detikriau.org – Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang pria berinisial BBP yang diduga kuat sebagai pembuat rekaman palsu soal surat suara yang sudah dicoblos sebanyak tujuh kontainer.

Informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, pria berinisial B tersebut adalah Bagus Bawana Putra.

“Ya betul, suara dia yang ada di voice messenger,” ujar seorang sumber di internal kepolisian, Selasa (8/1).

Dari keterangan sumber tersebut, penetapan BBP sebagai tersangka pembuat rekaman hoax setelah melalui hasil pemeriksaan laboratorium digital forensik.

“Ya sebetulnya sudah kemarin (Senin 7/1) ditangkap. Setelah Labfor periksa baru kami bisa pastikan dia pembuatnya,” jelas sumber tadi.

Terpisah, Kabiro Penmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo hanya membenarkan pihaknya telah menangkap pembuat konten hoax tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos untuk Pilpres 2019.

Dedi belum bersedia memberikan penjelasan lebih rinci, namun dia membenarkan bahwa pelaku yang ditangkap adalah berinisial BBP.

“Tersangka ditangkap di Bekasi. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan,” katanya di Mabes Polri, Jakarta.

Menurut Dedi, keterangan lanjutan terkait penangkapan B akan disampaikan oleh Kepala Bareskrim Komjen Arief Sulistyanto dan Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal dalam konferensi pers pada Rabu besok (9/1).

Bagus Bawana Putra sendiri merupakan tersangka keempat dalam kasus hoax surat suara sebanyak tujuh kontainer. Sebelumnya, polisi sudah menetapkan tiga tersangka yakni HY, LS, dan J yang berperan menyebarluaskan konten hoax melalui jejaring sosial Facebook.

sumber: rmol.co

detikriau.org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) harus menjelaskan ke rakyat tentang standar etika dan aturan main kepala daerah dalam mendukung capres.

Ini lantaran ada beda perlakuan saat kepala daerah memberi dukungan kepada para calon presiden.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kemudian mencontohkan perlakuan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Seperti Gubernur DKI Anies Baswedan. Padahal, dia dikenal gubernur yang tidak memberikan dukung resmi kepada capres malah itu dipersoalkan,” kata politisi dari PKS itu.

Fenomena ini bagi Fahri, sangat tidak adil dan harus dijawab oleh KPU dan Bawaslu. Hal itu penting agar tidak terjadi keresahan publik berkepanjangan.

“KPU dan Bawaslu harus menjawab ini, jangan sampai menjadi polemik dan meresahkan publik,” tegas Anggota DPR dari Dapil NTB itu.

Pada Senin (7/1), Anies Baswedan diperiksa Bawaslu Jakarta terkait jari telunjuk dan jempol yang diacungkannya di acara Konferensi Nasional (Konfernas) Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 17 Desember 2018 lalu.

Saat menjalani pemeriksaan Bawaslu, Anies mengaku dicecar 27 pertanyaan seputar laporan yang dilayangkan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR).

Kepada penyidik, Anies mengatakan bahwa dalam acara itu, ia menyampaikan sambutan yang sesuai dengan video yang dilaporkan ke Bawaslu. 

Sumber: rmol.co

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I (Satu) bertempat disalah satu Aula Hotel di kota Tembilahan, Selasa (8/1/2019).

Rakor yang fokuskan pembahasan perihal persiapan transformasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) menuju Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Inhil ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, Camat, Kepala Dinas Sosial Syaifudin, Pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Dalam amrannya, Bupati menekankan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan PKH untuk segera melakukan pendataan ulang guna validasi jumlah penduduk miskin yang berhak menerima manfaat dari PKH.

Berdsarkan data BPS menurut Bupati, saat ini terdapat 28.124 penerima manfaat. Sementara, yang terdata sebagai masyarakat miskin baru sekitar 18.347 orang.

“Data yang kita punya adalah data hasil pendataan tahun 2015. Hari ini sudah tahun 2019, tentunya perlu validasi data penerima manfaat oleh instansi terkait,” tutur Bupati.

Pendataan, dikatakan Bupati, juga merupakan sebuah langkah realisasi program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018-2023. Untuk itu, perlu keseriusan, khususnya kepada perangkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk pro-aktif berpartisipasi dalam proses inventarisasi penerima Bansos Rastra yang kedepan disebut sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

“Jangan lalai, Karena ini juga merupakan program 100 hari kerja Saya bersama Wakil Bupati yang telah kami sampaikan dalam rapat paripurna istimewa November lalu, Kalau ini gagal, nanti kami dianggap tidak mampu merealisasikan program pendataan ini,” tegaskan Bupati.

Semenatra itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Syaifuddin mengatakan sosialisasi yang ditaja pihaknya ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PKH tentang pengalihan bantuan tunai ke bantuan pangan non tunai.

Syaifuddin mengungkapkan, jumlah dana untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2019 adalah senilai Rp 3.600.000 per tahun atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.890.000.

“Pihak terkait disini, khususnya adalah penerima bantuan dan perangkat desa. Setelah sosialisasi ini, kepada seluruh Lurah, Kepala Desa dan para pendamping PKH diharapkan dapat melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima bantuan,” ujar Saipuddin./adv

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM wardan hadiri Focus Group Disscussion (FGD) tentang Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Masyarakat dari Industri Kelapa Terpadu Milik Sambu Group Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Selasa (8/1/2019)

Kegiatan tajaan Pemkab Inhil bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) di Aula salah satu Hotel di kota Tembiliahan ini juga dihadiri Bappeda Inhil, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil, DPMD Inhil, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam amrannya Bupati katakan bahwa sejak periode pertama kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah di Kab Inhil ia tak pernah surut untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perkebunan kelapa.

Saat ini menurut Bupati, dirinya sedang berupaya menggalakkan pembentukan  BUMDes disetiap Desa.

“Saya harap dengan Bumdes angka kemiskinan di Inhil akan berkurang. Kehadiran PT Pulau Sambu juga diharapkan dapat membantu mengembangkan BUMDes ini,” Ujar Bupati

Pemkab Inhil dikatannya juga tidak pernah lelah untuk mengenalkan kelapa Inhil ke seluruh penjuru Tanah Air bahkan hingga internasional.

Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Riau tahun 2015 lalu, Bupati mengakku juga telah menginstruksikan para wartawan untuk menulis tentang kelapa. Berkat hal tersebut orang-orang mulai melirik dan mengenal Inhil.

Selain itu sudah banyak juga hal yang kata Bupati telah lakukan untuk memperkenalkan kelapa sebagai identitas Inhil. Salah satunya dalam bentuk lampu penerangan jalan,” paparnya.

“termasuk sebagai tuan rumah World Coconut Day tahun 2017 lalu juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk membumikan kelapa Inhil ketingkat dunia.” Tekankan Bupati.

Untuk diberitahukan, pelaksanaan FGD ini iditujukan untuk memperoleh informasi mengenai regulasi terkini tentang aturan industri dan perkebunan kelapa baik perkebunan kelapa industri maupun perkebunan kelapa rakyat.

Kemudian untuk memperoleh informasi mengenai usaha-usaha Pemkab Inhil dalam perkembangan perkebunan kelapa, mengetahui dan memetakan keterkaitan antar instansi dalam pengembangan perkebunan kelapa dan pemberdayaan petani kelapa, serta memperoleh informasi terkait perspektif setiap instansi mengenai keberlanjutan industri dan perkebunan kelapa.

PT Pulau Sambu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industry kelapa. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1967 yang terbentuk atas usaha Mr Tay Juhana.

Dalam menjalankan bisnis, PT Pulau Sambu sangat bergantung pada pasokan kelapa masyarakat dan bagi masyarakat sendiri, PT Pulau Sambu merupakan pasar utama dalam penjualan produksi kelapa mereka.

Hal ini menjadikan perusahaan banyak berinteraksi dengan masyarakat baik melalui aktivitas bisnis maupun aktivitas pemberdayaan masyarakat di sekitar industri khususnya dan di Kabupaten Inhil secara umum.

Berdasarkan hal tersebut, studi penelitian tentang dampak sosial ekonomi PT Pulau Sambu terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar PT Pulau Sambu dan masyarakat Inhil sangat penting dilakukan.

Hasil studi ini diharapkan nantinya akan dapat memberi gambaran dampak sosial dan ekonomi sebelum dan setelah berdirinya PT Pulau Sambu di tengah-tengah masyarakat Inhil.

Selain itu studi ini juga memberikan analisis mengenai dampak yang akan terjadi pada masyarakat terutama apabila beberapa atau keseluruhan aktivitas usaha dari PT Pulau Sambu terhenti./adv

Cianjur – Warga di selatan Cianjur, Jawa Barat, berhamburan keluar rumah karena merasakan gempa yang cukup keras selama 20 detik, meskipun gempa berkekuatan 5.4 magnitudo terpusat di 113 kilometer Barat Daya Sukabumi.

Rahmat Efendi(54) warga Kecamatan Sindangbarang saat dihubungi Selasa, mengatakan gempa yang terjadi cukup membuat panik warga sekitar karena berlangsung cukup lama sehingga warga berlarian ke tempat terbuka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Warga yang tinggal di pinggir pantai berusaha menjauh dengan mengunakan sepeda motor mencari tempat aman karena takut gempa yang dirasakan disertai tsunami. Bahkan malam sebelumnya warga merasakan gempa yang terpusat di Tasikmalaya, cukup kencang di wilayah tersebut.

“Ini kedua kalinya gempa dirasakan cukup kencang di selatan, pertama malam yang pusatnya di Tasikmalaya dan sore ini yang terpusat di Sukabumi. Warga cukup panik dan berhamburan keluar rumah mencari lapangan terbuka,” katanya.

Hingga satu jam gempa usai dan air laut terlihat aman seperti biasa dengan ketinggian ombak normal, warga masih berkumpul di luar rumah karena takut gempa susulan kembali terjadi dan disertai tsunami seperti yang melanda Pandeglang-Banten.

“Setelah mendapatkan informasi dari BMKG gempat tidak berpotensi tsunami, aktivitas warga kembali normal, meskipun sebagian besar belum berani masuk ke dalam rumah,” katanya.

Warga di selatan Cianjur tambah dia, sudah sadar dan mengerti terkait mitigasi bencana, ketika mendapat informasi kalau memang berpotensi segera mengungsi, jika tidak berpotensi warga tidak khawatir namun harus tetap waspada.

Sekretaris BPBD Cianjur Sugeng Supriyatno mengatakan gempa yang terjadi dua hari berturut-turut itu, terasa sampai Cianjur, namun pihaknya belum menerima informasi adanya dampak dan kerusakan akibat gempa tersebut.

“Kami masih melakukan pendataan, sejauh ini belum ada laporan kerusakan atau lainnya pasca gempa yang terjadi malam kemarin dan sore ini. Gempa juga dirasakan warga di perkotaan dan tidak hanya di selatan,” katanya.

Sumber: Antara

Jakarta — Pengurus The Jakmania yang merupakan kelompok suporter Persija Jakarta memecat satu anggotanya yang mencatut nama organisasi ke ranah politik.

Sebelumnya Antara melansir sejumlah kelompok suporter mengunjungi kediaman calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1).

Mereka yang hadir termasuk dari The Jakmania, Aremania (Arema FC), K-Conk Mania (Madura United), menyatakan dukungan terhadap pasangan capres cawapres nomor urut 01.

Aksi dukungan politik tersebut langsung direspons tegas pengurus The Jakmania. Salah satu anggota mereka yang turut hadir dalam aksi tersebut dianggap melanggar tata tertib organisasi.

“Prinsipnya sudah jelas, The Jakmania organisasi suporter yang bebas kepentingan politik. Segala bentuk sikap harus sesuai persetujuan pengurus yang diketuai Ferry Indra Sjarief,” Kata Ketua Harian The Jakmania, Irlan, dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (8/1).

“Maka, anggota Jakmania sudah mencatut nama organisasi The Jakmania terpaksa kartu anggotanya kami cabut dan tidak boleh mendaftar lagi. Ini juga jadi pelajaran bagi yang lain,” sambungnya.

The Jakmania, lanjut Irlan, lahir dari latar belakang yang beragam dan menjadi kelompok yang solid. Setiap individu berhak memiliki pilihan politik yang berbeda namun tidak menyeret nama organisasi dalam pusaran politik praktis.

Sebelumnya, Pengurus Pusat The Jakmania telah mengeluarkan pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Umum The Jakmania Ferry Indra Sjarief.

“Pengurus The Jakmania tidak pernah berikrar atau mengungkapkan keberpihakan untuk mendukung salah satu pihak politik. Keberadaan siapapun dalam acara tersebut tidak dapat dikatakan atas nama instansi The Jakmania,” bunyi isi pernyataan The Jakmania.

Dalam laman Facebook pribadinya, Ferry Indra Sjarief juga menegaskan sikap The Jakmania.

“Jakmania bukan organisasi politik. Dukungan Jakmania hanya ditujukan kepada Persija Jakarta dan Tim Nasional Indonesia. Bila ada anggota Jakmania yang secara langsung atau tidak telah menyeret nama Jakmania ke ranah Politik, silakan menyerahkan kartu anggotanya dan tidak diperkenankan lagi menyatakan diri sebagai anggota Jakmania dalam situasi apapun,” tulis Ferry.