Tembilahan, detikriau.org – PT PLN Rayon Tembilahan kembali menjadwalkan penghentian sementara pasokan listrik secara total kepada pelanggannya pada sabtu tanggal 3 november 2018 nanti.

Pemadaman total yang direncanakan selama 3 jam (09.00 Wib s/d 12.00 Wib) ini disebabkan adanya pekerjaan sisi tegangan menegah (TM) 20 KV yang ditujukan untuk meningkatkan kehandalan jaringan pada system rayon Tembilahan.

“Kami mohon maaf dengan terganggunya pelayanan dan kenyamanan pelanggan kami,” Mohonkan Manajer PT PLN Rayon Tembilahan, Annas Yasin Ilmianto melalui rilis pesan yang diterima detikriau.org, kamis (1/11)

Berikut lokasi padam yang dirilis PLN;

sungai beringin s/d teluk pinang, jl m boya, jl trimas, jl tjg harapan, jl jend sudirman, jl diponegoro, jl kembang, jl pendidikan, jl soebrantas, jl swarnabumi, jl kihajar dewantara, jl jl veteran, jl pangeran hidayat, jl malagas,, jl kartini, jl gerilya prt 4 s/d 9, jl A Yani, jl H arief, jl Harapan, jl Sederhana, jl Perintis, jl saptamarga, jl imam bonjol, jl kolong, jl binjai, jl baharuddin jusuf, jl suhada, jl pelajar, jl kayu jati, jl bersama, jl batang tuaka, jl h sadri.

Reporter: Ari Permana

Jakarta — Massa yang mengatasnamakan Presidium Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U), memastikan tetap turun padaAksi Bela TauhidJilid II yang digelar Jumat (2/11). Aksi dipastikan terpusat di halaman depan Istana Negara, Jakarta.

“Dipusatkan di depan Istana Negara, dari Masjid Istiqlal terus ke istana,” ujar Sekretaris Umum Presidium Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/10).

Diketahui aksi ini merupakan lanjutan dari aksi yang telah digelar pada Jumat (26/10). Bernard mengklaim jumlah massa aksi yang akan hadir sebanyak 10 ribu orang.

Ia mengatakan aksi tetap digelar meskipun aktor yang membakar bendera itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. “Kita ingin mencari dalang yang bakar bendera berlafaskan tauhid itu, walaupun yang sudah bakar itu sudah jadi tersangka,” kata dia.

Bernard pun membantah bahwa pihaknya akan menuntut pemerintah untuk membubarkan Barisan Serbaguna Ansor (Banser) NU dalam aksi tersebut. Ia menegaskan tuntutan massa aksi agar pemerintah segera mencari dalang atau aktor utama yang menggerakkan maupun yang mendanai pembakaran bendera kalimat tauhid tersebut.

Selain itu, Bernard juga berharap pemerintah dapat membuka pintu Istana untuk melakukan audiensi. Ia berkeinginan agar perwakilan massa bisa masuk ke dalam Istana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo ataupun yang mewakilinya.

“Ya kalau diterima kita mau, tidak diterima juga enggak apa-apa,” kata dia.

CNN Indonesia

Tembilahan, detikriau.org – Ketua Dewan Senat Akademi Kebidanan Husada Gemilang, Dr H Indra Muchlis Adnan menyesalkan tidak adanya formasi tenaga bidan pada penerimaan CPNS tahun 2018 di Kabupaten Inhil.

“penerimaan cpns tahun ini tidak ada satupun formasi bidan. Saya tidak tau siapa yang salah. Tapi yang jelas apa alasan peniadaannya, kenapa tidak diusulkan ?” pertanyakan Indra saat menyampaikan amarannya diakhir rangkaian acara pelaksanaan wisuda ke IX Akbid Husada Gemilang di gedung Engku Kelana Tembilahan, rabu (31/10)

Menurut mantan Bupati Inhil dua periode itu, sampai saat ini persoalan angka kematian Ibu dan Anak di Inhil belumlah tuntas, sedangkan sumberdaya yang paling kompeten untuk menekan persoalan ini tentunya dari tenaga ahli kebidanan.

Dikisahkan Indra, gagasan pendirian Akbid Husada Gemilang bermula dari pembicaraan dengan seorang sahabatnya dr Maskur Abdullah (Alm) pada suatu hari di tahun 2006, periode pertama masa jabatannya sebagai Bupati Inhil.

Saat itu menurut Indra, angka kematian Ibu dan Anak di Inhil terbilang sangat tinggi. Persoalan ini menjadi topik bahasan yang sangat serius dalam perbincangan sore di teras kediaman Dinas Bupati di Jalan Kesehatan Tembilahan.

Masa itu, kata Indra juga, kesempatan putra-putri Inhil untuk mengenyam dan menyelesaikan pendidikan di bidang kebidanan sangat sulit.

Bahkan sebagai Bupati, Ia mengaku pernah dimintai bantuan untuk mengupayakan tiga orang warga Inhil agar bisa diterima di Akademi Kebidanan di Pekanbaru. Tapi dari tiga orang yang coba diupayakan, hanya satu orang yang bisa diterima.

Kenyataan itu diakuinya sempat membuat rasa cintanya kepada daerah ini seakan tersakiti. Ia bertekad akan tuntaskan persoalan ini, caranya tentu dengan berupaya mendirikan lembaga pendidikan kebidanan di Inhil.

“Alhamdulillah, 30 september 2006 niat itu tersampaikan walaupun untuk pertamakalinya pelaksanaan perkuliahan hanya meminjam pakai gudang obat milik Pemerintah Daerah,” kisah Indra.

Sejak berdiri hingga saat Ini, Indra mensyukuri, Akademi Kebidanan yang pertama kali didirikan untuk memenui kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan itu telah mampu meluluskan sebanyak 413 orang ahli madya kebidanan dan semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Kepada Pemerintah Daerah Indra berpesan agar dapat mengapresiasi seluruh lulusan Akbid Husada Gemilang.

“Kualitas lulusan sudah tidak diragukan lagi. Disamping itu sebagai putra daerah, saya yakin tentu mereka akan lebih tulus memberikan pengabdian bagi tanah kelahirannya sendiri,”Imbuh Indra

Kepada para lulusan, Indra berpesan untuk tidak pernah berhenti menambah ilmu pengetahuan. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar bisa memberikan layanan yang lebih baik.

“pesan saya, jangan kedepankan materi dalam memberikan pelayanan. Berikan pelayanan yang terbaik dan kalian pasti juga akan mendapatkan imbal balik yang terbaik.” Akhiri Indra.

Reporter: Ari Permana

Jakarta — Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan pihaknya siap menempuh jalur politik jika pemerintah belum kunjung memenuhi tuntutan guru honorer.

Hal ini dia katakan setelah aksi yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, sejak Senin (29/10) tidak digubris Presiden Joko Widodo.

“Kami adalah forum legal, punya masa, punya hak pilih. Kami tidak akan menyia-nyiakan ini. Kami akan memberikan dukungan politik ke calon manapun yang bisa mengangkat honorer jadi PNS,” ujar Titi saat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/10).

Dalam aksi itu, mereka menuntut pencabutan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 dan 37/2018. Regulasi tersebut mengatur honorer K2 yang bisa menjadi PNS hanya yang berusia di bawah 35 tahun.

Mereka menolak dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) karena regulasi tak jelas. Selain itu mereka meminta payung hukum pengangkatan PNS yang pro honorer.

Titi mengatakan saat ini mereka akan menempuh jalur hukum terlebih dulu lewat Mahkamah Agung. Jika sampai akhir tahun tak ada keputusan pro honorer, mereka akan menentukan sikap politik.

“Semuanya [honorer] ada 428 ribu, tidak sedikit. Setidaknya dua juta suara dengan sanak saudara, makanya saya mau bargaining, kalau mau ayo, tidak mau ya sudah,” tegas dia.

Sebelumnya, ribuan pegawai honorer melakukan aksi di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menyuarakan tuntutan. Bahkan mereka rela bermalam di depan istana untuk bertemu Jokowi. Namun sampai Rabu (31/10) sore, Jokowi tidak menerima mereka. Massa pun akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WIB kemarin, dan menunggu mengambil langkah lewat jalur hukum.

Titi meminta pemerintah menghargai para guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah pun diminta berpihak kepada para guru honorer.

Selama ini, para guru honorer tersebut mendapatkan gaji sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan. Gaji yang didapat tersebut, tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung.

Jakarta — Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Argo Yuwono menyebut kasus pengaduan palsu kepada penguasa yang menyeret jaringan media investigasi Indonesialeaks bisa dihentikan jika tak memenuhi unsur pidana.

“Kalau tidak ada unsur pidananya ya dihentikan,” kata Argo ketika ditemui di Kelapa Gading, Rabu (31/10).

Namun, ketika disinggung soal penyitaan buku merah yang diungkap oleh Indonesialeaks dan menjadi barang bukti dalam kasus bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, Argo memilih diam. Ia tak mengeluarkan satu kata pun ihwal buku merah ini dan memilih pergi.

Sebelumnya juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan buku merah itu telah diserahkan ke Polda Metro Jaya sesuai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 Oktober 2018. Surat penetapan itu dikirim langsung oleh Kapolda Metro Jaya kepada Ketua KPK pada 24 Oktober 2018.

Selain buku merah, polisi juga mengambil sebuah buku bank berwarna hitam bertuliskan Kas Dollar PT Aman Abadi tahun 2010.

Buku bersampul merah itu bertuliskan Serang Noor, No Rek 28175574, BCA KCU ‎Sunter Mall, beserta 1 bundel rekening koran PT Cahaya Sakti Utama periode 4 November 2015 sampai 16 Januari 2017.

Barang bukti yang disita kepolisian ini sempat ramai usai Indonesialeaks mengulas sebuah buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara.

Dalam catatan buku merah itu disebut ada nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sebagai pihak yang diduga ikut menerima uang Basuki. Ketika tercatat menerima uang itu, Tito masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Pada 23 Oktober juga, masuk laporan dari Kantor Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Games dan Rekan ke Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan perwakilan inisiator platform Indonesialeaks, Abdul Manan, atas tuduhan pengaduan palsu kepada penguasa. Laporan itu diterima dengan nomor LP/5758/X/2018/PMJ/Ditreskrimum.

CNN Indonesia

Tembilahan, detikriau.org – Penerimaan mahasiswa baru Akademi Kebidanan dibawah Yayasan Husada Gemilang Tembilahan tahun akademik 2018/2019 dibanjiri peminat. Dari 139 pelamar, hanya 62 orang yang dinyatakan diterima.

“139 pelamar ajukan minat untuk mengenyam pendidikan di Akbid Husada Gemilang semester ini dan hanya 62 orang yang bisa kita terima,” Ujar Direktur Akbid Husada Gemilang, Mia Rita Sari S.SiT, M.Kes dalam penyampaian sambutannya pada Wisuda ke IX Akbid Husada Gemilang di Gedung Engku Kelana Tembilahan, rabu (31/10)

Disebutkan Mia, Akbid Husada Gemilang dinaungi oleh Dikti yang termaktub kedalam kopertis wilayah 10. Akademi ini pertama kali berdiri pada 30 september 2006 dan kini telah mengantongi akreditasi B.

Dijelaskannya, dalam memberikan pembekalan ilmu kepada mahasiswanya, Akbid Husada gemilang menjalin kemitraan dengan sejumlah pihak, diantaranya adalah RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru dan Mahkota Medical Center Hospital Malaka, Malaysia.

Sementara itu, Ketua senat Akbid Husada Gemilang, Dr Indra Muchlis Adnan juga mensyukuri semakin eksisnya lembaga pendidikan kebidanan yang menurutnya pertamakali didirikan atas dasar keprihatinan akan sulitnya putra-putri daerah Inhil untuk mengenyam pendidikan kebidanan.

Kehadiran Akbid Husada Gemilang diyakininya kini telah menjelma menjadi sebuah lembaga pendidikan yang telah mampu meluluskan tenaga-tenaga ahli kebidanan yang memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan lagi.

Reporter: Ari Permana