PGRI: Kenaikan Gaji ASN 5 Persen Tidak Cukup Untuk Guru!

Didi Suprijadi/Net

Jakarta – Kenaikan gaji pokok sebesar lima persen dinilai tidak akan mencukupi kebutuhan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru. Terlebih, saat ini ekonomi bangsa tengah dalam keadaan sulit. 

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Didi Suprijadi menegaskan, kenaikan gaji ASN tersebut tidaklah sebanding dengan inflasi yang justru jauh lebih tinggi, yakni tujuh persen.

“Tidak ada artinya itu, karena pegawai negeri selama empat tahun enggak naik gaji. Naik lima persen sedangkan inflasi kita tujuh persen,” ujarnya usai diskusi bertajuk ‘ Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).

Perlu diketahui, rencana kenaikan gaji seluruh ASN sebesar lima persen sudah dipastikan melalui pengesahan Undang-Undang APBN 2019 dalam rapat paripurna di DPR RI, Rabu (31/10) lalu.

Didi mengkritisi kenaikan gaji yang terbilang kecil tersebut. Padahal, tidak seperti pemerintahan sebelumnya yang menaikan gaji ASN berkali-kali selama satu periode pemerintahan. Sementara pemeritahan Jokowi baru sekali ini merencanakan kenaikan gaji ASN.

“Paling tidak kenaikan PNS itu di atas inflasi, guru itu di atas delapan persen. Setiap naik kenaikkannya masa pegawai negeri cuma lima persen? Apalagi ini selama empat tahun tidak naik gaji,” tegasnya./rmol.co




Peringatan hari Pahlawan 2018, Bupati Inhil Disemati Medali Bintang Veteran

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan menerima medali Bintang Veteran dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Penganugerahan ini dilakukan oleh Plt. Gubernur Provinsi Riau, Wan Tamrin, Sabtu (10/11/2018) pagi.

Medali Bintang Veteran merupakan penghargaan tertinggi dari LVRI yang diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa. Pemberian penghargaan juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2018 yang jatuh tepat pada tanggal 10 November.

“Alhamdulillah, hari ini Saya menerima penghargaan dari LVRI. Tentunya, ini atas usulan dari LVRI Kabupaten Inhil yang ditindaklanjuti oleh LVRI Provinsi Riau,” ungkap Bupati Inhil, HM Wardan usai menerima medali pada kegiatan apel memperingati Hari Pahlawan di halaman Kantor Gubernur Provinsi Riau, Pekanbaru.

Bupati menuturkan, pemberian penghargaan ini dilakukan karena mengingat upaya Pemerintah Kabupaten Inhil yang senantiasa menjaga koordinasi dengan LVRI Kabupaten Inhil.

“Penghargaan ini barangkali merupakan bentuk kepedulian dari LVRI Kabupaten Inhil. Dimana, Pemerintah Kabupaten Inhil senantiasa mengikutsertakan para veteran Inhil dalam kegiatan kepemerintahan,” jelas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan, perhatian Pemerintah Kabupaten Inhil tidak terhenti pada pelibatan para veteran dalam setiap kegiatan kepemerintahan, melainkan juga dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Inhil meliputi penganggaran sejumlah dana untuk aktifitas para veteran.

“Setiap tahunnnya kita anggarkan melalui APBD Inhil, agar setiap kegiatan veteran yang diprogramkan dapat berjalan lancar dan dapat berkiprah. Mungkin inilah salah satu penilaian LVRI Inhil mengusulkan Pemerintah Kabupaten Inhil memperoleh penghargaan,” jelas Bupati.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Inhil dan segenap masyarakat, Bupati mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas pemberian Medali Bintang Veteran itu.

“Mudah-mudahan penghargaan yang diberikan kepada kami ini, dapat menjadi motivasi bagi kami, dapat menjadi penambah semangat bagi kami dalam melaksanakan pembangunan dengan tetap mengikutsertakan para orang tua kami, pejuang kami, para veteran Inhil,” tandas Bupati.

Sementara sebelumnya, senada dengan Bupati Inhil, Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin mengatakan bahwa Medali Bintang Veteran ini merupakan penghargaan tertinggi dari LVRI.

“Sewaktu LVRI memberikan ruang kepada veteran untuk mengusulkan kepala daerah yang dianggap telah berperan penting terhadap keberadaan veteran, nama Bupati Inhil, HM Wardan itu terpilih,” tutur Plt Gubri seusai mengalungkan medali kepada Bupati Inhil, HM Wardan.

Menurut Plt Gubri, Bupati Inhil, HM Wardan memang dipandang layak untuk menerima penghargaan Medali Bintang Veteran karena perhatian yang diberikan kepada para Veteran, khususnya di Kabupaten Inhil.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Bupati Inhil, HM Wardan menjadi satu- satunya pihak yang berhak menerima penghargaan Medali Bintang Veteran di Provinsi Riau./Am




Honorer K2 Tua tak Rela Pemerintah Turunkan Passing Grade

Aksi damai honorer k2./Foto:Net

JAKARTA – Ratusan ribu honorer K2 (kategori dua) tua galau. Gegara adanya kabar pemerintah akan menurunkan passing grade untuk honorer K2 di bawah usia 35 tahun. Mereka merasa kebijakan tersebut tidak adil dan diskriminasi. Lantaran saat seleksi CPNS 2013, tidak ada penurunan passing grade.

“Ya enggak boleh gitu. Mendingan formasinya dibiarkan kosong. Katanya kan mau cari PNS berkualitas,” kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kepada JPNN, Jumat (9/11).

Dia menegaskan, kalau pemerintah ingin formasi untuk K2 ada, mestinya tidak ada pembatasan usia. Namanya honorer K2 sudah pasti usianya minimal 19 tahun hingga 46 tahun. Ini sesuai SE MenPAN-RB 5/2010.

“Coba kalau semua honorer K2 diberikan kesempatan ikut tes, pasti formasinya terisi. Wong usia muda bukan jaminan kok, buktinya banyak yang tidak lolos,” cetusnya.

Eko menambahkan, bila pemerintah ingin memberikan kebijakan khusus, jangan hanya terbatas pada honorer K2 muda.

Honorer K2 tua yang sudah terbukti kesetiaannya mengabdi disertai skill memadai mestinya juga diperhatikan. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, sejauh ini masih konsisten dengan PermenPAN-RB 37/2018. Belum ada kebijakan apapun terkait formasi CPNS dari honorer K2 yang banyak kosongnya/*




BPBD Tetapkan Lima Kabupaten di Riau Berstatus Siaga Darurat Banjir

Ilustrasi banjir(KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO)

PEKANBARU, – Lebih kurang satu bulan musim penghujan melanda wilayah Provinsi Riau. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah daerah terendam banjir. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Riau menetapkan status darurat banjir bagi 5 kabupaten di Provinsi Riau.

“Status siaga darurat banjir dan longsor di Riau kami tetapkan untuk Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi ,” kata Kepala BPBD Riau Edwar Sanger saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/11/2018).

Dari laporan data sementara, untuk Kabupaten Pelalawan status siaga darurat banjir terhitung dari 17 Oktober hingga 30 Desember 2018. Kemudian status tanggap darurat banjir di Kabupaten Rokan Hulu terhitung sejak 12-27 Oktober 2018.

“Untuk Rokan Hilir, status darurat dari 19 Oktober hingga 02 November, dan status tanggap darurat dari 24 Oktober hingga 7 November. Sedangkan untuk Indragiri Hulu status tanggap darurat ditetapkan sejak 5-25 November 2018,” jelas Edwar.

Sedangkan, Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan status tanggap darurat banjir sejak 3-16 November 2018. Penetapan status kami lakukan berdasarkan laporan yang telah diterima dari masing masing kabupaten tersebut, ucap Edwar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “BPBD Tetapkan Lima Kabupaten di Riau Berstatus Siaga Darurat Banjir”, https://regional.kompas.com/read/2018/11/10/01122601/bpbd-tetapkan-lima-kabupaten-di-riau-berstatus-siaga-darurat-banjir.




Budi Waseso: Masyarakat Tidak Usah Takut, Tidak Usah Khawatir, Stok Beras Kita Sangat Banyak

Budi Waseso/Net

Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso blusukan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, kemarin. Buwas-sapaan akrab Budi Waseso, masuk pasar untuk memonitoring stabilisasi pasokan dan harga beras menyusul adanya kenaikan harga beras medium di beberapa daerah per pekan­nya, termasuk di PIBC. Apa saja hasil pantauan Buwas? Berikut penjelasan mantan Kabareskrim tersebut. 

Persediaan beras di Bulog berapa jumlahnya?
Sampai saat ini stok beras yang ada di Bulog, jumlahnya men­capai 2,7 juta ton. Sebagaimana yang kerap saya sampaikan, stoknya (beras Bulog) penuh melalui perhitungan dengan kemampuan penyimpanan gudang kami.

Kalau penyimpanan di luar Bulog ada?
Dari 2,7 juta ton yang kami simpan di luar Bulog ada 550 ribu ton. Artinya, stok kami sangat banyak, bahkan kami operasi pasar setiap hari. Kami berharap kalau bisa setiap hari diserap 15.000 ton dengan hara­pan untuk stabilisasi harga. Akan tetapi memang serapannya kecil, karena kami cek di lapangan hari ini stok beras terlalu banyak.

Di sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki musim panen. Bagaimana itu?
Nah, meski begitu Bulog juga menerapkan untuk di beberapa wilayah yang akan panen, termasuk Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa, Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah, gudang-gudang yang kami kosongkan untuk menyerap beras dari hasil panen yang kami perkirakan antara Januari dan Februari (su­dah ada yang mulai panen).

Selanjutnya…
Maka perubahan pola tanam beberapa lalu jadi memungkinkan ada percepatan pada penyerapan panen, yaitu mulai Januari dan Februari sudah mulai ada yang panen. Sedangkan nantinya persoalan Bulog adalah jumlah stok kami yang banyak. Jadi kalau memang kurang kami berharap dimanfaatkan.

Maksudnya?

Artinya saya sampaikan agar masyarakat tidak usah takut tidak usah ragu, dan tidak usah khawatir beras itu kurang. Bukti dari Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu itu kami pedomani.

Karena memang berarti ban­yak. Hari ini kami cek den­gan Menteri Pertanian, Satgas Pangan, dan lain-lain di Pasar Induk Beras Cipinang saja stoknya 50.000 ton.

Dari biasanya berapa?
Dari standar biasanya palingbanyak maksimal 20.000-30.000 ton. Namun sekarang bisa mencapai 50.000. Jadi keluar masuknya tipis namun tetap standar di sini kedapatan realitas stoknya 50.000. Kami sampaikan kepada masyarakat tidak usah khawatir menyikapi persoalan beras.

Silakan nanti Satgas Pangan menyampaikan ada fenomena kenapa kok beras jadi mahal (ada kenaikan) padahal sebe­narnya tidak ada alasan untuk naik. Pasalnya stok berlebihan jadi semestinya tidak harus naik.

Bukan karena suplainya kurang?
Memang hukum ekonomi kalau suplainya kurang maka salah satu­nya akibatnya harga naik. Tapi kan ini suplainya banyak dan berlebi­han namun harganya merangkak naik. Nah ini jadi urusan Satgas Pangan yang mengawasilah. Apa yang terjadi sebenarnya?

Artinya ada pemain di sek­tor distribusinya?
Kalau kami melihat distribusi cukup dan food station mendis­tribusikannya juga bagus. Tapi kenapa sampai lapangan jadi mahal. Apalagi stok medium itu justru di operasi pasar tidak se­suai. Artinya kami gelontorkan realisasi di lapangan seharusnya seimbang. Nah ini biar Satgas Pangan karena kalau saya sebagai penyuplai justru ada kecurigaan, yang seharusnya premium menjadi medium. Nah kawan-kawan bisa lihat hari ini stok terbanyak mungkin 80 persen itu premium. Sedangkan kami ini sebelumnya menggel­ontorkan lebih dari 60 persen untuk medium. Namun medium ini jadi kurang. Sebenarnya kami punya data-data dan pengecekan di lapangan bahwa ada peruba­han-perubahan dari medium menjadi premium. Nah ini ber­dampak kepada mengakibatkan harga beras yang murah.

Permintaan food station untuk menggelontorkan harga 5000/bulan bagaimana?
Ya, kami akan berikan, malah kalau food station lebih banyak justru kami bersyukur. Karena itu kan berarti banyak yang akan di pasar seluruh Indonesia, bukan hanya di Cipinang.

Pengawasannya bagaima­na?
Ya, kami bekerjasama dengan food station dan Satgas Pangan dalam rangka mengawasi. Saya ingin mengwasi sampai ke pe­nyalur bahwa pengecer sampai ke konsumen. Jangan beras saya nanti yang medium itu berubah menjadi premium. Nah ini yang menjadi masalah, makanya harus kami awasi sama-sama. ***/rmol.co




Fadli Zon Ingatkan Yusril, Prabowo Bantu Kelahiran PBB

Fadli Zon/Net

Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon tidak terima dengan pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyudutkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. 

Yusril ragu dengan citra Prabowo yang dianggap berjasa banyak terhadap Islam. Sebab, dia tidak melihat ada track record Prabowo dalam memperjuangkan Islam.

Menanggapi hal itu, Fadli langsung mengingatkan pakar hukum tata negara itu tentang pembentukan PBB yang kini dipimpinnya. Wakil ketua DPR itu merupakan salah satu pendiri PBB di tahun 1998.

“Saya ingatkan Yusril, saya ikut lahirkan PBB dan Pak Prabowo ikut membantu partai ini bisa hadir pada waktu itu, tahun 1998,” ujarnya dalam akun Twitter @fadlizon, sesaat lalu, Sabtu (10/11).

Dia juga meminta mantan Menteri Kehakiman tersebut untuk mengingat kapan dirinya bergabung ke PBB.

“Yang ikut mengajak anda ke partai baru waktu itu adalah saya dan almarhum Farid Prawiranegara, putra Pak Sjafroeddin Prawiranegara. jangan lupa sejarah,” tukasnya/ rmol.co