Tembilahan, detikriau.org — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan senam pagi rutin sekali dalam sebulan secara umum di Jalan Swarna Bumi, Tembilahan. Minggu (16/9/2018), tampak puluhan para ibu rumah tangga memadati arena senam rutin tersebut.

Tidak hanya ibu-ibu, senam itu juga diikuti secara bebas mulai dari anak-anak hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Senam tersebut diselenggarakan oleh Disporabudpar Kabupaten Inhil yang berlangsung 1 kali dalam sebulan.

“Jadi kegiatan ini memang diharapkan kepada masyarakat untuk kegiatan fisik, minimal 30 menit sehari dan sebagai bukti untuk kesehatan jasmani dan rohani,” kata Instruktur Senam Bersama, Lovita

” Mens Sana In Corpore Sano “

“Kami ingin agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat secara terus menerus dalam kehidupan sehari- hari”, tutur Lovita

Untuk itu, diharapkan partisipasi masyarakat Tembilahan khususnya untuk meramaikan lagi, mengikuti senam

“Diharapkan masyarakat berduyun-duyunlah datang pada hari minggu setiap bulannya di Jalan Swarna Bumi pukul 06.30 WIB, tepat depan Kantor Bupati Inhil,” ajaknya.

Disamping berolahraga, Lovita juga menyebut melalui kegiatan senam ini sebagai anjang silahturahmi dan saling kenal memgenal satu sama lain

Senam merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat penting. Itu karena senam adalah kesehatan, senam adalah gerakan santai.

“Untuk itulah perlu adanya penyegaran jasmani dengan berolahraga, agar jasmani dan rohani, pikiran maupun tubuh dapat tetap segar dan sehat.” Ujar salah seorang peserta senam Syahrul Badrin, SH  di Jl. Swarna Bumi Tembilahan, Minggu (16/9/2018).

“Jangan kita suka berkeluh kesah dan berpikiran negatif. Dihibur juga diri kita ini agar sehat” motivasinya kembali

“kita harus menjaga kesehatan diri kita juga keluarga dan itu yang terpenting. perlu dijaga kesehatan sedari kini, dengan terus berolahraga dan berekreasi” Akhirinya./*

Detikriau.org — Informasi palsu alias hoax menghantui banyak pengguna Internet di penjuru dunia. Hoax membuat kenyamanan pengguna media sosial terusik, sedangkan pihak berwenang di banyak negara dibuat repot menanggulangi kecamuk hoax yang menyerang mereka.

Hoax juga membuat perusahaan teknologi dunia seperti Facebook sampai Google dibikin repot.

Mereka dituntut untuk bisa “turun gunung” menanggulangi penyebaran hoax.

Telunjuk berbagai pihak pun sering mengarah ke Facebook sebagai platform media sosial terkemuka dunia. Hoax umumnya menyebar luas melalui media sosial dan aplikasi perpesanan.

Selama dua tahun belakangan, Facebook sudah berperang membendung hoax pada platformnya. Media sosial ini lebih senang menyebutkan gerakan ini sebagai perang melawan misinformasi atau informasi yang salah dan berita palsu alias false news.

Target pertama Facebook yakni membendung infomasi yang salah dan sejenisnya dalam bentuk artikel yang muncul pada platformnya. Beragam jurus dilakukan Facebook, mulai dari cara mandiri dengan mengembangkan algoritma khusus dan terus merilis teknologi untuk memerangi masalah ini, menggandeng lembaga pengecek fakta pihak ketiga, sampai memberikan peringkat akurasi konten berbasis ulasan dari mitra pengecek fakta.

Media sosial besutan Mark Zuckerberg tak puas dengan membasmi hoax di artikel saja. Namun Facebook menyadari hoax tak cuma nongol di artikel saja, tapi jug pada konten foto dan video.

“Kami saat ini sedang memperluas pengecekan fakta untuk konten foto dan video pada semua 27 mitra di 17 negara di seluruh dunia,” ujar Produk Manajer News Feed Integrity Facebok, Antonia Woodford dikutip dari Newsroom Facebook, Jumat 14 September 2018.

Dia meyakini, dengan banyaknya entitas yang terlibat dalam membendung hoax dan false news itu, maka tugas berat untuk mengidentifikasi dan membasmi lebih banyak jenis informasi bisa lebih cepat dilakukan.

Nah, untuk membendung hoax pada konten foto dan video, Facebook berbekal pengalaman dalam penanganan artikel pada platformnya. Masih dengan skema melibatkan pihak ketiga dan dengan menambah kekuatan dengan teknologi kecerdasan buatan dalam bentuk mesin pembelajaran (machine learning/ML).

Kabarnya kecerdasan buatan baru yang dipakai Facebook yakni bernama Rosetta. Dengan teknologi ini, media sosial raksasa ini yakin hoax dan ujaran kebencian pada foto dan video akan lebih cepat terdeteksi.

Sistem akan digunakan pada Facebook dan Instagram. Rosetta bisa juga untuk meningkatkan pencarian foto dan konten di permukaan pada News Feed. AI ini akan bekerja dengan mengekstraksi teks dalam berbagai bahasa dari lebih miliaran gambar serta video secara real time. Intinya Facebook mengombinasikan teknologi yang mereka miliki dengan ulasan dari tim pengecek fakta.

Bukan cuma mengandalkan Rosetta saja, Facebook punya teknologi optical character recognition (OCR), yang akan mengekstrak teks dari foto dan membandingkan teks itu dengan berita utama dari artikel pengecek fakta.

Woodford menuturkan, Facebook sedang mengupayakan cara-cara baru untuk mendeteksi apakah foto atau video telah dimanipulasi.

Ragam teknologi tersebut, ujarnya, akan membantu mengidentifikasi foto dan video yang lebih berpotensi menipu, dan kemudian diuji dan ditinjau tim pengecek fakta.

Cara kerjanya

Secara teknis, begitu menemukan atau mendapatkan laporan foto atau video diduga mengandung informasi yang salah, Facebook akan mengirimkannya ke mitra pemeriksa fakta untuk diulas.

Pemeriksa fakta mitra Facebook sudah punya keahlian dalam mengevaluasi foto dan video dengan teknik verifikasi visual, seperti kapan dan di mana foto atau video diambil. Mereka membaca dan menganalisis metadata konten foto dan video.

Woodford menegaskan, pengecek fakta mereka bekerja dengan gaya jurnalis investigatif. Mereka menilai kesahihan foto atau video dengan basis data dari riset ahli, akademisi sampai lembaga pemerintah.

“Sumber-sumber yang digunakan mitra kami bisa dipercaya, sehingga tidak bergantung sama Wikipedia atau informasi lainnya,” klaim Woodford.

Sedangkan Produk Manajer News Feed Integrity Facebook , Tessa Lyons mengatakan salah satu tantangan dalam membendung informasi yang salah adalah tak ada satu konsensus atau sumber kebenaran.

Menurutnya, untuk memastikan seberapa objektif atau salahnya sebuah berita, selalu ada banyak konten dalam area yang abu-abu.

“Kebanyakan hal ini mungkin hadir di beberapa ruang yang mana orang melihat fakta di sana,” ujarnya.

Dia mengatakan saat informasi yang salah muncul di artikel, maka pertama-tama, Facebook akan menggunakan analisis melalui teknologi dan memprioritaskan ulasan dari pengecek fakta.

Langkah kedua, begitu mendapatkan hasil rating dari pengecek fakta, Facebook kembali pakai teknologi untuk menemukan duplikasi konten. Yang sudah dilakukan, Facebook akan menggunakan hasil ulasan pengecek fakta itu untuk menemukan berapa link dan domain yang menyebarkan klaim kontan yang sama.

“Nah kami akan mengaplikasikan teknologi yang sama untuk mengidentifikasi duplikasi foto dan video yang telah dibantah olah pengecek fakta. Jadi kami bisa memanfaatkan setiap peringkat dari mitra kami,” ujar Lyons.

Pada langkah pertama menggunakan teknologi, Facebook akan melihat komentar dan laporan dari pengguna. Misalnya apakah ada pengguna yang menyangsikan dengan konten foto atau video. Selain komentar, Facebook juga menganalisis apakah Halaman yang membagikan konten punya riwayat membagikan konten palsu sesuai data pengecek fakta mereka atau tidak.

Tiga kategori

Berdasarkan pengalaman Facebook selama ini, setidaknya media sosial itu membagikan informasi yang salah pada foto dan video dalam tiga kategori yakni manipulasi, out of context, dan teks atau klaim audio.

Untuk kategori manipuasi, Lyons menjelaskan, misalnya kamu berfoto dengan memegang sebuah benda, namun kemudian dimanipulasi kamu memegang benda lain. Sedangkan out of context maksudnya foto atau video pada kejadian di masa lalu dipakai untuk kejadian dan lokasi berbeda.

Dan kategori klaim audio atau teks, maksudnya teks atau audio yang bukan sebenarnya, tapi ditempelkan pada konten lain untuk menciptakan sebuah informasi menyesatkan.

Untuk mendeteksi manipulasi, Facebook akan memindai Facebook Stories dan menganalisisnya apakah ada manipulasi atau tidak. Jika tak bisa menemukan, maka Facebook akan meminta bantuan tim pengecek fakta.

Sedangkan dalam mendeteksi kategori out of context, Facebook mengakui harus dengan bantuan ulasan tim pengecek fakta. Nah untuk mendeteksi klaim teks atau audio, Facebook mengandalkan teknologi OCR atau transkripsi audio.

Jika klaim yang dibuat pada foto dan video cocok dengan yang telah dibantah pengecek fakta, maka kami akan menyerahkan ke tim pengecek sehingga mereka bisa memverifikasi klaim tersebut.

“Pada saat ini kami lebih banyak menggunakan OCR pada foto dibanding menggunakan transkrip audio pada video,” ungkap Lyons.

Beragam upaya yang dilakukan itu tetap akan berkembang nantinya. Facebook menegaskan komitmen memerangi berita palsu adalah proyek jangka panjang, mengingat pelaku penyebar informasi yang salah akan terus berubah cara menyampaikan niat buruknya.

“Kami telah mengambil langkah pada jangka pendek ini, kami juga terus berinvestasi lebih banyak teknologi dan kemitraan sehingga kami bisa tetap berada yang terdepan dalam memberantas jenis baru informasi yang salah di masa depan,” jelas Woodford.

sumber: viva.co.id

Detikriau.org — Sejumlah LSM dan OKP di Kota Batam, Kepulauan Riau menolak kedatangan aktivis kemanusiaan, Ratna Sarumpaet masuk Batam, Minggu besok (16/9).

Ratna dalam kapasitasnya sebagai Presidium Nasional Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) dijadwalkan akan menghadiri diskusi dan deklarasi GSI Kota Batam pada besok siang.

Ketua KSPI/FSPMI Batam, Alfitoni mengatakan, pelaku penolakan Ratna sama dengan yang dialami aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman beberapa waktu lalu.

“Orangnya itu-itu saja,” ujar Alfitoni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/9).

Kelompok yang menolak Neno termasuk Ratna dimotori dan digerakkan oleh salah satu ketua DPD partai politik pengusung pemerintah di Kepri.

“Inisialnya SP,” terang Alfitoni.

Khusunya Ratna, menurut Alfitoni, aksi penolakan sejumlah LSM dan OKP tidak mendasar. Pasalnya, tidak ada agenda politik atau kampanye salah satu pasangan capres-cawapres yang diusung GSI dan Ratna.

“Ini cuma diskusi Pancasila, kebangsaan saja. Mereka saja yang buruk sangka,” imbuhnya.

Selain Ratna, diskusi GSI di Kota Batam rencananya juga akan dihadiri Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mewakili Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dan sejumlah tokoh lainnya.

GSI dijadwalkan akan menggelar diskusi dan deklarasi di 34 provinsi seluruh Indonesia. Sebelumnya, sudah digelar di Kota Pangkalpinang (Bangka Belitung), serta Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau (Sumatera Selatan).

Sumber: RMOL

“Rencanakan Gelar Aksi Demo Saat Pelaksanaan Tes CPNS Umum Mendatang”

Pekanbaru, detikriau.org – Honorer K2 (kategori dua) nyatakan akan menggelar aksi demo besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap rekrutmen CPNS 2018.

Aksi demo yang direncakan bertepatan dengan pelaksanaan tes CPNS umum nantinya ini akan dilakukan di Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pekanbaru.

Sekjen Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Said Syamsul Bahri nyatakan sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang telah mengeluarkan formasi CPNS jalur umum. Pemerintah dinilainya hanya menganggap honorer K2 ini tidak ada gunanya.

“Harusnya jika pemerintah bijaksana, selesaikan dulu honorer baru buka CPNS umum. Kami menolak keputusan pemerintah ini,” ujar Said dilansir melalui JPNN, Sabtu (15/9).

Rencana aksi demo yang akan digelar katanya untuk menuntut hak diangkat PNS.

Bila aspirasi ini tidak ditanggapi juga, honorer K2 akan membuat gerakan lebih besar lagj.

“Pas waktu tes CPNS umum itu kami akan aksi demo di Kantor Regional BKN Pekanbaru. Kami tidak rela pemerintah hanya memprioritaskan pelamar umum,” tegasnya.

Dia menambahkan, yang keberatan dengan kebijakan pemerintah bukan hanya K2 Pekanbaru tapi se Provinsi Riau.

Sejatinya, Pemprov Riau dan seluruh kabupaten/kota bersedia mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS.

Namun sayangnya, ada ketentuan yang tidak membolehkan pemda mengangkat K2 usia 35 tahun ke atas menjadi CPNS.

Editor: Am

Jakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperkirakan 7 juta penduduk berpotensi kehilangan hak pilihnya. Hilangnya hak suara ini lantaran mereka belum memiliki E-KTP hingga batas waktu yang ditetapkan. Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) rencananya akan disempurnakan pada Minggu (16/9).

“Kekhawatiran kami ada potensi sekitar tujuh juta pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019, karena tidak mempunyai E-KTP atau belum merekam E- KTP,” kata Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

Viryan menjelaskan angka tujuh juta itu diperoleh dengan pengurangan secara berurut dan juga mengaitkannya dengan aturan yang berlaku.

Pertama, data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang berjumlah 196.545.636 dikurangi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 185.732.093. Hasilnya, ditemukan angka sekitar 10.813.543.

Angka tersebut merupakan pemilih potensial yang tidak bisa menggunakan hak suaranya.

Kemudian, sebagian dari 10.813.543 akan dimasukan ke dalam daftar pemilih khusus (DPK). Namun sesuai aturan, jumlah DPK sangat terbatas, yakni hanya 2 persen dari jumlah DPT atau sekitar 3.714.641 pemilih.

“Nah, jika 10.813.543 pemilih dikurangi 3.714.641, maka muncul angka 7.089.902 pemilih yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Viryan.

Lebih jauh Viryan menjelaskan, sekitar 7 juta pemilih yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya itu terdiri dari dua kategori pemilih.

Pertama, pemilih pemula atau warga yang datanya sudah terekam di dalam data base kependudukan. Namun, mereka genap berusia 17 tahun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga waktu pencoblosan, 17 April 2019.

Khusus untuk pemilih kategori ini, Viryan menyarankan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan perlakuan khusus berupa pemberian E-KTP sebelum pemilih genap berusia 17 tahun.

“Kami mengusulkan ada perlakuan khusus dari pemerintah untuk mencetak E-KTP lebih awal, sehingga mereka bisa masuk di DPT. Usulan ini mendorong untuk menjamin hak konstitusional warga negara,” kata Viryan.

Kategori kedua, adalah warga yang sama sekali belum memiliki E-KTP atau belum merekam data diri untuk E-KTP. Contohnya, suku-suku di pendalaman.

Untuk pemilih tersebut belum ada cara lain selain segera merekam data diri untuk E-KTP agar bisa menggunakan hak pilihnya.

Viryan mengatakan, idealnya perekaman E-KTP selesai dilakukan sebelum penetapan DPT. Namun, hingga saat ini masih banyak warga yang belum merekam data dirinya untuk pencetakan E-KTP.

“Mau tidak mau dukcapil atau warga harus proaktif untuk mendapatkan E-KTP yang bisa dijadikan syarat memilih. Intinya, hal-hal yang bersifat administratif tidak boleh menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memilih,” ujarnya.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Impor beras selalu menjadi polemik di Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara agraris yang notabene harusnya tidak khawatir dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Terkait hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memberikan perspektif lain di mana kenyataan di lapangan tidak sesuai teori.

Di kantor Transmedia, pada Kamis (13/9/2018), Mendag bercerita mengenai latar belakang RI memerlukan beras impor.

Saya ingin menyampaikan alasan di balik impor beras serta mekanisme dan prosesnya. 

Sejak zaman Orba [di mana saat itu] hanya satu periode tertentu kita benar-benar swasembada beras, lepas dari itu kita tidak pernah tidak impor beras. 

Konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan sawah baru, dari dulu. 

Dampak dari pembangunan infrastruktur yang luar biasa, termasuk kawasan-kawasan industri dan pertumbuhan industri, fasilitas pelabuhan, airport dan sebagainya itu berdampak pada alih fungsi lahan yang semula lahan pertanian. 

Ambil contoh: BSD awal, 6 ribu hektar itu adalah sawah teknis. Saya ikut berdosa, 350 hektar punya saya di Kemang Pratama adalah sawah, itu pada zaman dulu. 

Membuat tambahan konversi 6 ribu hektar, 350 hektar.. 

Kemudian, Grand Wisata 2 ribu hektare, itu tidaklah mudah [menyediakan lahan pengganti].

Kendal, yang dibuat bersama dengan Pemerintah Singapore, itu sawah. Kemudian Kertajati, Majalengka, itu sawah. Ini fakta yang ada. 

Soal data pangan sebagai dasar Impor

Memang, yang jadi persoalan [pangan], data mana yg bisa dipercaya. UU mengatur adalah BPS, dia lembaga independen. Persoalannya, BPS terakhir mengeluarkan data di 2015, sesudah itu tidak mengeluarkan data lagi. Kemudian dipanggil, sekarang dalam persiapan, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama keluar data itu. 

Tetapi, ibu bapak bisa melihat dari satelit, yang setiap minggu sekali dia foto dan di-update. Itu nampak sekali berapa besar sebenarnya [luas] sawah itu.

Kemudian, terakhir ini kalau kita lihat, begitu kekeringan yang terjadi El Nino ini, dan BMKG sudah mengumumkan, perkiraan sampai Desember kemarau panjang. Jangankan untuk pengairan, untuk minum saja susah. 

Sehingga itu menjadi potensi, yang kalau ditanya takut tidak, ya saya takut. Kalau Desember, artinya kita baru panen akan mundur Maret-April. Ini dari daerah yang kekeringan. Ada daerah yg tidak kekeringan, tapi dia tidak akan mampu mensuplai makanan untuk seluruh Indonesia. 

Contohnya, di Sulsel dia masih OK sampai sekarang. Tetapi apakah Sidrap itu mampu untuk mengisi? Tidak mampu. Indramayu, Cirebon, Karawang itu sentra untuk Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang ini juga terlanda kekeringan.

Proses pengambilan keputusan impor

Kemudian kita masuk yang beberapa saat terakhir ini, dari 2012 terus kita lakukan impor. Pak SBY lakukan keputusan yang tepat pada 2014 yaitu 2,5 juta ton sehingga tidak ada gejolak sama sekali pada tahun politik itu. 

2015-2016 diimpor 1,5 juta ton oleh Mendag pada waktu itu Pak Tom Lembong [Thomas Lembong, Kepala BKPN]. 

Pak Tom mengambil langkah menurut saya sebagai orang swasta, langkah benar, yaitu G to G, langsung di Singapore, deal dan mendapat harga lebih murah. 

Kemudian pada 2016 akhir sampai 2017 awal tidak ada kekurangan karena itu sebenarnya carry over dari perjalanan 2013-2016.

Di Juli 2017 sebenarnya sudah terjadi perdebatan untuk impor, dan Pak JK sudah mewarning saya, “Enggar kau impor.” Saya katakan “Pak, masih OK Pak”. 

Saya tidak lupa kalimat beliau saat Agustus saya masih bertahan, “Hei Enggar, kau tahu, saya ini mantan KaBulog, merangkap Menperindag. Kamu ini cuma Menteri Perdagangan, jadi kamu percaya sama saya, “Ya Pak,” [ujar Enggar].

Akhirnya dalam satu rapat diputuskan parameternya, ada Pak Mentan, Pak Menko, ada saya dan Dirut Bulog, yaitu kalau stok Bulog di bawah satu juta ton, dan atau kenaikan harga lebih dari 10%, impor. Jangan ambil risiko di situ. 

Setelah itu, terus terjadi penurunan sampai pada Oktober-November-Desember kondisinya total stok itu yang biru stok dalam negeri (menunjuk grafik) itu sudah begitu tajam penurunannya.

Jadi, kalau kita lihat posisi stok sebenarnya sudah mulai turun dari Agustus terus sampai dengan Desember. Ini titik kritis.

Ada dua pilihan: kalau kita impor pasti di-bully, tapi kalau tidak impor siapapun pemerintahnya akan jatuh dengan chaos. Itu konsekuensi politik yang ada. Dan kita lihat disini, Januari sebenarnya minus kalau impor itu tidak masuk. 

Akhirnya pada 15 Januari [2018], persis Malari, kita Rakor Menko Perekonomian, dipimpin oleh Pak Darmin sendiri, dihadiri oleh Mentan, saya, Dirut Bulog, dan Deputi Meneg BUMN memutuskan agar impor 500 ribu ton.

Atas dasar keputusan di rakor itu, saya menulis surat kepada Bulog untuk melaksanakan keputusan rakor itu dengan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. 

Proses pengadaan beras impor

Bulog melakukan tender terbuka dan itu bisa kita lihat di website-nya. Pada Februari, kalau belum masuk 250 ribu ton dari impor itu, maka kita akan defisit 100 ribu ton. 

Ada kewajiban rastra [beras sejahtera] 350 ribu ton, ada 260 ribu ton stok dalam negeri, ditambah 250 ribu ton yang impor masuk. Jadi, kalau kita tidak putuskan impor di Januari, maka kita akan ada shortage sekitar 100 ribu ton. Dengan demikian, sekali lagi tidak ada satu pun keputusan yang saya ambil tanpa ada rakor. 

Berikutnya, trennya masih terjadi penurunan. Pada bulan Maret kita rakor kembali, dengan peserta yang sama, diputuskan kembali untuk menambah impor 500 ribu ton, dengan mekanisme yang sama. 

Dilakukan dengan tender terbuka lagi, bukan repeat order. Sebenarnya dengan mekanisme tender terbuka ini harga lebih mahal, tapi tidak ada satupun pejabat yang berani mengambil keputusan utk G-to-G karena di kemudian hari akan dipanggil kejaksaan, KPK, dan sebagainya. 

Setelah itu, pada bulan April kita buat analisa di kantor Menko dimana kita putuskan ada tambahan, yaitu menambah impor kembali 1 juta ton, dengan demikian total seluruhnya [pada tahun ini] 2 juta ton. 

Keputusan rakor, prosesnya sama, mekanismenya sama. Itu berjalan, sebenarnya rencananya pada bulan Juli masuk, tetapi karena prosesnya berkepanjangan, Dirut Bulog meminta perpanjangan izin impor. Kami perpanjang. 

[Lalu] juga belum masuk, maka Dirut Bulog mengirim surat lagi untuk minta perpanjangan yang kedua. Kita perpanjang. Jadi, Dirut Bulog yang terakhir pun, Pak Buwas [Budi Waseso, Direktur Utama Bulog] tahu karena beliau menandatangani permohonan perpanjangan. 

Dan jumlah sekarang, stok Bulog hampir 2,1-2,2 juta ton. Persoalannya adalah, 811 ribu ton itu stok penyerapan dalam negeri, sisanya ex impor. Dengan demikian, sekali lagi, kalau kita tidak impor, maka situasi stok beras di Bulog di bawah 1 juta ton, situasi yang rawan. 

Saya mau sampaikan, tidak usah pakar ekonomi pun tahu, harga naik bicara hukum supply & demand, kecuali ada teori ekonomi baru. Baik harga jual maupun harga beli. Kalau harga jual gabah yang mau dibeli itu tinggi, kemudian stoknya banyak, pasti dia turun. 

Kesejahteraan Petani

Apakah ada korelasi setiap kenaikan harga gabah dengan kesejahteraan petani? Tidak, karena dari awal sudah ditutup oleh penebas atau tengkulak. 

Penebas mengambil resiko setiap tanam baru berapa lama, diukur, OK saya tutup. Itulah penebas, itulah mekanisme yang ada, proses yang terjadi bertahun-tahun, sekian lama.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah cukup atau tidak? Konsumsi beras 2,5 juta ton per bulan. Bulog itu hanya penyangga sebenarnya. 

Itu angka 2015 yang tidak bertambah-tambah, karena walaupun penduduk nambah tapi angka itu tidak pernah bertambah. Mungkin dikurangi dengan saya mengurangi karbohidrat, mungkin itu konsekuensinya sehingga sejak 2015 sampai sekarang tidak bertambah. 

Ini 2 tahun berturut-turut Alhamdulillah kita mampu mengendalikan harga dalam bulan suci Ramadhan. Kenapa? Kami siap dengan Operasi Pasar bersama dengan seluruh pengusaha. 
Pedagang beras di pasar punya jaringan sendiri dan mereka tidak bisa diatur, didikte kemudian kita jual di depan. Ga akan laku. RPK yang punya Bulog di Cipinang per hari hanya jual 1 kuintal, 100 kg. 

Bagaimana dia mau lawan itu para pedagang, yang dari lahir lihat bapaknya dagang, dia ikut dagang. Ga mungkin bisa melawan pasar. 

Saya mengajak mereka, meyakinkan mereka utk melakukan OP melalui satu proses. Enam kali saya undang makan, tidak ajak bicara apapun. Ini terus terang terinspirasi apa yang dilakukan Pak Jokowi waktu mindahin pasar loak di Solo, itu beliau lebih dari 100 kali dan berhasil sampai arak-arakan.

Kuncinya adalah bagaimana kita mengajak bicara orang. Diskusi, bagaimana kondisi beras, sambil saya menyerap ilmu, darimana ini beras.

Mencukupi kebutuhan beras di dalam negeri

Beras itu berwisata. Yang dari Jatim bisa ke Sumsel, yang dari Sumut bisa ke Jateng, terus berwisata. Ada satu persoalan, PR kita adalah harus ada satu sistem online yang tidak bisa kita sekaligus motong, karena mekanisme mereka. 

Sama seperti koran, agen di Jakut, pelanggannya di Jaksel, agen di Jakbar, pelanggannya di Jaktim. Mau dipotong? Tidak bisa. Tidak semudah itu dalam praktiknya. 

Bagaimana dengan kondisi harga yg sekarang naik ini? Pengalaman dalam dua tahun, kalau Bulog melakukan operasi pasar secara masif dengan melibatkan seluruh jaringan distribusi dan pedagang beras yang ada di pasar. Jangan pernah bermimpi itu selesai dengan BUMN. 

Gak pernah. Dengan sinergi BUMN, dengan bank-bank yang punya jaringan, warung, mereka pun tidak dihitung oleh BPS. 

BPS tidak menghitung mereka, warung di pinggir jalan, bukan di dalam pasar. Dan yang mampu mengendalikan harga adalah di pasar tradisional. 

Pedagang pasar tidak mau hanya untung Rp 200 [per kilogram]. Kenapa? Dia bilang, penyusutan kami tolong dihitung. Ini dicampur, kita ambil contohnya, dilihat, berantakan lagi. Itu banyak jumlahnya. Jadi margin mereka minimal Rp 500. 

Kalau tidak, pada waktu kita sidak ada berasnya, tetapi begitu kita pergi disimpan lagi. Dia jual beras yang lain. Kalau kita mau penetrasi pasar, maka paling sedikit 13 ribu ton per hari, diserap oleh pasar. Baru harga bisa turun. Kalau 2.600 ton, 3.000 ton per hari harga tidak akan turun dengan HET yang sudah kita tetapkan itu. 

Sumber: CNBCindonesia