ARB INdonesia, Rokan Hulu – Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Rokan Hulu dibuka oleh Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini Di Ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten Rokan Hulu, Senin (16/06/2025).

turut mengikuti Rapat, wakil Ketua dan  Anggota DPRD, Sekda Rohul Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, asisten dan staf Ahli Bupati dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul.

Dalam laporannya Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2024 disampaikan merupakan laporan informasi yang telah diaudit oleh BPK RI dan laporan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah diterima pada senin 26 Mei 2025 dan Rokan Hulu masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP sampai dengan laporan keuangan tahun 2024.

“Laporan audit BPK RI atas laporan keuangan telah kita terima pada Senin 26 mei 2025 bahwa kita masih dapat mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) sembilan tahun berturut-turut” ungkap Anton.

Lebih lanjut Anton menyampaikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2024,  realisasi belanja APBD Kab. Rokan Hulu adalah sebesar Rp. 1.850.379.767.711,25 dari anggaran Rp. 2.099.978.436.033.

Sementara itu untuk Pendapatan terealisasi sebesar 88.18 persen atau Rp.1.787.833.016.749,49 dari target Rp.2.027.353.825.501  yang bersumber dari 

Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer Pusat, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya (dana penyesuaian) dan pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun anggaran 2024.

“Kemudian untuk sisa lebih perhitungan pembiayaan Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.10.089.122.725, 32” tutup Anton.

( Kri )

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Turnamen Sepakbola Kapolres Inhil Cup 2025 resmi dibuka Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Junaidi Ismail.

Pembukaan yang berlangsung Rabu (18/6) di Stadion Sungai Beringin ini, turut dihadiri Wakapolres Inhil Kompol Rizki Hidayat, Ketua DPRD Iwan Taruna dan unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya yang disampaikan Asisten II, Bupati Herman menyambut baik giat olahraga ini yang merupakan rangkaian HUT Bhayangkara Polres Inhil ke – 79.

“Masyarakat selalu antusias terhadap turnamen sepakbola, karena itulah kegiatan ini tak hanya sebagai sarana penyaluran potensi tetapi juga mempererat silaturahmi dan persaudaraan sekaligus wadah hiburan bagi masyarakat,” ujar Junaidi mewakili Bupati Herman.

Sebagai ajang penyaluran bakat, Bupati berpesan kepada para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan optimal.

“Jaga kekompakan, sportivitas dan kebersaman. Manfaatkan turnamen sebagai momentum pengasah kemampuan dan pengalaman, yang dapat menjadi bekal pada pertandingan selanjutnya,” pesan Bupati.

Mewakili Kapolres Inhil, Wakapolres Kompol Rizki Hidayat menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemkab Inhil, hingga turnamen dapat terlaksana.

“Mudah-mudahan kegiatan positif ini dapat kita jadikan sebagai sarana adu bakat dan prestasi atlet sepak bola Inhil. Terimakasih kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait l yang membantu mewujudkan turnamen ini, semoga persaudaraan antar kita semakin meningkat,” ungkap Kompol Rizki Hidayat.

Mengawali Turnamen Sepakbola Kapolres Inhil Cup 2025, pertandingan dimulai oleh Penjabat Utama Polres Inhil FC melawan Kapolsek FC. (Adv)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau kini sama-sama tengah menghadapi suatu laporan dari organisasi kemasyarakatan. Abdul Wahid dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati) atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dalam eksplorasi tambang granit oleh PT Malay Nusantara Sukses (MNS) didalam kawasan hutan produksi terbatas di Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Sedangkan Wakil Gubernur Riau, SF Haryanto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang membengkak hingga Rp 2,21 Triliun.

Dilansir dari serojanews.com, laporan terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid diajukan oleh organisasi Pemuda Tri Karya (PETIR) pada 7 November 2024. Dalam laporannya, PT MNS diduga beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bukti-bukti yang disodorkan meliputi peta citra satelit serta data geoportal KLHK yang menunjukkan pelanggaran tersebut.

Jackson Sihombing, Ketua Umum PETIR, menjelaskan bahwa eksplorasi yang dilakukan PT MNS seluas 198 hektare tidak memiliki legalitas perizinan kehutanan.

“Aktivitas ini sudah berjalan selama tiga tahun, dan kami menduga hasil tambang yang diperoleh telah diekspor atau dijual secara ilegal,” tegasnya.

Jackson juga menyoroti dampak finansial dari pelanggaran ini, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp9,5 miliar akibat denda administratif yang dapat dikenakan, berdasarkan peraturan yang berlaku. “Dengan tarif denda Rp1,6 juta per hektare per tahun, jelas ada potensi kerugian yang besar,” tambahnya.

Abdul Wahid, yang juga menjabat sebagai komisaris di PT MNS mengungkapkan bahwa ia pasrah menghadapi situasi ini. “Mau bagaimana lagi, namanya juga era transparansi. Kita tunggu saja prosesnya,” katanya saat dihubungi oleh wartawan pada Selasa (17/6).

Sementara Wakil Gubernur Riau, SF Haryanto dilaporkan ke KPK oleh Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) pada 14 Maret 2025.

Menurut Febri (Ketua AMPI) yang di lansir dari bukamata.co, Defisit Rp 2,21 Triliun ini telah menimbulkan dugaan adanya kesalahan yang disengaja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dimana angka tersebut mencuat setelah pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ditegaskan oleh Febri, pihaknya mendesak KPK segera memanggil mantan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk dimintai keterangan terkait defisit tersebut.

Bahkan kata Febri juga selain defisit, tunda bayar sebesar Rp915 miliar juga menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan Riau untuk tahun anggaran 2024-2025.

Diungkapkan Febri, dari total APBD Riau sebesar Rp9,2 triliun, sekitar Rp6,2 triliun telah habis untuk belanja aparatur.

“Defisit awalnya hanya Rp560 miliar, tapi tiba-tiba melonjak menjadi Rp2,21 triliun. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan sebuah kesalahan fatal,” tegas Febri. (Sumber : serojanews.com – bukamata.co / Arbain)

ARB INdonesia – Bagi masyarakat yang sering menggunakan lift di gedung-gedung tinggi, keberadaan lantai tanpa angka 4 mungkin sudah menjadi hal yang biasa.

Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan berkaitan erat dengan tetraphobia, yaitu kepercayaan bahwa angka 4 membawa kesialan.

Dalam budaya Tionghoa dan beberapa negara Asia lainnya, angka 4 diucapkan sebagai “si”, yang mirip dengan kata “mati”. Karena itu, banyak gedung memilih menghindari angka tersebut pada nomor lantai, menggantinya dengan 3A atau langsung melompat ke angka 5.

Praktik ini dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk hotel, apartemen, rumah sakit, dan bahkan nomor kamar di beberapa institusi.

Menurut seorang ahli budaya, menghindari angka 4 bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga strategi bisnis. Banyak pengembang properti ingin memastikan kenyamanan pelanggan mereka, terutama dari kalangan yang mempercayai mitos ini. Menghilangkan angka 4 dianggap dapat meningkatkan daya tarik bagi calon pembeli atau penghuni.

Fenomena serupa juga ditemukan di negara-negara Barat, di mana angka 13 sering dihindari karena dianggap membawa kesialan. Meskipun tampak seperti takhayul, praktik ini telah menjadi standar dalam arsitektur banyak gedung di dunia. /Beberapa sumber/red

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat kerja bersama Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Syahrul Aidi Ma’azat, Lc. MA, Senin (16/6/2025) di Aula Bappeda Inhil.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.

Dalam rapat, Dr. Syahrul Aidi menekankan pentingnya kesiapan teknis dan dokumen daerah agar program-program pusat dapat terserap maksimal.

“Validitas data dan kesiapan administrasi adalah kunci utama agar Inhil mendapat prioritas pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan.

Sementara itu, H Herman menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Dr. Syahrul Aidi. ia juga menegaskan kesiapan Inhil dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dengan program nasional.

“Kami fokus membuka akses infrastruktur secara merata, mulai dari jalan, jembatan, hingga perumahan dan transportasi,” tutur H Herman.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan realisasi program strategis nasional di daerah, diakhir pertemuan Pemkab Inhil menyerahkan dokumen usulan pembangunan kepada Dr. Syahrul Aidi.

Untuk di ketahui, dalam rapat bersama tersebut dipimpin langsung oleh H Herman dan dihadiri Sekda Drs. Tantawi Jauhari, pimpinan OPD, serta mitra kerja Komisi V DPR RI dari sejumlah balai kementerian, seperti BPJN Riau, BWS Wilayah III, BPPW Riau, Balai Perumahan PUPR, Satker Prasarana Strategis, dan BPTD Kemenhub. (Adv)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) di bawah kepemimpinan Bupati H. Anton, ST, MM dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji asal Rohul.

Seperti yang dijanjikan Bupati Anton saat melepas keberangkatan jamaah haji di Asrama Haji Batam, kepulangan jamaah haji pun akan difasilitasi dengan penerbangan langsung dari Batam ke Pasir Pengaraian melalui Bandara Tuanku Tambusai.

Guna merealisasikan hal tersebut, pada Jumat (13/06/2025), Bupati Anton bersama Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti melakukan audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana pergeseran anggaran untuk pembiayaan pemulangan jamaah haji. 

Turut mendampingi dalam audiensi tersebut sejumlah pejabat Pemkab Rohul, yakni Asisten III H. Edi Suherman, SH, Kepala BPKAD El Bizri, S.STP, M.Si, Kadis Kominfo H. Sofwan, S.Sos, Plt. Inspektur Abe Efendi Aziem, S.STP, Kabag Hukum H. Erinaldi, SH, MH, dan Kabag Kesra Saprizal Ah, SE, M.Si.

Pihak BPKP dalam audiensi tersebut tidak mempermasalahkan rencana pergeseran anggaran, selama masih dalam konteks pelayanan haji, serta memberikan catatan agar anggaran yang digunakan benar-benar mencukupi.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Rohul saat ini mengupayakan skema pemulangan jamaah haji sebagai berikut:

• Jamaah dari Kecamatan Kabun hingga Ujungbatu akan dipulangkan dari Batam ke Pekanbaru, dan kemudian dijemput menggunakan bus yang telah disiapkan.

• Jamaah dari Kecamatan Rambah Samo hingga Tambusai Utara akan dipulangkan langsung dari Batam ke Bandara Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi Jembatan Ujungbatu yang saat ini masih dalam proses perbaikan.

Bupati Anton menyampaikan harapannya agar upaya yang dilakukan ini menjadi solusi terbaik demi kenyamanan dan keselamatan para jamaah haji asal Rokan Hulu. Dan akan berusaha maksimal kepulangan jamaah haji bisa dilakukan sesuai yang telah di rencanakan.

“Kami ingin memastikan bahwa jamaah kita kembali ke kampung halaman dengan selamat dan nyaman. InsyaAllah, kami bersama Wakil Bupati juga akan menyambut kepulangan mereka langsung di Asrama Haji Batam,” ujar Bupati Anton.

Keseriusan Pemerintah dibawah kepemimpinan Bupati Anton dan wakil Bupati H.Syafaruddin Poti untuk memulangkan jamaah haji Rohul sesuai dengan skema yang direncanakan telah dibuktikan dengan dikakukannya audiensi bersama BPKP di Provinsi Riau.

( Kri )