Laporan: Ari Permana

Tembilahan, detikriau.org — Minimnya ketersediaan anggaran mengharuskan penetapan skala priotas menjadi hal yang tidak bisa dinisbikan.Ketersediaan data secara akurat dan valid menjadi wajib agar setiap rupiah uang rakyat yang dianggarkan menjadi tepat sasaran.

“dukungan data yang akurat dan valid menjadi keharusan agar pengusulan program tepat sasaran dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat,”Ujar Kabid Jasa Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Inhil, Slamet Soedarsono saat berbincang dengan detikriau.org, rabu (21/11)

Dulu diceritakan Slamet, setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir berdiri apa yang dinamakan Unit Pelaksana Tugas (UPT). UPT ini menjadi perpanjangan tangan sekaligus mata terdepan Dinas yang berada di tingkat Kabupaten. Dengan skop wilayah kerja Kecamatan yang relatif kecil, UPT-UPT relatif mudah menjalankan tugas dan fungsinya. ketersediaan data yang akurat dan valid tentunya juga akan menjadi lebih mudah untuk didapatkan.

Belakangan, untuk efisiensi, 20 UPT se Kabupaten dirampingkan menjadi 4 UPT, yakni UPT Wilayah Satu, UPT Wilayah Dua, UPT Wilayah Tiga, dan UPT Laboratorium. Meski wilayah kerja dari tiap-tiap UPT diperluas, sisi tugas dan fungsinya masih dimungkinkan untuk dimaksimalkan.

“Namun sayangnya,sampai hari ini Kepala UPT-nya saja belum ditunjuk dan dilantik, bagaimana tugas dan fungsinya bisa dijalankan dengan baik,” Kata Slamet

Penyediaan infrastruktur yang baik dan tepat fungsi bagi masyarakat, kata Slamet, pastinya memerlukan biaya yang tidaklah sedikit. Miliaran rupiah uang rakyat setiap tahunnya harus diprioritaskan. Jika usulan program tidak didasari dengan dukungan data yang akurat dan valid, dipastikannya penyediaan infrastruktur tepat fungsi bagi masyarakat akan jauh dari harapan.

“Kita berharap agar Pemerintah Kabupaten segera tunjuk dan lantik kepala UPT-UPT-nya agar penyediaan infrastruktur bagi masyarakat sesuai tugas dan fungsi Dinas PUPR dapat berjalan maksimal.” Akhirinya.

JAKARTA – Nama-nama peserta tes CPNS 2018 yang berhak ikut tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) akan ditetapkan berdasar pemeringkatan atau ranking. Pemerintah memastikan bahwa pemeringkatan itu juga akan tetap memperhatikan nilai sesuai ambang batas atau passing grade SKD (seleksi kompetensi dasar).

jpnn.com mengabarkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan, pihaknya tidak mungkin menurunkan nilai passing grade. Karena ambang batas digunakan untuk menjaring calon-calon pelamar aparatur sipil negara (ASN) yang betul-betul punya kemampuan. Apalagi Indonesia sedang berhadapan dengan revolusi industri 4.0 dan punya visi Indonesia 2045.

”Jadi kita harus kompetitif, harus dia profesional, harus dia betul-betul kredibel, punya kemampuan yang handal,” kata Syafruddin setelah menghadiri peluncuran Indonesiaan Islamic Youth Economic Forum (Isyef) di halaman Masjid Cut Meutia, Jakarta.

Mantan Wakapolri itu menuturkan mekanisme yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan formasi itu dengan cara perangkingan. Dia mencontohkan bila yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya itu 10 orang, maka, yang akan lulus SKD adalah urutan pertama sampai sepuluh.

”Sebelas tidak boleh masuk. Jadi kira-kira begitu gambaranya,” kata dia. Tapi perangkingan itu tidak akan menurunkan ambang batas. ”Gradenya tetap. Akhirnya ya seleksi ketat diranking,” imbuh wakil ketua umum Dewan Masjid Indonesia itu.

Sesuai data Kementerian PAN-RB, jumlah peserta yang lolos seleksi administrasi dan mengikuti SKD ada 1.724.990 orang. Tapi, dari jumlah tersebut yang dinyatakan lolos passing grade sebanyak 128.236 orang atau kurang dari 10 persen. Itu data per 12 November lalu.

Sedangkan untuk peserta seleksi kompetensi bidang (SKB) di tahap berikutnya harus diikuti maksimal tiga kali jumlah formasi yang tersedia. Total formasi 238.015 jabatan. Sehingga setidaknya ada ruang bagi 714.045 peserta SKB. Tapi, ternyata yang lulus SKD tidak sebanyak itu.
Lebih lanjut Syafruddin menuturkan pada 2018 hingga awal 2019 tak kurang dari 200 ribuan PNS yang pensiun. Sehingga, perlu pengisian jabatan tersebut.
”Kalau tidak dipenuhi terus siapa yang mau kerja. Orang sudah pensiun, kosong tempatnya. Akhirnya diisi lagi oleh pegawai-pegawai, orang-orang yang dipekerjakan sementara itu kan tidak terseleksi dengan baik,” jelas dia

JAKARTA – Pemerintah menurunkan nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar (SKD) tes CPNS 2018, yang dituangkan dalam PemenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255.

Demikian juga nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan dokter spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255.

“Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255,” sebut Menteri Syafruddin dalam PermenPAN-RB 61/2018 pasal 3 dilansir dari jpnn.com

Dengan perubahan itu, terjadi penurunan 43 poin dari nilai kumulatif SKD sebelumnya. Di mana dalam PermenPAN-RB 37/2018 nilai kumulatif paling rendah 298.

Terdiri dari tes intelegensia umum (TIU) 80, tes wawasan kebangsaan (TWK) 75, dan tes karakteristik pribadi (TKP) 143.

Reporter: Ari Permana

Tembilahan, detikriau.org — Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hilir meringkus HS (32) dirumah kediamannya di jalan Sederhana Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kab Inhil. Dari tangan pria yang berprofesi sebagai buruh ini, polisi menyita lima paket narkotika jenis shabu dan satu linting daun ganja kering. Rabu (21/11)

“Kita juga ikut menyita sebagai barang bukti satu unit sepeda motor besera satu unit telepon genggam,” Ujar Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony P, S.I.K., M.H., melalui Kasat Res Narkoba AKP Bachtiar, S.H

Menurut AKP Bachtiar, penangkapan terduga pelaku diawali dengan informasi dari masyarakat yang menerangkan ia-nya kerap melakukan transaksi narkoba.

Hasil penyelidikan  yang lebih mendalam dan berbekal fakta yang akurat, petugas kemudian mendatangi kediaman tersangka dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, alhasil ditemukan sejumlah narkotika tersebut.

“Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah kami amankan di Polres Indragiri Hilir”, Pungkas AKP Bachtiar.

Penulis: Muhammad Faisal

Detikriau.org – Besok, kamis (22/11) masa kepemimpinan periode pertama Bupati Inhil HM Wardan berakhir. Menggapai Inhil Berjaya dan gemilang, masihlah terasa panjang. Berbagai persoalan masih memerlukan solusi yang berkelanjutan.

Sampai saat ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani kelapa masih menjadi tuntutan terbesar.

Disektor perkebunan ini, kurang lebih 70% dari total jumlah penduduk Inhil yang terdata sebanyak 694.914 jiwa bergantung hidup darinya.

Untuk meningkatkan produktifitas perkebunan kelapa rakyat, berbagai program telah diluncurkan pemerintah, mulai dari perbaikan trio tata air, pemberantasan organisme penggangu tanaman termasuk peremajaan kebun kelapa rakyat yang rusak dan tua.

Namun program yang sudah menelan biaya ratusan miliar yang ditujukan untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat petani itu ternyata tidak membuahkan hasil maksimal, kesejahteraan masyarakat petani belum menunjukkan perobahan yang baik.

Buktinya, hingga hari ini, suara-suara teriakan masih berlanjut. Berbagai aksi tuntutan masih terus disuarakan.

Lantas dimanakah titik persoalannya?

Dari sisi hukum ekonomi, ketersediaan barang dengan permintaan memiliki relevansi secara langsung dengan tinggi rendahnya harga. Disaat persediaan melebihi permintaan maka secara otomatis harga akan turun. Sebaliknya, saat persediaan lebih kecil dari permintaan, harga akan naik.

Sementara itu, tinggi rendahnya harga akan memberi dampak langsung terhadap tingkat penghasilan  masyarakat petani yang tentu relevansinya ‘kesejahteraan’.

Program perbaikan trio tata air, pemberantasan organisme penggangu tanaman termasuk peremajaan kebun kelapa rakyat yang rusak dan tua hanya akan berdampak dari sisi peningkatan produksi, dalam hal ini ‘peningkatan persediaan’.

Berdasarkan pengamatan lapangan penulis, program-program pemerintah yang sekali lagi sudah menelan biaya ratusan miliar itu ternyata sampai saat ini juga tidak memberikan dampak berarti, produksi kelapa petani masih terbilang rendah.

Disisi lain, semakin hari permintaan terhadap komoditi kelapa terus meningkat. Pasar komoditas ini semakin hari semakin terbuka.

Salah satu buktinya, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengekspor puluhan ribu ton Crude Coconut Oil (CCO) atau minyak kelapa kasar ke Belanda pada Juni 2018.

“CCO yang diekspor ke Belanda sebanyak 12.200 ton dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar 12,85 juta dolar Amerika Serikat (AS),” kata Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Darwin Muksin di Manado dikutip dari akurat.co

Darwin mengatakan permintaan CCO dari Eropa tetap tinggi malahan meningkat dari waktu ke waktu.

CCO atau minyak kelapa kasar merupakan produk turunan dari daging buah kelapa. Jika memang peluang ini terbuka besar, pastinya bukan hanya pengusaha di Sulawesi, pengusaha-pengusaha yang beroperasional di Inhil tentu juga menangkap peluang ini. Artinya, kebutuhan daging buah kelapa setiap tahun pastinya juga semakin meningkat.

Lantas jika progam perbaikan trio tata air, pemberantasan organisme penggangu tanaman termasuk peremajaan kebun kelapa rakyat yang rusak dan tua tidak berbuah manis, persediaan tentunya tidak terjadi peningkatan sementara permintaan semakin hari semakin melonjak. Lantas kenapa harga jual kelapa di inhil semakin anjlok?

Jalur Distribusi Pemasaran Produksi Kelapa Petani.

Sumber data dari Dinas Perkebunan Inhil, luasan kebun kelapa rakyat terdata sebanyak 429.694 ha atau 12,17% dari luas nasional, sedangkan perkebunan swasta sebanyak 34.203 ha.

Dari jumlah total lahan perkebunan kelapa rakyat ini, 100.254 ha diantaranya merupakan kelapa tua dan rusak, sedangkan tanaman kelapa menghasilkan seluas 290.780 ha dan yang belum menghasilkan seluas 38.661 ha, dengan tingkat produksi sebesar 1,16 ton/ha/tahun atau sebanyak 337.304,8 ton/ tahun

Jumlah produksi kelapa rakyat ini sebagian besar didistribusikan petani kepada lima perusahaan industri perkelapaan di Inhil, yakni PT Pulau Sambu Guntung, PT Pulau sambu Kuala Enok, PT RSUP Pulau Burung, PT Inhil Sarimas Kelapa di Kempas, dan PT Kokonako Indonesia di Kecamatan Tembilahan Hulu yang sebagian besarnya berorientasi pasar ekspor.

Berdasarkan keterangan Plt Kadisperindag Inhil, Azwar kepada detikriau.org dikomfirmasi diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu, sebelum tiba di perusahaan, distribusi pemasaran produksi buah kelapa petani masih harus melalui dua jenjang mata rantai, yakni pedagang primer dan pemegang delivery order (DO) atau sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan.

Jenjang distribusi pemasaran ini merupakan suatu keharusan.

Jalur pemasaran, yang dialibikan sebagai jaminan mutu dan kontiunitas pasokan ini dalam praktiknya nyata tidak berpihak kepada masyarakat petani. Apalagi lemahnya pengawasan menyebabkan mata rantai pemasaran ini justru semakin diduga menjelma menjadi kartel pedagangan.

Sebagai gambaran, kadang harga di perusahaan dipatok Rp. 1800 per kilo, ditingkat petani hasil produksi buah yang hanya bisa dipanen per tiga bulan itu hanya dihargai Rp 800.

Resi Gudang

Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Ini hanya berlaku kalau semua persyaratan yang ditentukan UU No 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang sudah dipenuhi. Resi Gudang yang diterbitkan sesuai Kitab UU Perdagangan bukan Resi Gudang dalam arti ini. Dalam UU Sistem Resi Gudang tahun 2006 itu, Resi Gudang dapat dipindahtangankan cukup dengan endorsement. Resi Gudang dengan itu menjadi “Negotiable”

Gudang di sini artinya bisa macam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil-CPO) ataupun komoditas lainnya seperti kelapa. Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Oleh karena resi gudang merupakan bukti kepemilikan, maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjual belikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan untuk penyerahan barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka (futures contract).

Penerapan sistem resi gudang diyakini akan lebih berpihak kepada petani dengan memberikan kepastian pasar dan harga jual.

Merubah Mindset (pola pikir) Petani Kelapa

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani kelapa, selain melalui penerapan sistem resi gudang yang hingga hari ini masih terus digesa. Pemerintah Kabupaten Inhil juga terus berupaya untuk merubah mindset petani kelapa.

Berbicara kelapa, tidak hanya bertumpu pada penjualan produksi buah kelapa, tetapi juga tidak terlepas dari hasil produk turunannya.

Dalam rancangan kebijakan umum KUA PPAS, menurut Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam, sudah didapati kesepakatan bahwa nantinya di tahun 2019, pihaknya akan melakukan sesuai dengan apa yang akan dilakukan pemerintah daerah salah satunya tentang MoU dengan professor Wisnu, teknokrat dibidang produk turunan kelapa, termasuk dari sisi ilmu aplikatifnya terhadap pelaksanaan juga sudah disepakati dengan pemerintah, bahkan kelembagaan yang nantinya akan mengelola ini semua, juga telah disepakati akan diadakan.

Dinilai Dani, agar program pengolahan produk turunan perkelapaan benar-benar dilaksanakan  secara massif yang diyakini akan memberi dampak positif terhadap masyarakat petani, maka semua stackholder terkait haru dilibatkan. Tidak saja pemerintah kabupaten tetapi juga dari pemerintah desa.

“Makanya dalam kepemimpinan Bupati Wardan lima tahun kedepan nantinya, dalam kua ppas ada yang nanamnya DMIJ plus. Dengan DMIJ plus ini lah nantinya pemerintah desa dengan seluruh kelembagaan masyarakat desa akan dilibatkan dalam pengelolaan perkelapaan.”Imbuh Dani

Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kabupaten juga menurut Dani sudah ajukan penyediaan anggaran sebesar Rp32 miliar. Dengan nilai yang tidak kecil ini, pemerintah daerah nantinya akan melakukan berbagai upaya, mulai dari hulu hingga hilirnya.

“Semoga ditahun 2019 nanti dapat berjalan dengan lebih baik. Dan semua itu akan diawasi secara bersama-sama, DPRD, Masyarakat, termasuk Mahasiswa,” ujarnya.

Besok, HM Wardan kembali akan dilantik menjabat sebagai Bupati Inhil periode kedua kalinya. Masyarakat hanya bisa menunggu keseriusan dan komitmen HM Wardan bersama pasangannya H Syamsuddin Uti untuk menuntaskan berbagai persoalan perkelapaan agar benar dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Jakarta — Penyerapan dana desa hingga akhir 2018 ditargetkan bisa mencapai Rp59,4 triliun atau 99 persen dari pagu anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp60 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo berharap target penyerapan dana desa lebih baik dibanding tahun lalu yang sebesar Rp59,2 triliun atau 98,67 persen dari pagu anggaran.

“Saya kira tahun ini (penyerapan) bisa 99 persen, lebih baik dari tahun lalu,” jelas Eko di Istana Bogor, Rabu (21/11) dilansir dari CNN Indonesia

Eko optimistis target tercapai, meski data penyaluran dana dari pemerintah pusat ke desa tidak sebaik tahun kemarin. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2018, realisasi dana desa di angka Rp44,43 triliun atau melambat 6,5 persen dibanding tahun sebelumnya Rp47,52 triliun.

Ia menjelaskan lambatnya penyerapan dana desa ini bukan dilihat penyaluran dari Rekening Keuangan Umum Negara (RKUN) ke Rekening Keuangan Umum Daerah (RKUD), melainkan penyaluran dari RKUD ke Rekening Keuangan Desa (RKD).

Mekanisme penyaluran dana desa terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225 Tahun 2017 disebut sebagai penyebab keterlambatan penyaluran dana desa.

Menurut beleid itu, penyaluran dana desa terbagi dalam tiga tahap. Pertama, pencairan sebanyak 20 persen dari pagu anggaran dana desa dilakukan sejak Januari hingga Juni. Kedua, pemerintah akan mencairkan 40 persen dari pagu anggaran dana desa mulai Maret jika sudah ada realisasi penggunaan dana tahap I.

Tahap ketiga, pemerintah bisa mencairkan dana desa dengan nilai 40 persen dari pagu anggaran sejak Juli jika sudah ada laporan realisasi penggunaan dana desa tahap kedua. Hanya saja, penggelontoran dana desa tahap ketiga baru bisa dilakukan jika 75 persen dana desa yang disalurkan pada tahap kedua sudah terealisasi.

Eko mengatakan penyaluran di beberapa desa terhambat lantaran belum menyerahkan audit penggunaan dana desa tahap kedua seperti yang diharuskan. Mekanisme baru ini diakuinya membuat penyerapan dana desa agak melambat dibanding seharusnya.

Namun, ia berharap pelaporan penggunaan dana desa khususnya untuk tahap kedua sudah bisa keluar menjelang akhir tahun. “Kalau audit tidak diterima, dana desa tak bisa dicairkan,” jelas Eko.

Jika dana desa tahap ketiga sebesar Rp24 triliun tak cair seluruhnya tahun ini, maka dana tersebut mau tak mau harus digelontorkan pada awal 2019. Menurut Eko, pemerintah masih bisa bertoleransi terhadap pembangunan dari penggunaan dana desa tahun ini hingga April 2019 mendatang.

Dana desa 2018 yang masih mengalir hingga tahun depan tentu akan mempengaruhi penyerapan dana desa yang dimulai pada Januari. Namun, lanjut Eko, secara tren, dana desa yang berasal dari pagu anggaran baru memang tidak bisa digunakan awal tahun.

Ia mengatakan pencairan dana desa pada Januari-Februari kadang tidak efektif karena kabupaten masih merumuskan penggunaan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Bahkan, pengesahan APBD kabupaten rata-rata baru bisa dilakukan di April.

“Persoalannya, APBD banyak yang masih belum ketok palu Januari karena antara DPRD dan pemerintah kabupaten masih tarik-tarikan. Jadi dana desanya kesandera. Biar saja Desember sampai April ini dana desa tidak berhenti. Jadi ada bagusnya, blessing in disguise,” pungkas dia.

Dana desa merupakan dari pos anggaran Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2018 yang mendapat pagu anggaran Rp706,2 triliun di tahun ini. Di dalam APBN 2019, anggaran dana desa akan naik menjadi Rp73 triliun.