Tembilahan, detikriau.org – Sosialisasi Inpres No.6  Th 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ( RAN P4GN) di Kabupaten Inhil, selasa (18/12/2018).

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Kesbangpol Inhil Marlis Syarif ini menghadirkan Narasumber BNNP Riau Iwan K. Kasim bertempat di  Aula Kesbangpol.

Kegiatan dihadiri Bupati yang diwakili Asisten 3, Ketua Komisi I DPRD Inhil, Kepala Kejaksaan Negeri, Kasat Narkoba Polres Inhil, Sejumlah OPD dan Organisasi terkait.

Detikriau.org — Banjir di Kabupaten Pelalawan meluap hingga ke badan jalan lintas timur di Desa Kemang, Kecamatan Ukui, Tarantang Manuk serta beberapa titik lainnya. Akibatnya arus lalu lintas terganggu.  

Senin(17/12/2018) dikabarkan diruas jalan ini sempat terjadi kemacetan panjang.

Diimbau kepada pengguna kendaraan roda dua dan roda empat (khususnya jenis sedan) dari arah kabupaten Inhu menuju Pekanbaru atau sebaliknya untuk mengunakan jalur alternatif melalui Kabupaten kuansing.

“Memutar arah melewati Kabupaten Kuansing memang terbilang jauh. Hal ini sempat dikeluhkan oleh sejumlah pengendara. Namun kita menjelaskan konsekuensi terburuk bagi pengendara yang tetap melintas dari Desa Kemang, Kecamatan Ukui.” Ujar Kapolsek Lirik AKP Yudi Setiawan sebagaimana dikutip melalui riaumandiri.

Bukan hanya melimpah ke badan jalan, kini akibat luapan sungai Kampar, ratusan rumah penduduk terendam banjir dan menimbulkan sejumlah dampak kerugian materil serta resiko terserang penyakit.

PEKANBARU (detikriau.org) — Validasi Kelas Jabatan merupakan salah satu upaya mewujudkan reformasi birokrasi dalam sebuah organisasi Pemerintah Daerah, dalam rangka menjalankan komitmen tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan hasil penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pihak BKN Kanreg XII di Pekanbaru, Senin siang (17/12/2018).

Seperti dijelaskan Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH kepada awak media, penyampaian dan penyerahan hasil pendampingan Validasi Kelas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, langsung dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si kepada Kepala BKN Kanreg XII Pekanbaru Adrayati SH MM, turut mendampingi Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM.

Kedatangan Bupati Meranti dan rombongan dikantor BKN Kanreg XII Pekanbaru langsung disambut oleh Kepala Kantor Andrayati SH MM dan jajaran. Selanjutnya Bupati Kepulauan Meranti langsung melakukan pemaparan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan yang disusun oleh Pemkab. Meranti kepada pihak BKN Kanreg XII Pekanbaru.

Lebih jauh dijelaskan Kabag Humas dan Protokol Meranti, usai menyimak pemaparan dari Pemkab. Meranti Kepala BKN Kanreg XII Andrayati SH MM dan Tim dari BKN, mengucapkan apresiasi kepada Pemkab. Meranti khususnya Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si yang telah mengampaikan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan dengan baik. Menurutnya itu adalah bentuk keseriusan dari Pemkab. Meranti dalam menjalankan reformasi birokrasi sesuai amanat Permanpan No. 34 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN.

Diakui Andrayati, sejauh ini baru Pemkab. Meranti yang menyampaikan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan kepihak BKN untuk diteruskan ke Kemenpan RB sementara Kabupaten Kota lainnya di Riau belum menuntaskan.

“Kabupaten Meranti merupakan Kabupaten yang pertama menyampaikan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan, kepihak Kemenpan RB dan BKN sangat mengapresiasi,” ujar Kabag Humas dan Protokol Meranti menirukan ucapan Ka. BKN Kanreg XII Pekanbaru.

Ka. BKN Kanreg XII Pekanbaru Andrayani sangat puas atas komiten Pemkab. Meranti yang bersungguh-sungguh menjalankan reformasi birokrasi salah satunya dengan menjadi Kabupaten pertama yang menyampaikan usulan Validasi Jabatan dan Kelas Jabatan.

Hal itu menurutnya, sangat penting karena Validasi Jabatan dan Kelas Jabatan tersebut merupakan salah satu bagian dari 8 area perubahan sebagai wujud reformasi birokrasi. Dan untuk melakukan evaluasi dan jabatan salah satu syarat utama yang harus dituntaskan oleh Pemda adalah Analisa Jabatan dan ABK.

“Hasil evaluasi Jabatan ini nantinya akan menjadi acuan dalam pemberian tunjangan kerja dimana penekanan objek evaluasi jabatan adalah jabatan,” jelasnya.

Sekedar informasi selain Sekretaris Daerah beberapa pejabat terkait juga turut mendamoingi Bupati, diantaranya Inspektur Meranti Drs. Suhendri M.Si, Kepala BKD Meranti Alizar S.Sos M.Si, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Kepala BPKAD Meranti Bambang Supriyanto SE M.Si, Kabag Ortal Sekda Meranti Rika S.Sos.*** (Hum/eko).

Jakarta, detikriau.org – 14 proyek fiktif pada BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk merugikan keuangan Negara setidaknya sebesar Rp 186 miliar. Untuk perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua orang tersangka.

“Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama BPK-RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp 186 miliar,” kata Agus di sela konferensi pers, Senin (17/12) sebagaimana dilansir melalui kumparan

Dua tersangka tersebut yakni Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 serta Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi ll PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, kata Agus, diambil dari total pembayaran yang dilakukan PT Waskita Karya kepada perusahaan subkontraktor yang menangani pekerjaan fiktif itu.

“Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut,” ujarnya.

“Diduga 4 perusahaan sub-kontraktor tersebut mendapat pekerjaan fiktif dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai,” sambungnya

Dalam kasus ini, Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktor yang sudah teridentifikasi sampai saat ini, namun KPK belum menyebut nama-nama perusahaan itu. Diduga 4 perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor, dan Yuly.

Atas perbuatannya, Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Daftar 14 Proyek Fiktif PT Waskita Karya yang Diusut KPK

Agus juga menerangkan setidaknya ada 14 proyek yang dinilai sebagai proyek fiktif yang saat ini statusnya tengah ditangani KPK.

“Sampai saat ini teridentifikasi 14 proyek yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani KPK. Jadi, dari sejumlah proyek itu ada beberapa bagian yang kami duga merupakan proyek fiktif dalam kasus ini,” ujar Agus

Agus pun menyempurnakan pengertian proyek fiktif tersebut. Menurutnya proyek tersebut pada awalnya telah dikerjakan oleh Waskita Karya, hanya saja pada proses pembahasannya dibuat perencanaan baru seolah-olah proyek tersebut akan dikerjakan oleh 4 subkontraktor yang ditunjuk Waskita.

“Melengkapi pernyataan Agus, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK menduga adanya penganggaran ganda yang dilakukan Waskita dalam 14 proyek tersebut.

“Jadi kami duga agak dekat dengan konsep “double budgeting” jadi pekerjaannya sebagian sudah dikerjakan tetapi dibuat proyek fiktif sehingga pembayaran itu dilakukan kepada pihak subkon dan dikembalikan lagi kepada beberapa orang di WK (Waskita Karya) termasuk dua orang yang jadi tersangka ini,” kata Febri.

Kendati demikian, Febri enggan merinci terkait rincian proyek fiktif apa saja yang dilakukan Waskita dalam 14 proyek tersebut.

“Tetapi kami belum bisa sampaikan bagian dari proyek yang diduga fiktif tersebut karena itu masih masuk dalam materi proses penyidikan,” tutup Febri.

Berikut daftar 14 proyek yang diduga terdapat proyek fiktif di dalamnya.

1. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat.
2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta.
3. Proyek Bandara Udara Kuala Namu, Sumatera Utara.
4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat.
5. Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta.
6. Proyek PLTA Genyem, Papua.
7. Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.
8. Proyek Fly Over Tubagus Angke, Jakarta.
9. Proyek Fly Over MerakBalaraja, Banten.
10. Proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta.
11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta.
12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali.
13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali.
14. Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur

Editor: Faisal

Jakarta — Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mewajibkan badan usaha impor untuk melaporkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui sistem elektronik per 1 Januari 2019 mendatang. Kewajiban tersebut diberlakukan sebagai bagian dari pertukaran data elektronik (PDE) yang diinisasi Ditjen Bea Cukai sejak 2016 silam. 

Dikabarkan CNN Indonesia, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi menjelaskan kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai efisiensi prosedur kepabeanan. Selain itu, kewajiban juga diberlakukan untuk mempermudah proses pengguna jasa kepabeanan dalam melakukan proses bisnis.

Pasalnya, dengan kewajiban tersebut, seorang importir yang berlokasi di Balikpapan nantinya bisa mengajukan PIB demi memasukkan barangnya melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, importir tersebut harus mengajukan PIB di kantor Bea Cukai tempat barang itu akan dibongkar muat.

“Apalagi kini sudah ada internet yang menyediakan kemudahan dan biayanya pun murah, hanya tinggal bayar koneksi saja. Selain itu, kantor Bea Cukai pun seluruhnya sudah kami hubungkan ke internet,” jelas Heru di Kementerian Keuangan, Senin (17/12).

Ia menuturkan, pertukaran data melalui internet sebelumnya sudah dilakukan bertahap di 70 kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai dalam dua tahun silam. Meski demikian, importir bisa memilih, apakah mau mengajukan PIB melalui sistem elektronik atau pertukaran data elektronik secara biasa melalui intrakoneksi di kantor Bea Cukai.

Di tahun depan, rencananya Bea Cukai akan diterapkan penuh di 13 kantor pelayanan lainnya. Tak hanya mengurus PIB, sistem PDE juga bisa diterapkan untuk mengurus Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), manifes, pemberitahuan tujuan kawasan berikat, pemberitahuan tujuan logistik berikat, dan dokumen ekspor impor lainnya.

“Dan tentu ini tanpa dipungut biaya sama sekali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan mekanisme penggunaan pertukaran data elektronik bagi importir. Pertama-tama, importir bisa mendapatkan aplikasi pertukaran data elektronik dari kantor pelayanan Bea Cukai secara gratis.

Kemudian, aplikasi tersebut harus diinstalasi di komputer atau komputer jinjing milik importir. Aplikasi inilah yang nantinya bisa dipakai importir untuk memasukkan data-data barang impornya.

Sampai sejauh ini, terdapat 73,33 persen pengguna jasa kepabeanan yang sudah memanfaatkan pertukaran data melalui internet. Ia berharap, sisanya bisa segera migrasi menggunakan sistem elektronik. Sebab, pelayanan pelaporan barang impor melalui sistem lama sudah tidak akan dilayani bulan depan.

“Tapi kami tetap akan melakukan pendampingan kepada pengguna jasa kepabeanan hingga akhir tahun ini,” terangnya.

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan turunnya elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak lepas dari absennya Ma’ruf dari sejumlah kegiatan kampanye beberapa waktu belakangan.

“Ya karena belum turun itu, belum turun ke lapangan,” ujar Luhut saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (17/12) dilansir melalui CNN Indonesia

Hasil survei tim kampanye internal Jokowi-Ma’ruf, Bravo 5, menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 01 itu masih kalah dari pasangan calon Prabowo-Sandiaga Uno di beberapa daerah, termasuk Banten.

Luhut meyakini elektabilitas Jokowi-Ma’ruf akan meningkat jika Ketua Umum MUI itu sudah mulai kampanye kembali ke lapangan. Menurut dia, Ma’ruf memiliki peran cukup signifikan untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi.

“Bisa, bisa. Nanti kalau sudah turun tahu kita (berapa persen),” katanya.

Dari sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa Jokowi-Ma’ruf masih unggul di Pulau Jawa dengan perolehan angka 59,2 persen. Hasil ini diperoleh dari survei internal yang dilakukan tim Bravo 5, tim kampanye Jokowi-Ma’ruf yang dibentuk Luhut.

Meski unggul, namun terjadi penurunan bahkan jumlah suara yang masih kalah dari pasangan Prabowo-Sandi. Salah satunya di daerah Banten.

Pada November lalu, Jokowi juga telah menyampaikan bahwa dia bersama Ma’ruf masih kalah sembilan persen di Banten. Meski
tak merinci lembaga survei yang ia maksud, Jokowi menekankan dirinya masih tertinggal dengan Prabowo-Sandi.

Ma’ruf sendiri sejak akhir November lalu terpantau tak beraktivitas melakukan kampanye keluar kediaman pribadinya. Ma’ruf hanya menerima tamu dan deklarasi para relawan di kediamannya, Jalan Situbondo 12, Menteng, Jakarta Pusat.

Mantan Rais Aam PBNU itu mengaku kakinya sedang terkilir. Kendati begitu, ia mengaku tetap nekat untuk melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai daerah.