Jakarta — Panitia penyelenggara mengklaim persiapan acara Reuni Aksi 212 pada 2 Desember mendatang hampir rampung. Sesuai rencana, aksi tetap sesuai rencana dipusatkan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

“Persiapan sudah 95 persen,” kata Panglima Laskar FPI, Maman Suryadi saat dihubungi, Kamis (29/11) dilansir CNN Indonesia

Maman yang bertindak sebagai koordinator keamanan Reuni 212 mengatakan aksi akan diselenggarakan secara damai. Para peserta dipastikan tidak terprovokasi dengan segala bentuk aksi lainnya, termasuk kabar rencana aksi tandingan yang digagas Kapitra Ampera.

Menurutnya, massa aksi 212 sudah cukup dewasa menunjukkan bahwa umat Muslim bisa menyampaikan aksi dengan santun. Koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, kata Maman, sudah intensif dilakukan.

“Satu juta bendera kalimat tauhid siap dikibarkan,” kata Maman.

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus penanggung jawab acara reuni itu, Slamet Maarif, mengatakan hal tersebut diputuskan demi menunjukkan aksi itu tak disusupi salah satu kandidat Pilpres 2019.

“Ini bukanlah ajang politik praktis atau kampanye pasangan calon tertentu. Malah kami melarang peserta mengenakan atribut politik. Cukuplah pakai pakaian putih-putih, atribut tauhid: boleh kaos, boleh bendera, boleh topi,” kata Slamet dalam jumpa pers di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, Rabu (28/11).

Sementara itu, Ketua Divisi Acara Reuni 212, Neno Warisman mengatakan Dewan Pembina Tunggal Persaudaraan Alumni 212 Rizieq Shihab bakal hadir di acara.

“Insyaallah kita bisa menghadirkan bukan hanya suara, tapi juga wajah Habib Rizieq Shihab,” kata Neno.

Rizieq dijadwalkan untuk memberikan tausyiah kepada peserta aksi. Selain itu, akan ada penghargaan bagi anak-anak penghafal Alquran.

Panitia juga akan melakukan telekonferensi dengan jemaah di luar Jakarta untuk mengakomodasi antusiasme mereka.

“Spirit ini bukan cuma milik orang Jakarta, tapi milik dunia dan kami video conference dengan muslim Amerika, Australia. Kita bisa lakukan video conference,” kata Neno.

Tembilahan, detikriau.org -Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H Syamsuddin Uti mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja profesional dan menjaga netralitas menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Penagasan ini disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru, Kamis (29/11/2018).

Upacara yang digelar di Lapangan Upacara Gajah Mada Tembilahan ini dihadiri Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, unsur Forkopimda Inhil, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, pejabat Eselon 2 dan 3, pejabat TNI Polri, pengurus Korpri, guru dan undangan lainnya.

“Segenap anggota Korpri untuk fokus memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat, serta dapat melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik makin murah, makin cepat, makin akurat dan makin baik,” ungkap Wabup Inhil H Syamsuddin Uti saat membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo.

Beliau mengapresiasi tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-47 Korpri yakni ‘Kopri Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa’. Untuk itu, jadikanlah momentum pelaksanaan pemilihan legislatif dan Pilpres tahun 2019 sebagai netralitas dan profesionalisme.

Pada kesempatan itu, Wabup juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi, yakni agar para untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Khusus di Kabupaten Inhil diharapkan agar para guru, terutama yang berada di daerah terpencil agar dapat lebih ditingkatkan kesejahteraannya, ” harapnya.

Ia juga mengingatkan, agar jangan sampai para guru honor yang mengajar lebih aktif, dibandingkan dengan guru ASN.

Dalam kesempatan ini, Wabup juga menyerahkan tunjangan pensiun kepada para penerimanya./rls

Laporan: Amrul

Tembilahan, detIkriau.org – Kepolisian Polres Inhil kembali meringkus pelaku tindakpidana penyalahgunaan narkoba berinisial JA. Dari tangannya berhasil disita 13 paket narkoba jenis sabu. Rabu (28/11)

Berdasarkan keterangan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra S. IK, MH melalui Kasat Res Narkoba, AKP Bachtiar SH, pelaku berhasil diamankan saat berada di jalan kembang, tembilahan.

Penangkapan pelaku menurutnya berdasarkan informasi masyarakat pada selasa (27/11) malam yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendalaman hingga akhirnya pelaku berhasil diringkus.

“Saat ini Pelaku dan Barang Bukti sudah Kami amankan di Mapolres Inhil guna Penyidikan selanjutnya. “Akhiri AKP Bachtiar SH. Kamis, (29/11)

Jakarta,detikriau.org – Mencela orang lain karena penampilan fisiknya, misalnya karena bentuk tubuhnya seperti mengatakan ia gendut, kurus, jelek, atau bentuk celaan lainnya, hati-hati loh. Anda bisa berhadapan dengan hukum. Celaan seperti itu diistilah dengan body shaming.

Tempo mengabarkan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan bahwa pihaknya mengategorikan hukuman untuk pelaku body shaming dalam dua tindakan.

“Pertama, jika menghina atau mengejeknya menggunakan media sosial, itu bisa masuk ke Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016. Hukumannya bisa enam tahun penjara,” ucap Dedi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Rabu, 28 November 2018

Kedua, jika menghina atau mengejek secara langsung atau verbal maka pelaku bisa dikenakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, dengan ancaman sembilan bulan kurungan.

Dedi menjelaskan, hukuman seseorang yang menghina melalui media sosial lebih berat karena ketika hinaan itu diunggah, maka jutaan orang akan langsung mengetahui. Hal itu bisa berdampak buruk pada sisi psikologis orang yang dihina. Tak jarang berujung pada kasus bunuh diri.

“Sedangkan kalau secara langsung, verbal, hanya sedikit orang yang tahu,” ucap Dedi.

Namun tentu, perlu ada laporan bagi mereka yang merasa dihina secara fisik. “Kalau melapor saja boleh, tapi apakah unsurnya terpenuhi, nanti penyidik yang menganalisanya dan menetapkan tersangka kan harus melalui mekanisme sesuai SOP,” ujar Dedi.

Meski begitu, kata Dedi, hukuman pidana tak langsung diterapkan. Polri akan melakukan mediasi terlebih dulu terhadap pelaku dan korban body shaming. “Coba pendekatan yang lebih humanis. Kalau semua yang lapor, kami tangani, kewalahan,” ucap dia.

Editor: faisal

Arsul Sani: Humprey Djemat Tak Punya Legalitas Pimpin PPP

detikriau.org – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta resmi memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Putusan yang diberikan berdasarkan Mukernas ke-III PPP beberapa waktu lalu lantaran melihat ketulusan Prabowo-Sandi dalam upaya menyejahterakan umat dan masyarakat Indonesia.

Dukungan disampaikan langsung Ketua Umum PPP Humphrey Djemat bersama pengurus DPP dan 34 pengurus DPW.

Dalam kesempatan itu, Humphrey mengatakan bahwa hasil Mukernas ke-III PPP bukanlah putusan sembarangan, melainkan atas aspirasi dari akar rumput serta mandat alim ulama dan habaib.

“Ini sebenarnya merupakan jati diri dari PPP yang paling sejak awal didirikan oleh para ulama dan dibesarkan ulama,” katanya saat konferensi pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu (28/11) dilansir melaui rmol.co.

Humphrey menambahkan, dukungan juga diberikan lantaran warga PPP, alim ulama dan para habaib melihat adanya kesamaan visi misi dengan pasangan nomor urut 02 tersebut.

“Ini keputusan bulat yang sama dari visi misi Prabowo-Sandi unit menyejahterakan umat. Pilihan kita tak pernah ragu-ragu dan ini pilihan yang sangat tulus untuk kemajuan dan kesejahteraan umat,” jelasnya

Arsul Sani: Humprey Djemat Tak Punya Legalitas Pimpin PPP

Dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, dinilai tak sah dari berbagai sisi disampaikan Sekjen PPP hasil muktamar Surabaya, Arsul Sani.

dikabarkan rmol, Menurut Arsul, dari sisi administrasi pemerintahan, kepengurusan PPP yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) beserta Surat Keputusan (SK), kepengurusan DPP PPP hanya di bawah pimpinan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy dan Asrul Sani sebagai Sekretaris Jenderal.

“Kemudian dari sisi legalitas di lembaga penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni KPU dan Bawaslu itu juga sama,” ujar Arsul Sani di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11)

Sementara itu dari sisi legal, kata Arsul, tidak ada satupun legalitas Humprey Djemat dan pengikutnya memiliki hak mengatasnamakan PPP.

“Karena berdasarkan putusan pengadilan maka kepemimpinan PPP fiks ada pada DPP PPP yang dipimpin oleh Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekjen, saya,” tandasnya.

sumber: rmol.co   Editor: faisal

Laporan: Amrul

Tembilahan, detikriau.org – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sampaikan peringatan dini potensi terjadinya hujan lebat dan angin kencang disertai petir di sejumlah wilayah Kabupaten di Riau. yakni, Kab Pelalawan, Kab Inhil, Kab Rohil dan Kab Rohul.

Untuk Ibu Kota Kabupaten Inhil, Tembilahan pagi ini, kamis (29/11) diprediksi cuaca berkabut dan pada siang harinya cerah berawan hingga malam. potensi hujan diperkirakan baru akan terjadi pada dini hari nanti.

Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 c – 28 c dengan kelembapan 85% – 100%.

berikut prakiraan suhu udara disejumlah kota besar di Provinsi Riau, hari ini;