detikriau.org – Media online Australia ABC.net.au mengabarkan Dua operator alat berat China terancam dipenjarakan setelah pejabat Singapura menuduh mereka melakukan suap sebesar ‘$SIN 1′ atau sekitar Rp10.000.

Otoritas anti-korupsi Singapura telah mengumumkan, menekankan bahwa kawasan yang menjadi pusat bisnis keuangan yang dikenal karena citra bersihnya tidak akan mentoleransi tindak korupsi, tidak peduli seberapa kecil korupsi yang dilakukan.

Chen Ziliang, 47 tahun, dan Zhao Yucun, 43 tahun, keduanya adalah operator truk alat berat forklift, menghadapi denda hingga $ 100.000 atau setara Rp 1 miliar, dan penjara hingga lima tahun, atau keduanya.

Biro Investigasi Praktik Korupsi mengatakan dalam sebuah pernyataan menulis Chen dituntut dengan satu tuduhan berusaha mendapatkan suap sebesar $ 1 dari sopir truk sebagai imbalan “karena tidak menunda pengumpulan sebuah kontainer ke truknya,

Dia juga dituntut karena mendapatkan suap serupa dari supir truk lainnya selama hampir dua tahun.

Zhao didakwa karena menerima suap serupa selama lebih dari tiga tahun.

“Karyawan diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan adil daripada mendapatkan suap sebagai imbalan atas bantuan yang dilakukannya,” kata biro itu dalam pernyataan itu.

“Bahkan jika jumlah suap yang diterimanya hanya sebesar $ 1 atau Rp 10.000, mereka dapat dibawa ke penuntutan.

“Suap dalam jumlah berapa pun atau apa pun tidak akan ditolerir,” katanya.

Kedua pekerja itu merupakan karyawan dari perusahaan kontainer tetapi biro tidak mengatakan fasilitas tempat mereka bekerja.

Seorang juru bicara biro anti-korupsi Singapura, yang menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta, tidak dapat mengkonfirmasi jumlah total yang dikumpulkan dua orang dalam suap atau berapa kali mereka meminta suap.

Singapura menempati urutan ke-7 dalam daftar negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia, Transparency International, sebuah koalisi anti-korupsi global yang berbasis di Berlin.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

Jakarta, detikriau.org – Wacana pembubaran Pengembangan Badan Pengusahaan (BP) Batam dipastikan tak akan berlanjut. Pemerintah telah menemukan solusi lain untuk menyelesaikan persoalan dualisme kepemimpinan di wilayah tersebut.

“BP Batam tidak dibubarkan. Jabatan Kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Wali Kota Batam,” tulis keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilansir detikriau.org dari CNBC Indonesia, Kamis (13/12/2018).

Selanjutnya, aktivitas perdagangan yang berlangsung di wilayah itu tetap berlangsung seperti biasa. Akan tetapi, ada sejumlah penyesuaian. Dalam hal ini, pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, tetap dilakukan oleh BP Batam, yang dipimpin secara ex-officio oleh Wali Kota Batam.

“Sedang disiapkan aturan atau regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Walikota Batam. Demikian pokok-pokok keputusan yang telah diambil oleh pemerintah dan sekaligus meluruskan pemberitaan yang telah berkembang.”

Sebelumnya, Rabu (12/12/2018) kemarin, Rapat Kabinet Terbatas di Istana yang membahas tentang perkembangan Batam. Presiden Joko Widodo pun sempat mengkritik pedas lantaran impian menjadikan Batam sebagai ‘Singapura-nya’ Indonesia tak kunjung tergapai.

Jakarta detikriau.org – Kejaksaan Negeri Jakarta Barat musnahkan barang bukti berbagai perkara selama periode 2017 hingga 2018.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, DR. Patris Yusrian Jaya mengatakan barang bukti yang dimusnahkan kali ini merupakan rampasan dari terdakwa kasus narkoba serta kasus pencurian dan kekerasan (curas).

“Barang bukti ‎ini berasal dari 945 perkara yakni 848 perkara narkoba dan 97 perkara umum seperti pencurian atau kekerasan, dan semua itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah)” ujar Patris usai pemusnahan di halaman Kantor Kejari Jakarta Barat, Kembangan, Selasa (11/12) kemaren dalam rilis yang diterima detikriau.org dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melalui pesan email.

Patris menyebut jumlah terbesar narkoba yang dimusnahkan dari terpidana mati kasus narkoba Wong Chi Ping alias Surya Wijaya dengan sabu seberat 86,3 kilogram.

Sementara, Kasie Pengelolaan Barang‎ Bukti dan Barang Rampasan Kejari Jakarta Barat Putri Ayu Wulandari, SH., MH merinci barang bukti yang di musnahkan terdiri dari 30 jenis senjata tajam, 13 senjata api rakitan, 1.800 VCD porno bajakan, tiga laptop, dan 50 handphone.

“Untuk kasus narkotika, barang bukti yang dimusnahkan yakni 755,857 gram ganja, 2.782,87 gram sabu kristal, 200,45 gram tab‎let metamfetamine, 138,98 gram tablet MDMA, 552, 28 gram tablet nimatezepam dan 3,1096 gram daun kering” ujarnya

“berbagai jenis obat-obat antidepresan yang dilarang penggunaannya tanpa resep dokter atau tak memiliki izin edar juga turut dimusnahkan.” ditambakannya

Sejumlah barang barang bukti tersebut dimusnahkan dengan berbagai cara, untuk barang bukti elektronik, alat sabu dan kepingan VCD porno bajakan dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat mesin penggilas aspal.

“untuk barang bukti‎ sabu, ganja dimusnahkan dengan cara dibakar dengan menggunakan mesin insinerator milik Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dan sebagian di bakar di dalam drum sedangkan barang bukti senjata tajam dan senjata api dipatahkan dengan menggunakan mesin gerinda” diterangkan putri

Acara pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zen, Kapolres Metro Jakarta Barat Hengki Hariyadi, Dandim Jakarta Barat Letkol (kav) Andre Masengi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Jakarta Barat

Selain itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga mengundang sejumlah siswa SMA untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti kejahatan sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda.

Pekanbaru, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan dan Wakil Bupati H Syamsuddin Uti mengikuti rangkaian pawai Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXVII Provinsi Riau Tahun 2018, Rabu (12/12/18).

Pelepasan pawai yang dipusatkan di Jalan Gajah Mada Pekanbaru ini dilakukan oleh Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim.

Rombongan pawai dari kafilah Kabupaten Inhil yang berjumlah 190 orang ini dipimpin langsung Wakil Bupati H Syamsuddin. Diawali dengan tarian Syair Ibarat Kabar Kiamat yang merupakan sastra religi karya Syekh Abdurrahman Siddiq, mufti Kerajaan Indragiri.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan pemberian cenderamata berupa kaligrafi dan buku Syair Ibarat Kabar Kiamat oleh Bupati HM Wardan kepada Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim.

Bersama rombongan kafilah Inhil juga ditampilkan kendaraan hias yang menggambarkan miniatur masjid dengan arsitektur modern, hal ini melambangkan agama Islam yang terus berkembang dan selalu relevan di segala zaman.

Di mobil hias tersebut juga dipajang Visi Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 di bawah kepemimpinan Bupati HM Wardan dan Wakil Bupati H Syamsuddin Uti, yakni ‘Untuk Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat’ dengan Program Unggulan di Bidang Keagamaan, diantaranya Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dan Satu Desa Satu Rumah Tahfiz.

Bupati HM Wardan mengatakan, di ajang MTQ Tingkat Provinsi Riau ini, Inhil mengikuti semua cabang yang diperlombakan.

“Kita berharap Kabupaten Inhil bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.

Selain itu, Wardan juga berharap kepada seluruh masyarakat Inhil, terutama kepada kafilah agar berdoa dan berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa melaksanakankan seluruh perlombaan dengan baik, lancar dan sukses.

Ia merasa bangga atas apiknya penampilan para kafilah Inhil yang disertai dengan penampilan tarian religi dan mobil hias yang melambangkan Kabupaten Inhil sebagai kota IBADAH dan semaraknya kegiatan keagamaan di daerah ini.

Pada pawai Ta’aruf MTQ XXXVII Provinsi Riau ini, hadir juga Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, unsur Forkopimda Inhil, para pejabat Pemkab Inhil dan Ketua TP PKK Hj Zulaikhah Wardan.

Jakarta, detikriau.org – Setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Pemerintah memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kewenangan yang selama ini melekat pada BP Batam dialihkan kepada Pemerintah Kota Batam.

“Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh dua.  Segera hilang,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12) sore dilansir melalui laman resmi SETKAB

Artinya, lanjut Darmin, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Walikota Batam. “Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua”.Ujar Menko

Mengenai masalah perizinan, Darmin mengatakan dari sekarang pun disana sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kalau sekarang masih ada 2 lantai nantinya mungkin jadi satu lantai.

Menurutnya, Pengalihan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam itu akan dilaksanakan segera.

Diakuinya saat ini masih harus ada pencatatan macam-macam yang harus diselesaikan dan disiapkan legalnya. Tapi Darmin meyakinkan, akan diselesaikan segera. “Kita akan usahakan ya begitu tahun baru sudah satu tangan,” tegasnya.

Saat ditanya apakah dengan demikian BP Batam dibubarkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjawab singkat, “Lebih kurang akan begitu.”

Beri Dampak Positif Bagi Investasi

Dilansir detikriau.org melalui liputan6.com, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam akan berdampak positif bagi investasi di Batam. Terlebih sejumlah industri kini siap menambah investasinya di wilayah yang berbatasan laut dengan Singapura tersebut.

Dia mengungkapkan, sejumlah industri di Batam merupakan industri dengan teknologi tinggi. Industri-industri tersebut ingin terus meningkatkan investasinya asalkan iklim investasi di Batam terus membaik.

“Di Batam ini sudah ada industri 4.0, seperti ada Schneider Electric, ada Infineon, itu semua mereka ingin lakukan ekspansi. Dan kawasan Nongsa akan menjadi Digital Hub. Tentu ini akan kita perbaiki situasi iklim yang kondusif,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Airlangga mengatakan, selain ekspansi, ada sejumlah investor baru yang ingin masuk ke Batam. Investor tersebut umumnya di sektor industri digital.

“Industri digital, tapi ini kan menunggu revisi PP 82 ini yang sedang dibahas. (Komitmen investasi di Batam) Kayak McDermott mereka ada tambahan order lagi, jadi mereka nambahkan tenaga kerja. (Total investasinya)‎ Kita lagi hitung,” ungkap dia.

Sementara terkait dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, menurut Airlangga hal tersebut bukan menjadi masalah bagi investor. Yang diinginkan oleh para investor di Batam adalah kemudahan izin investasi.

“Pengusaha yang paling penting ingin tidak ada dualisme, ease of doing business ada kepastian,” tandas dia.

detikriau.org – Pemerintah berulang kali menyatakan menggiatkan beragam proyek infrastruktur di Papua. Namun warga lokal yang ikut bekerja dalam berbagai proyek itu sangat minim.

Proyek pembangunan dua jembatan di Kabupaten Nduga yang diserang kelompok bersenjata awal Desember lalu pun disebut tak melibatkan warga lokal.

BBC Indonesia mewartakan, Fakta itu diakui Dirjen Bina Konstruksi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin. Ia berkata, keterampilan yang rendah menghambat warga Papua terserap menjadi tenaga kerja infrastruktur.

“Proyek dengan biaya APBN cenderung menggunakan tenaga terampil yang lulus uji kompetensi. Itu terbatas sekali di Papua, jadi lebih banyak tenaga kerja dari luar.”

“Untuk pekerjaan jembatan misalnya, memang membutuhkan tenaga terampil,” kata Syarif saat dihubungi, Selasa (11/12).

Syarif menuturkan, situasi serupa sebenarnya tidak hanya terjadi di Papua, tapi juga sejumlah kawasan lain, salah satunya Nusa Tenggara Barat.

Perusahaan pemenang lelang proyek, kata dia, biasanya telah memiliki sederet pekerja terampil, baik bersertififat maupun tidak. Para pekerja itulah yang datang ke lokasi proyek.

Meski begitu, Syarif menyebut perusahaan pemenang lelang biasanya juga mempekerjakan warga lokal sebagai tenaga pembantu, tentu dengan standar upah yang berbeda.

“Jadi ada proses pembelajaran agar warga lokal nantinya juga jadi tenaga terampil,” tuturnya.

Tidak ada data resmi tentang jumlah warga lokal Papua yang bekerja dalam proyek APBN, terutama setelah pemerintahan Joko Widodo menggenjot pembangunan Papua.

Pada pengerjaan jembatan Kali Aorak dan jembatan Kali Yigi di Nduga, sebagian besar pekerja berasal dari Sumatera dan Sulawesi. Proyek itu bagian dari pembangunan jalan lintas Papua.

Sebanyak 17 pekerja proyek itu dinyatakan tewas ditembak kelompok bersenjata pada 1 Desember lalu. Otoritas keamanan menyebut dua pekerja lainnya hingga kini belum ditemukan.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua tahun 2016-2017, 100% warga Nduga bekerja di sektor informal, tertinggi di antara provinsi lainnya. Mereka bekerja di sektor pertanian.

Secara umum, BPS mencatat jumlah penangguran di Papua mencapai 53.818 orang pada Februari 2018.

‘Ingin terlibat tapi tak mampu’

Sejumlah kelompok mendesak pemerintah melibatkan warga Papua dalam berbagai proyek. Namun ada pula yang tak memungkiri rendahnya daya saing warga lokal di pasar tenaga kerja, salah satunya Ibrahim Huba, Kepala Kampung Musaima di Kabupaten Jayawijaya.

“Tukang selama ini memang dari Toraja, Makassar atau Jawa. Orang Papua belum baik, belum tahu bikin rumah atap kering atau bangunan lain.”

“Karena tidak tahu, jadi kami tidak ikut bekerja,” kata Ibrahim Huba.

Situasi itu, kata Ibrahim, memaksa muda-mudi di kampungnya menganggur. Ia menyebut, keterampilan warga Musaima terbatas pada hal dasar yang tak berbasis pendidikan.

“Kalau bikin jembatan di kampung, masyarakat tahu caranya, tinggal tebang satu pohon, dibaringkan jadi jembatan. Itu bisa dilakukan masyarakat sendiri,” ujarnya.

Adapun, dosen ilmu sosial dan politik di Universitas Cenderawasih, Hiskia Sapioper, menyebut warga lokal tak terampil semestinya tetap direkrut sebagai tenaga kasar.

“Sektor padat karya, harusnya warga lokal dilibatkan. Dalam pengerjaan jalan, ahli harus didatangkan dari luar, tapi kalau proses pengaspalan, libatkan saja warga setempat,” ucapnya.

Hiskia menilai peluang kerja dapat berkorelasi dengan sentimen negatif masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, terutama di kawasan pegunungan yang minim fasilitas publik, dari pendidikan hingga kesehatan.

“Kesenjangan ekonomi bisa membuat orang mempunyai niat macam-macam. Itu bisa mengurangi ketimpangan yang menyebabkan masyarakat kerap minta merdeka,” ucapnya.

‘Instruksi jalan di tempat’

Bagaimanapun, rendahnya penyerapan tenaga kerja asli Papua disebut muncul karena pejabat daerah tak menjalankan kebijakan pemerintah pusat.

Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya, menyebut Presiden Joko Widodo menerbitkan sejumlah ketentuan yang mendorong pelibatan warga Papua dalam pembangunan provinsi itu.

Instruksi Presiden 9/2017 menyatakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua harus dicapai dengan pendekatan yang fokus pada warga lokal.

Beleid itu menyebut, pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal vital, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik: akses transportasi hingga pendidikan.

“Ada arahan presiden kepada Kementerian PUPR dan Balai Bina Konstruksi untuk membina pengusaha agar melibatkan warga Papua, jadi pekerja subkontraktor misalnya.”

“Tapi sampai detik ini, masyarakat Papua justru terus mengeluh,” kata Lenis.

“Kalau pemenang lelang perusahaan dari Jakarta, semua tukang dibawa dari Jawa. Kalau pemenang lelang dari Makassar, semua tukang dibawa dari Makassar,” lanjutnya.