Detikriau.org — Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai presiden Indonesia yang baru harus memiliki kemampuan seperti presiden pertama RI Soekarno dan presiden kedua Soeharto. Yakni kemampuan pidato seperti Soekarno dan manajemen seperti Soeharto. 

“Sebetulnya kalau menurut saya dalam sekarang ini presiden Indonesia gabungan dari Soekarno dan Soeharto. Jadi dia harus bisa pidato karena negara kita sedang kekacauan naratif tapi dia juga harus jago manajemen,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat 21 Desember 2018 seperti dilansir dari VIVA

Terkait polemik bahwa apakah Presiden Joko Widodo atau Prabowo Subianto yang merupakan titisan Soekarno, Fahri, menyarankan agar publik membandingkan gaya pidato keduanya.

“Mungkin gini saja lebih baik diadu saja standarnya Bung Karno seperti apa, narasinya, pidatonya dan sebagainyalah termasuk soal keluarga kalau mau diadu. Kemudian bandingkan dengan Pak Jokowi pidatonya, posturnya dan lain-lainlah. Adu saja,” kata Fahri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, menilai Prabowo merupakan titisan Soekarno. Sebab gaya Prabowo berpidato serupa dengan Soekarno.

Laporan: Amrul

Tembilahan, detikriau.org – Polres Inhil serahterimakan jabatan Kapolsek Tempuling dari Kompol Swernedi kepada AKP Subagja SH, Jumat 21/12/2018.

Sertijab yang didasarkan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor Kep/1195/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Riau ini dilaksanakan di Aula Bhakti Rekonfu Mapolres Indragiri Hilir Jalan Gadjah Mada Tembilahan.

Diamanatkan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik MH dalam upacara sertijab agar pejabat Kapolsek baru untuk segera menyesuaikan diri, perbanyak salaturrahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta kuasai intel dasar kepolisian.

“Mutasi adalah hal yang biasa, sebagai penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karir personil.” Sampaikan Kapolres

Kepada Pejabat lama, Kapolres Inhil dan istri mengucapkan Terima Kasih atas kinerja dan pengabdiannya selama bertugas di Polres Inhil.

Kapolres juga menyampaikan bahwa dukungan istri adalah penyemangat suami dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Negara dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upacara sertijab jabatan Kapolsek Tempuling ini bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolres Inhil AKBP CHRISTIAN RONY P, SIK.MH., dengan Perwira Upacara Kapolsek Tembilahan Hulu AKP A. RAYMOND TARIGAN dan Komandan Upacara Kaurmintu Sat Binmas IPDA TRISNO.

Saat itu hadir juga Pejabat Utama Polres Inhil yakni Wakapolres Inhil KOMPOL AFRIZAL ASRI, SIK., serta diikuti oleh Para Kabag, Kasat, Kapolsek, Kasi, Perwira, Brigadir, serta Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Indragiri Hilir NY. YATI AFRIZAL ASRI, SIK dan Jajaran Pengurus Cabang Bhayangkari Inhil.

Jakarta, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan ke sejumlah ruangan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Salah satu ruangan yang juga digeledah adalah ruangan milik Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penggeladahan dilakukan sejak siang hingga sore hari. Tak hanya ruang Nahrawi yang diperiksa, KPK pun turut menggeledah kantor KONI.

“Ada penggeledahan dari siang sampai sore di beberapa ruangan di Kemenpora termasuk ruang menteri, deputi dan ruang lain serta kantor KONI,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (20/12) dilansir melalui CNN Indonesia.

Namun Febri belum menjelaskan lebih rinci kaitan penggeledahan di ruangan Imam tersebut dengan barang bukti soal dugaan korupsi yang kini sedang diselidiki.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kemenpora dan KONI pada Selasa (18/12) lalu. Setidaknya lima orang ditetapkan sebagai tersangka.

Dari pihak Kemenpora, KPK menetapkan tiga orang yakni Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto yang diduga berperan sebagai penerima suap dalam kasus ini.

Sementara dari KONI, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum Johnny E. Awuy sebagai tersangka. Mereka diduga berperan sebagai pemberi suap.

Adapun barang bukti yang berhasil diperoleh penyidik KPK berupa uang tunai Rp318 juta, buku tabungan berisi Rp100 juta atas nama Johnny E. Awuy, uang tunai dalam bungkusan plastik sebesar Rp7 miliar, dan satu unit mobil Chevrolet Captiva milik Eko Triyanto.

Alokasi dana hibah dari Kemenpora kepada KONI sebesar Rp17,9 miliar tahun anggaran 2018. KPK menduga kedua belah pihak telah sepakat mengalokasikan fee sebesar Rp3,4 miliar bahkan sebelum proposal diajukan.

Jakarta, detikriau.org — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa saling menjaga kebersamaan dan toleransi, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang senantiasa harmonis. 

Hal tersebut disampaikan Sultan menanggapi kasus pemotongan simbol keagamaan di makam yang kemudian viral di media sosial.

“Peristiwa tersebut merupakan pembelajaran bersama untuk seluruh pihak. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang pasti, semua masyarakat perlu memahami adanya perbedaan di sekitar mereka,” kata Sultan seperti dilaporkan Antara, seperti dilansir melalui CNN Indonesia Kamis (20/12).

“Kemajemukan harus menjadi sebuah kekuatan, bukan justru kelemahan yang bisa dicabik-cabik,” kata Sultan.

Menurut dia, DIY tetap akan konsisten dan berkomitmen untuk mempertahankan toleransi. Sultan kemudian menjelaskan sudah berdialog dengan semua pihak terkait insiden di pemakaman tersebut.

“Saya rasa, apa yang viral tersebut karena rasa manis atau asinnya dilebih-lebihkan,” katanya.

Sultan menambahkan kejadian itu bisa terjadi karena adanya perbedaan tingkat pemahaman di masyarakat tentang makna toleransi dan kebersamaan, atau keinginan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara praktis.

“Masyarakat mungkin menilai apa yang mereka lakukan tidak akan berdampak seperti ini karena mereka hanya bersikap praktis saja setelah ada kesepakatan di warga,” ucap Sultan.

“Berita tentang hal ini justru memberikan nuansa kesalahpahaman yang kemudian menyebabkan prasangka,” kata dia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Sultan menilai bahwa warga juga tetap menjaga silaturahmi dengan melayat keluarga yang ditinggalkan meskipun berbeda agama, bahkan mengantarkan dan membantu proses pemakaman.

“Mungkin, karena ada kesepakatan di masyarakat, maka masyarakat kemudian bersikap praktis dan terjadilah hal tersebut,” katanya.

Selain masyarakat yang diharapkan mampu memiliki pemahaman yang lebih luas tentang makna toleransi, Sultan juga mengingatkan agar perangkat pemerintah daerah yang ada di wilayah baik lurah maupun camat juga ikut menjaga kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat.

Perangkat pemerintah, imbuh dia, memiliki peran untuk mengingatkan masyarakat tentang aturan perundang-undangan atau konstitusi yang berlaku. Misalnya jika masyarakat memiliki kesepakatan-kesepakatan tertentu, maka perangkat daerah perlu melakukan verifikasi apakah kesepakatan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Sultan berharap kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari dalam bentuk apapun. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, konstruksi sosial masyarakat Purbayan tetap dalam kondisi yang baik dan terjaga.

“Keluarga tersebut sudah tinggal di Purbayan sejak 1986. Mereka pun hidup dan bersosialisasi secara baik dengan warga dan aktif di kegiatan masyarakat dan tidak ada yang mempermasalahkannya,” ucap dia.

Sebelumnya, sebuah makam atas nama Albertus Slamet Sugihardi di pemakaman Jambon, RT 53/RW 13, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta menjadi viral. Beberapa akun media sosial mengunggah cerita terkait adanya pemotongan nisan Albertus yang tadinya berbentuk salib menjadi berbentuk T.

Sejumlah warga dan sturuktur RW setempat membantah adanya tindakan intoleran. Menurut mereka pemotongan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara warga, pengelola makam dan pihak keluarga.

Detikriau.org — Berbagai persoalan di Indonesia saat ini menunjukkan kesamaan dengan era orde baru (orba).

“Jadi, kondisi hari ini tidak ubahnya keadaan kita seperti rezim orde baru,” kata Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Ilham Bintang, saat peluncuran dan bedah buku “Di Tepi Amu Darya” karya Pemimpin Umum RMOL Network Teguh Santosa, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/12).

Hal itu, kata Ilham, terbukti dengan maraknya aksi saling lapor ke pihak kepolisian. Kondisi tersebut mengingatkan Ilham akan rentetan peristiwa yang terjadi ketika zaman orde baru.

“Saya dulu ketika zaman orba jadi lembaga sensor film, dan ada 45 karakter yang pokoknya nggak boleh kita filmkan. Anda ingat nggak ketika ada bayi tertukar menjadi inspirasi membuat film besoknya kita didemo sama suster-suster?” kata ilham.

Jika dikontekstualisasikan dengan keadaan kondisi saat ini, tambah ilham, peristiwa perampasan kebebasan berpendapat ketika orde baru terjadi pula hari ini.

“Ketika Anda mencoba mengangkat kisah polisi, Anda akan dipolisikan lagi. Nah, keadaan sekarang ini hampir sama,” tandasnya.

“Wardan Akui bahwa keberhasilan tugasnya banyak atas bantuan pemberitaan positif wartawan”

“Maryanto: Sebelum itu terbukti, jangan “bumbui” kami dengan sejumlah ‘gertakan'”

Laporan: Faisal

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan memastikan Pemkab Inhil akan melunasi seluruh hutang yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk sejumlah sisa kewajiban yang belum terbayarkan dalam ikatan kerjasama publikasi melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfops).

Menurut Bupati, tertundanya sejumlah kewajiban pembayaran disebabkan oleh kondisi ekonomi daerah. Hal itu bukan hanya terjadi di Kabupaten Inhil tetapi juga dialami oleh hampir seluruh daerah lainnya di Indonesia.

“Di Inhil sendiri, kondisi seperti ini bukan hanya dialami oleh Diskominfops, tapi juga berlaku sama pada OPD-OPD lainnya,” Ujar Bupati saat memberikan penjelasan dihadapan massa aksi damai awak media bertempat dihalaman kantor Bupati Inhil, Tembilahan. Kamis (20/12/2018)

Diterangkan Bupati, sebagaimana lajimnya pada tahun-tahun sebelumnya, kekurangan biaya beban kegiatan pembangunan akan diprogramkan kembali pada APBD Perubahan. Namun malangnya, tahun 2018 ini, untuk Kabupaten Inhil, APBD-P ditiadakan dikarenakan sesuatu sebab.

“tapi yakinlah yang namanya hutang, pasti akan kita bayar,” Janji Bupati menegaskan.

Bupati juga mengaku memaklumi dan mengapresiasi aksi unjuk rasa damai yang dilakukan awak media hari ini. Pers menurutnya adalah mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

“Terus terang saya merasakan bahwa keberhasilan sejumlah tugas saya banyak atas bantuan pemberitaan positif wartawan,” Akhiri Bupati.

Menambahkan, Sekda Inhil H Said Syarifuddin juga kembali menekankan komitmen daerah untuk melunasi seluruh tunggakan kewajiban. Hanya saja diingatkan Sekda, seluruh proses dan kelengkapan administrasi wajib harus sesuai dengan amanat undang-undang yang diberlakukan.

“Kita akan lunasi. Saya minta lengkapi seluruh administrasi terkait hal itu agar tidak bertentangan dengan aturan.” Pesankan Sekda.

Sebelumnya, Arator aksi, Maryanto menyampaikan bahwa kedatangan sejumlah awak media untuk melakukan aksi damai di kantor Bupati Inhil hari ini hanyalah sebuah upaya untuk menuntut kejelasan sisa pembayaran yang belum terlunaskan.

Hubungan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan pers menurutnya adalah hal yang tidak dilarang dalam amanat undang-undang apapun sepanjang memenuhi segala persyaratan dan aturan yang mengharuskan.

Dalam perjalannya, ditambahkan Maryanto, jika nanti memang terbukti ada pelanggaran hukum dengan adanya kaitan kerjasama ini, itu bukan ranah media, hukum tetap harus ditegakkan.

,”Namun sebelum itu tebukti, jangan “bumbui” kami dengan sejumlah ‘gertakan‘“ “ Tekankannya.

Untuk sekedar menyampaikan, Aksi sejumlah awak media ini mengatasnamakan Aliansi Wartawan Inhil (AWI).

Wadah ini merupakan wujud kolaborasi seluruh wartawan inhil yang menjalankan tugasnya dibumi seribu parit untuk memperjuangkan nasibnya . Terlepas dari apapun organisasi yang menaungi masing-masing awak medianya.