Skandal anggota DPRD Rohul terlantarkan istri menjadi sorotan. Ketua DPC Partai angkat bicara

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Rokan Hulu Ir. H. Hafith Syukri MM. Angkat bicara atas Kisah miris perempuan inisial DL yang telah laporkan suami inisial EC yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu dari Partai PKB.

DL yang mengaku telah ditinggalkan suami EC lebih dari lima bulan tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin, datangi kantor DPRD Rohul pada selasa (15/7/2025) secara langsung dengan mengajukan surat laporan yang ditujukan kepada pimpinan BK DPRD Rohul. 

Yang ironisnya, DL mengungkapkan bahwa sang suami meninggalkannya saat ia sedang dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit akibat keguguran.

Dalam pengakuannya, berbagai upaya telah beliau lakukan, mulai dari menghubungi suami, menghubungi keluarga , serta menghubungi teman-teman terdekat EC. Namun disayangkan upaya beliau tidak mendapatkan respon.

Dalam keadaan tersebut, DL akhirnya mengambil keputusan untuk adukan EC ke BK DPRD Rohul dengan harapan BK DPRD Rohul dapat memanggil EC untuk mempertemukan mereka guna mencari jalan penyelesaian secara baik-baik. DL juga berharap BK DPRD Rohul dapat memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada EC atas tragedi yang beliau alami.

Ir. H. Hafith Syukri MM. selaku ketua DPC PKB Rohul saat dikonfirmasi awak media via pesan whatshap pada rabu (16/7/2025), merespon atas persoalan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa pihaknya sedang menunggu tindak lanjut dari BK DPRD Rohul. Ia juga menyampaikan secara internal kepartaian,  pihaknya sudah laporkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Riau.

“Kita tunggu apa tindak lanjut BK, secara internal kita sudah laporkan ke DPW” ungkap hafith.

Kasus ini sontak menjadi perhatian warga Rohul. Lembaga legislatif dan partai dituntut bersikap tegas dan transparan. Pasalnya, perilaku pribadi seoarang anggota dewan tidak bisa dipisahkan dari integritasnya sebagai cerminan kepercayaan publik.

( Kri )




Bupati Rohul Anton Pimpin Rakor Persiapan Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Demi tersalurnya Bantuan pangan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama Perum Bulog cabang Kampar mengadakan  Rapat koordinasi persiapan penyaluran bantuan pangan pemerintah tahun 2025 yang  dipimpin oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM di Aula Rapat Lantai III Kantor Bupati Rokan Hulu, Rabu (09/07/2025).

Turut hadir dalam rapat Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra, S.IK, SH, MH, perwakilan Unsur Forkopimda, Pimpinan perum Bulog Kantor Cabang Kampar Eko Nugroho, Kepala OPD, camat, tlTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari 16 Kecamatan se-Rokan Hulu

Bantuan Pangan ini akan di Alokasikan untuk bulan Juni dan Juli diberikan kepada 25.407 Keluarga yang tersebar di 16 Kecamatan dengan total bantuan pangan sebanyak 508.150 Kg.

Dalam sambutannya Bupati Anton mengatakan Pemerintah Daerah mendukung program bantuan dari pemerintah pusat ini melalui Bulog, dirinya berpesan agar penyaluran bantuan Pangan ini harus tepat sasaran untuk masyarakat yang kurang mampu. 

“Saya minta kepada OPD terkait untuk dapat bersinergi dengan Bulog dalam pemberian bantuan ini, sehingga yang mendapatkan bantuan ini betul betul orang yang kurang mampu atau Memang layak mendapatkan bantuan” ucap Anton.

Kemudian Bupati Anton menegaskan kepada Para Camat untuk mensosialisasikan program ini sampai ke Tingkat desa, dan berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk mengidentifikasi Calon penerima Bantuan ini, serta mencari lokasi penyaluran yang dapat di akses dengan mudah oleh Masyarakat.

Selain itu, Anton menyarankan agar pihak keamanan dari TNI dan Polri dilibatkan agar pemberian bantuan ini bisa  tersalur dengan lancar dan aman. 

“Sebagai bentuk dukungan Forkopimda, saya berharap TNI dan polri dapat dilibatkan agar dilapangan nanti pada saat penyaluran bantuan bisa lancar dan aman” tutupnya.

( Kri )




Bupati Inhil Lepas Satgas Hilirisasi Kelapa Bersama Investor Asal Thailand

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, secara resmi melepas keberangkatan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Kelapa bersama perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia dan calon investor dari Thailand, pada Jumat (18/7/2025).

Pelepasan rombongan ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati Indragiri Hilir, Jalan Akasia No. 1 Tembilahan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Asisten II Setda Inhil, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Keberangkatan Satgas Hilirisasi Kelapa ini merupakan bagian dari upaya serius Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah, yakni kelapa. Dengan pendampingan dari Bappenas dan ketertarikan pihak investor asal Thailand, diharapkan proses hilirisasi ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi petani kelapa lokal serta membuka peluang investasi baru di daerah.

Dalam keterangannya, Bupati Herman menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Bappenas serta ketertarikan pihak asing terhadap potensi kelapa Inhil. Ia berharap kolaborasi ini dapat mengarah pada kerja sama konkret dalam pengembangan industri olahan kelapa di masa mendatang.

“Kami menyambut baik kehadiran calon investor dari Thailand. Ini menjadi langkah penting dalam membuka pintu investasi dan menggerakkan perekonomian masyarakat petani kelapa kita. Semoga hasil kunjungan ini memberikan kesan positif dan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Bupati.

Sebagai bentuk penghargaan dan keramahtamahan, Bupati juga turut memberikan cendera mata berupa aneka produk olahan kelapa khas Indragiri Hilir kepada perwakilan Bappenas dan tamu dari Thailand. Produk tersebut mencerminkan kekayaan hasil bumi daerah sekaligus potensi hilirisasi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. (Adv)




Ketua TP PKK Inhil Dorong Peran Keluarga dalam Imunisasi Zero Dose

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Hj. Katerina Susanti Herman, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif keluarga dalam menyukseskan program imunisasi anak zero dose. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi imunisasi yang digelar di Tembilahan, sebagai bentuk komitmen TP PKK mendukung upaya percepatan imunisasi nasional.

Menurut Hj. Katerina Susanti, edukasi kepada masyarakat sangat penting agar orang tua memahami manfaat imunisasi bagi tumbuh kembang anak.
“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlindungan sejak dini melalui imunisasi,” ujarnya.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati Inhil, H. Herman, SE., MT., menyampaikan bahwa penanganan kasus zero dose menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data, terdapat 3.633 anak di Inhil yang belum menerima imunisasi dasar lengkap. Hal ini membutuhkan kerja sama lintas sektor secara terpadu.

“Imunisasi adalah langkah konkret melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya. Kami akan terus mendukung, memfasilitasi, dan memantau pelaksanaannya secara berkala,” tegas Bupati Herman.

Melalui sinergi antara TP PKK, Dinas Kesehatan, puskesmas, kader, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat, diharapkan kesadaran dan cakupan imunisasi di Inhil semakin meningkat. Pemerintah juga memastikan pelayanan imunisasi dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. (Galeri Foto)




Upaya Mediasi Setengah Hati, Seri Narni Tetap Tuntut Polsek Kunto Darussalam Tangkap Biang Keladi Inur

Pasir Pengaraian, – Integritas dan profesionalitas jabatan tengah diuji dalam kasus pembakaran peron sawit di Desa Sangkir Indah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Bagaimana tidak, praktis selama kurun waktu hampir sembilan bulan, Seri Narni bersama suaminya, Misi yang menjadi korban aksi pembakaran tak kunjung mendapat keadilan. Hal ini dapat dilihat dengan tak adanya kelanjutan proses penyidikan yang dilakukan oleh unit reserse kriminal (reskrim) Polsek Kunto Darussalam.

Pun demikian dengan sikap kepala desa (kades) Sangkir Indah, Misdar yang terkesan mengabaikan persoalan yang terang – terangan merugikan salah satu pihak yang menjadi korban dalam aksi main hakim sendiri yang berujung pada perbuatan pidana tersebut. Entah apa yang melatarbelakangi sikap kades, hingga pasutri Seri Narni dan Misi tak kunjung mendapat keadilan atas persoalan yang mengakibatkan kerugian ekonomi, serta dampak sosial yang dirasakan keluarga tersebut.

Namun, sikap tak kooperatif justru ditunjukkan oleh Kades Sangkir Indah, tatkala dirinya menuding keberpihakan media dalam persoalan ini. “Anda telah membuat berita sepihak,” ujar nya singkat dalam chat WhatsApp, selasa kepada media (15/7). Saat ditanya unsur keberpihakan nya, Misdar tak lagi menjawab pertanyaan yang dilayangkan.

Esok harinya, Rabu (16/7), Seri Narni, didampingi suaminya, Misi tak surut berpantang untuk tetap menuntut keadilan atas kasus pembakaran yang dilakukan oleh Inur bersama dua kelompok perwiritan lainnya. “Kalau sikap kades dan Polsek (Kunto Darussalam) terus mendiamkan persoalan ini, lantas ke mana lagi kami menuntut keadilan atas pelaku pembakaran peron sawit yang menjadi satu – satunya mata pencaharian keluarga kami ini,” ucap Seri Narni.

Tak kuasa menitikkan air mata, Seri Narni berharap Kapolsek Kunto Darussalam yang baru menjabat, AKP Dadan Wardan Sulia dapat menindaklanjuti laporan dirinya. “Saya dan suami hanya menuntut keadilan dan mempertanyakan kelanjutan proses laporan kami, yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut sama sekali,” tutur nya.

Sedangkan Misi, suami Seri Narni tak menampik, bahwa kasus pembakaran peron sawit milik nya tersebut merupakan aksi anarkis massa, namun dirinya meyakini adanya peran Inur sebagai dalang provokator di balik pembakaran tersebut. “kami hanya menuntut Polsek Kunto Darussalam segera menangkap Inur karena dalam laporan terbukti dirinya sebagai provokator massa kelompok ibu – ibu perwiritan, sehingga sampai terjadi aksi anarkis pembakaran peron sawit milik kami,” tutur nya.

Terkait upaya mediasi, dirinya juga mengaku sempat ada percobaan hal itu, namun tampak jelas menurutnya tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan persoalan ini dari kubu terduga pelaku maupun Kades Sangkir Indah dan Polsek Kunto Darussalam sebagai fasilitator. “Pernah ada, namun dari upaya ganti rugi sangat jauh di bawah total kerugian dari peron sawit kami yang terbakar,” ucap nya. Tak hanya itu, beberapa kali pihaknya mengaku tak mendapat informasi yang jelas dari Bhabinkamtibmas terkait upaya percobaan mediasi.

Kapolsek Kunto Darussalam, AKP Dadan Wardan Sulia, yang baru bisa dimintai keterangan nya, kamis (16/7), mengatakan sudah mencoba melakukan upaya mediasi terhadap korban Seri Narni. “Sudah lima kali kami upayakan mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini, namun pihak korban enggan bersedia,” sebut Kapolsek.

Namun, terkait penolakan, AKP Dadan tak secara eksplisit menjelaskan alasan pihak korban menolak dilakukan mediasi. “Informasi yang saya dapat dari Bhabinkamtibmas, terjadi miss komunikasi, jadi korban maunya dilakukan di Polsek, sementara mediasi nya dilakukan di luar Polsek,”ujar nya.

Soal perkembangan kasus, Kapolsek Kunto Darussalam ini mengungkapkan, pihak nya masih berusaha pada tahapan mediasi dan belum bergerak untuk melakukan tindak lanjut dari proses pidana. “Ya, bagaimana caranya kami upayakan dilakukan restorative justice untuk kasus ini, kalau sampai pelaku nya ditangkap semua, bisa penuh sel tahanan kita, memang nya muat ya,” pungkas nya santai. ( )

Pasir Pengaraian, – Integritas dan profesionalitas jabatan tengah diuji dalam kasus pembakaran peron sawit di Desa Sangkir Indah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Bagaimana tidak, praktis selama kurun waktu hampir sembilan bulan, Seri Narni bersama suaminya, Misi yang menjadi korban aksi pembakaran tak kunjung mendapat keadilan. Hal ini dapat dilihat dengan tak adanya kelanjutan proses penyidikan yang dilakukan oleh unit reserse kriminal (reskrim) Polsek Kunto Darussalam.

Pun demikian dengan sikap kepala desa (kades) Sangkir Indah, Misdar yang terkesan mengabaikan persoalan yang terang – terangan merugikan salah satu pihak yang menjadi korban dalam aksi main hakim sendiri yang berujung pada perbuatan pidana tersebut. Entah apa yang melatarbelakangi sikap kades, hingga pasutri Seri Narni dan Misi tak kunjung mendapat keadilan atas persoalan yang mengakibatkan kerugian ekonomi, serta dampak sosial yang dirasakan keluarga tersebut.

Namun, sikap tak kooperatif justru ditunjukkan oleh Kades Sangkir Indah, tatkala dirinya menuding keberpihakan media dalam persoalan ini. “Anda telah membuat berita sepihak,” ujar nya singkat dalam chat WhatsApp, selasa kepada media (15/7). Saat ditanya unsur keberpihakan nya, Misdar tak lagi menjawab pertanyaan yang dilayangkan.

Esok harinya, Rabu (16/7), Seri Narni, didampingi suaminya, Misi tak surut berpantang untuk tetap menuntut keadilan atas kasus pembakaran yang dilakukan oleh Inur bersama dua kelompok perwiritan lainnya. “Kalau sikap kades dan Polsek (Kunto Darussalam) terus mendiamkan persoalan ini, lantas ke mana lagi kami menuntut keadilan atas pelaku pembakaran peron sawit yang menjadi satu – satunya mata pencaharian keluarga kami ini,” ucap Seri Narni.

Tak kuasa menitikkan air mata, Seri Narni berharap Kapolsek Kunto Darussalam yang baru menjabat, AKP Dadan Wardan Sulia dapat menindaklanjuti laporan dirinya. “Saya dan suami hanya menuntut keadilan dan mempertanyakan kelanjutan proses laporan kami, yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut sama sekali,” tutur nya.

Sedangkan Misi, suami Seri Narni tak menampik, bahwa kasus pembakaran peron sawit milik nya tersebut merupakan aksi anarkis massa, namun dirinya meyakini adanya peran Inur sebagai dalang provokator di balik pembakaran tersebut. “kami hanya menuntut Polsek Kunto Darussalam segera menangkap Inur karena dalam laporan terbukti dirinya sebagai provokator massa kelompok ibu – ibu perwiritan, sehingga sampai terjadi aksi anarkis pembakaran peron sawit milik kami,” tutur nya.

Terkait upaya mediasi, dirinya juga mengaku sempat ada percobaan hal itu, namun tampak jelas menurutnya tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan persoalan ini dari kubu terduga pelaku maupun Kades Sangkir Indah dan Polsek Kunto Darussalam sebagai fasilitator. “Pernah ada, namun dari upaya ganti rugi sangat jauh di bawah total kerugian dari peron sawit kami yang terbakar,” ucap nya. Tak hanya itu, beberapa kali pihaknya mengaku tak mendapat informasi yang jelas dari Bhabinkamtibmas terkait upaya percobaan mediasi.

Kapolsek Kunto Darussalam, AKP Dadan Wardan Sulia, yang baru bisa dimintai keterangan nya, kamis (16/7), mengatakan sudah mencoba melakukan upaya mediasi terhadap korban Seri Narni. “Sudah lima kali kami upayakan mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini, namun pihak korban enggan bersedia,” sebut Kapolsek.

Namun, terkait penolakan, AKP Dadan tak secara eksplisit menjelaskan alasan pihak korban menolak dilakukan mediasi. “Informasi yang saya dapat dari Bhabinkamtibmas, terjadi miss komunikasi, jadi korban maunya dilakukan di Polsek, sementara mediasi nya dilakukan di luar Polsek,”ujar nya.

Soal perkembangan kasus, Kapolsek Kunto Darussalam ini mengungkapkan, pihak nya masih berusaha pada tahapan mediasi dan belum bergerak untuk melakukan tindak lanjut dari proses pidana. “Ya, bagaimana caranya kami upayakan dilakukan restorative justice untuk kasus ini, kalau sampai pelaku nya ditangkap semua, bisa penuh sel tahanan kita, memang nya muat ya,” pungkas nya santai.

( Rls )




Bupati Inhil Sambut Kedatangan Ketua PTS Pekanbaru

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman, sambut kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru, M. Sutomo, di Kediaman Dinasnya pada Kamis (17/7) malam.

Selain untuk pererat silaturahmi, pertemuan kedua belah pihak ini, dimaknai untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Pengoptimalan kualitas pelayanan dimaksud, dikatakan Ketua PTA Pekanbaru, dapat terwujud apabila Forkopimda Inhil menjaga soliditas dengan baik.

“Tanpa kerjasama yang solid antar Forkopimda, tanpa kebersamaan yang baik dengan Bupati, maka Pengadilan Agama Tembilahan tidak akan berkembang pesat seperti saat ini. Alhamdulillah PA Tembilahan sebelumnya kelas II sekarang sudah I b, semoga ke depannya semakin lancar dan bermanfaat untuk masyarakat, ” ujar Ketua (PTA) Pekanbaru M. Sutomo.

Senada dengan Ketua PTA Pekanbaru, Bupati Herman menyebutkan bahwa kekompakan Forkopimda dapat menjadi ruang diskusi dalam membahas persoalan masyarakat.

“Saya memandang ke depan kita akan buat sosialisasi, karena Pengadilan Agama tak hanya mengurus perceraian saja, tapi mengedukasi calon pengantin untuk mematangkan persiapan menuju gerbang pernikahan. Karna di daerah banyak terjadi pernikahan dini, maka perlu diberi pemahaman,” kata Herman.

Selanjutnya Bupati menambahkan, sosialisasi tersebut dapat menjadi salahsatu cara antisipasi berbagai persoalan sosial, termasuk pencegahan stunting. (Adv)