Laporan: Faisal

Tembilahan, detikriau.org – Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam akui persoalan perkelapaan di Inhil hari ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun menyelesaikan persoalan itu tidaklah secara sertamerta, tetapi ada langkah-langkah secara sitematis yang harus dilakukan.

“Secara regulasi, DPRD sudah mengambil kesepakatan dengan disahkannya apa yang dinamakan Ranperda Tata Niaga Kelapa dan Resi Gudang,” Sampaikan Dani M Nursalam dihadapan maksa Aksi Mahasiswa digedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan, senin (19/11)

dikatakan Ketua Dewan Tanfiz PKB Inhil ini, langkah berikutnya, DPRD kemudian berupaya mendesak untuk mengesahkan apa yang namanya Ranperda BUMD, namun dalam perjalanannya terbentur dari sisi aturan yang mengharuskan bahwa pendirian BUMD sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Kemendagri, dan belakangan, persetujuan itu-pun sudah didapatkan, disyukurinya.

“Makanya dalam masa persidangan ke tiga tahun 2018 ini kita sudah membentuk pansus II untuk melakukan pembahasan khusus tentang BUMD ini, artinya kita mencoba melakukan agar semua lini bisa bergerak secara massif dan sistematis agar berbagai persoalan ini bisa segera terselesaikan.” Ujar Dani

Saat ini, dilanjutkannya, dari sisi resi gudang sudah ada perdanya, tinggal lagi dari BUMD-nya yang nantinya akan digunakan sebagai intrumen pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Kemudian dalam rangka untuk penguatan terhadap masyarakat petani, dinilai perlu untuk memberikan edukasi sebagai upaya  merubah mindset bahwa ketika berbicara perkelapaan tidak saja hanya bicara masalah menjual hasil produksi buahnya tetapi juga terkait masalah produk turunannya.

Dalam rancangan kebijakan umum KUA PPAS, disampaikan Dani, sudah didapati kesepakatan bahwa nantinya di tahun 2019 ini, pihaknya akan melakukan sesuai dengan apa yang akan dilakukan pemerintah daerah salah satunya tentang MoU dengan professor Wisnu, teknokrat dibidang produk turunan kelapa, termasuk dari sisi ilmu aplikatifnya terhadap pelaksanaan juga sudah disepakati dengan pemerintah, bahkan kelembagaan yang nantinya akan mengelola ini semua, juga telah disepakati akan diadakan.

Dinilai Dani, agar program pengolahan produk turunan perkelapaan benar-benar dilaksanakan  secara massif yang diyakini akan memberi dampak positif terhadap masyarakat petani, maka semua stackholder terkait haru dilibatkan. Tidak saja pemerintah kabupaten tetapi juga dari pemerintah desa.

“Makanya dalam kepemimpinan Bupati Wardan lima tahun kedepan nantinya, dalam kua ppas ada yang nanamnya DMIJ plus. Dengan DMIJ plus ini lah nantinya pemerintah desa dengan seluruh kelembagaan masyarakat desa akan dilibatkan dalam pengelolaan perkelapaan.”Imbuh Dani

Selama ini, kata Dani, semua upaya itu sebenarnya sudah ada tetapi tidak tersinergikan dengan baik. “mudah-mudahan dengan komitmen pemerintah lima tahun kedepan perngelolaan perkelapaan ini bisa tertangani dengan lebih baik.” Akhirinya./***

Laporan: Faisal

Tembilahan, detikriau.org – Agenda massa aksi mahasiswa, pastikan keberpihakan APBD Inhil untuk perbaikan komoditas perkelapaan yang disuarakan sebagai bentuk pengawalan APBD hari ini tertunda. Awalnya, massa aksi yang  yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil ini agendakan akan ikut hadir dalam pembahasan rapat paripurna.

“Benar, DPRD hari ini sedianya memang agendakan rapat paripurna penandatangan kesepakatan antara DPRD dengan Kepala Daerah terhadap pembahasan KUA dan PAAS,” Ujar Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam memberikan pernyataan dihadapan puluhan massa aksi mahasiswa diruang loby gedung DPRD jalan HR Subrantas Tembilahan, senin (19/11)

Menurut Dani, selama dua hari dua malam pihaknya secara marathon melakuan pembahasan. Namun dikarenakan begitu banyaknya persoalan yang harus dirangkum pada KUA dan PPAS, paripurna hari ini terpaksa harus dilakukan penundaan.

“Penandatanganannya diagendakan kembali pada rabu (21/11) mendatang.” Terang Dani

“selanjutnya, Senin (26/11), pagi harinya diagendakan pidato perdana pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhil terpilih periode 2018-2023 dalam rapat paripurna istimewa, dan sore harinya baru dilakukan rapat paripurna penyampaian Ranperda Inhil tahun 2019,” Lagi Kata Dani

Diterangkannya, apa yang disampaikan didalam draff RAPBD adalah apa yang sudah menjadi kesepakatan yang tertuang didalam KUA dan PPAS.

Selama pembahasan, Dani menekankan bahwa yang paling didalami adalah persoalan-persoalan dibidang perekonomian, namun yang paling menjadi fokus adalah persoalan dibidang perkelapaan.

Pemkab Inhil menurut Dani juga sudah merespon apa yang menjadi permasalahan, sudah merespon apa yang ada ditengah-tengah masyarakat. Apakah itu langsung dari masyarakat petani atau oleh mahasiswa yang disuarakan melalui berbagai aksi.

“Dan semua itu kami follow up dengan telah dibangunnya komitmen antara pemerintah daerah dengan pihak, katakanlah teknokrat yang memang memiliki keahlian terhadap bidang perkelapaan.” dipaparkan Dani.

Sebelumnya, kedatangan massa aksi mahasiswa digedung Wakil Rakyat ini sempat diwarnai dengan aksi kisruh. Sejumlah mahasiswa melarang pengabadian dalam bentuk foto maupun video atas aksi mereka diruang  tunggu gedung DPRD Inhil.

Tanpa pengawalan petugas pengaman saat itu, masa aksi sempat menimbulkan sedikit ketegangan dan menyebabkan sejumlah karyawan DPRD Inhil yang kebetulan berada diruang Loby berlarian menghindar.

“Aksi kami semata hanya sebatas tekanan agar kehadiran kami disikapi dan direspon,” Ujar salah seorang orator dihadapan Ketua DPRD Inhil

Ia juga menyindir bahwa mahasiswa tidak ingin anggaran yang disediakan untuk industri perkelapaan  lebih kecil dibandingkan kebutuhan anggaran ditahun politik.

Bahkan dengan suara lantang ia gaungkan bahwa jika anggaran untuk masyarakat petani itu tidak sebanding, mahasiswa akan merelakan sebagian diantara mereka dijadikan tumbal dan ditangkap agar persoalan ini merambah secara nasional.

Kehadiran mahasiswa yang disambut langsung oleh Ketua DPRD Inhil beserta sejumlah anggota ini selanjutnya disepakati untuk lakukan dialog bersama diruang rapat Komisi IV.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam beserta sejumlah anggota, Edi Hariyanto Sindrang, Sumardi, Okta Hasanatan dan Wisnaria./***

JAKARTA – Jadwal tahapan rekrutmen CPNS 2018 dipastikan molor lantaran hingga akhir pekan lalu masih ada instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi dasar (SKD).

Seperti diketahui pada jadwal seleksi CPNS 2018 ditetapkan bahwa SKD berlangsung sejak 26 Oktober hingga 17 November. Tetapi Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan ujian SKD masih berlangsung.

’’Masih ada jadwal SKD sampai dengan 21 November,’’ kata Ridwan, Sabtu (17/11) dilansir dari JPPN.com.

Dia mengatakan tidak memiliki data resmi instansi mana saja yang sampai kemarin masih belum menjalankan SKD. Dia hanya ingat diantara instansi yang masih melaksanakan SKD adalah Pemerintah Kota Tual, Maluku.

Ridwan mengatakan sampai saat ini belum ada instansi manapun yang mengumumkan kelulusan SKD dan melaju ke fase seleksi kompetensi bidang (SKB). Kalaupun ada peserta yang berhasil melampaui nilai SKD, bukan berarti otomatis lulus seleksi CPNS.

Sebab dia menegaskan di dalam seleksi CPNS baru, pemerintah tetap memberlakukan SKB untuk masing-masing bidang. Nantinya nilai yang didapat pelamar saat SKD dengan SKB akan diakumulasikan. Perhitungannya adalah 40 persen bobot dari SKD dan 60 persen bobot dari SKB.

Ridwan mengingatkan supaya pelamar CPNS 2018 yang sudah ikut SKD untuk terus memantau informasi resmi dari Kementerian PAN-RB, BKN, atau masing-masing instansi yang dilamar.

Kemudian jangan sampai termakan informasi palsu yang berujung penipuan dengan modus iming-iming meloloskan jadi CPNS baru.

’’Tahap SKB wajib ada. Namun jadwalnya tengah disusun,’’ katanya. Molornya pelaksanaan SKD otomatis mengubah rangkaian di belakangnya. Semula pelaksanaan SKB dijadwalkan pada 22-28 November. Namun karena pelaksanaan SKD baru selesai pada 21 November, otomatis jadwal SKB akan mundur beberapa hari.

Ridwan menuturkan ada sejumlah penyebab molornya pelaksanaan SKD. Diantaranya adalah ada sejumlah instansi yang membutuhkan waktu lama untuk mengumumkan kelulusan seleksi administrasi. Pelamar CPNS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, berhak ikut tahap SKD. Kemudian pengaturan jadwal pelaksanaan SKD juga membutuhkan waktu.

Secara umum Ridwan mengatakan teknis pelaksanaan SKD berjalan lancar. Pada awal-awal memang sempat ada keluhan jadwal mundur akibat ketidaksiapan infrastruktur. Namun kemudian berangsur lancar. Terkait dengan keluhan soal ujian SKD yang sulit, menurut Ridwan itu adalah dari pesertanya.

Laporan: Faisal

Tembilahan, detikriau.org – Tiba di gedung DPRD Inhil, barisan masa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil kumandangkan lagu Indonesia Raya. Kedatangan mahasiswa dimotto-kan Kawal APBD Inhil. Senin (19/11) baru saja.

Berdasarkan selebaran aksi yang dipublis massa aksi, tiga tujuan aksi disuarakan, yakni:

Pastikan APBD Inhil sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat terkhusus untuk kepentingan anjloknya harga kelapa.

Bentuk dari keseriusan pemerintah adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk pemvamgunan induatri kelapa.

Jika APBD Inhil tidak diarahkan untuk perbaikan harga kelapa, maka atas nama rakyat, kita harus memboikot sidang paripurna.

“Kami akan ikut saksikan jalannya rapat paripurna, “Teriak orator massa aksi

Sembari duduk diruang loby, massa aksi kumandangkan lagu-lagu penyemangat dan teriakan REVOLUSI.

Saat ini massa aksi sudah merangsek memasuki gedung DPRD Inhil dan melakukan orasi diloby gedung rakyat ini.

Tidak ada satupun tampak pengawalan petugas keamanan dalam aksi massa mahasiswa digedung DPRD inhil saat ini.

Jakarta — Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengklaim program dan kerja yang telah dilaksanakan Jokowi selama pemerintah cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Klaim tersebut dia dasarkan pada jumlah dukungan dan deklarasi masyarakat pendukung Jokowi.

“Banyaknya deklarasi itu menunjukkan bahwa Jokowi masih dipercaya masyarakat,” kata Ma’ruf dilansir CNN Indonesia yang dikutip dari Antara, Minggu (18/11).

Menurut cawapres pasangan Capres Jokowi, selama ini, pembangunan yang dilaksanakan Jokowi bersama Jusuf Kalla nyata dan jelas. Salah satu pembangunan yang nyata tersebut terlihat di bidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan.

Di bidang infrastruktur Ma’ruf mengatakan di era Jokowi pembangunan berlangsung cepat sehingga manfaatnya langsung bisa dirasakan manfaat. Sementara itu di sektor pendidikan dan kesehatan, kejelasan program terlihat dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

“Program itu terbukti menyejahterakan masyarakat,” katanya.

Ma’ruf mengatakan Jokowi tidak akan pernah berhenti untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Bila pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang, ia kembali terpilih, Jokowi dan Ma’ruf berjanji akan terus membangun dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. 

LAPORAN:  rmol / tirto     Editor: Faisal

detikriau.org – Ekonom senior, DR Rizal Ramli mengaku heran dengan sikap yang ditunjukkan PDI perjuangan dalam menanggapi paket kebijakan ekonomi ke-16 yang baru dikeluarkan pemerintah melalui Kemenko Perekonomian. 

Sebab PDIP yang mengaku sebagai partai “wong cilik” hanya merasa miris saat 55 bidang usaha, termasuk UMKM, dilepas ke asing.

“Masak PDIP cuma bisa miris? Kan katanya partai wong cilik?” tutur Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu sesaat lalu, Senin (19/11) dilansir rmol.co.

Pernyataan RR, sapaan akrabnya, menyinggung sikap politisi PDIP Rokhmin Dahuri yang mengaku miris dengan kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi tersebut.

Secara tegas, RR meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan ini. Sebab, tidak ada roh dari ajaran Trisakti Bung Karno dan Nawacita yang tercermin dari kebijakan tersebut.

“Kok tega-teganya ladang bisnis untuk rakyat, UMKM, mau diberikan 100 persen sama asing? Ini kampanye yang buruk sekali,” tegasnya.

Mantan Menko Kemaritiman itu menjelaskan bahwa pembukaan semua sektor untuk asing, termasuk sektor ekonomi rakyat dan UKM, bukan merupakan kebijakan yang membangun Indonesia.

“Tetap ini membangun ‘di Indonesia’,” sindir RR.

Sebelumnya, peluncuran paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI dari pemerintah itu dikatakan dalam rangka mendorong investasi dan memperkuat perekonomian domestik.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Perwakilan OJK Nurhaida di Kantor Presiden, Jumat (16/11/2018) dilansir tirto.id

Terdapat tiga kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama, memperluas fasilitas libur pajak (tax holiday) ke beberapa sektor usaha baru. Hal ini dilakukan untuk menggenjot investasi yang dapat memberikan efek ganda bagi perekonomian.

Ada sejumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditambah dalam tax holiday. Selain itu, pemerintah juga mendorong tiga sektor usaha yang akan difokuskan menerima manfaat tax holiday. Sektor tersebut di antaranya kelompok besi dan baja beserta turunannya, adalah petrokimia dan turunannya, serta sektor kimia dasar berserta turunannya.

Selanjutnya, kebijakan kedua adalah relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan ini memungkinkan penanaman modal asing (PMA) yang sebelumnya harus bermitra dengan UKM atau koperasi, bisa berjalan tanpa kemitraan dan 100 persen PMA.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso menjelaskan relaksasi ini dilakukan lantaran pelaksanaan DNI sejak 2016 masih belum optimal.

“Walaupun ada kenaikan komitmen dari investasi, menurut kita setelah kita pelajari lebih dalam ini bisa dioptimalkan. Karena secara kuantitas ada 82 persen atau 83 dari bidang usaha yang memberikan lebih, di mana 51 bidang usaha tidak ada minat sama sekali,” ujarnya.

Terakhir, kebijakan ketiga adalah insentif untuk mendorong devisa hasil ekspor (DHE). Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Elen Setiadi mengatakan insentif ini diberlakukan untuk membendung pelebaran defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia.

“Transaksi berjalan kita mengalami defisit, ini terjadi kalau DHE tidak semuanya masuk ke dalam negeri makanya kebijakan ini perlu diperkuat,” kata Elen.

Insentif itu akan diberikan kepada perusahaan eksportir di sektor Sumber Daya Alam yang memasukkan devisanya ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI).

“Mereka akan dapatkan insentif dalam bentuk pajak final untuk bunga depositonya yang tinggal di Indonesia dalam bentuk rupiah atau valas, diberikan PPH final atas bunga deposito yang lebih rendah,” kata dia.