detikriau.org – Tercatat ada 235 ribu kasus gigitan ular terjadi di Indonesia setiap tahunya. Jumlah itu menempatkan kasus tersebut di urutan 10 besar penyakit dengan korban tertinggi. Namun, masih banyak yang tidak tahu cara pertolongan pertama terhadap korban.

Bukannya menyelamatkan, penanganan yang salah justru mengakibatkan korban semakin parah dan berakhir dengan kematian.

”Saya punya pengalaman di Merauke. Bidan bercerita, ada yang digigit ular di leher. Korban diikat di leher dengan tali agar bisa ular tidak menyebar. Tapi, orang itu akhirnya meninggal. Bukan karena gigitan ularnya, tapi karena tercekik,” ujar dokter spesialis emergency medicine subspesialis toksinologi Dr dr Tri Maharani MSi SpEm saat menjadi pembicara di Jawa Pos Buah Bibir di lantai 4 gedung Graha Pena Surabaya, Minggu (25/11) dikabarkan jpnn.com

Masyarakat sampai tenaga medis sering salah kaprah ketika memberikan pertolongan pertama terhadap korban gigitan ular berbisa. Selama ini masih banyak yang memercayai, untuk mengeluarkan racun ular di dalam tubuh, caranya adalah diikat atau disedot darahnya.

Padahal, cara-cara itu tidak terbukti mampu mengeluarkan bisa ular dari dalam tubuh. Penanganan yang keliru justru membuat racun dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh hingga berakibat fatal.

Selain itu, korban selama ini masih lebih percaya dengan pengobatan tradisional daripada penanganan medis. Misalnya, mengobati dengan obat-obatan herbal, menggunakan keris, batu akik, atau batu hitam.

Dokter Maha –sapaan akrabnya– yang juga penasihat WHO itu menegaskan bahwa cara-cara tersebut tidak terbukti mampu menyembuhkan. ”Riset WHO menyatakan, tidak ada satu pun cara pengobatan tradisional yang terbukti mengeluarkan venom (bisa ular) dari dalam tubuh,” tuturnya.

Racun ular, menurut dia, masuk ke tubuh melalui kelenjar bening, bukan pembuluh darah. Cara penanganan pertama yang tepat sebenarnya cukup sederhana. Yakni, dengan imobilisasi atau mendiamkan bagian tubuh yang terkena gigitan ular.

”Yang digigit di kaki jangan dibuat jalan. Kalau di bagian badannya, orangnya buat tiduran. Jangan dibuat bergerak,” kata Maha ketika menyampaikan materi pertolongan pertama saat digigit ular.

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menjalankan program strategis optimalisasi lahan rawa untuk pertanian. Program ini merupakan terobosan untuk mengatasi penyusutan lahan baku sawah.

“Lahan rawa memiliki potensi yang begitu besar. Tentunya pengembangan lahan rawa tergantung bagaimana kita mengelolanya. Dulu pulau Jawa juga mayoritas lahannya rawa. Harus menunggu ratusan tahun baru bisa produktif. Sekarang kita punya teknologi sehingga tidak butuh waktu selama itu untuk manfaatkan lahan rawa,” ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Pending Dadih Permana, dalam keterangan pers, Jakarta Senin (26/11/2018) dilansir dari okezone.com

Berdasarkan data dari Pusdata Daerah Rawa dan Pasang Surut, Indonesia memiliki potensi lahan rawa 33,4 juta hektar (ha) yang terdiri dari lahan pasang surut 20,1 juta hektar dan rawa lebak 13,3 juta hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 9,3 juta ha diperkirakan sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pertanian.

Upaya pemanfaatan lahan rawa dengan pola optimasi lahan telah mulai dirintis sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, Kementan telah melaksanakan kegiatan optimasi lahan rawa seluas 3.999 hektare, kemudian tahun 2017 seluas 3.529 hektare, dan pada tahun 2018 hingga 5 November kemarin, telah terealisasi seluas 16.400 hektare.

“Pada tahun 2019, direncanakan kami akan mengembangkan lahan rawa seluas 500 ribu ha yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi,” jelas Pending.

Untuk mendukung pengembangan lahan rawa, Kementan meluncurkan program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (SERASI) untuk mendukung kelembagaan petani lahan rawa. Penguatan kelembagaan petani dilakukan dengan mengkorporasikan koperasi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, program SERASI, ratusan ribuan hektar rawa yang tersebar di enam provinsi akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif.

“Generasi kita ke depan, tidak usah ragu, kita sudah menemukan solusi baru untuk pangan Indonesia. Pemanfaatan lahan rawa dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan komoditas pangan strategis terutama beras. Kementan telah menyusun berbagai regulasi pendukung agar lahan rawa tetap sebagai lahan pertanian produktif,” ungkap Mentan.

Laporan: Amrul

Tembilahan, detikriau.org – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meramalkan kondisi cuaca di Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan hari ini, Selasa (27/11) sejak pagi hingga malam berudara kabur dan berawan. hujan diperkirakan akan terjadi pada dinihari nanti.

Sedangkan suhu udara Kota Tembilahan diperkirakan berada pada kisaran 24-32 C dengan kelembapan udara 60% – 100%.

Secara lengkap berikut prakiraan cuaca oleh BMKG untuk sejumlah Ibu Kota Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada selasa 27 November 2018;

Jakarta — Sebanyak 30 warga Myanmar, termasuk sejumlah biksu dari kelompok Pembela Agama Buddha, menggelar demonstrasi memprotes salah satu gelaran perayaan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Shan Kone, Yangon, pekan lalu.

Kelompok pemerhati hak asasi manusia Burma Human Rights Network (BHRN) menyatakan para pemrotes yang mengenakan topeng itu menuntut otoritas membatalkan acara tersebut.

“Kami mengecam kegagalan pihak berwenang mencegah upaya para anggota ‘Pembela Agama Buddha’ mengganggu peringatan Hari kelahiran Nabi Muhammad,” kata Direktur Eksekutif BHRN, Kyaw Win, melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (26/11).

Kyaw mengatakan pemboikotan bermula ketika gelaran acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diumumkan secara publik pada Senin (19/11). Kelompok Pembela Agama Buddha langsung mengirimkan pernyataan keberatan kepada sejumlah kantor pemerintah lokal untuk membatalkan acara tersebut.

Pada Rabu sore, para pemrotes berkumpul di Bahan Myo Oo Sasana Monastery, lokasi markas Asosiasi Biksu Buddha Patriotik.

“Dari situ, para pemrotes pergi ke Shan Kone Road di Sanchuang sekitar pukul 16.00 waktu lokal,” kata Kyaw Win.

Kyaw Win mengatakan di saat yang sama para warga nasionalis juga mengunggah pesan berbau ujaran kebencian di media sosial. Para pemrotes juga mengajak warga lainnya untuk ikut mendukung aksi pemboikotan.

“Ujaran kebencian itu tampaknya dimaksudkan untuk memicu konflik beragama atau bahkan kekerasan,” katanya.

Kyaw Win menyebut insiden ini bukan yang pertama kali terjadi di Myanmar. Pada 2015 lalu, acara Maulid Nabi Muhammad dan forum dialog antar-agama juga batal digelar di Tharkayta karena tekanan dari kelompok nasionalis Buddha. Di tahun kedua, acara serupa juga batal digelar karena alasan yang sama.

“Ini adalah tahun ketiga pemerintahan Partai NLD (partai pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi) berkuasa dan tahun ketiga pula mereka gagal mencegah pengunjuk rasa mengganggu upacara hari besar umat Islam.”

Kyaw menganggap “pemerintah Myanmar tidak berusaha melindungi hak-hak umat Muslim untuk bebas beribadah” di negara mayoritas Buddha tersebut.

Laporan: Amrul

Tembilahan, detikriau.org – Warga mengeluhkan kondisi ruas jalan Provinsi di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Kerusakan ruas jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten Inhil dengan Kecamatan Batang Tuaka ini dinilai sudah sangat memprihatinkan dan diharapkan untuk segera dilakukan perbaikan.

“Hampir setiap hari macet, penyebabnya kerap diakibatkan kendaraan terperosok kekubangan lumpur,” sampaikan salah seorang pengguna jalan, Kanik kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, senin (26/11)

Menurutnya, dengan kondisi jalan seperti ini tentulah sangat menggangu aktifitas warga. jarak tempuh dari Kota Tembilahan ke Desa Sungai Luar di Kecamatan Batang Tuaka yang hanya berjarak kurang lebih sejauh 11,5 Km dalam kondisi normal biasanya hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 25 – 30 menit kini memerlukan tambahan waktu dua atau tiga kali lipatnya.

“Susah memilih mana jalur jalan yang baik dan rusak. apalagi musim penghujan seperti ini, lubang jalan dipenuhi kubangan lumpur. salah pilih, resiko terperosok,” Keluhkannya.

Tadi siang saja menurutnya Kanik, tepatnya didepan perumahan H Amir sempat terjadi antrian panjang dikarenakan jalan terhalangi oleh kendaraan roda empat yang terperosok.

Warga jalan Sungai Beringin lainnya, Mulyadi juga membenarkan kerusakan diruas jalan provinsi ini. menurutnya, kondisi seperti ini sudah cukup lama terjadi dan saat ini kerusakannya sudah semakin parah.

“Kita berharap pemerintah Kabupaten menyampaikan kondisi kerusakan ruas jalan ini kepada Pemerintah Provinsi Riau agar segera ditindaklanjuti dengan dilakukannya perbaikan.” Harap Mulyadi.

Tembilahan, detikriau.org — Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Muhammad Wardan dan H Syamsuddin Uti menyampaikan Visi dan Misi pembangunan periode 2018-2023 dalam rapat Paripurna Istimewa, Senin (26/11/2018) pagi di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Jalan Subrantas, Tembilahan.

Rapat Paripurna Istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam dan dihadiri oleh segenap anggota DPRD Kabupaten Inhil, pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Forkopimda Inhil, unsur organisasi politik, masyarakat, pemuda, perempuan dan lainnya.

Selain itu, turut menyaksikan juga penyampaian dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018-2023, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh perempuan.

Pada periode 2018-2023, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil membawa Visi pembangunan daerah “Untuk Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat” dengan 8 butir misi.

Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ memiliki sejumlah peluang yang menguntungkan dalam memasuki proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan untuk 5 tahun kedepan, sebagai hasil dari capaian kinerja tahun 2013-2018, yang berbasis pada Misi dan Indikator Makro Pembangunan Daerah, seperti Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 sebesar 4,70 persen berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 2,33 persen.

“Hal ini menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan yang signifikan,” pungkas Bupati dihadapan para peserta rapat dan ratusan tamu undangan.

Capaian kedua yang menjadi modal besar dalam penyelenggaraan daerah Kabupaten Inhil kedepan, lanjut Bupati adalah Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 2,73 persen kurun waktu 2013-2017. Dimana pada Tahun 2013 IPM Kabupaten Indragiri Hilir berkisar 63,44 persen dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 66,17 persen.

“Meskipun mengalami peningkatan, namun capaian IPM Indragiri Hilir masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Riau yakni sebesar 71,79 persen. Kenaikan IPM Indragiri Hilir disebabkan oleh membaiknya pendapatan riil per kapita, indeks pendidikan dan indeks kesehatan,” kata Bupati.

Di samping itu, Bupati menuturkan, Kabupaten Inhil juga telah memiliki kekuatan baru dan modal besar dalam menyongsong pembangunan untuk lima tahun kedepan di antaranya, semakin bertambahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di daerah, seperti jalan, jembatan, jerambah hingga ketersediaan rumah sederhana layak huni yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir dan APBD Provinsi Riau.

“Peluang pembangunan daerah ditopang juga dengan semakin membaiknya penyelenggaraan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) sehingga desa yang ada di Indragiri Hilir semakin siap menerima tanggung jawab pembangunan,” terang Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, terdapat pula pencapaian – pencapaian lainnya yang cukup memuaskan di bidang Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan dan UKM, Sosial, Budaya, Kepemudaan, sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata.

“Alhamdulillah, berbagai pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Periode 2013-2018 diperoleh berkat terjalinnya kerjasama yang sinergis dari unsur Pemerintahan Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir,” tuturnya.

Seusai menyampaikan Visi dan pencapaian – pencapaian Pemeruntah Kabupaten Inhil pada periode sebelumnya, Bupati Inhil, HM Wardan juga membacakan 8 misi sebagai manifestasi dan upaya mewujudkan Visi pembanguan daerah dalam 5 tahun mendatang.

Untuk lebih jelas, berikut 8 misi pembangunan daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018-2023 beserta penjabarannya:

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum.

2. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah.

3. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.

4. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan Iman dan Taqwa.

5. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

6. Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.

7. Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

8. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Misi 1 bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan sasaran tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Misi 2 bertujuan untuk memantapkan dan mewujudkan
pemerataan pembangunan dengan sasaran mencakup penyediaan infrastruktur dasar dan pelaksanaan DMIJ Plus Terintegrasi terkait dengan pembangunan infrastruktur Desa dan Kelurahan.

Misi 3 bertujuan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatkan produktifitas daerah di sektor pertanian, perikanan, perindustrian dan terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.

Misi 4 bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kemampuan daya beli masyarakat.

Misi 5 bertujuan meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan semangat kegotongroyongan dengan sasaran meningkatnya partisipasi gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pelaksanaan DMIJ Plus terintegrasi terkait pemberdayaan masyarakat.

Misi 6 bertujuan untuk mewujudkan kerukunan, ketenteraman dan ketertiban dengan sasaran kerukunan hidup beragama dan meningkatnya kesejahteraan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi 7 bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan sasaran meningkatnya kesempatan kerja, daya saing koperasi dan kesejahteraan petani.

Misi 8 bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perindustrian serta investasi daerah, dan mewujudkan kemandirian pangan daerah./rls