Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyiapkan kebijakan anyar guna mengantisipasi kekosongan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018. Langkah itu ditempuh berkaitan dengan minimnya peserta seleksi kompetensi dasar yang memenuhi passing grade.

“Saat ini masih dalam penyusunan, dan diharapkan pekan depan PermenPANRB sudah ditandatangani,” ujar Menteri PANRB Syafruddin dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Rabu, 14 November 2018. Bekas Wakil Kepala Kepolisian RI itu berujar kebijakan itu diperlukan agar kebutuhan jumlah aparatur sipil negara terpenuhi, namun kualitasnya tetap terjaga.

Berdasarkan data Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018, dari pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS hingga tanggal 12 November lalu, hanya 128.236 peserta yang memenuhi passing grade. Apabila dipersentasekan, jumlah tersebut kurang dari 10 persen dari 1.724.990 peserta yang mengikuti SKD.

Syafruddin mengatakan panitia tengah menggodok kebijakan penurunan passing grade dan pemeringkatan peserta SKD berdasarkan ranking agar kuota CPNS bisa tercapai. “Kombinasi keduanya (penurunan passing grade dan pemeringkatan peserta SKD),” kata Syafruddin.

Menurut Syafruddin, jumlah peserta yang diperlukan lolos dari tes SKD ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) minimal tiga kali formasi yang dibuka. Jika jumlah yang lolos kurang, dikhawatirkan formasi CPNS yang dibuka kosong. Padahal banyak instansi yang membutuhkan tambahan pegawai baru untuk menjamin pelayanan publik.

“Pemerintah punya kewajiban untuk melayani publik. Publik juga semakin menggeliat untuk mau berperan dalam roda pemerintahan, terutama untuk tenaga pendidikan seperti guru dan dosen serta tenaga kesehatan,” ujar Syafruddin.

Karena itu, saat ini panselnas tengah mengkaji perkembangan yang ada untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk memenuhi kebutuhan negara. Ia memastikan, langkah yang akan diambil tidak akan merugikan, bahkan akan menguntungkan semua pihak.

“Formulasinya sedang disusun agar dapat memenuhi kebutuhan CPNS yang ada tetapi tetap menghasilkan ASN yang kompetitif dan kredibel,” ujar Syafruddin.

Syafruddin juga memastikan, peraturan yang sedang disusun itu tidak mengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018. “Peraturan baru itu merupakan solusi untuk menopang peraturan yang lama.”

Sekretaris Jenderal Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan para peserta yang lolos seleksi SKD ini juga belum tentu lolos menjadi CPNS karena masih ada SKB. Dalam SKB ini, akan ditentukan berapa kebutuhan di setiap formasi. Sehingga, bisa saja, ada kekurangan di satu formasi tapi penumpukan di formasi lain. “Jadi tergantung seleksi SKB,” ujarnya.

Adapun Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyarankan agar sistem passing grade SKD diganti dengan sistem peringkat nilai. “Kita sudah surati untuk meminta peringkat nilainya saja, bukan passing grade yang digunakan,” kata Sutarmidji usai membuka kegiatan validasi kebutuhan instansi pemerintah sebagai dasar dalam penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun anggaran 2019, di Pontianak, Selasa, 13 November 2018.

Menurut Sutarmidji, dengan sistem peringkat yang diusulkan ini, seluruh kuota yang ada bisa terpenuhi dan tidak ada lagi kekosongan. Ia tidak setuju jika pemerintah pusat akan tetap menggunakan sistem passing grade dengan menurunkan angka ambang batas minimal. Sebab, menurunkan passing grade tidak menjamin jumlah kuota CPNS 2018 bisa terpenuhi.

FAJAR PEBRIANTO | ANTARA DILANSIR MELALUI Tempo.co

Pulau Burung, detikriau.org – Warga Km 00 Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dihebohkan dengan kehadiran seekor harimau Sumatra. Naasnya, hewan buas bernama latin Panthera tigris sondaica ini terjepit diantara bangunan ruko dan menjadi tontonan warga. Rabu (14/11)

Menurut laporan pejabat Kecamatan setempat kepada Bupati Inhil, harimau sumatra ini terjepit diantara bangunan ruko berdampingan milik warga setempat,  Johari,  Atek, Aming dan Ayang.

“Upaya yg dilakukan dengan memasang jaring diantara tongkat ruko dan 3 orang anggota polsek bersnjata lengkap disiagakan untuk mengantipasi jika membahayakn msyarakat.” Disampaikan dalam laporan tertulis melalui pesan komunikasi handphone itu

Juga diterangkan kehadiran hewan buas ini sudah disampaikan kepada BKSDA dan segera berangkat dari Pekanbaru menuju Pulau Burung untuk melakukan upaya evakuasi./Ari Permana

Selatpanjang (detikriau.org) – Membudayakan hidup sehat tak cukup hanya menjaga diri tetap sehat dan selalu memakan makanan sehat, tapi juga menjaga diri dari pergaulan yang tidak sehat, menjauhi diri pergaulan seks bebas dan LGBT yang mulai marak dan sangat menghawatirkan diera milenial saat ini.

“Mari para remaja jauhi Seks bebas apalagi LGBT, penyakit ini bisa menular,” ucap Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti,  H.  Said Hasyim dalam pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Meranti di halaman Kantor Bupati Meranti, Jalan Dorak,  Selatpanjang, Rabu (14/11/2018).

Ia juga mengajak kepada seluruh masyaralat untuk berprilaku sehat yang dimulai dari diri sendiri.

“Untuk hidup sehat, kita juga perlu menjaga pergaulan yang sehat, makan makanan yang sehat, dan saya minta kepada para pendidik untuk mengawasi jajanan yang dijual disekolah, jangan sampai makanan yang dijual tidak higienis mengandung pengawet dan perwarna yang tidak dibenarkan,” ujar Wabup Said Hasyim dalam kegiatan pencanagan Gerakan Hidup Bersih Tahun 2018 diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditandai dengan pembubuhan Cap Tangan oleh Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Merantu, diikuti oleh Forkopimda dan Pejabat Eselon II, dilanjutkan dengan Cuci Tangan Masal Pakai Sabun dan Pelepasan Balon ke Udara serta pemotongan tumpeng oleh Ketua BKMT Meranti Hj. Syamsidar.

Turut hadir bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Wakil Ketua DPRD H. Muzamil, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Ketua BKMT Meranti Hj. Syamsidar Said Hasyim, Para Asisten dan Staf Ahli, Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Roswita dan Jajaran Pejabat Eselon II, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Camag Tebing Tinggi Helfandi SE M.Si beserta Kades, para pendidik dan murid PAUD.

Wabup Said Hasyim juga menghimbau seluruh masyarakat terutama anak anak dan remaja, untuk menjalankan prilaku hidup bersih yang dimulai dari diri sendiri.

“Mari kita budayakan berprilaku hidup bersih yang dimulai dengan menjaga diri dan keluarga untuk sehat,” ajak Wabup Said Hasyim.

Selain itu, untuk mewujudkan kualitas hidup sehat secara masiv diwilayah Kepulauan Meranti, Wabup H. Said Hasyim meminta para Camat dan Kades untuk mensosialisasikan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Saya belum melihat adanya gerakan dari Camat dan Kades untuk mensosialisasikan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, mulai saat ini mari Camat atur bagaimana sampah tidak berserakan diwilayah masing-masing, carikan solusinya,” tegas Wabup.

Himabauan prilaku hidup sehat juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Roswita, menurutnya, kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat merupakan faktor utama tingginya resiko terserang penyakit pada masyarakat itu sendiri, baik penyakit menular maupun tidak menular. Untuk itu perlu dilaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) guna mewujudkan Kepulauan Meranti yang sehat.

Germas merupakan gerakan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan semua komponen masyarakat mewujudkan hidup sehat.

Adapun yang menjadi fokus pada gerakan ini adalah Peningkatan Aktfitas Fisik, Peningkatan Prilaku Hidup Sehat, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan, Peningkatan Edukasi Hidup Sehat.

“Semoga dengan gerakan ini, dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berprilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, ” ujar Roswita dalam acara yang juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada pensiunan Pegawai Dinas Kesehatan Meranti dan kepada para Murid SD pemenang lomba dalam rangka Hari Kesehatan yang juga disemarakan dengan senam bersama dan pemberian doorprize menarik kepada para peserta yang beruntung.

“Kita mengharapkan dengan membiasakan hidup sehat sejak dini pada peserta didik dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang peduli akan kesehatan baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya, demi Indonesia sehat yang memiliki generasi berprestasi,”  tutur Roswita.***(Hum/Eko).

detikriau.org – Gempa bumi berkekuatan 4,6 SR kembali guncang Poso, Sulawesi Tengah.

Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa yang terjadi pukul 02:04:07 Wib ini dirasakan dengan skala Modified Mercalli Intensity (MMI) III-IV atau Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

“Dirasakan (MMI) III-IV Poso,” tulis BMKG dalam laman resminya, Rabu (14/11).

Pusat gempa diketahui berada di darat 37 kilometer sebelah tenggara Poso di titik koordinat 1.72 LS dan 120.83 BT yang berada pada kedalaman 13 km./ Ari Permana

Jakarta – Pemerintah akan mengevaluasi besaran premi BPJS Kesehatan. Namun untuk menghindari “kegaduhan” diwacanakan pelaksanaannya akan dilakukan usai pemilu 2019.

“Preminya memang terlalu murah dibanding dengan servis dan layanannya. Mungkin tahun depan harus kami evaluasi ulang preminya. Mungkin setelah pemilu lah,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/11)

JK tak menampik murahnya besaran premi saat ini menjadi pemicu defisit anggaran BPJS Kesehatan. Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan defisit anggaran lembaga tersebut mencapai Rp10,5 triliun hingga akhir tahun ini.

Defisit ini disebut terjadi karena ketidakseimbangan antara penerimaan yang berasal dari peserta dan pengeluarannya yang terbilang cukup besar. “Ya bagaimana pun siapa yang pimpin BPJS Kesehatan saat ini tidak mungkin tidak defisit,” katanya.

Selain besaran premi, lanjut JK, pemerintah juga bakal mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan layanan dari BPJS Kesehatan. “Layanan juga akan dievaluasi, sampai batas mana. Jangan sampai tidak terbatas,” ucap JK.

Sebagai catatan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan terakhir kali dilakukan pada 2016 silam melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Melalui beleid itu, iuran peserta kelas I per bulan berubah dari Rp59.500 ke Rp80 ribu, kelas II berubah dari Rp42.500 ke Rp51 ribu, dan kelas III disesuaikan dari Rp25.500 ke Rp30 ribu.

Biaya kesehatan yang meningkat disertai membludaknya kepesertaan ditengarai membuat nilai iuran saat ini terdengar tidak relevan lagi. Sesuai amanat pasal 16i Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, besaran iuran memang harus ditinjau kembali setiap dua tahun.

Artikel ini sudah tayang dilaman CNN Indonesia dengan judul “JK: Premi BPJS KEsehatan Bakal Dievaluasi Usai Pemilu/https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181113185112-78-346265/jk-premi-bpjs-kesehatan-bakal-dievaluasi-usai-pemilu

Jakarta — Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, membantah bahwa pemerintahnya mengeluarkan aturan yang membuat calon jemaah haji asal Palestinatak bisa masuk ke negaranya.

Osama mengatakan Saudi masih tetap mengizinkan warga Palestina memasuki wilayahnya menggunakan dokumen perjalanan atau paspor sementara dari Yordania atau Libanon.

“Banyak berita beredar belakangan mengenai pelarangan jemaah haji Palestina untuk masuk ke Saudi. Berita tersebut adalah bohong tidak ada keabsahannya dan diambil dari sumber yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Osama dalam jumpa pers di kantor Muhamadiyyah, Jakarta, Selasa (13/11) dilansir dari CNN Indonesia

“Sekali lagi saya sampaikan, bahwa berita itu tidak benar karena bersumber dari (media) Israel dan Inggris.”

Tanggapan itu diutarakan Osama menyusul informasi terkait langkah Saudi yang tak lagi mengizinkan warga Palestina di Yordania, Libanon, Israel, dan Yerusalem Timur masuk ke negaranya menggunakan paspor sementara dari Yordania atau Libanon.

Informasi itu pertama kali diberitakan oleh Middle East Monitor yang merupakan media berbasis di Inggris. Dalam salah satu beritanya, Middle East Monitor mengutip sejumlah sumber termasuk pejabat Yordania terkait hal ini.

Dalam berita tersebut, seorang pejabat Yordania menyebut kebijakan itu diterapkan sebagai upaya Saudi menekan negaranya agar menaturalisasi pengungsi Palestina.

Hal itu juga disebut dilakukan Saudi sebagai bentuk perjanjiannya dengan Israel, yang berusaha “menghapus identitas warga Palestina dan mendiskreditkan hak-hak pengungsi Palestina.”

Jika benar, langkah Saudi itu disebut mengancam sedikitnya 1,5 juta warga Palestina yang ingin pergi haji dan umroh ke Saudi, juga 2,9 juta warga Palestina yang hendak berpergian ke luar negeri.

“Berita itu tidak benar dan tidak masuk akal. Dikatakan ada 1,5 juta jemaah haji Palestina yang terancam tidak boleh masuk Saudi, padahal sesuai dengan kebijakan kami selama ini, kami hanya memberikan kuota satu per seribu penduduk suatu negara,” kata Osama.

“Sementara itu, dari 70 juta penduduk Palestina, berarti Saudi hanya memberi kuota jemaah haji asal Palestina sebanyak 7.000 saja. Berarti apa yang diberitakan berita itu tidak logis.”

Lebih lanjut, dalam jumpa pers tersebut, Osama kembali menekankan bahwa Saudi tetap berkomitmen mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Sebagai salah satu bentuk dukungan, Saudi tidak mengganggu kuota tahunan bagi jamah Palestina yang ingin menunaikan ibadah haji.

Menurut Osama, dari sekitar 70 juta penduduk Palestina, Saudi memberikan 7 ribu kuota jamaah per tahun bagi warga Palestina. Seribu orang di antara 7 ribu jemaah Palestina bahkan dibiayai haji oleh Raja Salman.

“Isu Palestina merupakan isu kita semua, umat islam, karena Palestina merupakan kiblat pertama umat Muslim di dunia sebelum dipindahkan ke Mekkah. Karena itu, kami tidak akan membiarkan Palestina berjuang sendirian. Saudi akan terus memberikan bantuan finansial dan lainnya bagi rakyat Palestina,” kata Osama.