Aksi Mahasiswa Sepi Pemberitaan, Fadli Zon: Perlu Citizen Journalism Gantikan Peran Pers yang Terbeli
Foto/Ist/kumparan.com
Detikriau.org – Sebagian besar media massa nasional diduga Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon sudah tidak netral. Menurut dia, hanya sedikit media yang masih berperan sebagai pilar demokrasi.
“Mungkin sebagian besar pers/media mainstream sdh jd pers/media partisan yg bpihak pd petahana,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu melalui akun Twitter pribadinya, @fadlizon
Menurut dia, hanya sedikit media yang masih berperan sebagai pilar demokrasi.
“Hanya sedikit yg masih berperan sbg pilar demokrasi,” kicaunya.
Pers, tambah Fadli, jadi alat penguasa atau pengusaha pers. “Jd perlu citizen journalism utk mengganti peran pers/media yg tlh terbeli,” tulisnya.
Sebelumnya, senin (29/10) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelar demonstrasi. Mafia pangan, merupakan salah satu isu yang dituntut.
Aliansi beranggotakan BEM dari 200 perguruan tinggi. Disebutkan, 10 tuntutan lain yang disuarakan dalam demonstrasi menyikapi 4 tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tersebut.
Namun, rupanya aksi tersebut, setidaknya menurut Fadli Zon kurang menarik di mata media massa nasional.
Editor: Am
Berita ini sudah tayang di laman rmol.co dengan judul “Aksi Mahasiswa Sepi Pemberitaan, Fadli Zon: Mungkin Media Mainstream Sudah Jadi Partisan”/ https://politik.rmol.co/read/2018/10/31/364287/Aksi-Mahasiswa-Sepi-Pemberitaan,-Fadli-Zon:-Mungkin-Media-Mainstream-Sudah-Jadi-Partisan-
Pemkab Inhil: Lulusan Akbid Husada Gemilang Tidak Kita Ragukan Lagi
Foto: arsip detikriau.org/ Ari Permana
Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir apresiasi lulusan Akademi Kebidanan Husada Gemilang Tembilahan. Dibandingkan sejumlah alumni lembaga pendidikan setara yang selama ini mengabdi di Inhil, ahli madya kebidanan dibawah Yayasan Husada Gemilang dinilai mampu menunjukkan prestasi kerja lebih baik.
“Lulusan Akbid Husada Gemilang Tembilahan tidak kita ragukan lagi. Prestasi kerja mereka kami nilai lebih baik dibandingkan lulusan akademi setara dari daerah lain,” Apresiasi Pemkab Inhil yang disampaikan melalui Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Inhil, Zainal Arifin dalam penyampaian sambutannya pada Wisuda ke IX Akbid Husada Gemilang di Gedung Engku Kelana Tembilahan, rabu (31/10)
Dalam kesempatan itu, Zainal juga mengajak kepada seluruh Wisudawati untuk bersama meningkatkan taraf kesehatan masyarakat terutama dalam menekan angka kematian ibu dan anak.
Pemkab Inhil dipastikan Zainal tentunya akan selalu memberikan dukungan bagi kemajuan Akbid Husada Gemilang. Salah satunya dengan bentuk motivasi dengan menempatkan 3 orang lulusan terbaik di fasyankes sebagai Bidan Desa.
“Kami ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawati. Semoga ilmu yang telah diperoleh mendapat berokah dan bermanfaat bagi Bangsa terutama masyarakat daerah kita.”Akhiri Zainal Arifin.
Reporter: Ari Permana
90 Persen Komputer di Indonesia Berisi Peranti Lunak Bajakan
Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Mike Segar)
Singapura – Hasil temuan Microsoft lewat studi ‘Test Purchase Sweep’ mencatat sembilan dari 10 komputer yang dijual di Indonesia berisi peranti lunak (software) bajakan. Studi ini dilakukan melalui percobaan pembelian 166 komputer di sembilan negara di Asia seperti Indonesia, India, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Bukan hanya di Indonesia, Microsoft mendapati penjualan komputer di negara maju sekalipun seperti Korea Selatan dan Taiwan masih tak bisa lepas dari peranti bajakan.
Kendati tidak separah temuan di Indonesia, pembelian 30 komputer di Korea Selatan didapati kesemuanya (100 persen) menggunakan software bajakan. Hal yang sama juga didapat di Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Lain halnya di Taiwan, 11 dari 15 komputer yang dijual (sekitar 73 persen) berisi peranti lunak bajakan. Anomali juga terjadi di Singapura dengan enam dari 11 (sekitar 33 persen) komputer yang dibeli berisi peranti lunak bajakan.
“(Secara keseluruhan) di Asia 83 persen atau 137 dari 166 PC yang dibeli telah dipasang software bajakan sebelum dijual,” ungkap Mary Jo Scrade, Assistant General Counsel & Regional Director Digital Crime Unit, Microsoft Asia dalam pertemuan di kantor Microsoft di , Selasa (30/10).
Masalahnya, software bajakan ini sebagian besar telah diinfeksi malware (software berbahaya) yang bisa digunakan untuk membajak balik komputer pengguna. Caranya dengan mencuri data pribadi seperti nama pengguna dan kata sandi (password) untuk masuk ke akun tertentu seperti misalnya surel (email) dan media sosial. Malware ini bisa juga ditujukan untuk mengambil data keuangan seperti data kartu kredit.
Malware juga bisa saja menjadi trojan yang diam-diam menggunakan kemampuan PC (prosesor, memori, dll) untuk menjalankan perintah dari pemilik malware. PC yang sudah dikuasai ini bisa dijadikan botnet yang diperintah untuk melakukan serangan untuk melumpuhkan situs tertentu misalnya lewat serangan DDoS.
Skenario lainnya, sumber daya PC digunakan untuk menambang bitcoin oleh pihak ketiga. Sehingga menyebabkan komputer cepat panas, terasa lambat, dan baterai cepat habis.
Masih dari temuan Microsoft, di Indonesia dari 9 komputer yang berisi software bajakan, 8 komputer punya software yang berisi malware. Berarti ketika membeli PC di pasaran, pembeli Indonesia hanya memiliki kesempatan tipis untuk mendapat PC dengan software bajakan yang tidak diinfeksi malware.
Lantas apakah menginstal layanan keamanan seperti anti virus atau software internet security bisa menghalau penggunaan software berbahaya ini? Ternyata tidak juga.
“Malware ini ada yang dilengkapi dengan kode agar komputer tidak mengaktifkan software-software keamanan ini ketika mereka mendekam disana,” jelas Scrade.
Malware yang sudah di pasang di PC ini juga punya kesempatan untuk mengirimkan spam dan mengunduh malware lainnya di kemudian hari tanpa diketahui pengguna.
Ketika ditanya cara untuk lepas dari jerat malware ini, Scrade hanya memberikan jawaban singkat untuk menginstal ulang PC dan menggunakan software yang asli.
Lantas, apakah para pedagang ini mengetahui mereka menjual PC berisi software bajakan?
“Saya akan sangat terkejut jika mereka tidak mengetahui kalau mereka tak mengetahui hal itu,” tambah Tarun Sawney, Senior Director, Business Software Alliance, organisasi advokasi yang menkampanyekan penggunaan software asli.
Percobaan ini menurut Microsoft dilakukan dengan mencoba melakukan pembelian PC bukan dari penjual resmi.
Meski demikian, persentase yang diberikan dalam studi ini menggunakan sampel yang terlalu kecil. Sehingga hasil yang diberikan terlalu generalisasi sehingga sangat mungkin terjadi bias dalam mengukur kenyataan di lapangan.
32 Mahasiswi Akbid Husada Gemilang Tembilahan di Wisuda
“Empat orang lulusan raih predikat cum Laude”
Foto: detikriau.org/ Ari Permana
Tembilahan, detikriau.org – Akademi Kebidanan Husada Gemilang mewisuda sebanyak 32 orang lulusan ahli madya kebidanan. Prosesi wisuda dengan tingkat kelulusan rata-rata IPK 3,20 ini dilaksanakan pada sidang senat terbuka program study kebidanan akademi husada gemilang dalam rangka wisuda ahli madya kebidanan ke IX tahun akademik 2017/2018 bertempat di Gedung Engku Kelana Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, rabu (31/10)
Dari 32 Lulusan, 4 diantaranya berhasil meraih predikat Cum Laude, yakni Fitria Eka Safitri dengan IPK 3,96. Elsa Fina dengan IPK 3,75, Roza Nely dengan IPK 3,57 dan Rismawati dengan IPK 3,50.
Direktur Akbid Husada Gemilang Mia Rita Sari S.Sit M.Kes menerangkan bahwa sejak pertamakali didirikan di tahun 2006, Akademi Kebidanan yang berada dibawah naungan Yayasan Husada Gemilang Tembilahan telah meluluskan sebanyak 413 orang lulusan ahli madya kebidanan.
“7 orang Wisudawati hari ini berasal dari penerimaan mahasiswa pada 2014/2015 dan 25 wisudawati lainnya berasal dari penerimaan tahun 2015/2016” Sampaikan Mia Rita Sari
Kepada wisudawati Mia berpesan bahwa pelaksanaan wisuda kelulusan ini bukanlah perjuangan akhir tapi justru merupakan langkah awal untuk memberikan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.
Sementara itu, Ketua Yayasan Husada Gemilang, Hj Syafni Zuriyanti SH, MH berharap kepada Pemerintah Daerah untuk selalu memberikan dukungan dan perhatian demi kemajuan satu-satunya lembaga pendidikan kebidanan yang ada di Kab Inhil ini, salah satunya tentu dengan mengakomodir lulusannya.
“Dukungan Pemerintah Kabupaten dan Mitra Akbid Husada Gemilang pastilah sangat berarti bagi Yayasan Husada Gemilang.” Ujarnya
Turut hadir dalam kegiatan wisuda kali ini, Ketua Senat Akbid Husada Gemilang, H Indra Muchlis Adnan beserta sejumlah pengajar Akbid Husada Gemilang, Ketua lembaga layanan pendidikan tinggi (L2DIKTI) Wilayah X yang diwakili kasubag sistim informasi dan kerjasama, Sirjon S.Sos.
Juga turut hadir, Bupati Inhil yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan, Zainal Arifin, Ketua Komisi I DPRD Inhil HM Yusuf Said, Unsur Forkopimda, dan para orang tua wisudawati dan tamu undangan lainnya.
Reporter: Ari Permana
5 Tahun, Program DMIJ Habiskan Dana APBD Inhil Sebesar Rp. 599,9 miliar
Kabid Pembangunan Kawasan Pedesaaan pada Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Inhil, Yulida. Foto: Arsip detikriau.org/ mul
Tembilahan, detikriau.org – APBD Kabupaten Indragiri Hilir telah menggelontorkan dana sebesar Rp 599,9 miliar untuk program unggulan Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Dana sebesar itu disalurkan bagi 197 Desa selama lima tahun masa kepemimpinan HM Wardan dan H Rosman Malomo.
“Secara total dana keseluruhan selama 5 tahun anggaran berkisar Rp 599,9 miliar.” Sampaikan Kabid Pembangunan Kawasan Pedesaaan pada Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Inhil, Yulida kepada detikriau.org diruang kerjanya, kemaren.
“Penggunaan dana APBD untuk program DMIJ didasari pada Peraturan Bupati dan Perda N0 5 Tahun 2015” tambahkannya
Diterangkannya, secara rinci, ditahun pertama 2014, dana yang digelontorkan untuk program DMIJ sebesar Rp 105,25 miliar. Tahun 2015 sebesar Rp. 135,548 miliar, Tahun 2016 sebesar Rp. 117,839 miliar, Tahun 2017 sebesar Rp. 125,737 miliar dan terakhir di tahun 2018 sebesar Rp. 115,609 miliar.
Menurut Yulida, besarnya penggunaan dana dari APBD Kabupaten ini diharapkan Bupati agar benar-benar dipergunakan bagi kepentingan masyarakat di Desa secara maksimal.
“olehkarenanya keterlibatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan dana DMIJ merupakan sebuah keharusan.” Akhirinya.
Reporter: mulyadi
Program Rumah Pangan Lestari BKP Kementan Tingkatkan Ketahanan Pangan di 177 Kabupaten
Foto: Internet
detikriau.org – Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2018 diketahui bila terjadi peningkatan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten (44 persen) jika dibandingkan dengan FSVA 2015.
Program BKP Kementan seperti Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berhasil menekan angka kerentanan pangan di berbagai wilayah di Indonesia.
“Untuk 2018 ini KMP dialokasikan di 17 provinsi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui padat karya serta penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi saat ditemui di ruang kerjanya, Ragunan, Jakarta, Senin (30/10).
Sedangkan dari segi jumlah, lanjutnya, telah terjadi pengurangan jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 41 kabupaten dan peningkatan kabupaten tahan pangan di 47 kabupaten.
Agung menegaskan bahwa kedua kegiatan yang dilakukan BKP menyentuh langsung masyarakat yang rentan rawan pangan dan miskin. Bahkan untuk KRPL, lokasi kegiatannya bersentuhan langsung pada daerah-daerah stunting.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa jumlah rumah tangga miskin pada Maret 2018 sebesar 15.81 Jika dibandingkan periode yang sama, yaitu Maret 2013 yang mencapai 17.74 juta jiwa, telah terjadi penurunan sebesar 10.88 persen.
Sebagai informasi, pada tahun 2015-2017 Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) yang dijalankan pleh BKP Kementan mulai dilaksanakan di 23 provinsi, 76 kabupaten, 77 kawasan/kecamatan, 388 desa, 388 kelompok. Tahun 2018 ditambah di 20 kabupaten, 20 kawasan/desa, 40 kelompok.
Untuk 2018 ini KMP dialokasikan oleh BKP Kementan di 17 provinsi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui padat karya serta penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan.