Jakarta, — La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku optimistis pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan memetik kemenangan di Pulau Madura pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu ia katakan untuk merespon bahwa Pulau Madura masih menjadi basis pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang.

“Saya kan udah ngomong, potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura,” kata La Nyalla saat ditemui di kediaman Ma’ruf Amin, Menteng, Jakarta, Selasa (11/10) dilansir melalui CNN Indonesia

Pada Pilpres 2014 lalu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami kekalahan dari Prabowo-Hatta Rajasa di empat kabupaten di Pulau Madura.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, total perolehan suara Prabowo-Hatta di Pulau Madura sebanyak 830. 968, sementara Jokowi-JK berjumlah 692.631 suara.

Mantan Ketua PSSI itu mengatakan pada Pilpres 2014 lalu masyarakat Madura sangat sensitif terhadap isu Jokowi yang merupakan kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Terlebih lagi, mayoritas masyarakat Madura merupakan kelompok muslim yang taat dan tak simpatik terhadap PKI.

“Awalnya dikira Pak Jokowi ini PKI. Kan saya sudah jelasin, saya yang sebarin (Majalah) Obor. Orang Madura itu paling sensitif , paling tidak mau dibilang ini bukan agama Islam,” kata dia.

La Nyalla menegaskan Jokowi merupakan sosok yang sangat taat terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, ia yakin masyarakat Madura dapat tercerahkan pada Pilpres 2019 mendatang.

“Padahal yang [taat] Islam itu Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, La Nyalla turut menargetkan kemenangan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf di Jawa Timur diatas 70 persen.

Ia mengaku telah bergerak secara senyap untuk membantu dan melakukan konsolidasi mesin pemenangan di Jawa Timur pada Pilpres 2019.

“Saya tidak perlu ngomong soal kontribusi. Pokoknya Anda tahu Pak Jokowi menang di jawa timur. Kalau dulu menangnya hanya 800 ribu kalau sekarang lebih jauh lagi. Targetnya saya Pak jokowi harus menang 70 persen ke atas,” kata dia.

“Kajari Inhil, Susilo tampil sebagai penyampai tausyiah”

Laporan: Rul

Tembilahan, detikriau.org – Ikatan Keluarga Jawa Riau Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H sekaligus  syukuran Sekretariat IKJR di Jalan M Boya Gang Palapa Tembilahan, Senin 10 Desember 2018 malam.

Kegiatan yang mengusung tema melalui hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan tali silaturrahim dan ukhuwah Islamiyah ini, dihadiri Wakil Bupati Inhil Syamsuddin Uti, Kepala Kejaksaan Negeri Susilo, Sekretaris Kesbangpol Marlis Syarif, Anggota DPRD, jajaran Pengurus IKJR dan masyarakat Jawa, serta undangan lainnya.

Dalam tausiyahnya, Susilo menyampaikan bahwa manusia diciptakan dan ditakdirkan Allah SWT berbeda-beda, sehingga harus saling kenal-mengenal.

“Saya berharap IKJR berkembang. Seluruh pengurus dan anggotanya harus terus semangat bersilaturrahmi, karena dengan begitu Allah SWT akan membuka pintu rezeki,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wabup Syamsuddin Uti mengajak seluruh jamaah yang hadir memperkuat persatuan dan kesatuan. Apalagi mengingat, masyarakat Kabupaten Inhil ini heterogen.

“Meski kita berbeda-beda suku bangsanya, tapi alhamdulillah di Inhil tetap kondusif. Ini yang harus terus kita pertahankan,” terangnya.

Ke depan, lanjut Wabup, masyarakat hendaknya saling menjalin kasih sayang, dengan mengambil hikmah dari Maulid Nabi Muhammad SAW ini.

Wabup juga meminta bantuan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Inhil yang sudah baik ini ke arah yang lebih baik lagi.

“Mudah-mudahan amanah yang telah dipercayakan ini bisa kami pikul dengan baik. Karenanya, kritik saja kami, jangan segan-segan,” imbuhnya.

Dalam kegiatan keagamaan ini, Kajari Inhil juga memberikan kenang-kenangan bagi para Jamaah yang hadir berupa tasbih.

Laporan: Rul    Editor: Faisal

Tembilahan, detikriau.org – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H.Syamsuddin Uti lepas keberangkatan 56 peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Inhil untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Riau ke XXXVII.

Acara pelepasan dilaksanakan dilingkungan Mesjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP) Jl. Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Senin (10/12/18) Malam 

Selain Wakil Bupati Inhil, acara pelepasan ini juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Inhil Drs. Darussalam dan Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Idrus, M.Pd.I

Dalam sambutannya Wakil Bupati Inhil H.Syamsuddin Uti menitipkan nama Inhil kepada para kafilah. Menurut wabup, kesuksesan ada dipundak mereka, pemerintah hanya memberikan dorongan dan motivasi.

“Kami punya harapan besar atas keberhasilan para kafilah. do’a kami teriring dan semoga membawa harum nama daerah “ ujar Wabup sembari berpesan untuk tidak lupa menjaga marwan daerah.

Dalam kesempatan itu Wabup juga memintakan do’a dari seluruh masyarakat agar para kafilah tetap diberikan kesehatan, semangat dan mudah-mudahan mampu meraih prestasi terbaik.

Untuk sekedar mengabarkan, Kabupaten Inhil akan mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan di ajang MTQ ke 37 Riau di Pekanbaru.

Utusan Inhil terdiri dari 56 peserta, 28 pelatih, 10 official, 10 penghubung, serta 4 tenaga medis dan tenaga pengamanan.

Sementara itu juga ada 7 orang pelatih Inhil lainnya direkrut oleh LPTQ Provinsi Riau untuk menjadi Majelis Hakim pada MTQ ke 37 Provinsi Riau di Pekanbaru ini,mereka adalah Hj. Nur’ani, S.H, M.H, Hj. Sumiati, Hj. Zuriyah Latif, H. Khusyairi, LC, H. Helmi Rasyid, S.Ag, Pahdi Alhafidz dan Mhd. Riduan Sabri, S.H.

MTQ ke 37 Riau tahun 2018 dilaksanakan mulai hari ini tanggal 11 – 18 Desember di Kota Pekanbaru yang akan diikuti oleh seluruh kafilah utusan kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Jakarta, detikriau.org – Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018, disepakati sembilan nilai integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diterapkan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan penandatanganan komitmen implementasi pendidikan antikorupsi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Selasa (11/12) dilansir melalui RMOL.co

“Apakah orang jujur di Indonesia ini bakal tidak dapat apa-apa? Apakah kalau orang peduli terhadap orang lain kemudian justru yang dia dapat adalah sesuatu yang apaan si urusan lo? Apakah orang yang mandiri kemudian dianggap sombong?” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat sambutan pada acara itu.

“Apakah kalau kita tanggung jawab kemudian kita sok suci? Apakah kalau sederhana dianggap miskin? Apakah kalau kita berani kita dianggap sok jago? Jagoan gitu? Apakah kalau kemudian kita adil kemudian kita dinilai sebagai orang sok jadi pengacara atau sok tahu hukum?” tuturnya menambahkan.

Sembilan nilai integritas KPK itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

Sebelumnya Saut menyampaikan, hal tersebut saat ini menjadi pertanyaan besar, sebab sembilan nilai intergritas KPK bukanlah untuk memperlemah diri sendiri.

“Ini pertanyaan besar sekali dalam negara ini, yang saya sebutkan dari jujur, peduli, mandiri tanggung jawab, sederhana, adil tadi itu sembilan nilai, kami sebut di KPK apakah kalau orang mempunyai nilai itu dia akan memperlemah dirinya sehingga tidak mempunyai daya saing di negara kita,” lanjut Saut.

Sembilan nilai integritas KPK tersebut rencananya akan diterapkan dalam kurikulum pembelajaran mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi.

“Nanti itu akan kita ajarkan mulai dari SD hingga pensiun. Bahannya sudah disiapkan, bahannya tidak lebih dari 9 nilai,” pungkas Saut.

Jakarta, detikriau.org – Kabupaten Indragiri Hilir menerima Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 Kategori Zona Hijau terhadap standar pelayanan publik. Anugerah tersebut diberikan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, di Auditorium TVRI Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

“Anugerah ini adalah apresiasi kepada seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Inhil yang telah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, teruslah berinovasi dan tunjukkan dedikasi sebagai pelayan masyarakat,” pinta Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan seusai menerima anugerah.

Bupati mengaku, sangat gembira atas perolehan ini. Dia mengimbau kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya sangat apresiasi dengan hasil ini dan kedepan akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hasil yang sudah ada saat ini ke arah yang lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati juga berkomitmen akan mengevaluasi dinas-dinas yang nilai pelayanannya publiknya masih rendah, agar bisa memperbaiki secepatnya agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Selain Kabupaten Inhil, sejumlah kabupaten di Provinsi Riau juga memperoleh predikat dengan nilai berbeda, yakni Kabupaten Inhu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan.

Penganugerahan oleh Ombudsman ini juga diberikan kepada sejumlah lembaga kementerian juga mendapatkan Anugerah Predikat Kepatuhan yang dinilai dan diperiksa Ombudsman RI.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan penganugerahan Ombudsman RI sebagai lembaga negara kepada pemerintah pemberi pelayanan publik adalah sebagai bentuk pengingat agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Ombudsman sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap pelayanan publik dengan tujuan mengingatkan pemerintah sebagai pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Pemberian Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 tersebut turut disaksikan Menteri koordinator hukum dan HAM, Menteri pertahanan RI, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, Menteri PUPR dan Menteri Perdagangan.

Pemerintah Australia telah membuka peluang bagi warga asing dengan keterampilan dasar pertanian atau perhotelan untuk pindah secara permanen ke Australia dengan visa kerja.

Poin utama:

• Kesepakatan imigrasi lokal baru menawarkan janji tinggal permanen
• Warga asing bahkan dengan keterampilan rendah atau bahasa Inggris yang kurang fasih bisa mendaftar
• Imigran harus menghabiskan tiga hingga empat tahun di wilayah yang sama

Perjanjian imigrasi regional baru untuk Wilayah Utara Australia (NT) dan Negara Bagian Victoria barat daya akan menurunkan kriteria untuk keterampilan, bahasa dan pendapatan bagi pekerja imigran.

Dan mereka akan menyediakan peluang untuk masa tinggal permanen bagi para pekerja yang sebelumnya tidak ada.

Namun Pemerintah Australia menuntut para imigran berkomitmen untuk tinggal di daerah-daerah ini setidaknya selama tiga tahun sebelum jalur permanen tersedia.

Menteri Imigrasi Australia, David Colemanm mengatakan Pemerintah sedang memperbaiki program imigrasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokasi tertentu.

“Kami, khususnya, mencermati cara-cara untuk mengisi kesenjangan pekerjaan di daerah-daerah,” katanya.

Pemerintah Australia telah menutup opsi untuk masa tinggal permanen bagi ratusan pekerjaan dalam program imigrasi selama dua tahun terakhir, terutama melalui perubahan daftar pekerjaan dalam visa kebutuhan keterampilan sementara.

Ini berarti peluang bagi masa tinggal permanen melalui visa kerja hanya tersedia bagi pekerja yang paling diinginkan Pemerintah Australia, terutama pekerjaan terampil yang dibutuhkan oleh bisnis Australia.

Tetapi kesepakatan baru -yang dikenal sebagai Persetujuan Area Migrasi Khusus (DAMA) -menurunkan persyaratan itu, membuka peluang bagi para imigran yang kurang lancar berbahasa Inggris dan berketerampilan lebih rendah dan membayar untuk pindah ke Australia secara permanen.

DAMA untuk wilayah NT sudah berlaku, tetapi tidak termasuk tawaran residensi permanen.

Manuela Seiberth, agen imigrasi yang bermarkas di Darwin, mengatakan tawaran baru residensi permanen itu “sangat besar”.

“Saya pikir ini adalah hal yang sangat baik, khususnya mengingat reformasi hukum imigrasi baru-baru ini yang meningkatkan persyaratan untuk sebagian besar visa yang disponsori pekerja dan imigrasi keahlian umum, seperti kualifikasi yang lebih tinggi, pengalaman kerja yang lebih banyak dan keterampilan bahasa Inggris yang lebih tinggi,” ujarnya.

“DAMA menawarkan opsi untuk pekerja semi-terampil dan memberikan fleksibilitas dengan konsesinya.”

Biasanya, visa kerja harus ditujukan untuk pekerja dengan bahasa Inggris yang kompeten dan membayar setidaknya $ 53.900 (atau setara Rp 539 juta) per tahun.

Namun, di bawah kesepakatan DAMA di NT sebelumnya, visa bisa disetujui bagi ahli pembuat roti, barista atau penata rambut dengan bahasa atau penghasilan kurang dari ambang batas ini.

Di bawah skema DAMA yang baru, para pekerja ini kemungkinan akan diberikan kesempatan untuk pindah ke Australia secara permanen.

Perbaruan di NT

Seiberth telah memberikan saran untuk bisnis di bawah skema DAMA sebelumnya di NT.

Ia mengatakan sebagian besar digunakan oleh penyedia pariwisata dan perhotelan untuk pekerjaan seperti pengawas bar dan pelayan.

“Pengusaha di Wilayah Utara AUstralia berjuang untuk menarik dan mempertahankan pekerja terampil – saya berbicara dari pengalaman saya sendiri sebagai pemilik bisnis dan pemberi kerja,” katanya.

“Masalah utamanya adalah iklim tropis ekstrim di Ujung Utara Australia dan lokasi yang terpencil.”

Pemerintah NT menegaskan bahwa kesepakatan baru ini mencakup lebih banyak jenis pekerjaan -jumlah totalnya 117, dibandingkan dengan 111 yang terdaftar saat ini – bersama dengan penyesuaian bahasa Inggris dan konsesi gaji serta tawaran residensi permanen.

Menteri Pelatihan untuk Tempat Kerja NT, Selena Uibo, mengatakan semua penduduk diuntungkan ketika lebih banyak orang pindah ke kawasan itu.

“Semakin banyak orang berarti lebih banyak pekerjaan, ekonomi yang lebih kuat, dan pendapatan barang dan jasa yang lebih banyak, yang berarti sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih baik, dan lebih banyak polisi.”

Skema DAMA di Warrnambool

Skema DAMA terpisah untuk wilayah Warrnambool berjanji untuk mengirim pekerja imigran ke sektor pengolahan daging, susu dan sektor agrikultur lainnya.

Dan Tehan, politisi Partai Liberal untuk pemilih lokal Wannon, mengatakan tawaran itu mencakup, “risiko bahwa seseorang akan datang dan melakukan pekerjaan itu selama enam bulan kemudian pindah ke sebuah ibukota”.

“Yang akan dilakukan [para imigran] adalah mereka akan datang, memenuhi persyaratan – yang akan menjadi tiga hingga empat tahun bekerja di daerah dengan kekurangan keterampilan khusus – kemudian mereka baru bisa mengajukan residensi permanen – tidak semuanya begitu, tetapi dalam beberapa kasus,” katanya.

“Jelas ada kriteria yang harus mereka penuhi: segala sesuatu yang berkaitan dengan melanggar hukum, dan sebagainya, tentu saja, bisa merugikan mereka untuk memasuki jalur permanen residensi.”

Pemerintah Australia telah mendiskusikan potensi persyaratan residensi lima tahun untuk visa regional.

Hingga skema DAMA yang baru ditandatangani, tidak jelas berapa lama atau di bawah kondisi apa para imigran akan diminta untuk tinggal di daerah tersebut.

Visa yang diberikan di bawah kerangka regional yang ada saat ini berada pada tingkat terendah dalam satu dekade.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.