Teluk Pinang, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan berharap qori dan qoriah Inhil agar berprestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di tingkat Provinsi Riau mendatang.

Harapan ini dikatakan Bupati sangat wajar karena memang dulunya Kabupaten Inhil dikenal sebagai lumbung qori dan qoriah yang menjadi ‘langganan’ Juara dalam ajang MTQ Provinsi.

“Inhil sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Qori dan qoriah-nya pun berkualitas. Terbukti dengan predikat juara yang senantiasa diraih beberapa tahun lalu,” ujar Bupati usai membuka penyelenggaraan MTQ Ke – 48 Tingkat Kabupaten Inhil Tahun 2018 di Teluk Pinang, Sabtu (13/10/2018) malam.

Dari evaluasi yang dilakukan, Bupati melihat, kemunduran prestasi qori dan qoriah di ajang MTQ cenderung disebabkan oleh kurangnya pembinaan terhadap bibit – bibit peserta yang ada. “Kabupaten lain melakukan pembinaan, sementara Inhil tidak melakukan hal serupa,” nilai  Bupati.

Meski begitu, diungkapkan Bupati, Dirinya tidak tinggal diam. Sejak masa awal Dia menjabat sebagai Kepala Daerah, Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dan LPTQ telah memulai langkah menggapai kejayaan seperti dahulu kala, yakni dengan melakukan pembinaan.

“MTQ Tingkat Kabupaten yang rutin dilaksanakan setiap tahun itu diawali dengan penyelenggaraan MTQ di tingkat Desa dan Kecamatan. Setelah itu, mereka yang berhasil juara di Desa dan Kecamatan dibina untuk kemudian berkompetisi di tingkat Kabupaten,” jelas Bupati.

Selesai di tingkat Kabupaten Inhil, dikatakan Bupati, qori dan qoriah yang berhasil menjadi juara dan berhak mewakili daerah ke Tingkat Provinsi Riau juga diberikan pembinaan agar dapat tampil maksimal nantinya.

Lebih lanjut, meski Pemerintah Kabupaten Inhil telah menerapkan langkah pembinaan guna melahirkan qori dan qoriah berkualitas, Bupati tetap mengharapkan andil dari berbagai pihak demi hasil yang optimal.

“Kedepan, Saya harap potensi seperti yang Saya bilang tadi dapat dikembangkan. Untuk itu, Saya mengimbau, baik itu lembaga, pengusaha dan berbagai pihak lainnya dapat turut mendorong upaya pembinaan ini,” tandas Bupati./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Terhitung mulai tanggal 15 – 21 oktober 2018, PLN Rayon Tembilahan jadwalkan pemadaman bergilir untuk sejumlah pelanggannya. Pemadaman ini diberlakkan sehubungan dengan adanya gangguan pada dua unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Menurut keterangan manajer PLN Rayon Tembilahan, Annas Yasin Ilmianto dalam pesan rilisnya yang diterima detikriau.org, saat ini mesin pembangkit masih dalam progress perbaikan dan secepatnya akan masuk sistem.

“Untuk mengantisipasi defisit daya, pemadaman bergilir terpaksa harus diberlakukan,” Terangkan Annas

Untuk itu, Annas menambahkan bahwa pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat pelanggannya atas ketidaknyaman ini.

“Mohon do’anya agar proses perbaikan dapat segera diselesaikan.” Akhirinya./ Am

Berikut jadwal pemadaman bergilir yang diberlakukan :

detikriau.org – Laporan IndonesiaLeaks tentang isi ‘buku merah’ KPK yang menyebut ada dugaan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian semasa menjabat Kapolda Metro Jaya menerima aliran dana suap dari pengusaha Basuki Hariman dianggap sebagai hoax.

Terlebih ada yang menyebut, informasi ini bagian dari hoax yang dilakukan Ratna Sarumpaet untuk membuat kegaduhan sekaligus menyerang kubu petahana Jokowi.

“Yang lebih menyedihkan ini bagian dari Ratna Sarumpaet. Ini menggelikan, jadi ini sama sekali tidak ada niat ke situ,” ujar Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin saat konferensi pers di Sekretariat AJI, Jakarta, Minggu (14/10).

Para politisi dari kubu Jokowi-Ma’ruf Amin bahkan menuding keras bahwa informasi IndonesiaLeaks ini sebagai kebohongan untuk mencari kesalahan pemerintah. Tudingan lainnya IndonesiaLeaks ingin menghancurkan nama Kapolri sekaligus citra kepolisian yang selama ini telah terbangun positif.

“Kami nggak bohong. Yang diberitakan di sini adalah sesuatu berdasarkan fakta,” tegas Nawawi.

Pihaknya sangat menyayangkan pernyataan para politisi yang menuduh macam-macam IndonesiLeaks.

“Kami menyayangkan petinggi politik yang tanpa verifikasi berkomentar yang untungkan posisinya,” pungkas dia.

sumber: RMOL

Detikriau.org — Negara-negara berkembang telah sepakat memilih Palestina menjadi ketua Group of 77 and China (G77) untuk Markas PBB di New York mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2019.

Keputusan tersebut disepakati oleh G77 pada bulan Juli 2018 dan dikukuhkan oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara G77 bulan September lalu di New York.

G77 adalah kelompok negosiasi negara-negara berkembang di PBB untuk isu-isu ekonomi dan pembangunan, seperti contohnya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, perumahan, migrasi, perdagangan, dan perubahan iklim. Isu-isu ini umumnya dibahas pada Komite Dua Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ataupun di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).

Kelompok yang awalnya digawangi oleh 77 negara ini kini telah berkembang memiliki 134 negara anggota. G77 adalah organisasi negara berkembang terbesar di PBB saat ini mengingat hampir 70% dari negara anggota PBB adalah anggota G77. Dapat dibayangkan gaung kekuatan negosiasi G77 sebagai satu suara.

Arti Penting Kepemimpinan Palestina di G77

Kepemimpinan Palestina di G77 menunjukkan bahwa negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia, tidak pernah meninggalkan Palestina. Negara-negara berkembang memberi pengakuan dan dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, khususnya setelah Amerika Serikat menjalankan kebijakan yang kian menekan Palestina.

G77 sendiri selama ini telah setia berdiri mendampingi perjuangan Palestina. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina oleh G77 di PBB. G77 selalu memasukkan kepentingan Palestina dalam berbagai resolusi Komite Dua SMU PBB dan menjamin bahwa meski hanya berstatus pengamat, Palestina tetap mendapat manfaat dari program kegiatan PBB. G77 juga mendanai berbagai proyek dalam kerangka Kerja-sama Selatan-Selatan (KSS) yang beberapa di antaranya diikuti oleh peserta dari Palestina.

Dengan menjadi Ketua G77, Palestina punya andil lebih untuk ikut menentukan prioritas negara berkembang di PBB selama tahun 2019. Palestina juga akan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan memimpin pertemuan-pertemuan G77 serta menyusun konsep pernyataan bersama G77 dan membacakannya dalam pertemuan-pertemuan PBB. Tidak kalah penting, Palestina akan membawa nama G77 dan berbagi meja negosiasi menghadapi negara-negara maju seperti AS, Kanada, negara-negara Uni Eropa, Australia, Jepang, Korea Selatan, ataupun Israel sendiri.

Tugas Sebagai Ketua G77

Menjadi ketua G77, memimpin 134 negara berkembang, adalah sebuah tugas besar. Sebagai gambaran, berikut adalah tugas-tugas yang perlu dilakukan para diplomat dari negara Ketua G77:

• Memimpin pertemuan-pertemuan G77 untuk mendapatkan pandangan bersama kelompok terhadap suatu isu di PBB. Dapat dibayangkan betapa sulitnya mencapai kesepakatan di antara 134 negara anggota.
• Memimpin pertemuan-pertemuan G77 untuk membahas rancangan resolusi Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. Sebagai catatan, jumlah resolusi SMU PBB dalam bidang ekonomi dan pembangunan setiap tahunnya berjumlah sekitar 60 resolusi.
• Membagi-bagi tugas koordinasi negosiasi berbagai resolusi dengan rekan sesama negara anggota G77 dan mengawasi perkembangan negosiasi masing-masing resolusi.
• Mewakili dan membacakan posisi bersama G77 dalam berbagai pertemuan PBB yang membahas isu ekonomi dan pembangunan.

Tantangan yang Mungkin Dihadapi Palestina

Mengingat tugas sebagai Ketua G77 yang berat, maka tantangan pertama yang mungkin dihadapi Palestina ke depan adalah sumber daya, khususnya SDM. Delegasi Palestina harus didukung oleh para diplomat yang handal dalam memimpin pertemuan multilateral.

Berdasarkan pengalaman negara-negara Ketua G77 sebelumnya, umumnya dibutuhkan hingga 6-8 diplomat di luar level Duta Besar dalam tim Keketuaan G77. Sementara itu, Delegasi Palestina yang menangani isu ekonomi dan pembangunan selama ini hanya 1-2 diplomat saja.

Berdasarkan data yang tercatat di buku Delegasi PBB, UN Blue Book, edisi Agustus 2018, Perutusan Tetap Palestina untuk PBB hanya memiliki 2 diplomat level Duta Besar, 6 diplomat level di bawahnya, dan 1 penasehat. Mereka harus menangani seluruh isu yang dibahas di PBB, tidak hanya isu ekonomi dan pembangunan. Dapat dikatakan bahwa jumlah diplomat Palestina perlu diperkuat untuk dapat memimpin pertemuan-pertemuan G77.

Tantangan kedua yang mungkin dihadapi adalah jika Palestina ingin menambah jumlah Delegasi, maka terdapat potensi tantangan yang mungkin muncul dari pihak AS selaku negara tuan rumah. Media The Wire dalam artikelnya menyoroti penolakan visa terhadap 6 delegasi Palestina yang akan mengikuti pertemuan PBB pada bulan Juli 2018. Hal yang sama mungkin saja terjadi untuk Delegasi Palestina yang akan menjadi bagian dari tim Keketuaan G77.

Tantangan ketiga yang mungkin dihadapi Palestina adalah kemungkinan penolakan AS dan Israel untuk duduk semeja dengan Palestina dalam proses negosiasi. Meskipun Palestina adalah Ketua G77, AS dan Israel dapat menggunakan argumentasi bahwa Palestina hanyalah negara pengamat dan bukan negara anggota penuh PBB. Terdapat hak dan kewajiban yang berbeda antara negara pengamat dan negara anggota PBB, termasuk dalam hal membacakan pernyataan kelompok.

Jika tantangan ketiga ini terjadi maka diperlukan kesatuan yang kuat dari negara-negara anggota G77 untuk terus mendukung posisi Palestina sebagai ketua G77. Diperlukan juga kepiawaian dari Ketua Komite Dua SMU PBB, baik Duta Besar Jorge Skinner-Klée Arenales dari Guatemala yang menjabat Ketua Komite Dua SMU PBB sesi ke-73 hingga September 2019, ataupun duta besar dari negara manapun yang akan terpilih menjadi Ketua Komite Dua SMU PBB sesi ke-74 yang akan meneruskan posisi mulai September 2019.

Duel 2019

Akan menarik sekali untuk mengikuti perkembangan kepemimpinan Palestina di G77, serta bagaimana sikap negara maju, khususnya AS dan Israel, menghadapi hal ini. Apakah AS dan Israel mau berbagi meja dengan Delegasi Palestina yang mewakili G77 dalam perundingan? Apakah negara-negara maju lain dapat menerima keberadaan Palestina di tengah tekanan AS? Apakah G77 dapat tetap menjaga kesatuan suara mereka dalam menghadapi tekanan negara-negara maju?

Editor: Mul

Artikel ini sudah terbit di lama kumparan.com dengan judul “Palestina Memimpin 134 Negara Berkembang di PBB”./ https://kumparan.com/nara-rakhmatia/palestina-memimpin-negara-berkembang-di-pbb-1539536493667378850

Purwokeerto, Detikriau.org – Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan meminta semua elemen, termasuk pihak aparat untuk mengawal hajat demokrasi lima tahunan.

Menurut Fery, masa kampanye Pilpres 2019 resmi dimulai sejak September 2018. Iapun menekankan pentingnya netralitas kontestasi Pilpres 2019.

Diingatkannya juga soal insiden pencekalan yang dirasakan para pegiat kampanye bertagar 2019 Ganti Presiden.

“Jangan sedikit-sedikit dicekal, kami jelaskan bahwa tagar 2019 Ganti Presiden itu sah dan konstitusional, dilindungi Undang-undang, bukan makar,” papar Ferry dalam acara bertajuk Deklarasi Relawan Prabowo-Sandi (PADI) se-Karesidenan Banyumas Raya di Purwokerto, Minggu (14/10), dalam keterangan resmi

Untuk memenangkan paslon nomor urut dua, Ferry juga meminta segenap relawan PADI terus bergerak mempromosikan dan mengkampanyekan Prabowo-Sandi. “Jadilah relawan yang ramah, memiliki empati dan suka menolong, karena itu merepresentasikan sosok Prabowo-Sandi,” tuturnya.

Direktur Materi Debat dan Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, lalu mengingatkan seluruh aparat agar selalu bersikap netral dalam mengawal Pilpres 2019. Sehingga, momentum Pilpres bisa digelar dengan bersih tanpa kecurangan.

“Kalau pilpresnya berkualitas, netralitas dijaga, siapapun yang menang tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi jika aparat tidak netral, hasil Pilpres diragukan yang pada gilirannya hanya akan memunculkan masalah,” imbuh Sudirman.

“Kami selaku timses paslon meminta aparat, baik itu kepolisian, penyelenggara Pemilu untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2019,” pungkasnya.

Editor: Mul

Artikel ini sudah terbit di laman kumparan.com dengan judul “Kubu Prabowo: Jangan Dicekal, #2019GantiPresiden Bukan Makar”/https://kumparan.com/@kumparannews/kubu-prabowo-jangan-dicekal-2019gantipresiden-bukan-makar-1539541664649124367

detiriau.org — Inisiator IndonesiaLeaks menegaskan, laporan tentang ‘buku merah’ yang mengungkap dugaan suap kepada Kapolri Tito Karnavian, bukanlah berita bohong atau hoax seperti yang ditudingkan sejumlah pihak.

Laporan yang memuat adanya perusakan buku bersampul merah tersebut benar adanya karena ada rekaman kamera pengintai atau CCTV dan sejumlah bukti yang kuat.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai salah satu inisiator investigasi bersama para jurnalis tersebut meminta pihak yang menuding laporan itu membuktikan bagian mana yang menjadi berita bohong atau hoax. Ia bersedia berdiskusi secara ilmiah dengan pihak yang menuding laporan itu hoax.

“Sebutkan saja bagian apa dari liputan itu yang hoax. Buku merah? BAP-nya atau apa? Kalau buku merah itu tidak ada, Indonesialeaks layak disebut penyebar hoax,” kata Ketua Umum AJI, Abdul Manan dalam konferensi Pers di Sekretariat AJI, Jakarta, Minggu 14 Oktober 2018.

Mengenai tudingan hoax itu, ia menilai bahwa pihak yang menuding belum mengerti karena belum membuka situs Indonesialeaks dan membaca laporan yang diterbitkan oleh media massa yang memuat kabar tersebut.

“Kalau mau disebut hoax bukti kan kalau buku merah itu tidak ada. Kalau tudingan itu benar kita akan mengakui seperti Ratna Sarumpaet mengakui,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, ada beberapa pihak yang menilai laporan Indonesialeaks adalah hoax. Salah satunya adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD  yang menilai laporan IndonesiaLeaks tentang dugaan aliran dana pengusaha daging Basuki Hariman kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai berita bohong. Mahfud menduga laporan itu sejenis operasi intelijen yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.

“Saya anggap itu hoax saja. Saya tidak percaya, gitu saja,” kata Mahfud saat dihubungi, Rabu, 10 Oktober 2018.

Mahfud menjelaskan, banyak laporan yang dibuat di media daring untuk menjatuhkan orang maupun institusi. Selama bukan hasil pemeriksaan dari lembaga hukum, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini tidak ingin mempercayainya.

Menurut Mahfud, situs IndonesiaLeaks sama seperti Wikileaks yang selama ini diciptakan untuk membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud yang merupakan pakar hukum ini menolak untuk mengomentari isinya karena bisa membuat tujuan dari penulisnya berhasil.

sumber: viva