Jakarta — Pajak dari kendaraan bermotor sampai saat ini masih menjadi andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Atas dasar itu Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menolak program Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghapus pajak kendaraan motor seandainya menang di Pemilu 2019.

“Tidak bisa dong (hapus pajak), masak dihapus, tidak tepat,” kata Santoso saat dihubungi, Jumat (23/11) dilansir CNN Indonesia
Santoso mengatakan pajak kendaraan bermotor menyumbang jumlah yang signifikan bagi PAD DKI.

Dari data realiasi penerimaan pajak daerah DKI per 15 November 2018, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp7,2 triliun.

Kemudian penerimaan dari pajak Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,695 triliun. Lalu untuk penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,022 triliun.

Data itu tak secara rinci menjelaskan soal berapa penerimaan pajak dari sepeda motor dan berapa penerimaan pajak dari mobil. Meski begitu Ketua DPD Demokrat DKI ini menyebut jika pajak untuk sepeda motor dihapuskan, maka bisa saja berdampak pada anggaran pembangunan di Jakarta.

“Kalau misalnya dihilangkan mau dari mana DKI (melakukan) pembangunan,” ucap Santoso.
Sorotan terhadap program PKS menghapus pajak motor juga datang dari Mabes Polri.

Polri menilai wacana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup memerlukan kajian akademis yang komprehensif dan tidak bisa diputuskan secara sepihak.

“Perlu kajian akademis yang komprehensif dan pembahasan para pihak dulu. Tidak bisa hanya diputuskan secara sepihak,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf menyebut partainya akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.

Pajak sepeda motor yang ingin dihapus meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil.

Sementara pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.

JAKARTA (detikriau.org) – Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menerima Award Pesona Indonesia Tahun 2018 dari Kementrian Pariwisata RI, anugrah itu diberikan atas terpilihnya Festival Perang Air (Cian Cui) Meranti sebagai pemenang I Kategori Wisata Kreatif Terpopuler Se-Indonesia dalam acara Pesona Indonesia Tahun 2018 di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis malam (23/11/2018) kemarin.

Penyerahan penghargaan berupa piagam dan tropy langsung diserahkan oleh Menteri Pariwisata RI yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Multikultural Esthy Reko Astuti kepada Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.

Kegiatan itu dihadiri oleh Jajaran Pejabat Kementrian Pariwisata RI, Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia.

Bupati Kepulauan Meranti H. Irwan M.Si turut didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rizki Hidayat SIP, Kabid Pariwisata Indra Yuni SH, Kabag Umum Sekwan DPRD Meranti Afrizal Dharma.

Seperti disampaikan pihak penyelenggara Anugrah Pesona Indonesia merupakan penghargaan paling bergengsi yang diberikan oleh Kementrian Pariwisata kepada Pemerintan Daerah yang telah berhasil mengembangkan sektor Pariwisata yang dibagi dalam berbagai kategori. Seperti Wisata terpopuler, Wisata Makanan, Objek Wisata Unik, Kampung Adat, Wisata kreatif, Wisata Sejarah, Dataran Tinggi Terpopuler dan lainnya sebanyak 18 Kategori.

Penghargaan Anugrah Pesona Award yang diberikan oleh Kementrian Pariwisata RI bersifat Independen dengan menggelar Kampanye dan Voting melalui SMS dari bulan Juni-Oktober 2018 sebagai pertimbangan untuk penetapan pemenang.

Kementrian Pariwisata RI berharap, melalui kegiatan penghargaan tahunan yang telah dilaksanakan sejak 2006 itu, dapat membangkitkan apresasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia dan mendorong berbagai pihak untuk mempromosikan wisata Indonesia dilingkup Nasional maupun Internasional.

Wisata Perang Air atau yang dikenal juga dengan Cian Cui di Kota Selatpanjang Kepulauan Meranti, dikatakan Bupati Irwan, merupakan kebiasaan dari masyarakat Selatpanjang dalam bersuka cita merayakan Imlek yang diaplikasikan dengan siram-siraman air selama 6 hari berturut-turut.

Perang Air ini hanya ada 2 didunia, yaknk di Kepulauan Meranti dan di Thailand. Selama pelaksanaan Cian Cui itu, dari data yang dikeluarkan penyelenggara diikuti oleh belasan ribu orang yang berasal dari warga lokal dan keturunan Tiong Hoa, serta dari manca negara seperti Cina, Singapura dan lainnya.

“Selama itu Festival Cian Cui berlangsung, terjadi perputaran uang dipasaran hingga miliaran rupiah yang pastinya memberikan dampak besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” beber Bupati Irwan.

Bersama Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan Tanjak-nya juga meraih anugrah API Kategori Cendera Mata Terpopuler, dan Kabupaten Inhu dengan minuman Air Mata Pengantin Kategori Minuman Tradisional Terpopuler, dan Wisata Halal Terpopuler Gema Muharam untuk Kabuaten Inhil.

Sementara itu, Pj Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepulauan Meranti Rizki Hidayat, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat dan segenap pihak terkait  sehingga Festival Perang Air Meranti keluar sebagai pemenang wisata terpopuler di Indonesia.

Terakhir Bupati Kepulauan Meranti berharap, Festival Perang Air di Meranti ini dapat dikembangkan dan dikemas lebih baik lagi, sehingga mampu menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun internasional untuk mengunjungi Meranti. Hal itu menurut Bupati akan memberikan multyplier efek yang besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi fokus Pemerintah Daerah. *(Hum/ek).

PALEMBANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terus berusaha meminimalisasi konflik agraria.

Untuk itu, KLHK akan memberikan akses kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial. Di Sumsel, ada 50 ribu hektare lahan yang akan diberikan ke 10.500 kepala keluarga (KK).

dikabarkan jpnn.com, rencana itu diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat kunjungan dan mengecek kondisi perhutanan sosial di kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Rabu (21/11). Menurutnya, saat ini sebanyak 2,2 juta hektare perhutanan sosial sudah diberikan untuk akses kelola kawasan hutan bagi masyarakat. Hal itu tentunya sesuai keputusan Presiden RI, Joko Widodo.

Sedangkan secara nasional, target KLHK pada 2021 bisa mencapai 12,7 juta hektare. Tapi sekarang, baru 2,2 juta hektare. Ini tidak gampang karena banyaknya konflik teritorial di lapangan. “Akhir 2019, kami berharap hisa mencapai 3,5 juta hektare lahan untuk akses kelola kawasan hutan di Indonesia,” ungkap dia.

Ia menerangkan, di Palembang, rencananya Presiden RI akan menyerahkan keputusan tentang akses hutan sosial seluas 50.000 hektare bagi 10.500 KK dari 10 kabupaten/kota di Sumsel. “Itu namanya hutan sosial yang diberikan aksesnya untuk 35 tahun,” ucapnya.

Makanya, dirinya datang mengecek lokasi. Sebab, direncanakan Presiden RI, Joko Widodo, akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan rencananya akan ke Sumsel. “Karena saya sebagai penanggung jawab teknis bidang kehutanan sosial, maka saya cek (perhutanan sosial) duluan. Saya masih meyakinkan beliau (Presiden RI) ke Sumsel untuk hutan sosial itu bagus karena pada berbagai hal bicara hutan sosial dapat menjawab konflik-konflik teritorial,” jelas Siti.

Terkait perhutanan sosial, Siti menjelaskan, pihaknya sudah memiliki kajian bagi hutan tersebut sebelum dijadikan hutan sosial. Di antaranya mengetahui lokasi di lapangan di mana dapat membedakan kawasan hutan dengan tanaman, vegetasi alam, hutan produksi, ataupun kawasan hutan konservasi atau bukan konservasi.

Tim di lapangan ataupun pemerintah tentu sudah mengetahui dan mengerti kawasan hutan mana yang tidak ada tanamannya, vegetasi alam, dan memang kawasannya bukan konservasi. Jadi misalnya, hutan produksi dan hutan-hutan tanaman tidak diolah. “Kawasan hutan yang dinilai bisa dijadikan hutan sosial, maka itulah yang diusulkan ke presiden untuk diberikan akses kelola kawasan hutan ke masyarakat,” tandasnya.

SEORANG petani terkejut setelah melihat kambingnya melahirkan tapi dengan wujud yang tidak sewajarnya. Antara percaya dan tidak percaya, tapi terjadi dan nyata, seekor kambing lahir dengan bentuk yang aneh.

Kabar kelahiran dan wujud kambing ini pun sontak gegerkan masyarakat. Bagaimana tidak, wujudnya sama sekali tidak seperti kambing pada umumnya. Tidak berbulu tidak pula bertanduk.

Kambing tersebut berbentuk menyerupai babi tapi mirip pula dengan manusia. Seperti yang tertulis dalam laman Mirror, Kamis (22/11/2018) yang dikabarkan Okezone, dalam foto yang disebarkan, kambing itu berwarna putih pucat, berbadan gemuk, keempat kakinya mirip tangan dan kaki manusia, karena lurus tidak menekuk seperti kambing pada umumnya.

Keluarga si petani pun sekarang ketakutan, karena mereka menganggap kambing dikhawatirkan akan membawa nasib buruk bagi keluarga. Tidak hanya keluarga petani saja, masyarakat sekitar pun beranggapan kambing tersebut seperti monster.

“Bayi kambing terlihat mirip babi, tapi menyerupai manusia,” ucap Josephine Repique, petani dan pemilik kambing.

Josephine tidak hanya ketakutan, dia juga merasa sedih, karena induk dari kedua kambing yang lahir tersebut mati ketika melahirkan.

“Tidak ada yang tahu penyebabnya. Tapi, binatang itu tidak mirip seperti kambing. Menyeramkan. Kami keheranan mengapa itu bisa terjadi, apakah pertanda buruk?” kata Josephine.

Untuk meluruskan rasa penasaran dan dugaan Josephine serta masyarakat, seorang dokter hewan bernama Dr Agapita Salces pun angkat bicara. Dokter yang berasal dari Universitas Filipina ini mengatakan, kambing telah mengalami mutasi genetik.

“Kemungkinan mengalami mutasi genetik. Namun, ada kemungkinan juga induk kambing mengalami demam yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk dan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin kambing,” jelas Dr Agapita.

JAKARTA – Pelaku industri perbankan menyambut positif program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) yang diperkenalkan Kementerian Pertanian (Kementan).

Program ini akan memanfaatkan potensi lahan rawa yang sangat di beberapa wilayah di tanah air, dengan mekanisasi pertanian dan dijalankan dengan koperasi yang di korporasikan.

Menurut Kepala Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 Bank BNI Bambang Setyatmojo dikabarkan okezone.com, program Serasi merupakan inisiasi dari Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Sebuah terobosan baru untuk meningkatkan produktifitas pertanian dengan mengoptimalkan lahan rawa.

“Akan luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Produktifitasnya naik, kesejahteraan petani pasti naik,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Senior Vice Presiden Bank Mandiri, Tonggo Marbun mengatakan, program ini banyak tujuan bisa dicapai. Pertama mencetak lahan sawah baru. Kedua meningkatkan produktifitas sawah yang tadinya 1 kali panen menjadi 2 kali panen. Ketiga semakin mendekatkan Indonesia pada swasembada pangan.
“Dengan korporasi kita yakin pengelolaannya pasti profesional. Jadi dari aspek kelembagaan akan menjadi profesional, seperti halnya mengelola perusahaan,” kata Tonggo.

Sekadar informasi, sebagai langkah awal, Program Serasi akan memilih 6 provinsi yang memiliki optimalisasi lahan seluas 400.000 hektare. Keenam provinsi ini adalah Sumatera Selatan (Sumsel), Kalsel, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis program ini akan berdampak baik kepada semua pihak. Karena pengelolaannya dikerjakan oleh orang-orang profesional seperti purnabhakti pejabat Kementan maupun dari instansi lain.

Selain itu program yang menyasar optmalisasi potensi lahan rawa seluas 15 juta hektare lebih ini, juga akan dikerjakan bersama lintas sektoral dan bersinergi dengan pemangku kepentingan. Seperti kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Lembaga Keuangan.

Sekedar diketahui, optimasi lahan di Jambi mencapai 10.000 hektare, sedangkan di Lampung mencapai 20.000 hektare, dan Sulsel 20.000 hektare. Adapun di wilayah Kalteng mencapai 50.000 hektare dengan potensi keseluruhan berikut Sumatera Selatan 450.000 hektare, dan Kalimantan Selatan 450.000 hektare.

Laporan: Amrul

Tembilahan, detikriau.org – Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hilir meringkus pelaku penyalahgunaan narkotika, IS, warga Tembilahan di TKP Jalan H Sadri dengan Barang Bukti (BB) Tujuh paket Shabu. Kamis (22/11)

“Kita amankan 7 paket shabu. Turut kita sita 1 unit handphone berikut uang tunai senilai Rp 250 ribu,” Sampaikan Kasat Res Narkoba, AKP Bachtiar SH

Kasat mengatakan pengkapan yang tidak henti-hentinya terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini sebagai bentuk keseriusan kepolisian dalam memberantas habis peredaran barang haram ini.

Diterangkannya, IS ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang akhirnya membuahkan hasil dengan diringkusnya Tsk.

“Pelaku beserta BB Narkoba saat ini sudah kami amankan di Mapolres Indragiri Hilir guna Penyidikan lebih lanjut”, Akhiri AKP Bachtiar SH