JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menciptakan inovasi sistem elektronik. Inovasi ini bisa bermanfaat para PNS, Instansi, dan Masyarakat.

dikabarkan okezone, BKN mengungkapkan, WasdalKPPJ BKN menelurkan inovasi sistem e-pengaduan, e-advokasi dan e-jabatan bagi para PNS, Instansi dan

Masyarakat. Sistem ini dapat melaporkan atau mengadukan perbuatan PNS yang terindikasi dengan adanya pelanggaran.

Hal ini terkait dengan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Dengan adanya Inovasi ini dipastikan dari BKN untuk proses dan dari segi upaya.

“Inovasi ini akan memangkas proses pengaduan secara manual, deteksi dini permasalahan kepegawaian dan mendukung upaya pelaksanaan good governance,” ujar BKN lewat cuitan instagram @Bkngoid, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Untuk membuat sistem ini, BKN menggandeng KPK dan Komisi ASN untuk membuat kebijakan strategis terkait hal tersebut.

MEDAN – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) melaksanakan Operasi Patkor Kastima ke-24 di Selat Malaka.

Operasi tersebut merupakan bentuk nyata sinergi pengawasan taktis berkelanjutan antara kedua negara dalam mencegah kemungkinan terjadinya tindakan penyelundupan di wilayah Selat Malaka.

dikabarkan okezone, Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi saat upacara penutupan Operasi Patkor Kastima ke-24/B yang dilangsungkan di Halaman Gedung Kantor Keuangan, Jalan Diponegoro, Kota Medan hari ini.

Heru menyebutkan, pelaksanaan Operasi Patkor Kastima ini merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan sebagai salah satu program peningkatan pengawasan yang merupakan bagian dari penguatan reformasi kepabeanan dan cukai.

Ini sekaligus menjadi bukti eratnya hubungan bilateral dalam bidang Kepabeanan dan Cukai antara Indonesia dan Malaysia yang telah terbangun sejak tahun 1994.

“Operasi kali ini merupakan operasi terkoordinasi antara Bea Cukai lndonesia dan Bea Cukai Malaysia yang ke-24. Operasi yang melibatkan dua negara ini sangat penting dan strategis terutama bagi kondisi geografis Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur penting perdagangan dunia. Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara Indonesia dan Malaysia guna mengamankan Selat Malaka dari tindakan ilegal yang merugikan dan mengancam kedua negara,” ungkap Heru, Rabu (28/11/2018).

Heru menjelaskan bahwa dalam Patkor Kastima 24 Tahun 2018 ini melibatkan 267 personil yang berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan unsur kapal patrol sejumlah 17 kapal patroli.

“Area patroli itu meliputi seluruh perairan Selat Malaka dengan pembagian sektor dari Kantor Wilayah DJBC Aceh sampai dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam,” jelasnya.

Sedangkan pada operasi Patkor Kastima 24 Tahun 2018 yang telah dilangsungkan selama dua periode, Bea Cukai berhasil melakukan penindakan terhadap upaya-upaya Penyelundupan di wilayah Selat Malaka.

“Tercatat terdapat 12 penindakan terhadap berbagai Pelanggaran yang telah berhasil digagalkan operasi Patroli Laut Bea Cukai. Dalam Patkor Kasuma 24A, Bea Cukai berhasil melakukan penindakan terhadap 6 kasus pelanggaran pembawaan barang ilegal di antaranya bahan bangunan, sepeda motor, hingga kayu papan,” ujar Heru.

“Sementara, dalam Patkor Kastima 24B. Bea Cukai berhasil melakukan penindakan terhadap 6 kasus pelanggaran pembawaan barang legal mulai dari crude oil, rokok, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan bawang,” tambah Heru.

Laporan: Amrul

Tembilahan, detikriau.org – Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Christian Rony Putra S.IK MH berikan bantuan bagi korban musibah kebakaran di Jalan H Arif Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu. rabu (28/11) pagi

Penyaluran bantuan sagu hati berupa sembako saat itu, Kapolres beserta Ketua Bhayangkari Cab. Inhil Ny. ADELYA CHRISTIAN RONY juga didampingi langsung oleh Wakapolres Inhil Kompol Afrizal Asri S.IK dan Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Kab. Inhil Ny. YATI AFRIZAL ASRI beserta sejumlah perwira, Ketua Pengadilan Negri, dan Lurah Tembilahan Hulu.

Untuk sekedar mengingatkan, musibah kebakaran yang menimpa warga di dua gang berhampiran,Kampung Baru I dan Lr. Surau jalan H Arief parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, terjadi pada selasa (27/11) sekira pukul 17.50 Wib.

Akibat amukan jago merah ini, enam unit rumah warga hangus dan dua lainnya rusak.

Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Tembilahan Hulu.

Laporan: Ari Permana

Tembilahan, detikriau.org – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhil masa bhakti 2018-2023 menyampaikan program 100 hari kerja pada rapat paripurna istimewa di DPRD Inhil, awal pekan tadi.

Melalui Dinas Pendidikan, dalam 100 hari kedepan, Pemkab Inhil akan sosialisasi “Saber Pungli” bagi kepala sekolah di empat Kecamatan, Keritang, Gaung, Sungai Batang dan Reteh. kemudian program Gerakan Inhil membaca dan menggalakkan pendidikan bagi keluarga SD dan SMP.

Dinas Kesehatan; tersedianya jaringan internet yang terkoneksi antara seluruh upt puskesmas se Kabupaten Indragiri hilir. kemudian melaksanakan aplikasi Simpus, Singo, Simkes, Blud centre dan Digital Media Analitic Centre Help Distric se Puskesmas diseluruh Kabupaten Inhil

Kemudian untuk RSUD Puri Husada Tembilahan, Pemkab Inhil menekan akan tetap melakukan operasi katarak bagi masyarakat tidak mampu.

Selanjutnya, Satpol PP dalam 100 hari kedepan akan dilakukan patroli dan operasi ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penertiban PKL bersama Dinas terkait.

Damkar Kab Inhil akan dilakukan program kesedian dan pencegahan bahaya kebakaran dan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran

Dinas Sosial. melakukan tranformasi bansos beras rastra

Disnakertrans. Pelaksanaan program padat karya, Menciptakan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri, dan Pemberian sertifikat gratis bagi warga eks transmigrasi.

Dinas Ketahanan Pangan. Fasilitas penyaluran beras produksi Gapoktan, dan Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Program kerja bakti dan gotong royong bersama masyatakat ditingkat Kelurahan.

Dinas Perhubungan. Penertiban Parkir dan Penggunaan trotoar/bahu jalan dan jembatan serta penertiban sandar tambat kapal.

Dinas Koperasi. Pelaksanaan Rapat Akhir Tahunan (RAT) bagi 100 Koperasi tepat waktu, dan pembentukan koperasi Desa se Kabupaten Inhil

Dinas Penanaman Modal. Lounching penandatanganan perizinan secara elektronik online, dan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)

Dinas Perikanan dan Kelautan. Pengadaan perahu bermotor untuk nelayan kecil untuk keluarga miskin beker0ajsama dengan BAZNAS Inhil serta sosialisasi dan penyuluhan larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja pembangunan Kab Inhil

BPKAD. pengesahan ulang sertifikat tanah milik Pemkab Inhil bekerjasama dengan BPN

Badan Kepegawaian. pelaksanaa sidak ke UPD dan atau tempat-tempat tertentu bersama tim penjatuhan disiplin bagi ASN Indisipliner

Badan Kesbangpol. Sosiasliasi pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KBH, pengembangan wawasan kebangsaan serta program pendidikan politik masyarakat

BPBD Inhil. peningkatan siaga Tim Reaksi Cepat (TRC), sosialisasi daerah rawan bencana terutama didaerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Diskominfops Inhil. Lounching Internet Desa dan Kelompok Informasi Masyarakat, serta Lounching Tandatangan Elektronik PTEdi beberapa OPD dan Sektariat Daerah

Dinas Pemberdayaan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perencanaan Sahabat Peduli Anak.

Disdukcapil. Perekaman data kependudukan dan pembuatan KK serta pengutipan akte kelahiran dengan langsung mencetak ditempat pelayanan atau jemput bola.

Inspektorat. pemenuhan 100 persen dokumen kapabilitas aktif mencapai level 3, dan pemantauan penysunan laporan keuangan daerah guna percepatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah emncapai 65%, serta peningkatan persentasi penyelesaian tindak lanjut, penyusunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada DPMPTSP dan RSUD Puri Husada Tembilahan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Peningkatan minat baca masyarakat mealalui perpustakaan.

Dinas PUPR, penyelesaian Ranperda RT/RW, serta revisi status kelas jalan Kabupaten

Dispora. evaluasi destinasi pariwisata melalui website

Dinas Pekerbunan. Penanganan pasca panen danpengolahan hasil produksi dan penanganan organisame penggangu tanaman.

JAKARTA – Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah dilaksanakan. Namun, masih ada sekitar 6.202 formasi yang kosong pelamar atau tidak diminati pelamar. Formasi itu terdiri dari 152 formasi umum dan 562 formasi khusus untuk kementerian/lembaga.

Untuk instansi pemda wilayah bagian barat ada 1.476 formasi umum dan 724 formasi khusus tidak memiliki pelamar. “Sementara wilayah tengah yang tidak ada pendaftarnya sebanyak 1.220 formasi umum dan 335 formasi khu sus. Untuk pemda wilayah timur ada 1.440 formasi umum dan 329 formasi khusus. Jadi ini dari awal sudah kosong,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Jakarta dikabarkan koran SINDO yang dilansir melalui okezone

Untuk formasi-formasi masih kosong ini, katanya, akan diberikan kesempatan bagi para pelamar yang gagal dalam seleksi kompetensi bidang (SKB) untuk mengisinya. Namun, ada beberapa ketentuan harus terpenuhi untuk bisa mengisi formasi ini, seperti lokasi dan kualifikasi pendidikan yang sama.

“Sebenarnya SKB tidak menggugurkan. Karena kelulusan itu nilai SKD (seleksi kompetensi dasar) digabungkan dengan SKB. Nilai tertinggilah yang lolos CPNS. Nah, sisanya yang ikut SKB ini bagaimana? Nah, ini bisa mengisi jabatan lain yang masih kosong,” ujarnya. Namun, ujarnya, dalam penempatan ini tidak bisa dilakukan asal-asalan. Hal ini dilakukan untuk menjaga proses seleksi CPNS transparan dan berkualitas.

Salah satu hal ditekankan dalam pengisian ini adalah formasi dan kualifikasi pendidikan yang sama. “Misalnya, guru kelas di SD formasinya satu (1), yang ikut SKB ada tiga orang. Hanya satu diterima, tapi ternyata di wilayah yang sama, guru SD ada dua yang kosong. Jadi, karena di lokasi kabupaten dan pendidikan yang sama, maka itu bisa (mengisi formasi),” ujarnya.

Bima juga menegaskan bahwa tidak akan ada pihak yang bisa mengatur penempatan ini. Penempatan untuk formasi kosong dilakukan sistem. “Jadi, sistem secara random memilih mana yang masuk ke SD itu tadi sehingga tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam pengisian formasi yang kosong. Kita tidak ingin ada pihak yang dapat mengatur penempatan itu, karena itu bisa dianggap tidak transparan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, pengisian ini tidak terbatas jenis formasi umum atau khusus. Jika terdapat formasi khusus kosong di jabatan yang sama, maka bisa diisi dari formasi umum. “Begitu sebaliknya. Jadi ini adalah proses untuk mencoba mengoptimalisasikan jabatan yang kosong agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Jadi prosesnya begitu,” ujarnya.

Pakar administrasi publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai kebijakan itu tidak masalah. Namun, pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan penempatan untuk formasi yang kosong. “Kalau untuk formasi yang sama dan lulus SKD dan ikut SKB tidak ada masalah. Tapi tentu ini harus dilihat lebih hati-hati. Yang paling penting adalah pelamar harus diberitahukan kalau mau ditempatkan di formasi lain,” ungkapnya.

Menurut dia, jika langsung ditempatkan tanpa ada pertimbangan matang, maka bisa berdampak pada buruknya kinerja. Sebab dalam UU ASN sudah mensyaratkan harus sesuai secara sosiokultural. “Harus diberi tahu. Supaya tetap maksimal kerjanya,” ujarnya. Lebih lanjut dia menyoroti banyaknya formasi tidak memiliki pelamar.

Menurut dia, memang ada formasi favorit dan tidak. Terutama formasi-formasi pemda di wilayah terpencil. “Ini membuat distribusi PNS tidak merata. Saya pikir pemerintah harus membuat diskresi dalam hal penempatan PNS di wilayah tersebut mulai dari tunjangan sampai adanya masa ikatan dinas,” ujarnya.

laporan: abc.net.au

Seorang warga Australia Carol Camilleri menjalani operasi implan payudara pada 2014. Tiga tahun kemudian, dia divonis dokter mengalami kanker darah yang langka.

Implan tersebut dia lakukan untuk memperbaiki dadanya yang tak rata. Namun belakangan terjadi pembengkakan di payudara kirinya. Dia mulai merasakan sakit.

Pemeriksaan dokter menemukan adanya limfoma sel besar anaplastik terkait implan payudara (BIA-ALCL) dengan tumor ganas. Ini sejenis kanker darah yang langka.

“Sangat menakutkan karena mereka terus mengatakan ini sangat langka. Yang saya dengar cuma kematian, sekarat, mati,” katanya kepada ABC.

Camilleri hanya satu dari banyak wanita yang kena kanker karena implan payudara bertekstur yang mereka lakukan.

Tak seperti implan payudara halus, ahli bedah menyebut bakteri jauh lebih mungkin tumbuh di alur implan bertekstur, sehingga memicu limfoma.

Laporan ABC mengenai kasus BIA-ALCL ini adalah bagian investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) terhadap alat-alat medis yang ditanam di tubuh pasien.

Disebutkan hanya 29 dari 72 kasus kanker jenis ini yang tercatat dalam database Therapeutic Goods Administration (TGA) di Australia.

Ahli bedah Profesor Anand Deva yang berinisiatif menghubungi para dokter di seluruh Australia untuk mengumpulkan data prevalensinya kasus kanker ini.

Diketahui antara 2012 dan 2015, kasus limfoma baru meningkat tajam di Australia sementara TGA tetap tak menyadari permasalahannya karena kekurangan data.

Dalam periode tersebut, regulator masih menyampaikan agar para wanita Australia tak perlu khawatir dengan kondisi yang muncul akibat implan payudara. Implan ini, katanya, “aman dan efektif”.

Hal serupa terjadi di Amerika Serikat hingga 2017. Pihak Badan Pengawas Makanan dan Obat (FDA) mengizinkan pemasok implan payudara untuk menyembunyikan kerusakan yang disebabkan produk mereka pada pasien.

Analisis ICIJ dari data FDA menemukan jumlah cedera implan payudara melonjak menjadi lebih dari 4.500 kasus pada tahun 2017. Hampir 8.300 kasus terjadi pada semester pertama 2018.

Banyak dokter tak melaporkan

Kurangnya pemahaman pihak berwenang TGA terhadap munculnya jenis limfoma ini pada pasien tidak mengejutkan para pakar di Australia.

Database TGA memungkinkan dokter, pasien, dan produsen mencatat efek samping perlatan medis mereka di pasaran.

Namun data ini tidak lengkap karena hanya pabrikan yang wajib membuat laporan dan sangat jarang pasien yang mengtahuinya.

Banyak dokter yang tak membuat laporan adanya efek samping implan payudara.

“Seperti lubang hitam. Semua implan ini dilakukan, sebagian wanita pergi ke Thailand atau apalah. Kita tidak tahu apa yang terjadi,” kata Profesor Deva.

Menurut Profesor Deva, para dokter seharusnya diwajibkan melaporkan potensi permasalahan yang ditimbulkan peralatan medis seperti implan. Jika tak melakukannya, dokter misalnya bisa dihukum.

Seorang pengacara Libby Brookes dari kantor hukum Maurice Blackburn yang terkenal di Australia telah menghubungi sejumlah pasien, termasuk Camilleri.

“Saya sangat kaget dengan kelemahan sistem regulasi dan pemantauan peralatan medis dan implan di Australia,” kata Brookes.

“Secara akal sehat, jika keselamatan pasien memang jadi prioritas, maka harus ada kewajiban membuat laporan bagi para dokter,” tambahnya.

TGA berdalih telah berusaha mengatasi permasalahan ini dengan mewajibkan kartu implan peralatan medis dan brosur informasi pasien.

Kini ahli bedah kini harus memilih untuk tidak melanjutkan operasi implant payudara jika tindakan mereka itu tak ingin dicatat dalam Registrasi Peralatan Payudara.

Tahun ini, 90 persen ahli bedah payudara telah memasok data pasien, meningkat tajam dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

TGA juga telah menggelar kelompok ahli pada 2016 dan 2018 untuk mempelajari lebih lanjut jenis baru limfoma tersebut.

Tanggapan produsen implan payudara

Produsen implan payudara yang jumlah kasus limfoma tertinggi di Australia adalah Allergan yang berbasis di Dublin.

Setelah kasus awal ALCL terdeteksi di Australia dan di negara lain, yang mencakup produk-produk Allergan, perusahaan ini merilis penelitian dengan angka-angka yang sangat rendah.

Mereka menyebutkan bahwa tingkat limfoma yang terjadi kurang dari satu kasus untuk 100.000 implan payudara.

Namun pendapat ahli terbaru justru menyebutkan kasusnya satu dari 1.000 implan payudara.

Menurut Profesor Deva penelitian yang dikutip pihak produsen tersebut mengecilkan risiko kepada pasien.

TGA sendiri menyatakan sebagai regulator di Australia pihaknya menggunakan berbagai sumber informasi untuk menentukan risiko suatu perangkat medis.

Profesor Deva mengaku kesulitan meyakinkan koleganya mengenai masalah kanker darah yang langka ini.

“Saya kira ketika data semakin banyak muncul, hal itu mengancam orang. Mengancam bisnis mereka. Mata pencaharian mereka,” katanya.

Analisis ABC News menunjukkan pada setelah studi yang dilakukan produsen Allergan dirilis pada 2012, laporan kasus kanker menjadi stagnan dan peringatan dari pihak berwenang tak diperbarui.

Padahal, tiga tahu setelah rilis dari Allergan itu, kasus ALCL justru meningkat.

“Kami terus bekerja sama dengan dokter, masyarakat dan otoritas pengawas di seluruh dunia untuk penelitian, pemahaman dan kesadaran tentang efektivitas dan keamanan implan payudara,” kata Allergan.

Belum ada penarikan produk

Sampai laporan ini diterbitkan, belum ada penarikan produk implan payuidara yang terkait dengan kanker ini dan sebagian besar masih beredar di pasaran.

“Semua data menunjukkan kasus ALCL akan sangat melonjak dalam 12 tahun ke depan,” kata Profesor Deva.

“Jadi, masih akan banyak kasus lagi yang muncul,” ujarnya.

Jurubicara TGA mengatakan penarikan produk tidak diperlukan karena penyebab limfoma tersebut tidak dapat dikonfirmasi.

Padahal, penelitian sudah jelas mengidentifikasi kaitan limfoma tersebut dengan implan payudara bertekstur, kombinasi dari bakteri tertentu dan predisposisi genetik terhadap penyakit.

Wakil sekretaris TGA, Profesor John Skerritt kepada ABC menyatakan penarikan produk tidak dapat dibenarkan.

“Ingat hal ini tak hanya digunakan untuk kosmetik dan juga digunakan buat wanita yang memiliki mastektomi untuk kanker,” katanya.

“Perangkat payudara sangat penting bagi harga diri dan ketenangan psikologis (pasien),” tambah Prof Skrerritt.

Profesor Deva mengatakan daripada menarik produk terkait, lebih baik menyediakan informasi lebih jelas mengenai risikonya bagi pasien.

Bagi pasien seperti Camilleri yang kini kondisinya sudah dinyatakan bebas dari tumor tersebut, tindakan TGA yang lambat sangat disayangkan.

“Bagaimana bisa mereka membiarkan kami mempertaruhkan hidup seperti ini?” ujarnya.

Baca berita ini dalam bahasa inggris disini