Detikriau.org — kumparan melakukan online polling kedua yang berdurasi seminggu (6-13 September 2018) untuk mengamati sentimen pembaca terhadap kedua pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi.

Selama polling berjalan, kami memperoleh 27.689 suara. Namun dikarenakan keterbatasan di platform kumparan, kami melakukan beberapa tahap untuk memperkecil bias (yang kemungkinan besar dikarenakan dua hal, yaitu bot dan buzzer) pada hasil polling dan mengolah data menggunakan teorema Bayes untuk mendapat hasil akhir polling.

Model matematik kami menunjukan Prabowo-Sandi memimpin 7% dengan 53,6% suara sedangkan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 46,4% suara (Gambar 1). Berikut adalah hasil akhir dari polling:

Prabowo-Sandi – 53,6% (95% density interval: 0.528-0.544)

Jokowi-Ma’ruf – 46,4% (95% density interval:0.456-0.472)

Jumlah Total Suara Polling Online: 27.689

Total Suara Sah yang masuk: 5.912 (penjelasan detail ada di bawah)

Baca lebih lanjut … KLIK DISINI

Tembilahan, detikriau.org – Miliki dua paket Narkotika jenis sabu-sabu berikut 40 butir pil ektasi, Polres Inhil ringkus ZA (35) warga jalan Pekan Arba Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan. Residivis ini  diamankan di rumahnya, Selasa ( 25/9) sekira pukul 10.30 WIB.

Setengah jam berselang, petugas kembali mengamankan dua orang laki – laki yang juga terdata sebagai warga Pekan Arba, berinisial Abd (41) dan Rif (21) karena terlibat dalam jaringan bersama ZA.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kasat Res Narkoba AKP Bachtiar, S.H., menyebutkan, bahwa tersangka diamankan setelah mendapat informasi dari masyarakat. “Ada masyarakat yang menginformasikan aktivitas ZA yang diduga sering bertransaksi narkotika di rumahnya”, sampaikan AKP Bachtiar

BErdsarkan informasi yang diterima, Unit Opsnal Sat Res Narkoba lalu melakukan pendalaman. Setelah didapat data lengkap, petugas yang dipimpin KBO Sat Res Narkoba Iptu Arinal Fajri, S.H., bergerak ke kediaman residivis yang baru keluar dari penjara di awal tahun 2016. ZA kemudian diamankan dan disaksikan warga setempat, ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang menyebabkan lelaki tersebut tak bisa mengelak lagi.

Namun rupanya, pria yang juga berprofesi sebagai sopir ini tak mau masuk penjara sendiri. ZA lalu menyebutkan kompatriot, sesama warga Pekan Arba, Abd, tempat dia menitipkan barang haram tersebut. Kali ini dibawah pimpinan Kanit II Sat Res Narkoba, AIPDA Karter Sianipar, S.Sos., Polisi dapat mengamankan Abd, yang kala itu sedang bersama Rif, di rumah Abd. Dalam penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kotak Teens pagoda warna pink yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket  sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik  bening, dan 2 unit handphone.

“Saat ini, ketiga tersangka bersama barang bukti, sudah diamankan di Mapolres Indragiri Hilir, untuk proses penyidikan lebih lanjut”, pungkas AKP Bachtiar, S.H./Am

Kamu mungkin pernah atau sering mengalami tatkala Global Positioning System (GPS) pada gadget menunjukkan lokasi di Teluk Guinea, di lepas pantai Afrika bagian barat. Padahal, pada saat yang sama, kamu sebetulnya sedang berada di Bandung, Jakarta, atau di tempat mana saja yang sangat jauh dari Afrika.

Kesalahan penentuan lokasi tersebut diakibatkan oleh bug pada geocoder, yang dalam kasus gadget kita disebabkan GPS telah memberikan koordinat 0,0. Titik nol bujur dan nol lintang itulah yang disebut Pulau Null, sebuah tempat fiksi dalam peta digital.

Mengapa Pulau Null berada di Teluk Guinea? Lantaran, meski Pulau Null hanya istilah fiksi yang digunakan oleh para ahli geocoding, koordinat 0,0 memang ada di dunia nyata.

Lokasi ini berada tepat di tengah garis ekuator dan di tengah garis meridian utama (prime meridian). Oleh karenanya, tatkala GPS eror, secara otomatis kita akan berlokasi di lepas pantai Afrika bagian barat.

Meski Pulau Null baru populer sejak tahun 2011, ketika Natural Earth dirilis, penemu aslinya adalah Nathaniel Vaughn Kelso dan Tom Patterson. Pulau Null mungkin hanya lelucon geografi, namun istilah ini pada kenyataannya lebih mudah diucapkan kepada masyarakat awam –ketimbang mesti menjelaskan titik nol bujur dan nol lintang.

Sumber: nsgic.org | sciencealert.com / kumparan.com

Tembilahan, detikriau.org — Upaya persuasif yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Indragiri Hilir untuk mengungkap pelaku penikaman terhadap korban Kris Ramadan (19), membuahkan hasil setelah Nur alias Haf (22), warga Jalan Harapan Ujung Tembilahan, menyerahkan diri kepada petugas, Senin sore, 24/9/2018, sekira pukul 17,00 WIB. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui KBO Sat Reskrim IPTU Agus Susanto.

Lebih jauh IPTU Agus mengatakan bahwa setelah mendapat laporan adanya peristiwa, yang menyebabkan korban meninggal dunia di RSUD Puri Husada Tembilahan, pihaknya langsung menerjunkan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hilir, untuk meyelidiki kejadian tersebut. Dari keterangan yang didapat di lapangan, diketahui identitas orang yang diduga menjadi pelakunya.

Polisi kemudian mendekati keluarga pria yang berprofesi sebagai buruh itu, untuk sportif mempertanggung jawabkan perbuatannya. Upaya tersebut berbuah manis, setelah tersangka yang diantar kakak perempuannya berinisial Njn, mendatangi Mapolres Inhil untuk menyerahkan diri 40 jam setelah kejadian tragis itu berlalu.

Baca juga berita sebelumnya “Tusukan Sajam dibagian Perut, KR Hembuskan Nafas di RSUD Puri Husada“

Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka mengaku menikam korban sebanyak satu kali pada bagian perut setelah sebelumnya terjadi perkelahian antara korban dengan tersangka.

Dari tanggan Nur, disita satu buah pisau berwarna cokelat dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang ujungnya terbuat dari besi bertuliskan Kingstony dan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna cokelat.

“Saat ini tersangka Nur beserta barang bukti, sudah diamankan di Ruang Tahanan Mapolres Indragiri Hilir, untuk proses penyidikan lebih lanjut”’ tutup mantan Kapolsek Tembilahan tersebut./*

Jakarta – Calon Presiden peserta Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presidennya Sandiaga Uno telah mengirimkan visi dan misi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu persyaratan peserta pemilihan pilpres 2019. Dalam visi dan misi setebal 16 halaman tersebut, Prabowo-Sandi menyampaikan tema visi misi ‘Empat Pilar Mensejahterakan Indonesia’.

Visi pasangan tersebut yakni:

“Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, relijius, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antarwarga negara tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang etnis dan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Setidaknya ada 5 misi khusus yang diusung Prabowo dan Sandi. Dalam 5 misi khusus, salah satunya adalah misi di bidang ekonomi yang terdiri dari 36 program aksi bidang ekonomi.

Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, Senin (24/9/2018), 36 program aksi bidang ekonomi Prabowo-Sandi ini membahas soal kebocoran ekonomi hingga masalah taksi online.

Berikut ke-36 program aksi bidang ekonomi Prabowo-Sandiaga:

1. Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan rakyat, melalui penyusunan anggaran pro-rakyat, kebijakan ekonomi pro-penciptaan lapangan kerja, kebijakan fiskal yang pro daya beli masyarakat, kebijakan subsidi yang mendorong kemampuan produksi, kebijakan menjadi harga yang terjangkau dan stabil serta pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang mendukung berkembangnya sektor produktif.

   2. Membangun industri hulu dan industri manufaktur nasional berbasis inovasi nasional untuk meningkatkan daya saing, berbahan baku lokal guna memberikan nilai tambah bagi komoditas dalam negeri, mendorong berkembangnya industri rakyat, serta menyokong penyerapan angkatan kerja.

   3. Membangun kembali industri strategis nasional yang mampu memproduksi barang-barang modal, untuk mengurangi ketergantungan impor barang modal.

   4. Melakukan industrialisasi pertanian di pedesaan sehingga tercipta pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kota-desa, pedalaman- pesisir, serta Jawa-luar Jawa.

   5. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan inovasi digital farming untuk meningkatkan produktifitas dan sekaligus mendorong minat generasi muda dalam bidang pertanian.

   6. Merevitalisasi peran Koperasi Unit Desa di antaranya dengan menumbuhkan kewirausahaan pada generasi muda dalam framework gerakan “OK OCE” untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa.

   7. Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional, mendorong berkembangnya koperasi pasar rakyat dan UMKM, untuk menyelamatkan sektor kegiatan ekonomi rakyat.

   8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menurunkan kesenjangan ekonomi.

   9. Meningkatkan alokasi anggaran pada sector-sektor yang mana kita memiliki keunggulan alami (natural advantages), yaitu di antaranya program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, koperasi, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

   10. Menghentikan kebocoran kekayaan negara di bidang sumber daya alam dengan membangun industri pengolahan bahan mentah, smelter, penyulingan minyak, menghentikan trade misinvoicing (perbedaan pencatatan pembukuan dalam aktivitas perdagangan), dan mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri, guna memberikan nilai tambah lebih besar untuk kemajuan perekonomian nasional.

   11. Membenahi BUMN sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional.

   12. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan, untuk mendorong penyaluran kredit 
bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pedagang tradisional lainnya.

   13. Mendirikan Lembaga Tabung Haji demi memberikan manfaat yang sebesar- 
besarnya bagi penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

   14. Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak, sebagai dasar penetapan upah minimum untuk 
meningkatkan daya beli buruh.

   15. Revisi jaminan pensiun Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan 
manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh.

   16. Menghentikan kebijakan outsourcing yang merugikan pekerja serta 
mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja asing dalam 
pembukaan lapangan pekerjaan baru.

   17. Meningkatkan iuran dana pensiun berdasarkan take home pay, bukan dari 
gaji pokok.

   18. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan menaikkan batas Pendapatan 
Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan PPH21.

   19. Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah, 
industri kreatif muslimah, dan tujuan wisata halal dunia.

   20. Mendorong pertumbuhan industri startup berbasis inovasi yang akan 
membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

   21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak 
mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

   22. Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat, serta menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif, seperti berutang untuk bayar bunga utang, dan berutang untuk membayar biaya rutin. Utang baru hanya bisa ditolerir jika berbasis pada pembiayaan proyek pembangunan yang spesifik yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

   23. Menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama untuk meringankan beban hidup, khususnya kebutuhan papan masyarakat.

   24. Mengembalikan peran Bank Indonesia bukan hanya sebagai stabilisator perekonomian saja, tapi juga sebagai stimulator pembangunan dan ekonomi Indonesia.

   25. Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan tanah diantaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya.

   26. Memperbaiki perencanaan pembangunan yang merujuk kepada ICOR (Incremintal, Capital, Output, Ratio), atau tingkat inefisiensi pembangunan yang saat ini berada di angka 6,0 yang mestinya 2,0.

   27. Mendorong pertumbuhan usaha dengan menghapus secara drastis birokasi yang menghambat dan melakukan reformasi birokrasi perpajakan agar lebih merangsang gairah berusaha dan meningkatkan daya saing terhadap negara- negara tetangga.

   28. Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

   29. Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN atau Swasta.

   30. Memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN.

   31. Menyelaraskan pembangunan infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional dengan sumber-sumber ekonomi produktif.

   32. Meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman cyber attack.

   33. Meningkatkan porsi dana transfer ke daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik di provinsi dan kabupaten/kota sampai ke desa.

   34. Mengembangkan infrastruktur pendukung di daerah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil, serta pulau terluar.

   35. Mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal melalui land bank untuk rumah rakyat, pengembangan rumah susun oleh swasta dan BUMN, dan pembangunan rumah susun bagi rakyat berpenghasilan rendah dengan biaya terjangkau.

   36. Pembenahan Infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.