Laporan: Amrul

Tanah Merah, detikriau.org – Rugayah, warga Tembok PSK RT. 05 RW. 05 Desa Tanah Merah Kec Tanah Merah Kab Inhil-Riau ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan tubuh bersimbah darah dilantai rumah tempat tinggalnya, jum’at (21/12/2018) sekira pukul 10:00 Wib.

Keterangan pihak kepolisian, jasad Ibu Rumah Tangga (IRT) ini pertamakali ditemukan oleh tetangga korban M Fahri dan M Latif.

“Saksi kemudian melaporkan kepada anak korban dan ketua RT setempat yang selanjutnya melaporkan kepihak kepolisian,” Diterangkan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik MH melalui Kapolsek Tanah Merah Iptu Liber Nainggolan.

Menurut Kapolsek, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, diduga nyawa korban dihabisi oleh pelaku dengan menggunakan sebilah golok yang telah ditemukan dikolong rumah korban setelah kejadian.

“Kuat dugaan kematian korban akibat perbuatan seseorang yang tidak dikenal yang bermaksud hendak mencuri,” duga Kapolsek

Kapolsek juga menerangkan, sejumlah harta benda milik korban telah hilang yakni berupa 1 unit HP merk Xiaomi Note 4X, 1 unit Tablet merk Advan dan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 400 ribu.

“keterangan ini kami peroleh dari pernyataan pelapor yang tidak lain adalah suami korban sendiri

“Kita berharap pelaku dapat segera ditemukan.” Akhiri Kapolsek.

Laporan: Rul

Tembilahan, detikriau.org – Pemkab Inhil gelar Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Rapat yang digelar di  Aula Kantor Bappeda itu juga membahas seputar isu aktual yang tengah terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, jumat (21/12)

Dalam pidato pembukaannya, sehubungan dengan perayaan Natal dan pergantian tahun 2018/2019 Bupati mengimbau agar masyarakat selalu menjaga ketertiban dan keamanan, apalagi mengingat saat ini masyarakat juga tengah dihadapkan pada suasana pesta demokrasi tahun 2019 yang rawan terjadinya gesekan karena perbedaan pandangan politik.

“Namun sampai saat ini alhamdulillah masih terkendali dan kondusif ” ujar Bupati

Rakor ini menurut Bupati diujukan untuk menciptakan kondusifitas menyambut hari natal dan tahun baru 2019.

Kepada semua pejabat dan stakeholder diharapkan Bupati agar selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah dini apabila ada hal-hal yang mencurigakan dan akan menimbulkan konflik dilingkungan masing-masing.

“Saya mengharapkan Kepada camat juga melaporkan secara berkala atau secara rutin kondisi tentang 9 Bahan Pokok di wilayah kecamatan masing-masing,”pinta Bupati

Rakor yang dipimpin langsung Bupati Inhil HM Wardan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati, H Syamsuddin Uti, Unsur Forkopimda, Sekda, Asisten 1 Setda Inhil serta OPD dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Jakarta – Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium Budi Gunadi Sadikin mengumumkan jajaran komisaris dan direksi PT Freeport Indonesia pasca rampungnya divestasi saham perusahaan tambang tersebut.

“Direksinya ada empat orang Indonesia dan dua orang non Indonesia,” ujar dia di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018 dilansir detikriau.org melalui laman tempo.co

Jajaran direksi PT Freeport Indonesia yang anyar antara lain terdiri dari Direktur Utama Clayton Allen Wenas alias Tony Wenas dan Wakil Direktur Utama Orias Petrus Moedak. Di bawah mereka ada jajaran direktur, yaitu  Jenpino Ngabdi, Achmad Ardianto, Robert Charles Schroeder, dan Mark Jerome Johnson.

Pada jajaran komisaris, kata Budi, juga diisi oleh empat orang Indonesia dan dua orang non-Indonesia. Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia terbaru diisi antara lain oleh Komisaris Utama Richard Carl Adkerson dan Wakil Komisaris Utama Amin Sunaryadi. Mereka didampingi jajaran komisaris, yaitu Budi Gunadi Sadikin, Hinsa Siburian, Kathleen Lynne Quirk, dan Adrianto Machribie.

Perombakan jajaran direksi dan komisaris itu dilakukan setelah proses divestasi saham PT Freeport Indonesia kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) rampung. Divestasi itu rampung setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif antara Inalum, Freeport McMoran Inc dan Rio Tinto berlangsung. 

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai pengganti Kontrak KaryaPTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. 

Dengan terbitnya IUPK ini, PTFI bakal mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun. 

Terkait dengan pengalihan saham, INALUM telah membayar US$ 3.85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham perusahaan asal Amerika Serikat dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Dengan demikian kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Kepemilikan 51.23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua. 

“Berikut empat point kesepakatan bersama yang dihasilkan”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan yakinkan para awak media dengan menjamin pembayaran kontrak kerjasama 2018 akan dibayar pada tahun berikutnya, Kamis (20/12/2018).

Pernyataan tersebut dilontarkan Bupati Inhil sebagai respons atas kekisruhan yang terjadi di kalangan lembaga pers akibat adanya kendala pembayaran kontrak kerjasama media oleh Diskominfo Kabupaten Inhil sejak beberapa bulan lalu.

Kegerahan di kalangan pers terungkap setelah dilakukannya aksi damai di depan Kantor Bupati Inhil pada sore hari kemarin. Puluhan awak media meminta adanya kejelasan dan kepastian pembayaran oleh pihak Pemerintah Kabupaten Inhil, terutama oleh Bupati Inhil, HM Wardan.

Kejenuhan yang terakumulasi di pihak pers akhirnya mampu diluahkan dalam aksi damai. Mereka mengaku butuh keyakinan dan pernyataan langsung dari Bupati Inhil di depan para awak media.

“Yakinlah yang namanya hutang, pasti akan kita bayar,” ujar Bupati dihadapan para wartawan yang berkumpul di halaman depan kantor Bupati.

Bupati mengaku memaklumi dan mengapresiasi aksi unjuk rasa damai yang dilakukan awak media itu. Pers menurutnya adalah mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

“Terus terang saya merasakan bahwa keberhasilan sejumlah tugas saya banyak atas bantuan pemberitaan positif wartawan,” tutur Bupati menenangkan massa aksi.

Berikut beberapa poin kesepakatan yang dimuat dalam deklarasi damai tersebut, diantaranya ialah:

1. Kegiatan Kerjasama media yang sudah ada kami nilai, berjalan sesuai harapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya kendala pembayaran yang terjadi saat ini adalah akibat keterbatasan keuangan daerah dan yang sangat mendukung atas solusi yang disampaikan Pemkab Inhil kepada awak media dalam bentuk penundaan pembayaran di tahun 2019.
3. Meminta semua pihak, baik awak media perusahaan pers, Pemkab Inhil dan penegak hukum memandang ini secara arif dan bijaksana agar kegiatan kerjasama media tidak terganggu dan tidak dihentikan (2019 dan seterusnya).
4. Adanya pihak-pihak yang menyerang dan membuat berita kerjasama media 2018 tidak benar dan ada penyelewengan, hal tersebut hanyalah statement yang keliru (fitnah). Untuk itu, kami meminta semua pihak menghentikan kritikan dan dugaan-dugaan yang keliru tersebut./***

Jakarta — Harga yang harus dibayar pemerintah untuk mengantongi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) secara utuh masih menjadi pro dan kontra. Maklum, kocek yang harus dikeluarkan pemerintah cukup besar mencapai US$3,85 miliar atau Rp56 triliun (kurs Rp14.500).

dikabarkan CNN Indonesia, Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menuturkan angka itu tak sepadan dengan tanggung jawab PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, sebagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengambilalih saham Freeport Indonesia.

“Freeport ini kan masih banyak tanggung jawab hukumnya, pembangunan smelter, pajak, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara. Kalau nanti Inalum jadi pemegang saham mayoritas berarti ini jadi tanggung jawab Inalum juga,” papar Redi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/12).

Melihat hal itu, Redi berpendapat bahwa sebenarnya yang akan dikeluarkan Inalum nantinya tak hanya US$3,85 miliar, tapi bisa lebih banyak dari itu. Apalagi, smelter bukanlah barang murah.

“Pembangunan smelter itu bisa US$1,5 miliar. Cukup besar dana yang harus dikeluarkan, sampai sekarang kan pembangunan smelter tidak juga dilakukan oleh Freeport Indonesia,” ucap Redi.

Selain itu, ia menyebut perhitungan valuasi yang harus dibayar oleh Inalum ini terbilang tak adil. Masalahnya, jumlah pembayaran yang harus dilunasi Inalum dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan dan arus kas sampai 2041.

“Harusnya sampai 2021 saja karena kan izin kontrak karya (KK) Freeport Indonesia juga akan berakhir 2021. Seharusnya Indonesia di atas angin, tapi Indonesia sepertinya tidak kuat dalam negosiasi,” kata Redi.

Lagipula, jika memang harga yang harus dikeluarkan Inalum mencapai US$3,85 miliar, Redi berpendapat lebih baik Indonesia mengambil langsung 100 persen saham Freeport Indonesia. Pasalnya, keuntungan yang didapat juga akan berkali-kali lipat.

“Kalau dihitung kepemilikan barang Freeport Indonesia itu Rp80 triliun, daripada hanya bayar Rp50 triliun hampir Rp60 triliun tapi hanya genggam 51 persen, lebih baik sekalian saja habis-habisan bayar banyak,” tutur Redi.

Saat ini, menurut dia, royalti yang dibayarkan Freeport Indonesia kepada Indonesia dinilaii tak wajar. Indonesia saat ini mendapatkan royalti emas sebesar 3,75 persen. Namun, itu baru berlaku sejak 2014.

“Dulunya hanya satu persen, tapi sebenarnya dinaikkan menjadi 3,75 persen itu juga sejak 2012 bukan 2014 kalau berdasarkan aturannya,” terang Redi.

Sementara itu, Freeport-McMoran memprediksi Indonesia bisa meraup US$60-US$90 miliar atau setara dengan Rp867-Rp1.296 triliun dari kepemilikan mayoritas pada Freeport Indonesia. Hanya saja, jaminan keuntungan itu diberikan oleh Freeport Indonesia asalkan pemerintah memperpanjang operasional Freeport Indonesia sampai 2041 mendatang.

“Harusnya makanya diambilalih saja 100 persen, untuk apa dikasih izin tambahan lagi sampai 2041. Indonesia mampu kok kelola tambang Freeport Indonesia,” pungkas Redi.

Guna membiayai akuisis Freeport, Inalum telah menerbitkan obligasi global sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp58 triliun (kurs Rp14.500). Obligasi global ini diterbitkan dalam empat seri dengan pilihan tenor dari tiga sampai 30 tahun.

Sementara, imbal hasil (yield) yang ditawarkan juga beragam. Untuk seri pertama dengan nilai pokok US$1 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan yield 5,5 persen, seri kedua dengan nilai US$1,25 miliar dan tenor lima tahun serta yield enam persen.

Kemudian, Inalum menawarkan obligasi dengan nilai pokok US$1 miliar bertenor 10 tahun dan bunga 6,87 persen. Seri terakhir atau keempat memiliki tenor sampai 30 tahun dengan nilai pokok US$750 juta dan yield 7,37 persen.

Penerbitan obligasi itu dilakukan pada bulan lalu. Kini Inalum mengklaim sudah mengantongi US$4 miliar untuk dan siap menyelesaikan transaksi pengambilalihan 51 persen saham Freeport Indonesia.

Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengakui yield yang ditawarkan oleh Inalum memang tinggi. Namun, jumlah yang harus dibayarkan Inalum kepada investor pembeli obligasi global terbilang lebih murah dibandingkan dengan pinjaman perbankan.

“Bagaimana pun tetap lebih bagus lempar obligasi, karena kalau pinjam perbankan harus ada jaminan besar juga untuk pinjaman dengan nilai tinggi,” ujar Edwin.

Bukannya aset Inalum tak cukup untuk menjamin utang perusahaan ke perbankan, tapi Edwin menyebut Inalum perlu juga menjaminkan aset perusahaan tambang lainnya yang berada di bawah holding pertambangan. Hal itu tentu akan memakan waktu lebih lama.

“Bisa mengagunkan aset PT Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Timah Tbk. Tapi itu juga butuh penilaian dulu, lama,” sambung Edwin.

Tak hanya itu, Edwin menuturkan proses raihan dana akan lebih cepat dengan menerbitkan obligasi dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Maklumlah, dana yang dibutuhkan Inalum cukup jumbo, sehingga pinjaman tak hanya berasal dari satu bank melainkan harus dari sindikasi perbankan atau lebih dari satu bank.

“Kalau nilainya besar begitu (Rp55 triliun) mungkin juga tidak bisa perbankan nasional, mungkin internasional. Proses akan lebih lama lagi, sementara ini butuh cepat kan,” ucap Edwin.

Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan pihaknya akan berupaya untuk mendorong Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

“Perlu saya sampaikan Demokrat sebagaimana yang sering ditanyakan apa strateginya, apa lebih mengutamakan pemilu legislatif atau pemilu presiden. Ya, kami menetapkan tujuan kembar, double track strategi yaitu memenangkan pemilu legislatif kami ingin memenangkkan suara tinggi, dan kami ingin sukseskan Pak Prabowo menjadi presiden lima tahun mendatang,” kata SBY dalam jumpa pers bersama Prabowo yang menyambangi kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12) sebagaimana dilansir melalui CNN Indonesia.

SBY mengatakan hal tersebut pun didiskusikan antara dirinya dengan Prabowo yang mendatangi kediamannya pada petang tadi.

Menurutnya, pertemuan tersebut adalah bentuk ikhtiar antara pejabat teras Partai Demokrat dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno untuk memenangkan perjuangan politik dalam pemilu 2019 mendatang.

“Kami berdua menyadari dua-duanya (pileg dan pilpres) penting. Oleh karena itu ini kesempatan baik setelah tiga bulan tidak melaksanakan pertemuan, sore ini kami memiliki pandangan yang sama bahwa tujuan perjuangan politik pemilu serentak ini suksesnya pileg dan pilpres,” kata SBY.

Ia menegaskan Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandi ingin memenangi Pilpres, sekaligus meraih suara banyak dalam pemilu legislatif.

“Kami tentu ingin Pak Prabowo menang dalam pilpres, tetapi Gerindra dan Demokrat juga sukses suara besar di parlemen,” ujar Presiden keenam RI tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung sejak Prabowo tiba di kediaman SBY sekitar pukul 15.05 WIB. Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut disambut langsung SBY saat turun dari mobil yang membawanya ke rumah tersebut.

Sesama mantan jenderal itu saling melempar hormat sebelum bersalaman seraya berpelukan dan menempelkan pipi kanan serta kiri saat pertama bersua.

Menyusul di belakang Prabowo, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso. Mantan Panglima TNI itu juga langsung memberikan salam hormat kepada SBY.

Baik Prabowo dan Djoko juga langsung bersalaman dengan Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan dan Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut mendampingi SBY menyambut kedatangan mereka.

Selain itu hadir pula Koordinator Juru Bicara BPN Prabow-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, hingga Rachmawati Soekarnoputri. Satu per satu mereka bersalaman dengan SBY, Hinca dan AHY.