Laporan: Amrul

Detikriau.org – Gempa bumi berkekuatan 5,2 SR guncang Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pukul 16:53:59 Wib sore ini. Senin (10/12/2018)

Keterangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya, gempa berpusat di 79 km Tenggara Sumbawa atau pada titik koordinat 9.20 LS – 117.82 BT dikedalaman 56 km.

“tidak berpotensi tsunami” tulis BMKG

Sebelumnya, gempa juga terjadi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Gempa yang terjadi pada pukul 08:26:13 Wib di Minahasa itu berpusat pada 80 km Tenggara Minahasa atau pada titik koordinat 0.74 LS – 125.39 BT dikedalaman 46 km.

Jakarta, detikriau.org – Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim nyatakan dirinya hanya akan menjabat sebagai gubernur definitif hingga 2,5 bulan ke depan, olehkarenanya Ia hanya akan meneruskan program yang sudah direncanakan di awal saat dirinya mendampingi gubernur yang sebelumnya.

“Program-program di Riau ini akan kita teruskan, sekarang kita kejar itu Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan Jalan Tol Pekanbaru dari Sumatra Barat. Itu sekarang konsen kita, mudah-mudahan itu segera dapat selesai,” terang Wan Hasyim seraya menambahkan, bagi masyarakat Riau kedua proyek jalan tol itu sangat dibutuhkan sebagaimana dilansir melalui laman resmi Setkab.

Wan Thamrin Hasyim menjelaskan, tidak ada yang berubah dari dirinya, karena meskipun kini ia menjabat sebagai Gubernur dengan Pelaksana Tugas (Plt) sebelum ini, kewenangan yang dimilikinya tetap sama.

“Saya lanjutkan saja karena saya sebelumnya juga wagub. Jadi wagub kemudian karena gubernur sebelumnya mengundurkan diri, jadi beliau mundur dari Gubernur, saya jadi Plt sejak September 2018,” pungkas Wan Hasyim.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan akan akan meneruskan program yang sudah disusun sebelumnya bersama Ridwan Mukti.

“Kalau saya, sekarang kan kita hanya meneruskan program yang sebelumnya saya susun bersama Pak Ridwan Mukti 2,5 tahun yang lalu. Terkait dengan pembangunan infrastruktur strategis kemudian bagaimana mengelola Sumber Daya Alam Bengkulu terutama untuk tujuan ekspor, kemudian bagaimana mengembangkan sektor pariwisata dengan membuat beberapa event nasional dan internasional,” kata Rohidin Mersyah kepada wartawan.

Rohidin mengaku mendapatkan pesan dari Presiden Jokowi untuk memegang tanggung-jawab ini dengan baik, kemudian semuanya on base dengan regulasi, dengan aturan, sehingga nanti mudah-mudahan pemerintah ini akan berjalan dengan produktif.

“Beliau minta begitu,” ujar Rohidin.

Mengenai upaya memberantasan korupsi, Rohidin yang sebelumnya menjadi Plt Gubernur Bengkulu menggantikan Ridwan Mukti yang terjerat kasus gratifikasi mengatakan, pihaknya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat sebuah tim pembentukan tunas integritas.

Selain itu, lanjut Rohidin, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan membangun sistem pemerintahan berbasis web terutama di sektor perizinan, kemudian pelayanan publik termasuk di sektor-sktor jenjang karir kepegawaian ini dilakukan dengan berbasis web.

“Dengan harapan, itu mengurangi bagaimana kita kontak antar orang, dengan harapan kita meminimalisir kemungkinan peluang terjadinya bentuk-bentuk KKN,” terang Rohidin.

Menurut Rohidin, pihaknya sudah melaunching hal itu untuk koneksitas antara e-budgeting dengan e-planning, perencanaan dengan penganggaran di 9 kabupaten/kota serempak dengan provinsi Bengkulu. Juga dengan pengelolaan pegawai, kenaikan pangkat, pensiun, jenjang yang kini berbasis web.

Selain itu, lanjut Rohidin, perizinan juga kita sejak 6 bulan yang lalu menerapkan OSS (online single submission) sehingga proses perizinan juga berbasis web dengan harapan akan ada perbaikan-perbaikan dan sebagai bentuk transparansi pengelolaan penataan perizinan.

Jakarta, detikriau.org – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Wan Thamrin Hasyim sebagai Gubernur Provinsi Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12) siang.

Kedua gubernur yang dilantik ini sebelumnya mengemban jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di provinsi masing-masing.

Upacara pelantikan kedua gubernur diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya oleh seluruh tamu undangan. Selanjutnya, pembacaan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 214/P dan 215/P tentang pengangkatan Gubernur Provinsi Riau sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dan Gubernur Provinsi Bengkulu sisa masa jabatan 2016-2021 tertanggal 23 November 2018.

Usai pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Administrasi Kementerian Sekretaris Negara, Presiden Jokowi membimbing kedua gubernur untuk mengucapkan sumpah jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Presiden Jokowi yang diikuti oleh Wan Thamrin dan Rohidin dilansir melalui laman resmi Setkab

Usai pengambilan sumpah jabatan dilakukan penandatanganan berita acara dari masing-masing Gubernur dan Presiden. Setelah itu, proses pelantikan ditutup dengan mengumandangkan kembali lagu Indonesia Raya, dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada gubernur yang dilantik didahului oleh Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, yang kemudian diikuti dengan tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Syafruddin, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil.

Sebelum dilakukan pelantikan, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menyerahkan Petikan Keputusan Presiden oleh Presiden RI kepada masing-masing Calon Gubernur Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan 2016-2021,  di Istana Merdeka. Jakarta, Senin (10/12) siang.

Usai penyerahan petikan tersebut, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama kedua Calon Gubernur melakukan kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara untuk selanjutnya dilakukan Upacara Pelantikan.

Upacara Penyerahan Petikan Keputusan Presiden juga dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Laporan: Rul    Editor: Faisal

Tembilahan, detikriau.org – Kontraktor pelaksana pembangunan gardu Induk dan Transmisi PLTU, PT Bangun Energi Sejahtera Kimia Raya segera lakukan penimbunan dengan Sirtu ruas jalan Provinsi di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti usai melakukan tinjauan ke lokasi sebagai bentuk respon atas keluhan yang disampaikan masyarakat.

“Ini fasilitas umum dan kepentingan orang banyak, jadi harus segera diatasi. Insyaalah nanti pihak PLN melalui PT Bangun Energi Sejahtera Kimia Raya akan menimbun sementara jalan tersebut menggunakan sirtu,” Sampaikan Wabup, senin (10/12)

“Kita mendapat keluhan dari masyarakat tentang jalan ini, makanya turun ke sini lihat langsung. Dan kita minta bantuan kepada pihak PLN yang memang tengah bekerja di lokasi ini,” Tambahkan Wabup.

Diterangkan Wabup, Jalan penghubung dari Kecamatan Tembilahan menuju Kecamatan Batang Tuaka yang berstatus jalan provinsi itu akan dilakukan perbaikan di tahun 2019 mendatang. Namun karena kondisi jalan yang memang sudah sangat memprihatinkan, tentu harus ada tindakan segera agar kenyamanan masyarakat berlalu lintas tidak terganggu.

“Sebenarnya jalan ini sebentar lagi diperbaiki, namun kalau harus menunggu tiga hingga empat bulan ke depan, ya lama juga, makanya untuk sementara harus ada tindakan perbaikan segera,” Tekankan Wabup

Sebelumnya, menanggapi keluhan masyarakat, Wabup segera mengadakan rapat koordinasi bersama dinas terkait, terutama dinas PUPR.

Usainya, didampingi sejumlah pejabat, diantaranya, Camat Tembilahan  Ahmad Khusairi S,Sos MM, Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir Jonsen, Kabid Prasaranan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir, Arispudin, Lurah Sungai Beringin Mashuri, dan Dinas PUPR Inhil langsung meninjau ke lokasi.

Mail, pengawas kontraktor PT Bangun Energi Sejahtera Kimia Raya saat dimintai keterangan mengatakan jika cuaca cerah, Empat hingga lima hari pengerjaan penimbunan sirtu akan rampung dikerjakan.

“Saat ini kita utamakan melakukan penimbunan disejumlah titik ruas jalan yang berlubang.” jelas Mail.

Tembilahan, detikriau.org – Polsek Tembilahan mengamankan seorang pria, ZA (35) di Jalan Gerilya Kecamatan Tembilahan Hulu berikut barang bukti satu paket sedang narkoba jenis sabu. Minggu (9/12/2018) malam.

Turut disita sebagai barang bukti satu unit handphone, satu unit kendaraan roda dua serta uang tunai senilai Rp 50 ribu.

Menurut Kapolres Inhil AKBP Christian Rony P SIK MH melalui Kapolsek Tembilahan Iptu Zulhendra, penangkapan bermula saat petugas kepolisian mendapatkan informasi akan dilakukannya transaksi narkoba di jalan M Boya Tembilahan.

Kapolsek segera memerintahkan Kanit Reskrim Bripka Fitrianto untuk melakukan penyelidikan. “setelah didapat informasi akurat, petugas segera melakukan penangkapan,” Terang polisi dalam rilis resminya melalui pesan WhatsApp, senin (10/12)

Saat ini ditambahkan Kapolsek, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Tembilahan guna proses penyidikan lebih lanjut. Akhirinya.

Detikriau.org – Indeks Kota Toleran 2018 yang dirilis oleh Setara Institute beberapa waktu lalu, disangsikan validitasnya. Terlebih dalam rilis itu, kota DKI Jakarta dan Aceh menempati posisi sebagai kota paling intoleran dari 94 kota di Indonesia.

“Ukurannya apa hingga DKI Jakarta disebut sebagai kota paling  intoleran? Apa karena Ahok kalah dalam Pilkada? Begitu juga dengan Banda Aceh, apa karena di sana berlaku syariat Islam? Setara harus menjelaskan metode dan kriteria yang digunakan,” kritik Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma dilansir melalui Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Senin (10/12).

Menurut dia, Setara Institute harus menjelaskan metode dan kriteria yang digunakan dalam menentukan kota intoleran di Indonesia.

“Saya berkeyakinan index itu tidak valid dan dibuat berdasarkan sentimen tertentu. Atau bisa saja ada kepentingan politik besar di belakangnya,” sambung Lieus.

Sebab selama ini, ia merasakan tidak ada hambatan apapun dalam bertoleransi di DKI Jakarta, Aceh, Medan, Tanjung Balai, Padang, Makassar dan sejumlah kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Gereja, masjid, vihara, bisa berdiri berdampingan di Jakarta. Orang pun, meski berbeda suku dan ras, bisa menjalankan ibadah dan aktivitas sosialnya tanpa hambatan. Lha, kok dibilang tidak toleran? Ngaco itu, ngaco,” pungkasnya.