Laporan: Rul     Editor: Faisal

Tembilahan, detikriau.org – Kedepannya diwajibkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk benar-benar memahami visi dan misi Kabupaten Inhil, karena itu yang menjadi landasan gerak oleh setiap kepala OPD dengan menjabarkannya sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Penegasan ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan saat membuka rapat Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018 -2023 di Aula kantor Bappeda Inhil. Kamis (20/12/2018)

“Saya diberikan amanah bersama H. Syamsudin Uti untuk menggapai kejayaan inhil yang makin maju bermarwah dan bermatabat. Oleh karenanya kedepan, tidak boleh ada lagi kepala OPD yang tidak memahami visi dan misi daerah,” Tekankan Bupati.

Diterangkan Bupati, visi Kabupaten Inhil adalah kejayaan inhil yang makin maju bermarwah dan bermatabat yang kemudian dijabarkan ke dalam 8 misi yakni;

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif ,partisipatif, inovatif ,efektif dan berketaatan hukum
2. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah
3. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat
4. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing
5. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
6. Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial
7. Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
8. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah

Laporan: Rul    Editor: Faisal

Tembilahan, detikriau.org – Guna memperoleh masukan dari semua pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018 -2023, Pemkab Inhil menggelar Forum Konsultasi Publik di Aula kantor Bappeda, Kamis (20/12/2018)

Dalam pidato pembukaan, Bupati Inhil HM. Wardan mengatakan bahwa kehadiran seluruh pihak terkait sangat berarti dan sekaligus membanggakan karena mencerminkan tingginya komitmen untuk senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi, dalam membangun Kabupaten Inhil

Kegiatan yang dilakukan hari ini ditegaskan adalah merupakan titik awal untuk memulai pelaksanaan kewajiban sebagai aparatur pemerintah maupun masyarakat yang ada di kabupaten indragiri hilir  dalam membangun kejayaan indragiri hilir yang semakin maju, bermarwah,  bermatabat agar apa yang  dilaksanakan nantinya berjalan dengan efektif , efesien, transparan dan akuntabel.

“Maka itu perlu ada perencanaan yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dan nantinya akan dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan khususnya pada Priode 2018-2023,” Sampaikan Bupati.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 menurutnya bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan.

Pengumpulan saran dan masukan dalam rangka  penyusun RPJMD tahun 2018-2023 ini sudah diatur sebagaimana amanat undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana sesuai aturan bahwa paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah pelantikan Bupati & Wakil Bupati Terpilih harus dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD

Dalam undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa Perda tentang RPJMD kemudian harus sudah ditetapkan paling lama 6 Bulan setelah Kepala daerah Bupati dan Wakil bupati dilantik atau selambatnya pada tanggal 22 mei  tahun 2019 mendatang.

“untuk itu saya minta kepada kepala Bappeda agar mengkoordinasikan penyusunan dukumen RPJMD sebaik-baiknya dan kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran dibawahnya agar mendukung secara aktif penyusunan RPJMD,” Tegaskan Bupati

Bupati juga berpesan agar seluruh kepentingan pembangunan dapat ditampung dalam dokumen RPJMD untuk selanjutnya disepakati secara bersama.

“Priode 2018-2023 saya berharap agar lebih sempurna lagi, lebih tajam di dalam pembahasan-pembahasannya karena saya melanjutkan mendapatkan amanah dan saya harap proram-program prioritas pada priode lalu yang masih bagus agar tetap dilanjutkan,”Imbuh Bupati.

Disamping Bupati Inhil HM. Wardan didampingi Wakil Bupati Inhil H.Syamsuddin Uti, kegiatan itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD, Edy Hariyanto Sindrang, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten indragiri hilir ,OPD, Camat Se Inhil, para Kabag,TOMA, organisasi wanita, para pimpinan organisasi dan lembaga pendidikan tinggi di kabupaten indragiri hilir, serta tenaga ahli penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten indragiri hilir tahun 2018-2023 dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM)  Universitas Riau.

“Jangan Anggap Ini Kalimat Main-Main. Sanksinya, Good Bye. Selamat Tinggal”

Reporter: Rul     Editor: Faisal

Tembilahan, detikriau.org – Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti lontarkan peringatan keras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dilingkungan Pemkab Inhil untuk berikan pengabdian maksimal sebagai pelayan masyarakat.

Dikatakannya, ASN sudah dibiayai Negara untuk membantu melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan kepentingan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan taunya hanya menerima gaji tanpa bekerja. Saya ingatkan, bekerjalah dengan baik, bantu dan berikan pengabdian maksimal kepada masyarakat,” Ujar Wabup disela penyampaian sambutannya saat serahterimakan Ambulan Desa di Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling. Rabu (19/12/2018)

Kata Wabup jangan anggap peringatannya sebagai ucapan main-main. Semua ini katanya untuk kepentingan bersama.

Untuk itu, Wabup memerintahkan kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati di kecamatan, jika mengetahui ada ASN tidak masuk kerja, hanya menerima  gaji saja, bikin Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Ke dua.

“dan Surat Peringatan ke tiga “Good bye, kami di pemerintah kabupaten nanti yang akan mengurusnya,” Warning Wabup dengan keras.

Wabup mengaku Ia orangnya banyak berjalan. Ia dan Bupati bagi-bagi kerja. Di bulan januari 2019, Wabup paparakan bahwa agendanya untuk jalan-jelan ke 20 Kecamatan di Inhil. Akan kumpul bersama para Kades, Guru, Tenaga Kesehatan termasuk seluruh ASN.

“kita harus introspeksi diri dulu atas kinerja kita sebagai pelayan publik, sampai sejauhmana kita telah memberikan pelayanan kepada masyarakat.” Katanya

“Jangan selalu menyalahkan masyarakat, koreksi dulu tentang pemerintahan kita ini, bagaimana kinerja kita, baik atau tidak. Jika tidak, dimana letak salahnya dan jika dinilai sudah benar maka harus kita buat lebih benar lagi,”

Kedepannya dipaparkan Wabup, salah satu program Warda-SU adalah mengupayakan membuka kemudahan akses komunikasi hingga ketingkat Desa, agar komunikasi antara pemkab dengan pemerintahan dibawahnya tidak terhambat.

“Nanti Desa dan Kelurahan tidak lagi sulit menyampaikan berbagai laporan. Cukup “klik” informasi langsung sampai ke tingkat Kabupaten,” Optimis Wabup

Dalam kesempatan itu, Wardan-Syamsuddin uti menurutnya juga mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada masyarakat kabupaten indragiri hilir khususnya di kecamatan tempuling yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin kabupaten indragiri hilir ini, tanpa dukungan masyarakat, Ia mengaku mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa.

“Saya mengabdikan diri untuk membantu Bupati, Saya ingin membaktikan tenaga dan pikiran demi kabupaten Inhil. Mudah-mudahan nanti apa yang kami berikan akan menjadikan apa yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.” Pungkas Wabup.

Jakarta, — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin memastikan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan dilakukan dengan sangat terbuka. Syafruddin juga menegaskan, masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun usia pensiun, diperkenankan untuk melamar. 

“P3K terbuka untuk seluruh profesi ahli. Sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia,” tutur Syafruddin dalam Konferensi Pers bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), melalui keterangan pers, Rabu (19/12) dilansir melalui CNN Indonesia

Kehadiran rekrutmen P3K, sambung Syafruddin, diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan, teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Nantinya, instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut. “Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan rekrutmen P3K rencananya akan terbagi menjadi dua fase rekrutmen. Fase pertama akan dilaksanakan pada pekan keempat Januari 2019, selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan setelah pemilu yang berlangsung pada April tahun 2019.

Selain itu, pada tahun 2019 rencananya akan kembali dibuka rekrutmen CPNS yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai terutama bidang pendidikan dan kesehatan di mana banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2019.

Seperti diketahui, tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tengah dipersiapkan Kemenpan-RB untuk para peserta calon pegawai negeri sipil yang tidak lolos tes.

Pegawai yang berstatus P3K akan mendapatkan hak penerimaan pendapatan dan tunjangan yang sama dengan pegawai yang berstatus sebagai PNS. Hanya saja pegawai P3K tidak mendapatkan hak tunjangan hari tua.

Laporan: Rul

Tembilahan, detikriau.org — Wakil Bupati Indragiri Hilir, H Syamsuddin Uti menyerahkan Ambulance Desa untuk warga Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, di halaman Madrasah Tsanawiyah Nahdhatus Shibyan, Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling. Rabu (19/12/2018)

Wabup dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dari Pemerintah Kabupaten Inhil kepada Pemerintah Desa Teluk Kiambang dengan diterimanya bantuan ambulance.

“Saya jujur merasa terharu dengan kemauan Pemerintah Desa Teluk Kiambang untuk membantu masyarakat terutama dalam masalah kesehatan. Keberadaan mobil Ambulan sangat penting karena sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi pasien gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan medis,” ujar Wabup.

Dengan adanya ambulan ini, Wabup berharap kualitas pelayanan dan derajat kesehatan di Desa Teluk Kiambang dapat lebih meningkat.

“Saya bangga Kades bisa memanfaatkan Dana Desa dengan mengadakan sarana kesehatan untuk kemudahan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan,” Apresiasi Wabup

Wabup berharap agar dana operasional ambulance dapat berasal dari Dana Desa sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya.

Wabup juga mengimbau kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Inhil dapat menerapkan cara serupa seperti yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Teluk Kiambang.

“Kepada masyarakat dan semua pihak terkait, saya berpesan agar dapat mendayagunakan serta merawat dan menjaga ambulance dengan sebaik-baiknya. Mari sama-sama kita membangun dan memajukan desa dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan, semoga Kabupaten Inhil yang sama-sama kita cintai ini semakin maju bermarwah dan martabat,” akhiri Wabup

Di awal kedatangan Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti ke Desa Teluk Kiambang, masyakarat melakukan pengalungan bunga sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat setempat.

Seusai menyerahkan secara simbolis ambulance tersebut, Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti berkeliling menggunakan ambulance untuk sekedar mencoba dan menguji kelayakan.

Turut hadir Camat Tempuling, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir , Upika Kecamatan Tempuling, Lurah, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat.

Jakarta, — Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI),Din Syamsuddin, mengkritik pemerintah Indonesia yang tak cukup bersuara terkait penindasan etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China.

“Jika tidak bersikap dan berdalih itu masalah internal China, maka betapa lemahnya pemerintah Indonesia,” ujar Din sebagaimana dikutip kantor berita Antara yang dilansir melalui CNN Indonesia, Selasa (18/12).

Melanjutkan pernyataannya, Din berkata, “Jangan karena investasi, kita jadi bungkam. Jangan karena takut, lidah kita kelu.”

Din melontarkan pernyataan ini tak lama setelah Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan segala bentuk pelanggaran HAM.

Namun, JK menganggap Indonesia tak dapat ikut campur dalam permasalahan ini karena merupakan masalah dalam negeri China.

Senada dengan Din, pengamat politik internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, juga menganggap Indonesia tak dapat berbuat banyak karena masih bergantung pada China.

“Ketergantungan ekonomi yang tinggi atas China di bidang perdagangan dan investasi, dalam konteks bilateral dan CAFTA, memaksa RI berpikir amat panjang dan mendalam sebelum membuat sebuah kebijakan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang,” kata Teuku kepada CNNIndonesia.com.

Selain ketergantungan ekonomi, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian kemitraan komperhensif strategis bersama China pada 2008 lalu.

Menurut Teuku, perjanjian itu mensyaratkan hubungan bilateral di berbagai bidang harus terpelihara dan tidak boleh terganggu akibat peristiwa baru di masa depan yang mengganjal kedua negara, termasuk kasus dugaan pelanggaran HAM ini.

Etnis Uighur kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah pemerintah China dikabarkan menahan satu juta suku minoritas tersebut di kamp penahanan indoktrinasi. Para etnis Uighur itu dilaporkan dipaksa mencintai ideologi komunis.

Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Pemerintah China sendiri memaksa etnis Uighur masuk ke kamp khusus dengan alasan tidak normal sehingga harus dimasukkan ke kamp untuk ‘mendidiknya’ agar kembali normal.

Mereka menyangkal tudingan pelanggaran HAM dan menyatakan kamp itu cuma bagian dari “pelatihan.”