Tidak Ada Amplop Kalau Prabowo dan Sandi Turun Ke Masyarakat

Ahmad Riza Patria/RMOL

Detikriau.org – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam menanggulangi kekurangan logistik kampanye mengedepankan kolektifitas. Hal itu terbukti dari setiap kunjungan yang dilakukan oleh Prabowo maupun Sandi, masyarakat selalu membludak.

Ucapan itu disampaikan oleh Jurubicara Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12) sebagaimana dilansir detikriau.org melalui laman rmol.co

“Kalau dari BPN kami konsepnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan kami sudah membuka rekening. Kami yakin insyaAllah akan ada partisipasi masyarakat,” ujar Riza.

Sejauh ini, lanjut dia, ketika Prabowo atau Sandi turun ke masyarakat, tidak pernah terbesit inisiatif untuk memobilisasi para kader koalisi untuk menghadiri setiap kegiatan. Karena hal tersebut dinilai harus mengeluarkan biaya yang besar.

“Kalau kami kampanye, enggak perlu memobilisasi kader untuk hadir memenuhi undangan kalau ada Prabowo datang, Sandi datang. Kami tidak pernah memerintahkan kader. Dimana pun Prabowo-Sandi hadir selalu membludak, selalu penuh dan kami termasuk kewalahan,” terangnya.

“Padahal kami tidak kasih apa-apa. Tidak kasih uang, tidak kasih amplop dan sebagainya,” lanjut Riza, wakil ketua Komisi II DPR itu.

Lebih lanjut, Riza mengaku sangat berterimakasih dengan antusiasme para pendukung Prabowo-Sandi, termasuk para kader dari parpol pendukung koalisi.

“Begitu banyaknya antusias dan simpati masyarakat. Kami betul-betul berterimakasih dan bersyukur atas dukungan masyarakat. Dukungannya begitu besar, begitu tulus, kami berterimakasih,” pungkasnya.




Luruskan Isu PKI, Jokowi Sebut Ada 9 Juta Orang Percaya

Presiden Jokowi kembali mengangkat isu fitnah dirinya PKI, saat berkunjung ke Aceh, Jumat (14/12). (CNN Indonesia/Christie Stefanie

 

Banda Aceh, detikriau.org — Presiden Joko Widodo mengungkit kembali sejumlah fitnah soal keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) atas dirinya menjelang Pilpres 2019saat berkunjung ke Aceh, Jumat (14/12).

Jokowi kembali mengungkit tudingan ini karena merasa harus meluruskannya. 

“Banyak sekali seperti yang kita lihat di medsos (media sosial). Presiden Jokowi itu PKI. Banyak informasi seperti itu. Ya saya sampaikan di mana-mana, PKI itu dibubarkan tahun 65 tahun 66. Saya lahir tahun 1961. Umur saya baru 4 tahun. Masa ada PKI balita. Gak logis, tapi ada yang percaya,” ujar Jokowi saat perpidato pada acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Desa Tahun 2019 di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dilansir detikriau.org melalui laman CNN Indonesia

Pada kesempatan itu, Jokowi mengajak semua pihak perpolitik santun dengan mengedepankan etika dan tatakrama yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai bangsa. Jokowi menyebut fitnah-fitnah keji seperti itu sayangnya malah dipercaya oleh sebagian masyarakat.

“Survei yang saya terima terakhir, sembilan juta orang masih percaya gambar itu, padahal gak logis, lahir saja saya belum,” ujar Jokowi sambil menunjuk ke arah proyektor yang memperlihatkan gambar sosok lelaki berdiri di samping podium saat tokoh PKI, Aidit tengah berpidato.

Jokowi menuturkan, gambar sosok lelaki yang berdiri di samping podium itulah yang kemudian disebarkan di media sosial seolah-olah itu dirinya.

Pada kesempatan itu Jokowi kemudian mengajak semua pihak untuk berpolitik santun dengan cara-cara yang baik, seperti melalui adu program, adu prestasi, adu rekam jejak, hingga adu gagasan.

Upaya Jokowi membantah dirinya bukan seorang PKI bukan kali pertama. Hal itu kerap disampaikan Jokowi sebagai upaya kampanye hitam atas dirinya.

Terakhir kali, bantahan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan ke relawan Jokowi-Ma’ruf Amin di Ancol, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Saat itu, Jokowi menyebut fitnah tentang dirinya antek asing dan aseng sebagai politik tidak beradab. Jokowi mengaku heran fitnah terus dialamatkan kepadanya, ketika banyak aset-aset negara yang selama ini dikuasai asing, telah diambil alih semasa pemerintahannya.

“Inilah cara politik yang enggak beradab. Masih terus antek asing, Jokowi antek asing. Antek asing yang di mana?” kata Jokowi saat itu.




Cianjur ‘Rayakan’ OTT Bupati, KPK Sebut Daerah Lain Juga Mau

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (CNN Indonesia/M. Andika Putra).

Jakarta, detikriau.org — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banyak masyarakat di daerah lain yang ingin menggelar ‘pesta’ seperti yang dilakukan warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Ribuan warga Cianjur tumpah ruah memenuhi alun-alun dan halaman pendopo untuk merayakan penetapan tersangka Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar setelah sebelumnya diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT).

dikabarkan CNN Indonesia, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta maaf pihaknya belum bisa membuat warga di daerah lain membuat perayaan seperti yang dilakukan warga Cianjur.

“Sebenarnya kondisi di mana rakyatnya ingin gelar ‘pesta’ itu ada di beberapa tempat atau daerah,” kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (14/12).

Saut mengatakan pihaknya belum bisa membuat masyarakat di daerah lain menggelar syukuran seperti di Cianjur karena keterbatasan penyidik. Menurutnya, penambahan jumlah personel memungkinkan pihaknya menjerat kepala daerah lain yang terbukti melakukan korupsi.

“KPK belum bisa memenuhi keinginan masyarakat lebih banyak lagi untuk ‘berpesta’. Karena keterbatasan petugas KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, ribuan warga Kabupaten Cianjur tumpah ruah memenuhi alun-alun dan halaman pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat. Warga menggelar syukuran dan makan bersama untuk merayakan penangkapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar oleh KPK.

“Datang ke sini gara-gara lihat grup WA (WhatsApp) ada liwetan di alun-alun menggelar syukuran OTT KPK. Saya apresiasi banget hasil tersebut,” kata seorang warga, Ulfah Wahyuni kepada CNN Indonesia TV, Jumat (14/12).

Warga yang datang ke acara tersebut pada umumnya bersama keluarga dan sanak saudara. Saking ramainya, acara syukuran itu lebih menyerupai sebuah festival. Mereka bahkan sempat mendobrak pagar pendopo untuk sekadar mengambil foto sambil bersuka cita. Beruntung, tak ada kericuhan sehingga situasi tetap kondusif.

Suka cita warga Cianjur ini dilatarbelakangi oleh penangkapan Irvan. KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka pada Rabu, 12 Desember 2018.

Menurut warga, banyak kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Cianjur memicu kontroversi. Beberapa kebijakan yang dianggap bermasalah oleh warga pada umumnya berada di sektor pendidikan, kesehatan, dan agama.

Irvan ditangkap melalui OTT atas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Kader Partai NasDem ini diduga memotong DAK Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar.

Irvan sendiri telah meminta maaf atas kelalaiannya sehingga terjadi korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Dia membantah telah korupsi, namun hanya lalai dalam tugas.

Kekosongan kursi Bupati Cianjur yang ditinggalkan Irvan karena terjerat kasus korupsi akan digantikan oleh Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman. Dia akan menjabat sebagai pelaksana tugas bupati Cianjur.




Jokowi Hanyut Dalam Genderang Perang Lawan

Ari Nurcahyo/RMOL

detikriau.org – Elektabilitas pasangan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin cenderung stagnan bahkan menurun akibat banyak terhanyut oleh isu-isu yang dihembuskan.

Hal itu disampaikan Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo dalam konferensi pers di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (14/12) dilansir detikriau.org melalui laman rmol.co

“Nampak tim sukses bahkan Jokowi hanyut terhadap genderang perang yang ditabuh lawan,” katanya.

Akibatnya, strategi pemenangan Jokowi-Ma’ruf cenderung monoton sebagai pasangan petahana. Dan terbentuk sebagai status quo.

Menurut Ari, dalam pertempuran di media sosial, retorika kampanye yang dimainkan cenderung reaktif bahkan responsif.

“Ucapan Jokowi seperti genderuwo, sontoloyo sebenarnya agak keluar jalur dari narasi yang seharusnya dibangun. Ini lebih ikut gaya genderang lawan,” ujarnya.

Isu lain yang terus muncul seperti Jokowi keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI), anti Islam, dan pro asing membuat kubu petahana terlena. Sehingga narasi yang keluar belum mencerminkan gagasan-gagasan luhur dalam membangun Indonesia.




KPU soal Isu Kotak Suara ‘Kardus’: Itu Karton Kedap Air

Kotak suara Pilpres 2019 / Foto: Rifkianto Nugroho

 

Jakarta, — Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah menggunakan kotak suara berbahan kardus untuk Pemilu 2019. Kotak suara yang banyak dipermasalahkan terutama di media sosial itu disebut KPU berbahan dasar karton kedap air. 

CNN Indonesia  mengabarkan bahwa Ketua KPU Arief Budiman heran jika kotak suara berbahan karton anti air itu dipermasalahkan saat ini. Pasalnya, kotak suara yang sama tersebut sudah dipakai pada pemilu sebelumnya.

“Pertanyaan itu harusnya diajukan lima tahun lalu, karena kita sudah pakai kotak pakai karton kedap air lima tahun lalu,” kata Arief di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (14/12).

Kala itu, kata Arief, sebagian wilayah telah menggunakan kotak suara kedap air. Sedangkan sebagian wilayah lainnya masih menggunakan kotak suara berbahan aluminium.

Menurut Arief, pihaknya sudah mengkaji dengan berbagai pertimbangan, masukan, serta evaluasi atas penggunaan sebelumnya. Penggunaan karton kedap air juga memenuhi persyaratan peraturan.

Ia pun memastikan bahwa kotak suara tersebut aman untuk menjaga kerahasiaan suara pemilih karena cukup kuat, meskipun berbahan dasar karton.

Selain itu, penggunaan karton kedap air juga mengefisiensi anggaran.

“Menghemat biaya penyimpanan, menghemat biaya produksi, distribusi, banyak penghematanya,” kata Arief.




Inhil Terima Penghargaan Pembinaan KUR Terbaik Setelah Dumai dan Bengkalis

Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi (kiri) saat menyerahkan penghargaan kepada Sekda Inhil Said Syarifuddin (kanan)

 

Detikriau.org – Kabupaten Inhil kembali dianugerahi penghargaan, kali ini diberikan oleh Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.

Inhil dinobatkan sebagai Kabupaten dengan Pembinaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbaik ke – 3 se Provinsi Riau setelah Kota Dumai di peringkat pertama dan Kab Bengkalis di peringkat ke dua, Kamis (13/12/2018) di Pekanbaru

Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin usai menerima secara simbolis pengharagaan mewakili Pemerintah Kabupaten Inhil dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya sangat bersyukur atas penghargaan yang diberikan. Dia berharap prestasi itu dapat terus ditingkatkan kedepannya.

“Untuk perekonomian, Inhil bertumpu pada kelapa. Sementara, harga kelapa rendah. Program kita di mulai dari desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan melakukan pengolahan industri kecil pendistribusian KUR,” kata Sekda

Setelah industri kecil berdiri dengan ditunjang penyaluran KUR, dilanjutkan Sekda, produk yang berhasil diciptakan akan dipasarkan secara nasional dan menjadi komoditas ekspor.

“Dengan begitu, roda perekonomian akan terus berputar. Ini semua berkat pendistribusian KUR sebagai stimulus berdirinya industri kecil,” Akhiri Sekda pada acara yang dihadiri Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau itu.