Jakarta — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai keputusan KPU untuk memberikan pertanyaan sebelum debat kepada masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden tak tepat. Pasalnya, jawaban yang akan disampaikan ketika debat tak murni berasal dari paslon, melainkan dari tim sukses.

“Kalau itu dibuka duluan berarti yang menjawab tim, padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi. Jadi kurang pas itu karena [jawabannya] dirapatkan oleh tim, yang pantas jadi wapres [ialah] tim itu dong,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (8/1) dilansir dari cnnindonesia.com

JK mengatakan debat sejatinya penting untuk mengukur sejauh mana pengetahuan capres maupun cawapres dalam menghadapi sejumlah permasalahan. Selain itu, ajang debat juga dapat menjadi penilaian dari publik untuk mengetahui kemampuan paslon yang akan dipilih.

Berkaca dari pengalaman JK mengikuti debat pilpres selama tiga kali, umumnya ia hanya menerima soal tema yang akan diangkat sebelum pelaksanaan debat.

“Ya mestinya kalau ingin menilai kemampuan secara pribadi jangan dibuka. Banyak hal yang perlu ditanggapi langsung, agar rakyat punya pilihan yang jelas,” ucap JK.
Kendati demikian, JK meminta masing-masing paslon untuk tetap mengikuti KPU terkait aturan debat tersebut. “Ya KPU sudah memutuskan. Tapi secara pribadi saya pikir jawaban itu tidak menandakan jawaban asli,” ujarnya.

KPU diketahui bakal menggunakan dua format saat debat pilpres perdana pada 17 Januari mendatang, yakni terbuka dan tertutup. Pada format pertanyaan terbuka, KPU mengirimkan pertanyaan kepada para paslon sekitar sepekan sebelum debat dilaksanakan. Ada 20 pertanyaan namun hanya tiga di antaranya yang akan diajukan saat debat berlangsung.

Putusan KPU ini kemudian mendapat kritik dari sejumlah pihak. Namun tim paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyebut bahwa ‘bocoran’ pertanyaan ini merupakan permintaan dari paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jakarta – Ustad Arifin Ilham sempat dikabarkan meninggal. kabar tersebut menyebar di media sosial. Terkait kabar duka tersebut, putra  Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz membantah.

“Berita hoax bertebaran di sosial media, teman-teman jangan percaya sebelum kami selaku keluarga mengkonfirmasi ya,” tulis dia dalam akun @Alvin_411, Selasa, 8 Januari 2019 dilansir melalui Tempo.co

Alvin menjelaskan kondisi ayahnya dalam sebuah video berdurasi satu menit. Dalam video tersebut, nampak Arivin mengenakan kaus, sarung, dan sorban putih. Arifin tampak pucat namun tetap tersenyum kepada orang-orang yang menjenguknya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

“Kita selaku keluarga, hanya minta doanya kepada teman-teman semua untuk kesembuhan abi, semoga Allah angkat penyakitnya, aamiin,” ujar Alvin.

Berbagai orang penting, mulai dari para pejabat negara hingga artis datang menjenguk ustad yang mendirikan majelis taklim bernama Adz-Dzikra. Dari foto yang diunggah Alvin, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlihat menjenguk Arifin di rumah sakit.

Dia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat, dia berada di samping Arifin yang duduk di kasur rumah sakit. Terlihat selang infus dipasang di lengan kanan Arifin.

Selain Anies, Fadli Zon juga mencuitkan soal keadaaan Arifin lewat sosial medianya. “Baru saja jenguk Ustdz Arifin Ilham di RSCM, beliau baik-baik saja,” tulis dia.

Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, juga menjenguh Arifin. Di foto yang beredar, Tito mengenakan kemeja abu-abu. Dia duduk di samping Arifin yang terbujur di atas tempat tidur rumah sakit.

Detikriau.org – Ustaz Arifin Ilham masih terbaring lemah di rumah sakit. Hingga kini, pendiri Majelis Zikir Adz-Dzikra ini belum dapat dijenguk mengingat kondisinya yang masih lemah.

Ustaz Muslih dari Majelis Adz-Dzikra mengatakan, sudah menjenguk Ustaz Arifin Ilham, Senin malam (7/1). Saat dijenguk, kondisi Arifin Ilham masih terkulai lemah di rumah sakit.

“Keadaan beliau masih sangat lemah dan belum bisa diajak komunikasi,” kata Ustaz Muslih dilansir melalui republika.co.id

Ia menyampaikan, Ustaz Arifin Ilham saat ini sangat butuh didoakan karena akhir-akhir ini kesehatan kerap menurun. Terlebih lagi, ia merupakan penyintas kanker getah bening stadium 4A.

“Saat ini beliau butuh istirahat untuk pemulihannya,” ujar dia.

Beberapa waktu yang lalu, Ustaz Arifin Ilham sempat memimpin zikir nasional yang diadakan Harian Republika pada malam pergantian tahun. Ketika memimpin zikir, dirinya sudah terlihat tidak fit, suaranya lebih serak, dan pelan.

Meski begitu, kalimat zikir yang keluar dari mulutnya tetap bergema hingga jamaah Masjid At-Tin larut dalam lantunan kalimat pujian kepada sang Khalik.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengidentifikasi sejumlah kejanggalan pada proses pemenangan PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) atas 12 proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR).

KPK menilai, lelang diatur sedemikan rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. “Kami memang menemukan sejumlah kejanggalan. Ada dugaan persoalan-persoalan kenapa PT WKE dan PT TSP itu kemudian memenangkan sejumlah proyek,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/1/2019).

“Kami menduga sudah ada “pembagian” di antara kedua perusahaan ini untuk nilai-nilai proyek tertentu. Kami sudah mengidentifikasi kejanggalan-kejanggalan itu,” sambung Febri. Menurut Febri, saat ini KPK sedang fokus pada perkara suap dalam pengadaan SPAM ini.

Di sisi lain, kata dia, KPK tak menutup kemungkinan mengembangkan kasus ini ke dugaan korupsi oleh korporasi. “Bahwa nanti jika ditemukan misalnya perbuatan itu dijalani secara sistematis oleh korporasi maka tentu tidak menutup kemungkinan didalami lebih lanjut,” kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Keempat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara, empat orang yang disangka menerima suap adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. Keempat tersangka terduga penerima diduga mendapatkan uang dengan kisaran jumlah bervariasi terkait kepengurusan proyek-proyek tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPK: Lelang 12 Proyek Air Minum PUPR Diatur supaya Dimenangkan 2 Perusahaan Saja”, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/07/23120311/kpk-lelang-12-proyek-air-minum-pupr-diatur-supaya-dimenangkan-2-perusahaan.

Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluh sering dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Megawati mengaku gemas dengan kabar hoaks tersebut.

“Saya dibilang PKI, tapi kok sampai hari ini enggak ditangkap ya?,” ujar Mega dalam acara Megawati Bercerita di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Senin, 7 Januari 2019.

Kendati demikian, terkadang Mega mengaku tak ambil pusing dengan berbagai tuduhan tersebut. Toh, kata dia, masyarakat kelas bawah yang masih belum terpelajar juga banyak yang tidak mengerti maksud PKI.

“Kita juga sedang menyiapkan amandemen peraturan pemerintah untuk menjadi dasar hukum bagi Kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh Wali Kota Batam paling lambat 30 April 2019”

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan mendapatkan tugas untuk mengawal masa transisi hingga 30 April 2019.

Darmin dalam acara pelantikan Kepala dan Dua Deputi BP Batam di Jakarta, Senin, menambahkan pelaksanaan tugas tersebut akan dijalankan seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Kita juga sedang menyiapkan amandemen peraturan pemerintah untuk menjadi dasar hukum bagi Kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh Wali Kota Batam paling lambat 30 April 2019,” kata Darmin selaku Ketua Dewan Kawasan Batam.

Sebelumnya, pada Rapat Terbatas Kabinet pada 12 Desember 2018, pemerintah memutuskan bahwa Kepala BP Batam akan dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Kawasan Batam memastikan kebijakan jabatan ex-officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai persiapan menjelang pengelolaan BP Batam kepada ex-officio Walikota Batam, maka selama masa transisi, Dewan Kawasan memutuskan untuk melantik Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam.

Selain Edy Putra, ikut dilantik Purwiyanto sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam serta Dwianto Eko Winaryo sebagai Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam.

“Ketiga pejabat ini akan bertugas sekaligus merangkap jabatan deputi yang kosong. Kami percaya hal ini bisa dipikul dengan baik sehingga apa yang sudah diputuskan berjalan dengan efektif,” kata Darmin.

Hadir dalam pelantikan ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak.

Melalui pengangkatan ini, maka Edy Putra mendapatkan mandat untuk menyiapkan laporan peralihan jabatan ex-officio serta menyiapkan regulasi teknis untuk pelaksanaan jabatan ex-officio.

Tugas lainnya dari Kepala BP Batam dalam masa transisi ini adalah melaksanakan tugas rutin yang tidak bersifat kebijakan dan melanjutkan beberapa rencana BP Batam yang telah disusun sebelumnya.

Edy Putra telah memenuhi kriteria karena mempunyai pengalaman sebagai pimpinan birokrasi senior dan mempunyai pengetahuan mengenai Batam serta kebijakan dan pelaksanaan investasi dan pelaksanaan berusaha.

Selain itu, Edy Putra yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mampu menciptakan iklim yang kondusif baik konsolidasi internal maupun komunikasi ke pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam jangka panjang, Darmin mengharapkan kepengurusan BP Batam yang baru dapat mengatasi dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi di Batam dan kegiatan investasi dapat kembali berjalan normal.

“Dengan demikian, proses perizinan investasi dan berusaha di Batam akan dapat segera selesai karena komando kebijakan berada pada satu tangan,” ujarnya.

Sumber: Antara