ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Para penambang pasir di Desa Pekantua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengungkapkan rasa syukur mereka atas keberadaan PT Batigo Tirta Buana yang telah membawa perubahan positif bagi sektor pertambangan pasir.

Dengan kepemilikan izin yang lengkap dan sesuai regulasi, PT Batigo Tirta Buana memastikan bahwa aktivitas penambangan berlangsung secara legal dan berkelanjutan. Hal ini memberikan ketenangan bagi para pekerja yang sebelumnya menghadapi ketidakpastian hukum terkait operasional tambang.

Selain itu, PT Batigo Tirta Buana juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan wilayah perairan yang menjadi titik lokasi penambangan pasir di sungai Indragiri.

Kendati demkian, baru ini PT Batigo Tirta Buana yang hadir atas permintaan masyarakat Desa Pekantua ini diterpa isu miring soal melakukan pungutan liar senilai Rp 22.000 per kubik pasir terhadap para penambang pasir di Desa Pekan Tua.

Sontak saja hal tersebut langsung dibantah oleh pemilik perusahaan dan para penambang pasir yang telah menjadi mitra kerja PT Batigo Tirta Buana.

Menurut Direkrut PT Batigo Tirta Buana, Rommy mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh para penambang pasir di zona penambangan merupakan biaya yang didalamnya terdapat retribusi daerah dan pajak yang wajib disetorkan ke daerah.

“Setiap biaya yang dikeluarkan oleh para penambang pasir tercatat secara administrasi dan berkwitansi, tujuannya sebagai bahan laporan perusahaan untuk menyetorkan pajak dan retribusi daerah. Biaya Rp 22.000 itu juga atas kesepakatan para penambang pasir saat menggelar musyawarah bersama pihak perusahaan beberapa waktu lalu,” ungkap Rommy.

“Jadi yang mengatakan hal itu pungutan liar secara tegas kami membantah. Itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak terkonfirmasi,” tambahnya.

Selain itu, Rommy juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta dan memaksakan kepada para penambang pasir untuk membayar biaya tersebut kepada perusahaan, meskipun pasir tersebut diambil dari titik lokasi tambang perusahaan.

“Ini semua atas permintaan masyarakat agar para penambang bisa bernaung di bawah perusahaan kami dengan malakukan penambangan yang legal dan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh para penambang pasir di Desa Pekantua yang telah menjadi mitra PT Batigo Tirta Buana.

“Kami heran saja ada yang menyebarkan isu soal pungutan liar terhadap PT Batigo Tirta Buana. Sementara hadirnya perusahaan ini telah menyelamatkan kami dari hilangnya mata pencaharian dan membuat penambangan yang kami lakukan berlangsung secara legal,” tutur beberapa penambang pasir Desa Pekantua saat di jumpai awak media, Sabtu (7/6/2025).

“Sekarang kami bisa bekerja dengan lebih tenang tanpa khawatir akan masalah izin. Kehadiran perusahaan ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan tertib,” tambanya.

Sebelumnya kabar miring tersebut juga telah dimuat oleh media pakarnewsriau.com yang berjudul “Lapor Pak Kapolda!!! Diduga Pungli PT.Batigo Tirta Buana Ke penambang pasir lokal”.

Bahkan dalam pemberitaan yang tanpa ada keterangan oleh pihak perusahaan tersebut terdapat stetmen kepala Desa Pekantua yang menyebutkan telah menyampaikan isu pungli oleh PT Batigo Tirta Buana kepada Wakil Bupati Kabupaten Inhil.

“Memang kami mendengar isu tersebut bahkan kami sudah menyampaikan ke ibu wakil bupati ,dan ini bukan kewenangan kabupeten tapi tetap kita pertanyakan ke pemerintah provinsi”ungkap Nety selaku kades pekan Tua di ruangan kerjanya (dikutip dari pakarnenewsriau)

Atas pernyataan itu, Kepala Desa Pekantua, Nety mengaku stetmen yang telah dimuat tersebut adalah suatu kekeliruan. Menurutnya informasi yang disampaikan kepada Wakil Bupati Inhil itu bukanlah soal pungutan liar, melainkan soal pengurusan izin tambang untuk para penambang pasir lokal di Desa Pekan Tua.

“Itu kekeliruan dalam penulisan. Saya sudah minta kepada media bersangkutan untuk tidak dimuat dulu stetmen saya terkait isu dugaan pungutan liar oleh PT Batigo Tirta Buana, karena saya harus mencari informasi yang valid,” tutur Kades saat pertemuan dengan pihak perusahaan, Sabtu (7/6/2025).

Terakhir, dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada Kepala Desa Pekan Tua dan dihadiri oleh beberapa para penambang pasir tempatan, Nety memberikan apresiasi atas langkah PT Batigo Tirta Buana yang telah menaungi warganya (penambang pasir) dalam menjalankan penambangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

(Arbain)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) menyalurkan hewan qurban kepada masjid yang berhak didesa-desa di wilayahnya. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Rohul Anton, ST, MM dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM di pelataran belakang Masjid Agung Islamic Center, Kamis (5/6/2025).

Total hewan qurban yang terkumpul di Masjid Agung sebanyak 86 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Hewan-hewan ini berasal dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mitra pemerintah, dan institusi penegak hukum.

Bupati Anton menyampaikan bahwa penyaluran hewan qurban ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya saat perayaan Idul Adha.

“Melalui qurban ini, seluruh masyarakat berhak mendapatkan bagian. Kami berharap daging qurban yang disalurkan bisa bermanfaat dan menambah kebahagiaan masyarakat,” ujar Bupati Anton.

Adapun rincian sumber hewan qurban:

1.Organisasi Perangkat Daerah:

•  71 ekor sapi dan 5 ekor kambing, 

2.Mitra Pemerintah (Perusahaan):

• 13 ekor sapi dan 5 ekor kambing

3.Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian:

• 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing

Sementara Daftar Perusahaan yang Menyalurkan Hewan Qurban:

• BANK BRK Syariah – 1 ekor sapi

• BANK BPR Rohul – 1 ekor sapi

• PT Hutahean Dalu 2 – 1 ekor sapi

• PT ERA Grup – 1 ekor sapi

• PT MCM & RSI – 1 ekor sapi

• PT MIS T. Utara – 1 ekor sapi

• PT GENK Grup – 1 ekor sapi

• PT SSL – 1 ekor sapi

• PT Surya Dumai Grup – 1 ekor sapi

• PT Nagamas Agro Mulia – 1 ekor sapi

• FFA Kabun – 1 ekor sapi

• PT KSM – 1 ekor sapi

• PT SKA – 1 ekor sapi

• PT SRS Rokan – 4 ekor kambing

• BANK BRI – 1 ekor kambing

Sedangkan Sapi Qurban yang bersumber dari Presiden RI Prabowo Subianto, serta dari Provinsi Riau akan tiba esok hari. serah terimanya akan dilaksanakan usai pelaksanaan sholat Idul Adha serta akan langsung di sembelih.

Acara penyerahan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Asisten I H. Fhatanalia Putra, Kadis Perkebunan dan Peternakan Agung Nugroho, Plt Kadis PUPR Zulkifli, Kabag Umum Abdullah, Kabag Kesra Saprizal, serta Kabid IKP Kominfo Rudy Fadrial. Beberapa kepala desa penerima juga tampak hadir menerima hewan qurban secara simbolis.

Dengan pendistribusian ini, Pemerintah Kabupaten Rohul menunjukkan komitmennya dalam mendukung nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

(KRI)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Rokan Hulu (ROHUL) fasilitasi rapat terkait lahan KKPA antara Masyarakat Desa Mahato dan Masyarakat Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara pada Rabu, (4/6/2025) di Lantai III Kantor Bupati Rohul 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Daerah Rokan Hulu, H. Fhatanalia Putra, S.Sos, Camat Tambusai Utara, Sunarji, S.Pd, Humas PT. Torganda, Sariman Siregar, Kepala Desa Mahato, Firiadi, Kepala Desa Tambusai Utara, BPD dari kedua desa, serta para tokoh masyarakat setempat.

Asisten I Sekretariat Daerah Rokan Hulu, H. Fhatanalia Putra, S.Sos., menyampaikan bahwa mediasi berjalan dengan baik, semangat dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut terlihat sangat dewasa.

“Hasil mediasi tadi cukup positif, suasananya sejuk dan terbuka”, ungkap Fhatanalia. 

Ia menambahkan, permasalahan yang terjadi lebih kepada miskomunikasi dan perbedaan pemahaman tentang membaca data yang ada. setelah berdialog, titik-titik persoalan mulai terlihat jelas. Namun karna persoalan ini menyangkut orang banyak, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. 

Kita beri kedua belah pihak ruang bermusyawarah untuk bermufakat terlebih dahulu. Kita akan tetap pantau. Kita juga beri waktu hingga dua minggu setelah Iduladha agar mereka bisa menyelesaikan persoalan secara mandiri. Harapan kita, setelah solusi didapat, maka segera bisa dieksekusi.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa fokus utama adalah mencari solusi bukan lagi memperdebatkan data. 

“Hari ini kita melihat komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika semua berjalan lancar, kita berharap keberkahan kembali menyelimuti desa-desa tersebut,” tutup Fhatanalia.

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) laksanakan Rapat Teknis Pelaksanaan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha Dan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 1446 H / 2025 M, Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Rohul, Selasa (03/06/2025).

Rapat dipimpin Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti, S.H, M.M, didampingi Asisten I H. Fhatanalia, S.Sos, Kakan Kemenag Zulkifli Syarif, S.Ag, M.Pdi Kepala OPD dan pihak terkait lainnya.

Wabup Syafaruddin Poti menyampaikan pada perayaan malam takbiran Idul Adha dari pihak Pemkab tidak ada melaksanakan lomba pawai takbiran, namun tetap akan kembali pemasangan obor di pinggir jalan seperti perayaan malam takbiran Idul Fitri yang lalu.

“Namun tetap menghimbau kepada pengurus masjid Se-Kecamatan Rambah untuk mengumandangkan Takbir, Tahmid dan Tahlil di masjid masing-masing pada malam hari Raya Idul Adha.” terang Poti.

Lebih lanjut Wabup Rohul menerangkan “Alasan tidak dilaksanakan nya Lomba Pawai Akbar karena setelah sholat isya berjamaah di Masjid Agung Islamic Centre akan berdoa dan takbir bersama untuk seluruh jema’ah haji Rohul di tanah suci Mekkah karena menurut laporan bahwa cuaca sedang panas ekstrem,” lanjut Poti.

Wabup Syafaruddin Poti juga menyampaikan pada siangnya pemotong hewan qurban akan dilaksanakan, dengan data smpai hari ini hewan qurban dari OPD 75 ekor, 70 ekor sapi dan 5 ekor kambing, juga dari perusahaan dan perbankan sebanyak 9 ekor sapi dan 4 ekor kambing.

“Tahun ini juga ada pemberian spesial dari Presiden Ri H. Prabowo Subianto melalui Kementrian Sekretariat Presiden yaitu 1 ekor sapi dengan bobot 820 kg berjenis simental yang berasal dai ternak warga Desa Pasir Makmur.”

ARB INdonesia, Rokan Hulu — Menindaklanjuti laporan kerusakan Jembatan Sungai Klubi akibat bencana banjir awal tahun 2025, Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Selasa (03/06/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Anton didampingi oleh perwakilan dari BPMPD Provinsi Riau, Balai Wilayah Sungai (BWS) III Sumatra, Asisten II Setda Rohul, Kadis BPMPD Rohul, Plt Kadis PUPR, Camat Kepenuhan, serta Kepala Desa Kepenuhan Barat.

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa kondisi jembatan mengalami kerusakan parah hingga 75 persen. Kerusakan ini dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan mengupayakan percepatan perbaikan jembatan ini, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi mobilitas dan ekonomi warga,” tegas Bupati Anton.

Jembatan Sungai Klubi diketahui menjadi penghubung penting antara Kecamatan Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, hingga Kunto Darussalam. Infrastruktur ini merupakan jalur utama perputaran ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Kepala Desa Kepenuhan Barat, Jamal, berharap agar pemerintah segera membangun kembali jembatan tersebut secara permanen, menggantikan struktur lama yang semi permanen.

“Semoga setelah ditinjau langsung oleh Bupati, perbaikan atau pembangunan jembatan permanen bisa segera direalisasikan agar roda perekonomian masyarakat kembali berjalan normal,” ujar Jamal.

Usai meninjau kondisi jembatan di Desa Kepenuhan Barat, Bupati Anton melanjutkan kunjungannya ke Desa Babussalam, Kecamatan Rambah. Di lokasi ini, Bupati meninjau kerusakan bahu sungai akibat banjir. Pemerintah daerah berencana membangun turap sebagai langkah mitigasi dan perlindungan lingkungan.

Pemerintahan Anton-Poti menegaskan komitmennya untuk terus menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Rokan Hulu.

Rokan Hulu – Setelah melalui proses panjang dan diskusi yang cukup alot, Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akhirnya mengeluarkan rekomendasi penting terkait perawatan jalan Gambangan, Dusun II, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam. Rekomendasi tersebut lahir usai koordinasi intens antara Komisi IV DPRD Rohul dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Rokan Hulu.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Erinaldi, SH., MH menyarankan agar masyarakat setempat membentuk wadah hukum berupa kelompok tani sebagai langkah strategis dalam perawatan dan pengelolaan jalan. Wadah ini akan menjadi payung hukum yang memungkinkan kegiatan berjalan transparan dan berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di aula Sekretariat DPRD Rohul, Jalan Panglima Awang, Pasir Pengaraian, Senin (2/6/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV, Karneng Dimara Lubis, SH, didampingi Ketua Komisi IV, Muhlizar, SE serta anggota lainnya, dan turut dihadiri oleh pemerintah desa Kasang Padang.

Dalam keterangannya, Karneng menghimbau masyarakat Gambangan untuk menjaga hasil rekomendasi tersebut dengan membentuk wadah yang memiliki legalitas jelas.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel demi menghindari konflik di tengah masyarakat.

“Kita ingin jalan ini menjadi akses ekonomi yang aman dan berkelanjutan bagi petani sawit, tanpa ada perpecahan sosial,” tegas Karneng.

Jalan Gambangan diketahui merupakan satu-satunya akses utama masyarakat dalam mengeluarkan hasil produksi buah sawit. Karena itu, perawatannya menjadi sangat krusial untuk menjamin kelangsungan ekonomi warga.

“Rekomendasi ini merupakan bentuk hadirnya DPRD Rohul memperjuangkan hak masyarakat serta sebagai pertimbangan untuk kepentingan dan kesejahteraan yang lebih luas,” tambahnya.

Kepala Desa Kasang Padang, Mulyadi, SE,Sy menyampaikan apresiasi atas perhatian serius yang diberikan oleh DPRD Rohul. Ia menilai keputusan tersebut sangat tepat dan merupakan solusi yang dinantikan masyarakat.

“Kami siap bersinergi dengan DPRD Rohul, Pemkab, dan seluruh pihak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kasang Padang,” ujarnya usai rapat.

Langkah ini diharapkan menjadi titik awal penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur desa yang berdampak langsung pada roda ekonomi petani sawit.