Jakarta — Dutabesar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Bin Mohammed memastikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tidak memiliki masalah di Arab Saudi.

Osama menegaskan, tidak ada masalah selama Rizieq Shihab tinggal di Mekkah, baik itu masalah keimigrasian, maupun masalah penempelan bendera di dinding belakang kediamannya.

“Terkait tentang izin tinggal, kalau seandainya Habib Rizieq memiliki masalah di Kerajaan Arab Saudi, mungkin sudah dipenjara,” katanya di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta, Selasa (13/11) dilansir dari rmol.co

Dia menegaskan, kehidupan Rizieq Shihab masih terjamin. Ada perhatian dari pemerintah Saudi maupun Indonesia atas keberadaannya.

“Habieb Rizieq dalam hal ini masih terjamin kehidupannya, diperhatikan kehidupannya,” tukasnya.

Kedutaan Besar Republik (KBRI) di Riyadh sempat menyebur bahwa masa berlaku visa Rizieq Shihab sudah habis pada tanggal 9 Mei 2018 dan diperpanjang kembali dengan visa No 603724XXXX hingga akhir masa tinggal pada tanggal 20 Juli 2018.

Seharusnya, Rizieq Shihab kembali ke tanah air per 21 Juli 2018 untuk mengurus administrasi perpanjangan visa.

Tanah Merah, detikriau.org – Musibah tanah longsor di Lorong Perigi Raja Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Inhil – Riau sebabkan satu unit rumah penduduk dan poskamling berikut 25 meter fasilitas jalan umum rusak. Peristiwa ini terjadi pada selasa (13/11) sekira pukul 00.10 Wib dinihari.

Saat musibah terjadi, pemilik rumah, H abdul Azis sedang terlelap tidur. Ia tersentak bangun saat mendengar suara papan retak dan bergegas membangunkan penghuni rumah lainnya untuk meninggal rumah serta mengevakuasi sejumlah hartabendanya ketempat yang lebih aman.

Taklama berselang, musibah itupun terjadi. Bagian pagar depan rumah Abdul Azis berikut satu unit poskamling dan jalan umum ambruk.

“Dalam kejadian musibah tanah longsor tersebut tidak terdapat korban jiwa dan dugaan awal terjadinya musibah tanah longsor disebabkan oleh abrasi air sungai, hal ini dikarenakan pemukiman rumah masyarakat yang mengalami musibah longsor berada disepanjang pinggir sungai perigi Kuala Enok. ” Terang Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik MH melalui Kasubag Humas AKP Syafri Joni SE. Selasa (13/11)

Hingga saat ini ditambahkan AKP Syafri, tim dari BPBD Kab. Inhil, Pemerintah Kecamatan dan Polsek Tanah Merah serta masyarakat setempat sedang mengevakuasi barang-barang milik pemilik rumah yang masih bisa diselamatkan.

“pemilik rumah yang mengalami musibah tanah longsor ditempatkan dirumah kerabat disekitar TKP tanah longsor.” Akhirinya./ Ari Permana

“Di Tropical Peatland Roundtable Discussion. Puluhan Pakar Dan Ahli,  Serta Peneliti Dunia Lanjutkan Tour Ke Meranti”

BATAM (detikriau.org) – Keberhasilan Pemerintah Kepulauan Meranti dalam mengolah lahan gambut dengan berbagai tanaman perkebunan Sagu, Kelapa dan Kopi telah menjadi sorotan dunia. Hal itu pula yang mendasari Badan Restorasi Gambut (BRG) RI selalu melibatkan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menjadi pembicara dalam seminar Nasional maupun Internasional tentang gambut, seperti Diskusi Internasional Lahan Gambut yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Batam, Senin (12/11/2018) malam.

Dalam acara yang dihadir Kepala Badan Restorasi Gambut Ir. Nazir Fuad, M.Sc, Deputy I BRG RI, Dr. Haris Gunawan, Ketua Masyarakat Lahan Gambut Internasional, Prof. Gerald Schmilewski, Peneliti Hutan dan Lingkungan Hidup Badan Pengembangan dan Inovasi, Dr. Agus Justianto, serta puluhan Akademisi serta Peneliti Lahan Gambut Internasional tersebut, Bupati Irwan membeberkan tema  yang diangkat “Tantangan Pengelolaan Ekosistem Gambut Dalam Perspektif Lokal” dihadapan puluhan peserta seminar yang terdiri dari para pakar dan ahli, serta peneliti dunia bertitel Doktor tersebut.

Ia menjelaskan, bagaimana upaya Pemda Meranti dalam melestarikan Ekosistem Gambut seluas 80 persen daro total wilayah Meranti dengan berbagai tantangan seperti rentan terhadap kebakaran lahan, abrasi ombak laut dan cukup susahnya memanfaatkan lahan gambut untuk pengembangan tanaman pertanian perkebunan.

Namun berkat strategi dan keuletan masyarakat yang didukung penuh oleh Pemerintan Daerah, dapat menjadikan Lahan Gambut sebagai potensi daerah yang mampu mendukung kearifan lokal, salah satunya dalam pengembangan Sagu, Kelapa dan Kopi yang menjadi andalan Meranti sejah dahulu.

Seperti diketahui, hasil perkebunan Sagu Meranti memiliki kualitas premium atau yang terbaik didunia. “Luas Kebun Sagu Meranti hampir mencapai 50 ribu Ha, dengan total produksi 276 ribu Ton pertahun. Dari hasil produksi itu Meranti menyuply hampir 90 persen kebutuhan Sagu Nasional. Sebagian hasil produksi Sagu Meranti berupa tepung diekspor ke Cirebon dan Manca Negara seperti Jepang, Malaysia dan Singapura. Dan Sagu Meranti ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Meranti, ” beber Bupati Irwan.

Selain itu,  ia juga memaparkan pentingnya menjaga Ekosistem Gambut, dan Pemerintah Kabupaten Meranti diakuinya sangat konsen terhadap pelestarian ekosisten gambut itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat kanalisasi atau sekat kanal, yaitu mengendapkan air disuatu kolam atau wadah penampungan untuk dialiri ke ekosistem lahan gambut agar tetap basah dan terbebas dari kebakaran.

“Sejak sistem ini diterapkan, jumlah kebakaran hutan dan lahan Gambut di Meranti berhasil ditekan dengan drastis. Dari ribuan hektar sampai menimbulkan bencana kabut asap ditahun 2016 menjadi ratusan hektar saja, ” beber Bupati Irwan lagi.

Sementara itu,  dikatakan orabg nomor satu di Kepulauan Meranti itu, dalam pelestarian ekosistem gambut diwilayah pinggir pantai, Pemerintan Daerah bersama masyarakat terus menggalakan penanaman Mangrove. “Upaya ini menjadi salah satu yang paling efektif dan efisien dalam menyelamatkan bibir pantai Meranti dari ancaman abrasi, ” jelas Bupati Irwan dalam pemaparannya tentang berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti dalam memanfaatkan dan melestarikan Ekosistem Gambut dihadapan para Pakar dan Ahli Lingkungan Gambut Dunia mendapat apresiasi dari para peserta diskusi.

Pakar Dan Ahli,  Serta Peneliti Dunia Lanjutkan Tour Ke Meranti

Puluhan peserta seminar Tropical Peatland Roundtable Discussion yang terdiri dari para pakar dan ahli, serta peneliti dunia bertitel Doktor ini, akan melanjutkan tournya ke Meranti. Rombongan peneliti dibawah koordinasi Badan Restorasi Gambut RI tersebut dijadwalkan akan tiba di kabupaten Kota Sagu ini pada tanggal 14 November 2018 mendatang.

Kedatangan mereka di Meranti untuk melihat langsung Tanaman Sagu, Budidaya Kolam Ikan, Kanal Blocking, Potensi Kebun Kelapa, Kebun Kopi, serta kunjungan ke Kilang dan Perusahaan Sagu, salah satunya daerah yang menjadi tujuan Kecamatan Tebing Tinggi Timur, tepatnya di Desa Sungai Tohor, Desa Tanjung Sari dan Desa Lukun./(Hum/Eko).

JAKARTA – Mayoritas nilai peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018 jeblok pada tes karakteristik pribadi (TKP). Hal ini menjadi penyebab rendahnya tingkat kelulusan CPNS tahun ini.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, rata-rata kelulusan di instansi daerah di bawah 10 persen.

Sedangkan pusat berkisar di 10 persen. Angka ini jauh lebih rendah di mana angka kelulusan di kisaran 20-30 persen.

“Formasi CPNS 2018 banyak yang kosong karena tingkat kelulusan sangat rendah. Ini akan mengganggu pelayanan publik karena CPNS yang baru ini akan ditempatkan di sektor pelayanan publik,” kata Setiawan di kantornya, Senin (12/11).

Tahun ini formasi CPNS yang disiapkan 238.050. Formasi terbanyak ada di tenaga pendidik sekira 120 ribu, kemudian tenaga kesehatan 62 ribuan. Sisanya formasi yang mendukung program Nawacita.

Setiawan mengungkapkan, mayoritas pemda penyelenggara rekrutmen CPNS mengeluhkan formasi guru dan tenaga kesehatan sangat rendah. Kelulusannya di sekitar 3 persen. Untuk pusat, masih lebih baik, rerata 10 persen.

Yang menarik, meski kelulusan rendah, banyak peserta memiliki nilai akumulasi tinggi. Banyak yang di atas 350 tapi tidak lulus passing grade karena gagal di TKP.

“Tapi bukan berarti mereka tidak bagus. Kami lihat nilai TKPnya hanya selisih 1-6 poin dari passing grade. Ini yang jadi perhatian pemerintah untuk kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk mengisi formasi kosong,” tandasnya.

Dalam PermenPAN-RB 37/2018, passing grade Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80, dan TKP 143. / jpnn.com

Jakarta, detikriau.org – Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan hadiri undangan Presiden RI Joko Widodo bersama 30 Bupati lainnya bahas tentang sinergi pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah serta situasi dan tantangan ekonomi global, bertempat di Istana Negara, senin (12/11)

Dalam kesempatan pertemuan yang digagas oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu, HM Wardan berkesempatan serahkan proposal secara langsung kepada Presiden.

“Harapan terbesar kita agar Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan kepada kita dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa dan perbaikan harga kelapa. Selain itu juga kita berharap dapat support di bidang pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya,” Ujar Bupati

Kepada Presiden, Bupati sampaikan potensi perkelapaan yang dimiliki Kabupaten Inhil sebagai daerah yang memiliki hamparan kelapa terluas di Indonesia.

Menurut Bupati, di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menguntungkan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, sudah sepatutnya potensi daerah seperti yang ada di Kabupaten Inhil dapat diberdayakan secara maksimal sehingga mampu membantu memperkokoh pondasi ekonomi nasional.

“Kita memiliki potensi di bidang perkebunan kelapa, bahkan potensi yang besar. Arah pembangunan sektor ini jelas, yakni Industrialisasi, bahkan dalam skala rumah tangga sekalipun,” jelas Bupati.

Dengan semua potensi itu, Bupati berharap, Pemerintah Pusat dapat mengerahkan segenap dukungan konkretnya terhadap Kabupaten Inhil pada sektor perkebunan kelapa, terutama dalam hal sokongan menuju gerbang revolusi industri kelapa.

“Orientasi ekspor yang menjadi tujuan kita. Jika memang perusahaan domestik ingin mengambil peran silahkan, dimana produk turunan kelapa asal Kabupaten Inhil dapat menjadi komoditas subtitusi di dalam negeri atas kelapa – kelapa yang mungkin diimpor dari luar,” papar Bupati.

Namun, sayangnya belakangan ini, menurut Bupati, Kabupaten Inhil diterpa berbagai kendala pada sektor hulu perkebunan kelapa yang diasumsikan dapat mengancam kesinambungan dari produksi kelapa lokal masyarakat pekebun kelapa.

Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan adanya ancaman efek ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia dari berbagai permasalahan.

Sebagai contoh, krisis ekonomi yang melanda negara di benua Amerika, seperti Venezuela, Brazil dan Argentina, termasuk pula Turki yang sedang diguncang permasalahan ekonomi.

Disamping itu, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang tidak menunjukkan tanda – tanda akan mereda juga turut andil dalam kondisi yang mengancam perekonomian nasional.

Dalam posisi yang tidak menguntungkan ini, Joko Widodo meminta agar para Pemimpin di Daerah dapat memahami bahwa kondisi seperti ini dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya berkenaan dengan masalah inflasi meski inflasi Indonesia masih terjaga./Ari Permana

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan dua opsi untuk memfasilitasi peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 yang tidak lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Sebab, jumlah peserta yang lolos sangat sedikit.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, opsi itu ialah penurunan ambang batas penilaian (passing grade) atau perangkingan dengan mengambil nilai yang tertinggi.

“Tentu saja nantinya kita ada sebuah kebijakan pastinya, misalnya bagaimana untuk akomodir teman-teman yang belum beruntung dari SKD. Seperti apa diaturnya, apakah passing grade diturunkan, apa dirankingkan, kita cari jalan terbaik,” kata dia di Kementerian PANRB Jakarta, Senin (12/11/2018).

Setiawan belum bisa memastikan keputusan apa yang diambil serta kapan keputusan ini keluar. Sebab, keputusan ini menunggu restu Menteri PANRB Syafruddin.

“Mudah-mudahan hal tersebut kita lakukan sesegera mungkin,” tambahnya.

Lanjutnya, keputusan ini diambil mengingat kebutuhan CPNS mendesak. Khususnya, untuk daerah dalam pemenuhan tenaga pengajar dan kesehatan.

“Khusus untuk Pemda, pada prinsipnya kita ingin mengisi formasinya supaya tidak terjadi kekosongan. Kekhawatiran khususnya Pemda untuk formasi guru, kesehatan,” tutupnya./detikcom