalam negeri belum bisa memasok seluruh kebutuhan bahan material pembangkit. Saat ini, Jonan menyebutkan, rata-rata Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) proyek pembangkit listrik masih ada di kisaran 20 persen-40 persen.

Berdasarkan data ESDM, pembangkit listrik dengan TKDN tertinggi yaitu mencapai 70 persen adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas kecil yaitu kurang dari 15 MW. Namun, semakin besar kapasitasnya, semakin berkurang komponen lokal yang terkandung. Misalnya, untuk PLTU dengan kapasitas lebih dari 600 MW per unit TKDN-nya hanya 33 persen.

Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), realisasi TKDN-nya telah mencapai 57,5 persen, lebih tinggi dari target 43,72 persen. Sementara itu, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 50 sampai dengan 150MW, realisasi TKDN hanya 21,89 persen lebih rendah dari targetnya yang mencapai 49 persen.

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), rata-rata TKDN pembangkit yang berkapasitas antara 60 hingga 110 MW hanya 28,6 persen.

Selanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan kapasitas sampai dengan 100 MW realisasi TKDN 43,57 persen. Terakhir, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berkapasitas lebih dari 300 MW, realisasi rata-rata. TKDN hanya 29,17 persen.

Sebenarnya, pemerintah telah berusaha untuk mendorong perkembangan industri di dalam negeri. Kementerian ESDM mencatat peralatan listrik yang sudah bisa dipasok dari dalam negeri.

Di antaranya kabel listrik, konektor, isolator, kWh meter, Pemutus Sirkuit Mini (MCB), transfomator tenaga dan distribusi, transformasi arus (CT) dan tegangan (VT), panel listrik (switch board), panel kontrol, motror listrik, tiang listrik beton, tower listrik, dan generator set.

Namun, spesifikasi pasokan yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masih ada peralatan yang memang masih harus diimpor karena berteknologi tinggi seperti mesin boiler, turbin pada pembangkit, dan generator.

“Kalau memang semua teknologi sudah tersedia di dalam negeri dan harga kompetitif, ngapain perlu ada komponen impor?,” ujar Arthur.

Direktur Perecanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan perseroan sudah semakin banyak menggunakan produk lokal untuk peralatan transmisi dan distribusi.

PLN juga memberlakukan sistem pengadaan terbuka (open-book) untuk memantau dan mengontrol material dasar yang digunakan mitra perseroan dalam pengerjaan proyek.

“Sekarang PLN bisa kontrol kualitasnya, sampai pesan material dasarnya itu PLN bisa lihat,” ujar Syofvi beberapa waktu lalu

Dengan dorongan PLN, lanjut Syofvi, pabrikasi komponen ketenagalistrikan dalam negeri mulai berkembang. Misalnya, jumlah pabrik trafo dalam negeri sudah bertambah dari dua menjadi enam pabrik di Indonesia.

“Kami sejak lima tahun lalu tidak impor trafo,” terang dia.

Perbaikan neraca perdagangan penting untuk dicapai demi menjaga stabilitas kurs rupiah. Namun, pemerintah sebaiknya tidak sekedar mengambil jalan pintas untuk mengatasi gejolak yang ada.

Pemerintah perlu lebih serius dalam mendorong hilirisasi industri sehingga kebutuhan bahan baku domestik bisa dipenuhi dari dalam negeri.

sumber: CNN Indonesia