Detikriau.org – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah bakal terjadi hujan dengan intensitas lebat disertai petir di berbagai daerah di Tanah Air selama 5-9 November 2018.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R. Prabowo, meminta masyarakat untuk mewaspadai terhadap adanya peningkatan hujan di sebagian wilayah Indonesia.

Mulyono menjelaskan, dalam tiga hari ke depan konsentrasi curah hujan meluas ke wilayah Jawa, disebabkan adanya perlambatan dan area pertemuan angin yang memanjang dari Jawa bagian timur hingga barat, sehingga meningkatkan kelembapan udara di wilayah Jawa.

“Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sekitar wilayah Indonesia dalam periode beberapa hari ke depan,” ujar Mulyono dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 5 November 2018.

Daerah yang bakal terjadi hujan lebat disertai petir di antaranya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Sementara itu, untuk potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4,0 meter diperkirakan terjadi di Perairan Enggano-Bengkulu, Perairan Barat Lampung, Samudera Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Perairan Selatan Jawa hingga Lombok, Selat Bali dan Selat Lombok bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Lombok.

Mulyono menambahkan, hal ini disebabkan dengan melemahnya aktivitas aliran massa udara kering dari Australia serta terbentuknya area pertemuan angin di wilayah Jawa, dan masih adanya pola sirkulasi siklonik di sekitar wilayah perairan barat Sumatera, Kalimantan dan perairan kepulauan.

“Natuna membuat curah hujan di wilayah Sumatera dan Kalimantan hingga saat ini masih tinggi intensitasnya. Sebagai catatan, hujan yang memiliki kisaran lebih dari 20 mm/hari masih berada di wilayah Sumatera, Kalimantan serta Papua,” ujarnya.

Mulyono mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Sumber: viva.co.id

Pekanbaru, detikriau.org -Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mendapatkan keluhan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengingatkan, DBH merupakan hak daerah. Jika penyalurannya sampai tertunda, berpotensi memberikan dampak kepada keuangan daerah.

“Bagaimana daerah bisa membangun, jika DBH-nya ditunda salur, daerah juga punya tanggung jawab untuk pembangunan daerahnya,” kritisi legislator Partai Demokrat itu saat memimpin pertemuan antara Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan Plt. Gubernur Riau beserta jajaran, di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (02/11/2018) dilansir melalui viva.

Terungkap pada pertemuan dengan Pemprov Riau itu, kondisi keuangan Riau mengalami goncangan dan defisit akibat tunda bayar tersebut, termasuk seluruh Kabupaten/Kota. Terutama daerah penghasil migas, merasakan dampak langsung dari tunda bayar yang dilakukan Kementerian Keuangan itu.

Menanggapi hal ini, Nasir mengatakan pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan memanggil pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, SKK Migas dan pihak terkait lainnya. “Tentunya akan kita upayakan secepatnya, dan kita dorong bagaimana agar bisa tuntas juga tahun ini,” tegas Nasir.

Diakui Anggota Dewan Dapil Riau ini, masalah ini menjadi problem yang serius bagi Pemprov Riau. Dirinya juga berjanji akan segera memanggil Pemprov, Pemkab serta Pemkot di Riau untuk pembahasan terkait DBH ini, sehingga bisa didesak sesegera mungkin agar dicairkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, Plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menjelaskan, angka tunda salur yang dilakukan pemerintah pusat ke Pemprov Riau untuk triwulan keempat tahun 2017 mencapai Rp 2,7 triliun lebih untuk semua di Riau.

“Semua mengalami kesulitan, bahkan sempat ada yang merumahkan pegawai honor seperti di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Jadi kami meminta bantuan, agar masalah ini disampaikan dan diselesaikan,” harap Wan Thamrin.

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, HM Arifin optimistis keberadaan Masjid Islamic Center sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Al – Qur’an mampu meningkatkan prestasi keagamaan daerah.

Bukan tanpa alasan, optimisme Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Inhil, HM Arifin muncul setelah melihat peningkatan prestasi oleh sejumlah daerah yang memiliki lembaga pemusatan pelatihan Al – Qur’an.

“Contohlah Batam bisa juara umum MTQ, juara nasional. Seperti Jakarta, di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur. Mereka yang berhasil itu punya lembaga pemusatan pelatihan yang representatif. Bahkan, di Rohil juga sudah ada,” ujar Arifin, berbincang diruang kerjanya, Senin (5/11/2018)

Arifin mengatakan, kehadiran lembaga pemusatan pelatihan Al – Qur’an seperti Islamic Center dinilai cukup mendesak. Sebab, jika tidak mempunyai Islamic Center, prestasi gemilang yang berlimpah di bidang kegamaan akan sulit diraih.

“Kalau tidak ada pemusatan hanya berharap partisipasi masyarakat di rumah – rumah ya seperti inilah kita, sulit untuk berlimpah prestasi. Kalau ada pemusatan, pengelolaan dengan disiplin yang tinggi, saya yakin prestasi akan meningkat,” yakini Arifin.Pemanfaatan Islamic Center pada tahun 2019 nanti, khususnya tentang teknis sistem pengelolaan, Arifin mengungkapkan, bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Inhil berkemungkinan akan mendatangkan tenaga pelatih dari luar daerah.

Selain untuk melatih calon Qori dan Qoriah, tenaga pelatih yang diambil dari pusat, Provinsi Riau ataupun daerah lain tersebut juga akan ditugaskan untuk melatih para calon pelatih lokal Kabupaten Inhil.

“Ya seperti TOT (training of trainer) lah. Kita membutuhkan juga pelatih – pelatih lokal yang kompeten setelah dibekali oleh pelatih dari luar itu,” jelas Arifin.

Perekrutan tenaga pelatih luar daerah, menurut Arifin dilakukan bukan karena tidak adanya pelatih lokal yang kompeten dan kapabel, melainkan untuk mengoptimalkan upaya memperbanyak jumlah kader – kader pelatih lainnya dan tentunya jumlah generasi qurani.

“Beberapa nama besar qori dan qoriah asal Inhil, seperti Musdalifah, Hj Nuraini itu bagus, orang luar aja pakai tenaga mereka untuk melatih. Tapi dengan jumlah yang ada sekarang itu masih kurang,” tutur Arifin.

Setelah memperoleh pelatihan, para pelatih baru asal Kabupaten Inhil tersebut akan disebar ke seluruh Kecamatan bahkan Desa dan Kelurahan se – Kabupaten Inhil.

“Dengan begitu, anak – anak kita, calon qori dan qoriah kita, dapat belajar leluasa karena jumlah pelatih yang memadai dan mampu mengakomodir pembelajaran seluruh anak sehingga cita – cita melahirkan generasi qur’ani sebagaimana yang sering disebutkan Bupati Inhil, HM Wardan dapat terwujud,” tandas HM Arifin./ Ari Permana

Pekanbaru, detikriau.org – PT Persero Pegadaian AREA Pekanbaru dan Pos keadilan Peduli Umat (PKPU) Human Initiative Riau melaksanakan Program Kesehatan Masyarakat Keliling (Prosmiling) di RW 14 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Masjid Syukron RW 14  Kel. Sialang Munggu, Sabtu (3/11) akhir pekan kemaren ini menarik perhatian warga setempat untuk berobat dan mengecek kondisi kesehatan keluarga.

Dari 186 warga yang melakukan pengecekan kesehatan, terdata sebanyak 81 Balita serta 105 Dewasa dan lansia.

Kepala Cabang PT Persero Pegadaian Area Pekanbaru, Donni Rinaldhi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama PT Pegadaian bersama PKPU Human Initiative.

Masyarakat menurutnya dapat berkonsultasi dengan tim dokter PKPU dan mendapatkan layanan cek kesehatan berupa cek tekanan darah, gula darah, asam urat dan kolesterol dan tentunya secara gratis.

“Kegiatan layanan kesehatan ini selanjutnya juga akan dilaksanakan di Taluk Kuantan, Ujung Batu dan Pasir Pengaraian.” Ujarnya melalui rilis yang diterima detikriau.org

Sementara itu, Kepala Cabang PKPU Human Initiative Riau, Afrizal Mushavi mengatakan bahwa layanan kesehatan ini diberikan kepada masyarakat mulai usia bayi hingga lansia. Seluruh masyarakat dapat memeriksakan keluhannya. Adapun balita mendapatkan bantuan makanan tambahan berupa PMT (Pemberian Makanan Tambahan).

Kegiatan layanan kesehatan ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi,S.Si bersama istri.

Ayat menyatakan bahwa layanan kesehatan seperti ini tentu sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ayat juga mengajak agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan memiliki pola hidup bersih dan sehat.

“dan tentunya tak lupa agar selalu berdoa memohon diberikan kesehatan.”Pesannya./Ari Permana

Detikriau.org – Pidato Bupati Kabupaten Boyolali, Seno Samodro yang menyerukan warganya untuk tidak memilih Calon Presiden, Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 berbuntut panjang.

Atas pidatonya di hadapan Forum Boyolali Bermartabat itu, dia dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Seno dilaporkan oleh anggota Advokat Pendukung Prabowo, Handi Fajri dan kawan-kawan. Seno diduga melakukan pengerahan ribuan massa di Gedung Balai Sidang Mahesa beberapa waktu lalu.

“Diduga dilakukan oleh Seno Samodro dengan menyerukan agar tidak memilih Bapak Prabowo dalam Pilpres 2019 pada 4 Nopember 2018,” kata Handi Fajri sesaat sebelum menyerahkan berkas pelaporan ke Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/11) dilansir melalui rmol.

Tindakan tersebut dinilai melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu yang melarang tentang pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.

“Sedangkan UU ASN dari pihak kepala daerah itu masuk kategori pejabat negara. Maka bisa dikategorikan bahwa dia terpenuhi unsur Pasal 282 setelah kami kaji,” jelas Handi Fajri.

Selain menguntungkan salah satu pasangan calon, pihaknya juga melaporkan Seno atas ucapan yang tidak pantas. Yang mana dalam salah satu petikan pidatonya itu, Seno menyebut Prabowo dengan sebutan binatang “…Prabowo as*…”.

Dari salah satu petikan pidato itu, diduga Seno sebagai pejabat negara telah mengajak masyarakat Boyolali untuk tidak memillih Prabowo dengan cara menghina dan bernada provokatif. Adapun pernyataan tersebut katanya merugikan paslon nomor urut 02.

Atas dasar itu, pihaknya berbulat tekat melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Seno diduganya melanggar Pasal 282 juncto Pasal 306 juncto Pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Pasal tersebut sanksinya setiap pejabat negara yang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta,” terangnya

Setelah mengadukan Seno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Advokat Pendukung Prabowo juga berencana melaporkan kader PDI Perjuangan itu ke Bareskrim Polri.

“Kami akan membuat laporan ke Bareskrim Polri. Ke Bareskrim malam pukul 19.00 WIB terkait pernyataan as*-nya itu,” kata Anggota Advokat Pendukung Prabowo, Handi Fajri saat ditemui di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (5/10) dilansir melalui rmol.

Berbekal dengan video dan pemberitaan di media massa, Handi Fajri dan kawan-kawan ke Bawaslu untuk melaporkan Bupati Boyolali. Perbuatan sang Bupati dinilai sudah merugikan Prabowo-Sandi.

“Di sini kan tindakan pemilunya. Di sana (Bareskrim) tindakan pidananya,” pungkas Handi Fajri.

Sumber: rmol.co

Jakarta, detikriau.org — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding yakini bergabungnya Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara dari pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin semakin membuat mereka percaya diri untuk raih kemenangan pada Pilpres 2019 mendatang.

Ketum PBB ini menurutnya akan membantu memperkuat paslon Jokowi-Ma’ruf di bidang hukum. Selama ini Yusril dianggap memiliki pengalaman dan rekam jejak yang teruji di bidang hukum.

“Ya saya kira bagus dan dengan reputasi dan pengalaman dan kapasitas Pak Yusril, tentu akan sangat membantu bagi pasangan Pak Jokowi dan KH Ma’ruf,” kata Karding di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11) dilansir melalui kumparan.com

“Pak Yusril kita kenal salah satu orang terbaik dalam bidang hukum dan beliau adalah orang yang dengan kapasitas luar biasa,” lanjutnya.

Untuk itu, Karding menegaskan bahwa mereka semakin percaya diri pasangan Jokowi-Ma’ruf bisa menang di Pilpres 2019.

“Kami senang kami memiliki kepercayaan diri lebih baik dengan bergabungnya Pak Yusril sebagai pengacara. Selamat bergabung dan semoga Prof Yusril bekerja dengan baik,” jelasnya.

Tak hanya Karding, Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Raja Juli Antoni juga menyebut bahwa mereka mendapatkan bonus dari bergabungnya Yusril. Hal itu mengingat posisi Yusril yang juga sebagai Ketum PBB.

“Pak Yusril ahli hukum ternama di negeri ini. Beliau menjadi lawyer profesional. Dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya, tentu akan sangat membantu Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf. Bahwa beliau ketua umum sebuah partai tentu saja itu bonus,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noer menegaskan bahwa keberadaan Yusril sebagai pengacara Jokowi-Ma’ruf adalah kapasitasnya sebagai pengacara secara pribadi. Keputusan itu tidak sertamerta membuat PBB juga mendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres.

Sebagai Sekjen, Afriansyah mengaku sudah diajak bicara oleh Yusril perihal akan ditariknya ia menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf.

“Tapi tidak membawa-bawa partai,” kata Afriansyah dilansir melalui  CNNIndonesia.com, Senin (5/11).

Afriansyah mengatakan Yusril mengaku diminta untuk jadi pengacara oleh ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir.

Yusril kata Afriansyah, memang kerap menyanggupi permintaan bantuan untuk jadi pengacara siapapun yang memintanya. Sama seperti saat menjadi pengacara Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014 lalu.

Dalam perbincangan dengan Erick itu menurutnya juga dibahas bahwa PBB tidak lantas mengikuti Yusril dengan mendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres.

PBB sendiri kata Afriansyah, baru akan memutuskan perihal dukungan di Pilpres 2019 pada Rapat Kerja Nasional yang akan digelar awal Desember mendatang.

Editor: faisal