Pernah diteror Atau Diisengi Nomor Telpon Tak Dikenal ?, Lima Aplikasi Ini Bisa Digunakan Untuk Melacak Pemiliknya

Ilustrasi: Internet

Detikriau.orgMungkin diantara pembaca pernah mengalami kejadian di teror atau di isengi lewat nomor telepon yang tak dikenal. Hal ini tentu saja sangat mengganggu.

Jika hanya sekali atau dua kali mungkin kita masih maklum, namun jika intensitas “meneror” sudah kelewat batas hingga menganggu privasi kita, maka harus segera di ambil tindakan. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengetahui siapa pemilik nomor telepon tersebut.

Dilansir detikriau.org melalui recode.id, untuk pengguna smartphone dengan basis sistem operasi Android, nomer pemilik telepon pengganggu tersebut bisa dilacak dengan beberapa aplikasi berikut;

  • Truecaller

Aplikasi pertama yang bisa digunakan untuk melacak no telepon/sms iseng adalah aplikasi bernama Truecaller. Hanya dengan memasukan no telepon di peneror, maka secara otomatis aplikasi ini akan menampilkan informasi mengenai lokasi si penelpon.

Beberapa informasi tentang no penelpon, mulai dari kode area, koordinat lokasi akan di tampilkan dalam aplikasi ini. Oh iya, pastikan koneksi internet anda aktif ya saat menggunakan aplikasi ini.

  • Mobile Number Tracker

Apliksi kedua untuk melacak no telepon/sms iseng bernama Mobile Number Tracker. Sedikit berbeda dengan aplikasi sebelumnya yang membutuhkan koneksi internet untuk melakukan pengecekan, aplikasi Mobile Number Tracker ini tak membutuhkan jaringan internet ketika di gunakan.

Selain itu, aplikasi ini diklaim tak hanya akan menampilkan informasi nama siapa nomor yang kerap meneror tapi juga provider apa yang digunakan oleh peneror dan juga areanya.

  • Mobile Caller Location Tracker

Aplikasi berikutnya yang bisa kalian unduh adalah aplikasi bernama Mobile Caller Location Tracker. Aplikasi ini bersifat offline, artinya kalian tidak membutuhkan koneksi internet ketika menjalankan aplikasi untuk melacak no telepon/sms dari orang iseng.

Aplikasi akan memberikan informasi nama, kota, serta provider yang digunakan si peneror. Selain itu, kalian juga juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk mem-block no telepon tersebut jika nomor tersebut sudah sangat-sangat mengganggu kenyamanan anda.

  • Mobile Number Locator

Masih sama dengan aplikasi sebelumnya, dengan Mobile Number Locator kalian dapat menggunakannya untuk melacak no telepon asing yang kerap kali menghubungi untuk mengisengi kalian.

Dengan aplikasi ini, kalian akan disuguhi informasi berupa nama, kode area, dan kota sipenelepon gelap tersebut. Tak hanya itu, dengan aplikasi ini juga dapat membantu kalian untuk mengidentifikasi siapa yang akan berbicara denganmu sebelum kamu menjawab telepon.

  • Glympse

Aplikasi yang terakhir adalah Glympse. Aplikasi ini khusus di gunakan untuk malacak lokasi pengguna BBM (BlackBerry Mesengger). Jika kalian adalah pengguna layanan Instant Mesengger BBM dan kerap mendapat teror dari akun fake BBM, maka dengan aplikasi ini kalian bisa melacak lokasi pengguna akun tersebut.

Jadi, jika ada chatting dari orang yang tidak jelas memakai fake akun BBM dan sering meneror atau menggangu lewat chat di BBM, maka kalian bisa melacak dimana lokasinya sehingga kalian bisa melaporkannya kepada yang berwenang jika dirasanya sudah kelewat batas dan benar-benar mengganggu privasi anda.

Bagaimana, ternyata cukup mudah bukan untuk melacak no telepon seseorang yang menggangu kalian. Hanya berbekal sebuah aplikasi yang terinstall di smartphone android kesayangan, kalian bisa menjadi detektif dadakan untuk melacak si penelepon yang kerap menelepon anda. Selamat Mencoba.




Aksi Egianus di Nduga Atas Perintah Panglima Berinisial PU

Aparat gabungan membawa anggota Brimob yang terluka karena tertembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua, 5 Desember 2018. (ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra)

Jakarta, — Mabes Polri menyebut aksi penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atas pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua telah direstui Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap) III Ndugama yang berinisial PU.

CNN Indonesia  mengabarkan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil pemetaan Polri diketahui bahwa PU merupakan atasan dari Egianus Kogoya (EK). Selama ini Egianus diduga sebagai sosok yang selama ini disebut otak penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atas pekerja PT Istaka Karya di Nduga.

“Salah satu pelakunya yang mengomandoi langsung di lapangan adalah EK. Di atasnya, kami sudah berhasil mengidentifikasi anggotanya juga. Diduga ikut merestui terjadinya penyerangan tersebut, panglima atas nama PU,” kata Dedi di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (12/12).

Dedi menerangkan berdasarkan hasil pemetaan Polri, Egianus merupakan salah satu anak buah PU untuk yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk wilayah Mugi dan Alguru.

Selain Egianus, PU juga memiliki tujuh anak buah lagi yang ia tugaskan untuk memimpin sejumlah wilayah berbeda.

Mereka adalah PL dan OW di wilayah Mapenduma dan Kenyam; RL di wilayah Mbua, Habema, dan Ilkema; A di wilayah Paro dan Nduga; NT di wilayah Habema dan Ilkema; BT di wilayah Nduga; serta GT di wilayah Kali Dumit dan Kali Min.

Dedi menegaskan aparat gabungan TNI dan Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota KKB di Papua tersebut hingga saat ini.

“Saat ini pasukan gabungan TNI Polri dan dengan penuh semangat tanpa pantang menyerah terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB tersebut,” kata mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.

Sebelumnya, pada 2 Desember 2018 terjadi aksi penembakan oleh KKB terhadap pekerja proyek Istaka Karya. Penembakan tersebut terjadi di Kali Yigi dan Kali Aura Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan pihaknya telah memastikan seluruh korban tewas kasus penembakan di jembatan di jalur Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua yang dilakukan KKB merupakan pekerja PT Istaka Karya.

“Seluruh 16 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Iya semuanya pekerja PT Istaka Karya,” kata Dax saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (7/12).

Dax mengatakan seluruh korban tewas tersebut telah berhasil diidentifikasi dan dilakukan otopsi di RS Charitas, Timika, Papua usai dilakukan evakuasi sejak Selasa (3/12) hingga Jumat (7/12).




Lagi, Ribuan KTP-el ditemukan Tercecer, Kali Ini di Pekarangan Rumah Warga Pariaman

Kapolsek Pariaman, Kompol Adang (kanan) menunjukkan KTP-E tercecer yang ditemukan warga di Kota Pariaman, Rabu (12/12). (ANTARA SUMBAR / Aadiaat M.S)

Detikriau.org — Ribuan keping kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) kembali ditemukan berceceran. Kali ini di pemukiman warga di  Desa Kampung Baru, Pariaman Tengah, Padang, Sumatera Barat.

Ribuan KTP-el diduga kadarluarsa itu ditemukan di pekarangan rumah warga sekitar pukul 17.00 sore.

Temuan ribuan KTP-el itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.

dilansir melalui sumbar.antaranews.com, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang pariaman, Martoni mengakui ada unsur kelalaian pihaknya dalam kasus tercecernya KTP elektronik di wilayah kota Pariaman.

“permasalahan ini merupakan keteledoran kami, karena memasukkan KTP-el yang sudah tidak terpakai kedalam karung,” kata dia di Polsek Pariaman, rabu.

ia menjelaskan KTP-el yang akan dimusnahkan tersebut disimpan digudang dokumen terlebih dahulu, namun karena sudah lama karung wadah penyimpanan lapuk.

Permasalahn timbul saat pihaknya akan membersihkan gudang dan memisahkan dokumen penting dengan yang tidak.

“Dokumen yang tidak penting tersebut dibuang dan dibakar, sedangkan yang penting kami simpan,” ujarnya

Namun karena sudah lama, lanjutnya karung penyimpanan KTP-el tersebut telah lapuk, bahkan sudah dimakan rapay sehingga petugasnya menganggap dokumen didalamnya tidak penting.

Ia menyampaikan sesuai aturannya KTP-el yang tidak terpakai ini disimpan baik-baik, dan dimusnahkan dengan cara digunting.

“proses pemusnahan KTP-el tersebut telah kami lakukan semenjak beberapa bulan terakhir,” katanya.

Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan mengatakan KTP-el tersebut ditemukan oleh Zainal Arifin yang merupakan warga kampung baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

“Zainal melaporkan kepada kami sekitar pukul 17.00 Wib pada selasa (11/12),” katanya.

Ia mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemeriksaan data sehingga ditemukan KTP-el memang tidak dipergunakan lagi.

Ia menjelaskan tidak dipakainya KTP-el karena terjadi perubahan alamat pemilik, status pekerjaan dan pernikahan.

“Apalagi Padang Pariaman baru-baru ini melaksanakan pemekaran nagari sehingga ahrus diubah dan diberikan KTP-el yang baru,” ujar dia.

Ia memastikan tercecernya KTP-el tersebut tidak ada kaitannya dengan isu pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 2019.

Zainal Arifin mengatakan KTP-el tersebut ditemukan di semak-semak dikebunnya saat menebang bambu.

“Pada saat itu tanpa sengaja saya menginjak karung dan karung tersebut robek, lalu keluarlah KTP-el tersebut,” katanya

Lokasi penemuan tersebut berada di tempat pembakaran sampah yang dikelilingi semak dikebunnya.




Dikukuhkan Sebagai Kabupaten Peduli HAM. Bupati Inhil Terima Penghargaan

Bupati Inhil HM Wardan./ Foto: Diskominfops Inhil

Jakarta, detikriau.org – Kabupaten Inhil dikukuhkan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Selaku Kepala Daerah, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan pun berhak menerima penghargaan tersebut secara simbolis.

Penyerahan penghargaan dilakukan pada puncak acara penganugerahan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik berbasis HAM di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Selasa (11/12/2018) sore.

Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia ini diterima untuk pertama kalinya oleh Kabupaten Inhil pada tahun 2018. Menurut Bupati, Kabupaten Inhil berhak menerima penghargaan tersebut karena tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Inhil dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Namun, hal yang terpenting dikatakan Bupati, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Inhil ini dapat diraih berkat pemenuhan kriteria yang telah ditentukan dalam Permenkumham 34 Tahun 2016 tentang kriteria Daerah Kabupaten/Kota peduli HAM.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya Pemkab Inhil untuk terus melakukan pembinaan dan upaya mengembangkan wilayah menjadi Kawasan peduli HAM,” pungkas Bupati dalam rangkaian acara memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Ke – 70 Tahun itu.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Inhil didasarkan pada penilaian oleh Kemenkumham karena telah memenuhi hak atas di bidang kesehatan, hak atas di bidang Pendidikan, hak atas di bidang perempuan dan anak.

“Pemkab Inhil juga dianggap telah memenuhi hak atas di bidang kependudukan, hak atas di bidang pekerjaan, hak atas di bidang perumahan yang layak dan hak atas di bidang lingkungan yang berkelanjutan,” tutur Bupati.

Dalam kesempatan ini, Bupati tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan sehingga Kabupaten Inhil mampu meraih penghargaan sebagai Kabupaten yang peduli terhadap HAM Tahun 2018.

“Pencapaian ini diraih atas bantuan dan dukungan dari semua sektor, jadi kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telibat dan kedepan kami akan tetap berusaha mempertahankan pencapaian ini”, ucap Alumni IPDN Angkatan Ke-9 itu.

Pada acara yang mengusung tema “Sinergi Kerja Peduli Hak Asasi Manusia” ini, turut hadiri Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.[diskominfops inhil/Ari Permana]




Polisi Ringkus Pencuri Sepeda Motor di Pelabuhan Baruna

Laporan: Amrul

Tembilahan, detikriau.org — AS (20) tidak berkutik saat dibekuk oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Inhil.

Pria yang bekerja sebagai karyawan swasta ini melakukan tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor milik korban Hendri dijalan Imam Bonjol parit 11 Tembilahan.

Kapolres Inhil AKBP CHRISTIAN RONY P, SIK, M.H,. melalui Kasat Reskrim AKP INDRA L. SIHOMBING, SIK mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh pelaku terjadi pada Minggu malam (30/4/2017) yang lalu.

Kasat Reskrim juga mengatakan, bahwa Jajaran Kepolisian Polres Inhil berupaya keras untuk mengungkap siapa pelaku pencurian yang terjadi setahun yang lalu tersebut,

“dan akhirnya kami berhasil mengungkap dan sekaligus membekuk pelaku AS warga jalan Sapta Marga Tembilahan Hulu ini”, ujar Indra sembari mengatakan bahwa pelaku dibekuk dipelabuhan Baruna jalan Jenderal Sudirman Tembilahan pada selasa sore (11/12/2018)

“Saat ini pelaku sudah kami amankan di Mako Polres Inhil untuk dimintai keterangan dan dilanjutkan dengan proses sidik terhadap dirinya”, akhiri Perwira lulusan Akademi Kepolisian ini.




DPR: Segera Lunasi, Utang BUMN Jangan Sampai Diwariskan Ke Rakyat

“per September 2018 tercatat sebesar Rp 5.271 triliun lebih”

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijana/foto: tribunnews.com

Jakarta, detikriau.org – Total utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun membuat geram Komisi VI DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijana mengaku sudah meminta BUMN yang memiliki banyak utang segera melunasinya.

“Kita sudah minta saat rapat beberapa hari lalu dengan Pertamina, PLN dan beberapa lainnya. Kita minta kapan mereka bisa menyelesaikan utangnya,” ujar Azman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/12).

Pasalnya, utang tersebut sudah teramat banyak dan dapat mengancam perekonomian nasional. Komisi VI DPR pun meminta pimpinan BUMN yang berutang untuk kembali menghadap setelah masa reses.

“Toh, ini sudah lebih daripada dua kali APBN kita. Oleh karena itu kita meminta kepada mereka untuk menyampaikan utangnya setelah reses sekitar tanggal 20-an Desember,” tegasnya.

Utang BUMN mencapai lebih dari Rp 5.271 triliun per September 2018. Utang tersebut meningkat dari 2016 yang jumlahnya Rp 2.263 triliun, dan 2017 yang jumlahnya Rp 4.830 triliun. Artinya dari 2017 ke September 2018, utang BUMN meningkat sebesar Rp 441 triliun.

Utang Jangan Sampai Turun ke Rakyat

Azam mewanti-wanti ribuan triliun utang BUMN ini jangan sampai diwariskan ke rakyat.

“Jangan sampai dilimpahkan ke rakyat nanti utang itu. Karena itu utang perseroan,” ujar Azam.

Politisi Demokrat ini menilai, kendati ada beberapa utang BUMN yang ditanggung oleh negara namun tetap BUMN yang bersangkutan harus mulai membayarnya.

“Ada yang dijamin pemerintah dan ada yang tidak dijamin pemerintah. Nah, kita mau tahu itu, tapi kalau tidak bisa bayar kan yang tanggung jawab pemerintah juga,” tegasnya.

Azam mengingatkan kondisi ini jangan sampai seperti krisis tahun 1998. Utang BUMN yang teramat tinggi saat itu akhirnya membebani pemerintah dan tentunya seluruh rakyat Indonesia.

“Jangan sampai ini seperti 98 terjadi masalah itu dan kita tidak mau itu. Makanya kita di DPR kan fungsi pengawasan jadi selalu mengingatkan itu,” tandasnya.

sumber: rmol.co       editor: faisal