Palembang— Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menyebut kebijakan membocorkan pertanyaan pada debat pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada 17 Januari bertujuan untuk menjaga martabat para kandidat.

“Kalau dibocorkan itu kan kesannya disembunyi-sembunyikan lalu dibocor-bocorkan. Itu memang disepakati, diskusi dulu pembahasan metode debat itu. Pertama, kita harus menjaga martabat kedua pasangan calon. Kedua, kita tidak ingin ada pertanyaan yang justru saling menjatuhkan,” ujar Arief usai pelantikan Komisioner KPU kabupaten/kota se-Sumatra Selatan di Hotel Horison Ultima, Palembang, Senin (7/1) dilansir melalui cnnindonesia.com

Arief berujar pihaknya berkaca pada pengalaman debat-debat sebelumnya yang terlalu mendetail dan sangat merinci hingga berkesan menjatuhkan salah satu pasangan kandidat pemilu. Dirinya pun menegaskan tidak menginginkan ada pertanyaan selain yang sudah disiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara debat.

“Jadi kita tidak ingin ada pertanyaan lain. Debat itu kan salah satu metode kampanye. Tujuan debat adalah tersampaikannya visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon dengan baik,” kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menyatakan keputusan KPU tersebut tidak membawa keuntungan ataupun kerugian bagi semua pihak.

“Tidak ada untung, tidak ada rugi. Pak Jokowi sebagai petahana, tentu pada dirinya sudah ada dan sudah tersimpan data-data kebijakan, termasuk juga tabulasi, atas pro dan kontra,” kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/1).

TKN Jokowi-Ma’ruf, kata dia, melihat sebenarnya kisi-kisi pertanyaan itu dapat membantu kedua pasangan calon untuk mempersiapkan data-data dan jawaban yang lebih detail.

“Kalau orang tidak tahu kan, barangkali tidak bawa data, juga belum secara internal didiskusikan, jawaban hanya seminimal mungkin. Tentu ada sisi positif dan negatif,” ujarnya.

Sementara itu anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menyebut keputusan KPU membocorkan pertanyaan-pertanyaan debat perdana Pilpres 2019 membuat debat itu tak lagi menarik.

“Cukup aneh, menurut saya kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan atau diberikan? Itu kan enggak asyik lagi, enggak ada gregetnya, enggak ada efek kejutnya,” kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta.

“Puskesman Tembilahan Hulu adalah Puskesmas terbaik se Inhil. Kepala puskesmasnya terkenal paling tegas. Namun dengan Kepala Puskesmas yang memiliki kedisiplinan tinggi ini saja saya akui pelayanan kita masih ada celah minusnya.” 

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir segera membentuk Tim Pencari Fakta terkait adanya dugaan malapraktik di Puskesmas Tembilahan Hulu.

Pembentukan Tim pengumpulan informasi atas dugaan kelalaian dalam standar professional pelayanan kesehatan ini dijanjikan oleh Kepala Dinkes Inhil Zainal Arifin menjawab desakan masa aksi GMNI dan HMI dalam seruan aksi yang dinamai Revolusi Pelayanan Kesehatan Rakyat di Aula Wijaya Kesuma Dinkes Inhil, Senin (7/1/2019)

“kita akan bentuk Tim Pencari Fakta untuk menyelidiki secara detil teknis medis terkait pelayanan di Puskesmas Tembilahan Hulu.” Sampaikan Arifin yang saat itu didampingi sejumlah pejabat di Dinskes Inhil.

JIka nantinya memang ditemui adanya kesalahan, Arifin berjanji akan mengambil sikap tegas.”Kalau memang mengharuskan pemberian sanksi, tentunya secara prosedur akan kita lakukan,” ditambahkannya.

Sebelum kedatangan massa aksi hari ini menurut Arifin pihaknya sudah menerima sejumlah penjelasan dari Kepala Puskesmas Tembilahan Hulu dalam agenda rapat khusus terkait adanya dugaan malapraktik ini, termasuk esok harinya kembali melakukan rapat dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Inhil, Firman untuk menelaah jenis dan dosis obat yang diberikan kepada pasien yang diduga salah prosedur.

Hasil pengumpulan informasi sementara dari beberapa kali pertemuan itu dikatakan Arifin dijadikan sebagai informasi awal bagi pihaknya untuk kembali melakukan kajian secara lebih terperinci yang akan dilaukan oleh tim khusus terkait hal itu.

“Besok tim itu akan kita turunkan langsung. Kemudian hasilnya akan kembali kita rapatkan dengan IDI. Jika memang terbukti ada kesalahan, pasti akan kita tegaskan,” Tekankan Arifin.

Dinilai Arifin, apa yang disampaikan massa aksi hari ini diyakininya bentuk akumulasi atas sejumlah kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Inhil.

Ia juga mengaku, disamping dugaan malapraktik kali ini, sejumlah keluhan pasien akan adanya petugas medis yang “bermuka masam” termasuk mengenakan masker saat memberikan pelayanan kesehatan sudah beberapa kali didengarnya.

“Puskesman Tembilahan Hulu adalah Puskesmas terbaik dan bahkan kepala puskesmasnya terkenal paling tegas se inhil. Namun dengan Kepala Puskesmas yang memiliki kedisiplinan tinggi ini saja saya akui pelayanan kita masih ada celah minusnya. Tapi pada intinya kejadian ini akan jadi momen awal kita untuk lakukan perbaikan. Tidak hanya di Puskesmas Tembilahan Hulu tapi termasuk seluruh Puskesmas lainnya di Inhil,” pertegas Arifin

Saat ini kata Arifin juga, lebih dari 50 persen petugas medis diisi oleh tenaga honorer. Jika hal ini tidak dilakukan, mungkin saja menurutnya akan banyak pelayanan kesehatan yang tidak bisa dijalankan dan terpaksa harus tutup.

Ketersediaan tenaga medis di Inhil dipastikannya sangat mencukupi tetapi mungkin menurutnya dana pemerintah yang terbatas untuk mengangkat tenaga honorer sebagai PNS.

“Sekali lagi, ini momen intropeksi bagi kami utk lakukan reformasi pelayanan kesehatan kedepannya agar lebih baik lagi,” ujarnya

Arifin juga tidak menampik kemungkinan adanya upaya mediasi yang dicoba dilakukan pihak UPT Puskesmas Tembilahan Hulu menyikapi hal ini. Namun yang penting menurutnya jika memang ada kesalahan akui itu sebuah kesalahan.

“Mediasi sesuatu hal yang wajar agar suatu persoalan bisa segera ditemukan solusi dan tidak berlarut-larut. Tapi perlu dicatat, mediasi bukan untuk menutupi kesalahan.” Akhirinya.

Laporan: Ari Permana      Editor: faisal

Tembilahan, detikriau.org – Puluhan massa aksi menuntut Dinas Kesehatan Inhil untuk melakukan reformasi terhadap pelayanan kesehatan rakyat.

Tuntutan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa damai oleh gabungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Inhil di Kantor Dinas Kesehatan di Tembilahan, senin (7/1/2019)

Kedatangan masa aksi sekira pukul 10.44 Wib di kantor Dinkes Inhil dikawal sejumlah petugas pengamanan dari Polres Inhil.

Tuntutan disampaikan orator massa melalui pengeras suara dipintu masuk gerbang kantor Dinkes. Sejumlah kalimat kritikan juga disertakan dalam bentuk tulisan diatas sejumlah kertas karton.

Pekik orator aksi taklama berselang mereda setelah pihak Dinas Kesehatan mempersilahkan massa aksi untuk melakukan dialog di Aula Wijaya Kesuma Dinkes Inhil.

Hadir saat itu Kepala Dinkes Inhil Zainal Arifin, Sekretaris Dinkes, Rahmi, Kabid Pelayanan Kesehatan Matzen serta sejumlah pejabat Dinkes lainnya.

Perwakilan massa aksi yang berasal dari dua Universitas di Inhil, UNISI dan STAI Auliaurasyidin megaku aksi yang mereka lakukan saat ini sebagai bentuk kritik langsung atas buruknya penilaian mereka akan pelayanan kesehatan di Inhil.

Catatan buruknya pelayanan kesehatan menurut perwakilan massa, Indra dan Agung Prayogi disampaikannya dalam bentuk “kasus” yang menurut mereka terjadi di Puskesmas Tembilahan Hulu.

Berdasarkan informasi yang kata Indra dan Yogi diterima dari salah seorang pasien keluarga Najamudin, diduga telah terjadinya kelalaian prosedur. Diagnosa awal yang harusnya dilakukan terhadap pasien dikesampingkan sehingga berakibat terjadinya kesalahan pemberian obat dan dosis kepada pasien.

Dugaan terjadinya malapraktik ini dikatakan mereka diketahui setelah pasien mendapatkan tindakan medis di UPT Puskesmas Gadjah Mada Tembilahan.

“Kami memiliki bukti otentitik. Pemberian pelayanan kesehatan kami nilai ngawur dan sangat tidak professional. Buktinya, golongan darah pasien saja salah apalagi penyakitnya, akibatnya obat dan dosis yang diberikan pada pasien tentu juga tidak benar,” sampaikan mereka

Tidak hanya sebatas itu, setelah diyakini adanya dugaan malapraktik, mereka menyebut pihak UPT Puskesmas Tembilahan melakukan upaya untuk meredam agar kasus ini tidak diperpanjang.

“Ini sangat kami sayangkan, UPT Puskesmas Tembilahan Hulu merupakan UPT terbaik di Inhil tapi ternyata pelayanan sangat mengecewakan,” kata mereka lagi.

Dalam pertemua itu, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama yakni menuntut Dinkes Inhil untuk memberhentikan tenaga medis yang tidak professional, memperbaiki layanan kesehatan rakyat, serta menerapkan kontroling oleh pemerintah daerah terhadap pelayanan di UPT di seluruh Kecamatan di Inhil.

“yang jelas kami menuntut tindakan tegas atas dugaan malapraktik di UPT Pusekesmas Tembilahan Hulu. Dalam 15 hari jika tidak ada kejelasan, kami akan bawa persoalan ini melalui ranah hukum,” Ancam massa aksi mengakhiri.

Laporan: Ari Permana     Editor: Faisal

Jakarta – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Simanjuntak, mengatakan, keputusan KPU yang membatalkan pemaparan visi misi calon presiden-wakil presiden yang sedianya akan digelar pada 9 Januari 2019 mendatang, menimbulkan kerugian bagi proses demokrasi Indonesia.

“Jadi menurut saya, ini justru merugikan bagi kualitas demokrasi kita,” kata dia, dalam diskusi Pojok Jubir ‘KPU Batal Sosialisasikan Visi Misi Paslon, Ada apa?’ di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

Simanjuntak mengatakan, sebenarnya melalui penyampaian visi-misi tersebut, dapat meningkatkan kualitas demokrasi jika disampaikan secara langsung oleh kandidat capres-cawapres.

“Sebab masyarakat dapat mengeksplorasi secara langsung dan mendalami visi misi langsung dari capres-cawapresnya,” tuturnya.

Ia memastikan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi sangat siap menyampaikan visi misi untuk menjawab tudingan yang selama ini dialamatkan kepada keduanya, yang disebut banyak gimmick dan melemparkan pernyataan sensasional.

“Jadi yang terbayang dari Pak Prabowo dan Bang Sandi, satu forum di mana ada panelis dari universitas yang punya kompetensi dan keadilan terus bisa menggali, bahkan bisa membantah, bisa mengkritik seluruh visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi selama 2 jam itu, itu yang terbayang,” ungkapnya.

Menurut dia, dari penyampaian visi misi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi publik yang ingin mengetahui secara detail visi misi Prabowo-Sandi karena tidak sedikit orang sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang Prabowo-Sandi, hal ini bisa dilihat dari animo masyarakat jika keduanya datang ke daerah.

“Pak Prabowo merasa tertantang, ini lebih seru, nah ini ada kesempatan publik. Media itu melihat kompetensi dan harapan yang ditawarkan oleh calon ya. Itulah kenapa kemudian Mas Priyo dan kawan-kawan itu menyampaikan sebaiknya memang visi misi ini disampaikan langsung oleh capres dan cawapres. Nah kemudian teman-teman TKN Jokowi-Ma’ruf menolak terkait hal itu,” paparnya.

Mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, meskipun penyampaian visi misi ini bukan bersifat debat, tidak diatur undang-undang, namun inisiatif KPU ini yang patut diapresiasi.

Sumber: Antara

Empat wilayah di Maluku Utara diantaranya Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kota Ternate, diguncang gempa bumi berkekuatan 6,5 skala richter. Gempa yang terjadi senin dini hari itu berpusat di wilayah laut sebelah Barat Laut Kabupaten Halmahera Utara dan tidak berpotensi tsunami

detikriau.org – Tak adanya kesepakatan soal format penyampaian visi misi capres dan cawapres di Pemilu 2019, membuat Komisi Pemilihan Umum akhirnya membatalkan acara khusus menyampaikan visi dan misi tersebut. 

Disebutkan, tim sukses paslon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amien menginginkan, agar penyampaian visi tak hanya diberikan oleh calon, namun juga tim sukses atau TKN Jokowi-Ma’ruf. Namun, pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno menginginkan agar visi misi disampaikan langsung oleh paslon.

“Pihak kami, usulkan lebih baik disampaikan capres. Ada opsi tetap visi misi di tanggal 9, enggak sepakat, ” kata Juru Bicara tim Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di tvOne, Senin 7 Januari 2019.

“Akhirnya dibatalkan KPU, karena enggak ada kesepakatannya,” lanjut dia.

Sementara itu, Lukman Edy dari TKN Jokowi-Ma’ruf mengatakan, awalnya tim 02 sudah bertemu dengan mereka difasilitasi KPU. Hadir pula Bawaslu. Saat pertemuan awal, tim 02 dianggap tak keberatan dengan usulan timses ikut dalam menyampaikan visi dan misi.

Bawaslu, kata dia, juga mengatakan perlu mengkaji hal tersebut dalam kaitan dengan dasar hukumnya.

“Kemarin, diputus dipersilakan masing-masing paslon dan tim menyampaikan visi-misinya,” kata Lukman, meski maksudnya bukan dalam forum yang harus diselenggarakan KPU.

sumber: viva.co.id