Detikriau.org – Telkomsel memberikan penjelasan terkait penyebab gangguan internet di area Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah. Hal ini dikonfirmasi oleh General Manager ICT Operation Region Sumbagteng Noviandri.

“Fiber optik putus. Tapi itu sudah clear dan sedang proses perbaikan di sistem,” ujar Noviandri sebagaimana dilansir melalui liputan6 yang dikutip dari laman Jawa Pos, Kamis (6/12/2018).

Gangguan jaringan internet Telkomsel bukan hanya terjadi di wilayah Riau. Namun juga di daerah lain, seperti Padang, Sumatera Barat, dan Medan, dan Sumatera Utara. Gangguan internet ini diperkiran terjadi sejak pukul 12.00 WIB.

Namun beberapa saat kemudian penyebab gangguan yang awalnya disebutkan karena terputusnya fiber optic, diralat.

Menurut VP ICT Network Management Area Sumatera Awal R Chalik, putusnya koneksi internet disebabkan gangguan layanan data.

“Telah terjadi gangguan layanan data di wilayah Sumatera Tengah dan Sumatera Utara akibat gangguan di sistem perangkat layanan data, sedangkan layanan voice dan SMS tetap berfungsi dengan normal,” papar Awal dalam keterangan resminya, Kamis (6/12/2018).

Laporan: Ari Permana

Tembilahan, detikriau.org – Warga kota Tembilahan mengeluhkan tidak dapat diaksesnya jaringan internet Telkomsel. Gangguan layanan data bermula sekira pukul 11.30 Wib, kamis (6/12/2018)

“tidak bisa diakses. Kalau tak salah saya sejak pukul 11.30 an tadi siang,” Ujar salah seorang pengguna data Telkomsel di kota Tembilahan, Hendri kepada detikriau.org, sore hari tadi

Hendri merasa terputusnya jaringan internet pemilik jumlah pelanggan terbesar di Indonesia ini pastinya merugikan masyarakat.

“tadi pagi saya beli paket internet 24 jam. Tapi sejak siang sampai sekarang jam 17.30 wib, internet belum juga bisa diakses. Tentu saya merugi. Itu baru saya sendiri, jika ada 1 juta orang seperti saya. Tentu kerugian pelanggan akan sangat besar,” Kritisi Hendri

Hendri berharap Telkomsel bisa bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pelanggan. “Kalau pelanggan rugi, Telkomsel harusnya bertanggungjawab.”Akhirinya

Dalam keterangan tertulis Manager Corporate Communication Telkomsel Area Sumatera Hadi Sucipto dikutip melalui Tekno Liputan6.com diterangkan bahwa gangguan layanan data terjadi di wilayah operasional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng).

 “Telkomsel memohon maaf atas ketidaknyamanan layanan internet yang dirasakan pelanggan,”

Sebuah sumber menyebut, penyebab lumpuhnya jaringan Telkomsel di Sumatera tak lain karena putusnya fiber optic. Namun, hal tersebut sudah diperbaiki oleh Telkomsel.

Untuk sekedar mengabarkan, akses internet untuk Kota Tembilahan baru bisa diakses kembali sekira pukul 19.30 Wib.

detikriau.org – Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta TNI dan Polri tidak lembek menghadapi kelompok bersenjata yang membantai para pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua. 

“Kami di DPR minta TNI Polri tidak lembek menghadapi ini karena ini bukan kejadian yang pertama,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini kepada wartawan di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis, (6/12) dilansir dari RMOL.co

Ia mengingatkan, kejadian serupa terjadi pada bulan Juni lalu. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dari kabar yang diterimanya, saat ini tengah berada di lokasi.

“Iya saya mendengar laporan dari panglima TNI bahwa beliau sudah di sana sejak kemarin dan sudah melakukan koordinasi ragab (rapat gabungan) bersama pasgab (pasukan gabungan) TNI Polri,” kata Bamsoet.

Sekali lagi ia mminta TNI-Polri untuk tidak menganggap sepele persoalan di Nduga. DPR siap mendukung dari segi anggaran.

“Kali ini tidak boleh main-main dan tidak boleh dianggap sepele. Kerahkan seluruh kekuatan yang ada, berapa pun biayanya, DPR akan mendukung gabungan pasukan TNI dan Polri untuk memburu pelaku-pelaku gerombolan bersenjata yang diduga OPM, sampai tuntas,” tegasnya.

detikriau.org – Gempa 5,7 Skala Richter (SR) guncang kota Maratam Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kamis (6/12/2018).

Guncangan bumi yang terjadi pada pukul 08:02:46 Wib itu berpusat di 23 km Barat Laut Mataram atau pada titik koordinat  8.37 Lintang Selatan – 11.06 Bujur Timur pada kedalaman 10 km.

“tidak berpotensi tsunami,” Tulis BMKG melalui laman resminya.

Dilansir melalui ANTARA, akibat gempa ini, di Kantor Wali Kota Mataram, para pegawai berhamburan keluar ruangan dan berkumpul di halaman kantor yang menjadi titik kumpul saat bencana. Meski getarannya tidak begitu kuat, para pegawai tampak panik. Terutama yang berkantor di lantai dua gedung.

Sebagian pegawai perempuan dan lelaki berbegas mengambil kendaraan dan menjemput anak mereka di sekolah.

Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Mataram, Baiq Dewi Kusumawati, mengatakan, gempa terjadi saat Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Sosialisasi dan Bintek NTB “Care”.

“Saat gempa, para peserta berhamburan keluar ke halaman kantor wali kota bersama pegawai-pegawai lainnya,” katanya.

Para peserta acara itu berada di luar ruangan sekitar 15 hingga 30 menit. Lalu masuk kembali ke ruangan dan melanjutkan acara dengan pintu ruangan terbuka.

Pegawai negeri yang lain juga kembali ke ruangan untuk melanjutkan pekerjaan. Termasuk mereka yang bekerja di lantai dua gedung pemerintahan kota.

“Memang banyak pegawai yang langsung pulang setelah menjemput anak-anak mereka yang sedang ujian semesteran, tetapi sampai saat ini belum ada kebijakan pimpinan bahwa pegawai boleh pulang sampai jam kerja berakhir,” kata Baiq Dewi.

Jakarta — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H Laoly menyatakan masih ada kekosongan hukum terkait media siber (online). Namun, sambungnya, ia tak ingin regulasi terkait yang muncul nanti berlebihan bahkan mengekang kebebasan pers dan menyatakan pendapat.

“Memang kekosongan hukum di media online mau tidak mau harus segera diisi dengan baik. Saya setuju kalau ini harus segera dibicarakan dengan (Kementerian) Kominfo,” kata Yasonna, saat berdiskusi dengan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta (29/11) dilansir melalui CNN Indonesia.

Regulasi yang mengatur media siber di Indonesia, menurut Yasonna, merupakan sebuah hal yang sangat penting. Sebab, regulasi diperlukan untuk memastikan asas keadilan, asas pertanggungjawaban produk jurnalistik dan bisnis, serta memberi kepastian hukum.

“Supaya jelas mana media online yang tata kelolanya baik dan mana yang tidak bertanggungjawab. Kalau tidak ada seperti saat ini, tidak fair, ada platform digital yang seolah bebas memproduksi dan menyebarkan berita tapi sebenarnya mereka bukan media. Tanpa aturan bisa jadi lahan oleh orang secara tidak bertanggungjawab. Lalu ada media abal-abal, ujaran kebencian, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah untuk terorisme,” sambung Yasonna.

Lebih lanjut, pria yang juga dikenal sebagai politikus PDIP tersebut mempersilakan AMSI sebagai pengampu media-media massa siber di Indonesia untuk memberikan masukan.

“Teman-teman AMSI silakan masukan usulan-usulannya. Kita sama-sama kerjakan. Supaya nggak over regulated, kan kami kadang tidak paham masalah apa saja,” kata Yasonna.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengadu sebagai perusahaan media massa mereka tunduk pada berbagai aturan pers di Indoensia. Beberapa di antaranya dari mulai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, hingga verifikasi media maupun sertifikasi jurnalis.

“Tapi di seberang sana ada perusahaan teknologi yang juga menyiarkan konten berita. Dan, tidak tersentuh itu semua. Jadi, kita merasa tidak diperlakukan secara fair,” kata Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut.

Selain UU Pers, saat ini ada UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bersentuhan dengan dunia media siber. Namun, AMSI berpendapat, UU ITE bukan produk hukum yang secara spesifik mengatur media siber.

detikriau.org – Bukti rekaman terkait deal-deal proyek guna mengesahkan APBD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung membuat rapat persetujuan APBD 2019 heboh. Hujan intrupsi tak terhindari.

“Kami memiliki bukti dalam rekaman adanya deal-deal tersebut,” ujar April Lizwar, anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dilansir melalui Kantor Berita Politik RMOL

Menurut April, dalam rekaman yang dimiliknya, tercetus janji suap Rp50 juta dan bagi-bagi proyek senilai Rp500 juta untuk setiap wakil rakyat yang setuju pengesahan APBD 2019.

Kepada RMOLLampung, Rabu (5/12), April mengatakan sudah menyuarakan adanya rekaman di rapat paripurna Selasa (4/12).

“Saya konsisten tak setuju terhadap tiga dari ratusan mata anggaran yang diajukan eksekutif. Ada deal-deal uang dan proyek untuk menyetujui ketiga proyek tersebut,” ujarnya.

Namun April belum bersedia mengungkapkan lebih jauh isi rekaman yang dimilikinya.

“Sabar, jika kami bocorkan sekarang, hkhawatir melanggar UU IT,” kata April.

Lebih jauh April mengatakan, secara prinsip pihaknya menyetujui rapat paripurna pengesahan APBD, namun tiga proyek yang terkait dugaan suap itu ditunda.

Basis Effendi, anggota dewan lainnya, membenarkan adanya rekaman deal-deal persetujuan terhadap ketiga proyek yang sempat ditolak bulat anggota DPRD.

“Mereka awalnya tidak mendukung, tiba-tiba balik badan mendukung,” jelas Basis.

Ada 18 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang menyetujui pengesahan ketiga proyek yang sempat ditolak pada Rapat Paripurna APBD 2019 Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (4/12).

“Minus Fraksi PDI. Kalo April Lizwar ikut setuju jadi ada 19 wakil rakyat,” ujar Basis.

Sementara tiga mata anggaran yang ditolak, yakni dana kelanjutan pembangunan kantor bupati senilai Rp35 miliar, meubelair DPRD Rp7,5 miliar, dan umroh Rp3 miliar.

Sebelumnya ada 13 anggota Banggar, minus Agus Cik, bulat menolak ketiga mata anggaran tersebut, Kamis (29/11). Ketika hendak disetujui lewat paripurna, Jumat (30/11), ruang rapat dikunci dan dipalang dua mobil dinas.