Detikriau.org – Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) keberatan dengan berita yang menyebutkan bahwa ratusan mahasiswa Indonesia di Universitas Hsing Wu di Distrik Linkou, Taipei, mengalami eksploitasi berkedok magang.

Berita itu dipublikasikan sejumlah media massa di Indonesia.

Beberapa saat lalu Kantor Berita Politik RMOL mendapatkan penjelasan dari pihak TETO yang mengatakan bahwa berita tersebut tidak benar.

“Taiwan selalu melihat dengan tinggi kesejahteraan dan hak  diaspora Indonesia,” ujar seorang pejabat TETO dalam pesan yang diterima redaksi.

Disebutkan olehnya bahwa tadi pagi, pihak Kementerian Pendidikan Taiwan dan Kantor Ekonomi dan Dagang Indonesia (IETO) di negara itu turun langsung ke Universitas Hsing Wu. Sebanyak 217 mahasiswa Indonesia sedang menuntut ilmu di tempat itu.

Mereka membantah dan ikut membuat video untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada eksploitasi berkedok magang seperti yang diberitakan.

Kantor TETO besok, Jumat (4/1) akan menggelar jumpa pers untuk meluruskan persoalan ini.

Di sisi lain, dalam penjelasannya beberapa saat lalu, TETO mengirimkan surat protes yang dikirimkan mahasiswa Indonesia di Universitas Hsing Wu untuk CNN Indonesia, Detik.com, Merdeka.com, Viva.co.id dan Taiwan News.

Juga dikirimkan satu link video keterangan mahasiswa Indonesia di Universitas Hsing Wu. Video singkat berdurasi 2 menit itu diberi judul “Untuk Menolak Stigma Tuan Yang Terhormat”.

Sumber: rmol.co

Pekanbaru  – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menyatakan telah memeriksa seluruh anggota DPRD Rokan Hilir sebagai bagian dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

“Sudah semua diperiksa. 45 anggota dewan plus staf yang dimintai keterangan. (Penyelidikan) ini mungkin akan panjang dan lama,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Pemeriksaan seluruh legislator terkait dugaan korupsi yang diduga merugikan negara Rp1,6 miliar tersebut dilakukan penyelidik Ditreskrimsus Polda Riau secara marathon sejak Oktober 2018 lalu.

Sementara itu, selama pemeriksaan berlangsung Gidion mengatakan sejumlah anggota dewan diketahui telah mengembalikan uang dugaan korupsi tersebut ke bagian Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Namun, dia mengakui tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah dikembalikan ke kas negara itu.

“Saya belum cek ke Inspektorat. Nanti (berapa jumlahnya dikabari) kalau ada laporan inspektorat,” tuturnya seraya menegaskan bahwa penangan perkara itu akan terus berlanjut pada 2019 ini.

Terpisah, Inspektur Rohil, M Nurhidayat dikonfirmasi mengenai informasi adanya pengembalian anggaran perjalanan dinas oleh anggota DPRD Rohil. Diakuinya, informasi tersebut benar adanya. Meski begitu, dia juga mengaku tidak mengetahui berapa total pengembalian tersebut.

“Saya belum bisa pastikan berapa jumlah pengembaliannya. Nanti saya cek ke anggota saya,” kata Nurhidayat melalui sambungan telepon.

Dalam kesempatan itu, dia menepis keterangan pihak Kepolisian yang mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang telah dikembalikan ke kas daerah setempat.

“Penyidik yang menangani perkara itu pasti tahu lah. Karena mereka (penyidik) melakukan pemeriksaan ke Rohil. Kalau kita, anggota Dewan yang telah mengembalikan, memberikan kuitansi ke kita dan langsung diserahkan ke BPK. Berapa jumlahnya, nanti coba saya cek,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun, dugaan penyimpangan dalam perkara ini terjadi pada Maret 2017 lalu. Sekretariat Dewan Rohil menerima uang persediaan (UP) sebesar Rp3 miliar. Dari jumlah itu yang bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp1,395 miliar, sedangkan sisanya Rp1,6 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Detikriau.org — Surat suara Pemilih Umum (Pemilu) belum dicetak. Saat ini baru masuk tahapan pelelangan.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Arief Budiman, saat ditemui di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/1) dilansir dari rmol.co

Arief memperkirakan, pencetakan surat suara baru dilakukan pada pertengahan Januari nanti.

“Sekarang masih proses lelang. Nanti pertengahan Januari lah (dicetak),” tambah Arief.

Pria yang menjabat Ketua KPU Jatim ini menegaskan, desain surat suara memang terbuka untuk umum. Namun untuk menghindari pemalsuan surat suara, ada suatu unsur di surat suara yang tak diketahui oleh publik.

“Ada sesuatu orang yang tidak tahu, nanti kami bisa buktikan mana surat suara yang palsu dan tidak,” demikian Arief.

Jakarta – Partai Demokrat meminta kepolisian mengusut sumber rekaman yang berisi informasi hoaks penemuan tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos di Tanjung Priok. 

“Kami meminta kepolisian supaya mengusut sumber rekaman suara yang kemudian menjadi viral dan menjadi berita serta perbincangan di tengah masyarakat, yang kemudian dipertanyakan Andi Arief,” ujar Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dihubungi di Jakarta, Kamis.

Ferdinand mengatakan pengusutan sumber rekaman itu harus diutamakan lebih dulu. Selanjutnya, kata dia, Demokrat meminta kepolisian memeriksa seluruh dokumen kapal yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok sepanjang Rabu (2/1), untuk memastikan ada atau tidaknya kapal yang membawa kontainer berisi surat suara.

Menurut Ferdinand, jika KPU RI tidak menemukan kontainer itu saat melakukan pengecekan ke Pelabuhan Tanjung Priok, maka semestinya KPU perlu berpikir lebih panjang.

“Harusnya KPU berpikir lebih panjang lagi, jangan-jangan kontainernya sudah keluar begitu mereka tiba, atau ditutupi misalnya,” kata Ferdinand.

Dia menekankan praduga-praduga yang dilayangkan mengenai hal ini sah-sah saja.

“Justru yang harus dilihat semangat Andi Arief adalah semangat untuk menjaga demokrasi, bukan untuk menyebarkan hoaks. Mari kawal demokrasi dengan baik,” jelas dia.

Demokrat, kata Ferdinand, menghormati kerja-kerja kepolisian dan akan kooperatif dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan kepolisian.

Sebelumnya informasi penemuan tujuh kontainer surat suara disebut-sebut beredar di grup WhatsApp. Wasekjen Demokrat Andi Arief yang juga mendapat info itu kemudian mencuitkan informasi tersebut melalui akun Twitternya.

“Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg telah dicoblos di tanjung priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. karena ini kabar sudah beredar,” tulis Andi Rabu (2/1) malam.

Cuitan itu sempat diberitakan sejumlah media online sebelum menghilang dari akun Twitter Andi Arief. Tidak lama setelahnya jajaran komisioner KPU RI bergegas ke Tanjung Priok untuk memastikan informasi tersebut yang ternyata merupakan hoaks.

Ferdinand mengatakan Andi Arief tidak berniat menyebarkan hoaks melainkan meminta klarifikasi dan penjelasan serta supaya pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban melakukan pengecekan.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Seoul – Seorang diplomat Korea Utara, yang hingga baru-baru ini menjabat sebagai duta besar sementara untuk Italia, menghilang, kata seorang anggota parlemen Korea Selatan, Kamis.

Sebelumnya, sebuah surat kabar Korsel melaporkan bahwa diplomat Korut yang bernama Jo Song Gil itu sedang mencari suaka di Barat.

Jo Song Gil menghilang bersama istrinya setelah mereka meninggalkan kedutaan besar pada awal November tanpa pemberitahuan, ungkap Kim Mink-ki, anggota parlemen Korsel yang mendapatkan pemaparan dari Dinas Intelijen Nasional.

Pada Kamis pagi, koran JoongAng Ilbo dengan mengutip seorang sumber tanpa nama di kalangan diplomat melaporkan bahwa Jo, 48, telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan suaka di sebuah negara Barat, yang tidak disebutkan.

Jo dilaporkan berada di “tempat yang aman” bersama keluarganya di bawah perlindungan pemerintah Italia.

Kim mengatakan kepada para wartawan bahwa ia memiliki informasi soal kasus tersebut tapi tidak bisa membicarakannya.

“Mereka (Jo dan keluarganya) meninggalkan misi diplomatik dan menghilang,” kata Kim.

Jika kabar itu benar, Jo menambah daftar diplomat senior yang berusaha kabur dari Korea Utara, negara miskin di bawah kepemimpinan Kim Jong Un.

Thae Yong Ho, saat menjabat sebagai wakil duta besar Korut untuk Inggris, membelot bersama keluarganya ke Korea Selatan pada Agustus 2016. Thae adalah diplomat tingkat tertinggi yang pernah mengambil langkah tersebut.

Jo Song Gil mulai menjabat sebagai duta besar sementara pada Oktober 2017 setelah Italia mengusir duta besar Korut saat itu, Mun Jong Nam, sebagai protes atas uji coba nuklir jarak jauh yang dilakukan Korea Utara –pelanggaran terhadap aturan sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa.

Jo mulai bertugas pada Mei 2015 dan sebenarnya dijadwalkan mengakhiri tugasnya pada akhir November, kata Kim.

Sumber: Reuters/ dilansir melalui Antara

“Dalam pelaksanaan tugas, Bupati akan melakukan evaluasi secara intensif dan meminta kepada pihak Inspektorat untuk melakukan pengawasan ketat”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan instruksikan seluruh jajaran di Pemerintahan Kabupaten Inhil agar memulai kegiatan yang sudah direncanakan di awal tahun.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Apel Gabungan Awal Tahun 2019, Rabu (2/1/2019) pagi, di lapangan upacara Kantor Bupati Inhil, Tembilahan.

“Jangan menunggu-nunggu waktu lagi dalam bekerja. Setiap pimpinan instansi memberi tugas semua staf dan karyawan seusai dengan kewenangan masing-masing” ujar Bupati.

Bupati menuturkan, saat Organisasi Perangkat Daerah dapat memulai sesegera mungkin kegiatan keprograman yang telah direncanakan, maka Dia meyakini kegiatan tersebut akan selesai tepat pada waktunya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, dalam pelaksanaan tugas berupa kegiatan keprograman tersebut. Dirinya akan melakukan evaluasi secara intensif dan meminta kepada pihak Inspektorat untuk melakukan pengawasan ketat.

“Saya berharap pekerjaan yang di mulai awal tahun terorganisir dengan baik sehingga November dan Desember tidak ada lagi kegiatan yang belum tuntas. Dengan evaluasi dan pengawasan, diharapkan pekerjaan juga akan mendapatkan hasil yang berkualitas,” pinta Bupati.

Bupati juga mengimbau kepada segenap jajarannya agar dapat fokus mempertahankan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Inhil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

“Selaku pimpinan daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil yang telah berpartisipasi, berperan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Semoga kedepannya dapat lebih meningkat lagi,” tutur Bupati.

Sebagaimana diketahui, Apel gabungan awal tahun 2019 ini, diikuti oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, pejabat eselon dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil./*

Editor: faisal