Oleh: Ian Burrows     sumber: ABC

Divisi Intelligence Unit (EIU) dari majalah Inggris The Economist setiap tahun mengeluarkan daftar indeks demokrasi negara-negara di dunia.

Beberapa negara yang menggunakan nama demokrasi sebagai nama resmi negara mereka, namun dalam kehidupan politik sehari-hari negara-negara tersebut tidaklah sepenuhnya demokratis.

EIU menggolongkan 167 negara yang dinlai dalam beberapa kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rejim hibrid, dan otoriter.

Di kawasan Asia Pasifik Australia dan Selandia Baru menjadi dua negara yang masuk dalam kategori betul-betul demokrasi.

Indonesia masuk dalam kategori kedua, demokrasi yang masih cacat, masuk dalam kategori yang sama dengan Amerika Serikat, dan Jepang.

Ada delapan negara yang menggunakan nama demokratik yaitu Aljazair, Republik Demokratik Kongo, Timor Leste, Ethiopia, Korea Utara, Laos, Nepal dan Sri Lanka namun Korea Utara misalnya malah berada di peringkat paling bawah dan masuk kategori sebagai negara otoriter.

Untuk memberikan peringkat EIU memberikan angka dari nol sampai 10 untuk sejumlah kategori seperti partisipasi politik, dan fungsi pemerintah.

Indonesia berada di peringkat 65 dengan nilai 6,39, satu peringkat lebih baik dari Singapura dengan peringkat 66 dengan nilai 6,38.

Di Asia Tenggara, Malaysia dan Filipina lebih tinggi peringkatnya dari Indonesia.

Malaysia di peringkat 52 dengan nilai 6,88 dan Filipina di peringkat 53 dengan nilai 6,71.

Tembilahan, detikriau.org — Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti menghantarkan jenazah H Muslimin Mabbate menuju peristirahatan terakhir di Pemakaman Umum, Jalan Taman Murni, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kamis (10/1/2019)

Almarhum H Muslimin Mabbate dikebumikan selepas dishalatkan di Masjid Jami’ Baiturrahman RW 03 Kuala Enok.

Kedatangan Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti yang didampingi oleh Ketua Komisi I (Satu) DPRD Kabupaten Inhil, H Yusuf Said, Anggota DPRD Kabupaten Inhil, Taufik Hidayad dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil itu merupakan wujud simpatik atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Kehadiran Wakil Bupati ditengah keluarga yang dirundung duka itu juga berumtujuan untuk memberikan dukungan moril kepada pihak keluarga agar dapat secara ikhlas melepas kepergian Almarhum H Muslimin Mabbate.

“Saya datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Beliau. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak disisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Selalu kirim doa kepada almarhum,” ujar Mantan Ketua KONI Kabupaten Inhil itu seusai pemakaman.

Wakil Bupati menilai, selain sosok yang baik dan bersahaja, Almarhum H Muslimin Mabbate juga dikenal sebagai orang yang pernah menorehkan prestasi dengan sederet jabatan prestisius yang disandangnya.

“Sebuah kebanggan bagi Saya dapat hadir menghantarkan sosok yang telah malang-melintang dengan segudang prestasi di Kabupaten kita tercinta ini, Kabupaten Inhil,” pungkas Wakil Bupati.

Pihak keluarga dari Almarhum H Muslimin Mabbate mengucapkan terima kasih atas kesediaan Wakil Bupati Kabupaten Inhil menghantarkan sekaligus hadir ke pemakaman.

“Terimakasih kami ucapkan kepada Pak H Syamsuddin Uti karena sudah mau ikut mengantarkan orang tua kami hingga ketempat pemakaman terakhirnya,” ujar H Rasyid salah satu keluarga almarhum.

Untuk diinformasikan, semasa hidup, Almarhum H Muslimin Mabbate, Pria kelahiran 15 September 1967 di Parit Baso, Desa Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Inhil ini pernah memegang jabatan strategis dalam penyelenggaraan Daerah. Tak hanya itu, sejumlah jabatan prestisius organisasi non-pemerintahan pun turut mengisi daftar panjang prestasinya. Adapun beberapa jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009 – 2014
2. Calon Wakil Bupati Inhil Periode 2013-2018
3. Ketua Kwartir Ranting 10 Tanah Merah Tahun 2005-2019
4. Calon Legislatif DPRD Riau 2019 Partai Perindo.

Almarhum H Muslimin Mabbate diketahui wafat pada Rabu malam Kamis, 9 Januari 2019 di RSUD Puri Husada Tembilahan. Alamat duka berada di Jalan Baiturrahman, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah. Almarhum H Muslimin Mabbate meninggalkan seorang istri bernama Hj Saidah dengan 3 (tiga) orang anak, masing – masing adalah Dian Yustika Putri berumur 23 tahun, Dini Dwi Arianti berumur 20 tahun dan Dalvia yang baru berusia 10 tahun./adv/diskominfops_inhil/Ari Permana

Jakarta – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman merasa pihaknya selalu menjadi korban dalam isu hoaks yang berkembang di masyarakat. 

“Hoaks ini berkembang menjadi sebuah alat perang dalam konteks psikologi media sosial. Yang jelas kami selalu menjadi korban dan juga tentu masyarakat Indonesia. Kami sering dikaitkan dengan hoaks ini, itu,” ujar Habiburokhman dalam acara diskusi yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Media Center KPU RI, Jakarta, Kamis.

Habiburokhman menyampaikan pihaknya banyak dikait-kaitkan dengan hoaks yang belakangan terjadi. Meskipun secara hukum tidak pernah terbukti, namun pembingkaian berita (framing) dengan mengait-ngaitkan itu sudah merugikan pihaknya.

“Ada ‘framing’ seolah kami kubu penyebar hoaks,” ujar Habiburokhman.

Dia mencontohkan seperti dalam kasus Saracen, seseorang ibu bernama Asma Dewi ditangkap dan dituding sebagai bendahara Saracen, namun kasus Saracen pada akhirnya tidak muncul dalam surat dakwaan.

Kemudian dalam kasus Ratna Sarumpaet, Habiburokhman menekankan pihaknya tidak pernah mengetahui seorang ibu bermuka lebam sebagai dampak dari proses operasi yang dilakukannya.

“Kami mana ngerti. Kemudian digiring segala macam bahwa ini kaitan dengan BPN dan seterusnya. Nyatanya kepolisian profesional, ‘framing’ itu tidak terbukti, namun kami sudah dirugikan,” jelas Habiburokhman.

Kasus teranyar soal hoaks yakni mengenai tujuh kontainer surat suara.

Habiburokhman mengatakan Andi Arief adalah korban dari peristiwa itu, sama halnya dengan masyarakat atau pihak lain yang juga menerima informasi itu.

“Apakah kejahatan jika kita mendapat informasi seperti itu di WA grup, kemudian mempertanyakannya,” ujar Habiburokhman.

Dia menekankan salah seorang pelaku penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara dikabarkan berasal dari Kornas Prabowo.

Namun dia menegaskan sejak sebelum Pilpres, Gerindra secara internal telah menertibkan seluruh organisasi yang membawa nama Prabowo, sebagai antisipasi agar tidak disalahgunakan dalam pemilu.

“Bahkan ada yang namanya Garda Prabowo, kami tertibkan kemudian berubah nama menjadi Garda Perubahan. Jadi saya menilai ada ‘framing’ untuk ‘judge’ kami sebagai kubu penyebar hoaks,” terangnya.

sumber: Antara

Jakarta – Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, untuk menjenguk Ustad Arifin Ilham menuai banyak komentar di masyarakat. Salah satunya komentar akun Instagram @chandrautama_ yang direspons oleh Muhammad Alvin Faiz, putra Arifin Ilham, karena dianggap tidak benar alias mengandung fitnah.

“Menjenguk orang yang dulunya menjelek-jelekkan beliau. Terbuat dari apa sih hati presiden kayak gini? heran,” tulis akun @chandrautama_, Rabu, 9 Januari 2019.

Melihat hal tersebut Alvin tidak tinggal diam, dia langsung menggunggah ulang unggahan tersebut dan meminta bukti dari perkataan akun tersebut. “Jelek-jelekin? Kapan? Saya minta buktinya dalam 24 jam, saya tunggu @chandrautama_,” ujar Alvin.

Alvin menjelaskan kedekatan ayahnya dengan Jokowi. Walau berbeda pilihan, mereka tetap berhubungan baik. Menurutnya, Jokowi juga sering mengkonsumsi Air Azzikra. Yaitu, air minum PH tinggi milik Arifin Ilham.

Saat menjenguk Arifin Ilham, Jokowi turut mendoakan kesembuhan untuk pengasuh majelis dzikir Az-Zikra itu. “Kami semua, masyarakat, mendoakan agar beliau cepat sembuh dan penyakitnya diangkat oleh Allah, dan beliau bisa berkegiatan kembali, berdakwah, syiar, dan berikan tausiah,” kata Jokowi saat itu.

Sebelum Jokowi, sejumlah tokoh telah menjenguknya. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan sejumlah artis seperti Teuku Wisnu, dan Arie Untung.

Arifin Ilham dirawat di Paviliun Kartika, RSCM, Jakarta. Hingga saat ini, belum diketahui apa yang menyebabkan Arifin Ilham harus masuk rumah sakit. Namun akhir tahun lalu, Arifin dikabarkan menderita kanker nasofaring dan getah bening. Saat itu Arifin Ilham mengatakan penyakit kankernya sudah sembuh.

sumber: Tempo.co

SELATPANJANG (detikriau.org) – Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim, didampingi Sekretaris Daerah, H. Yulian Norwis SE MM, melakukan mutasi dan pelantikan 241 Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

Usai dilantiknya 11 orang pejabat Eselon II, 56 orang pejabat Eselon III dan 174 orang Pejabat Eselon IV di Gedung Afifa Jalan Banglas, Selatpanjang, Kamis (10/01/2019), Wabup Said Hasyim berharap kepada pejabat yang baru tetap bekerja ikhlas dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat.

Dalam pelantikan yang turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Meranti, Budi Rahardjo SH, Asisisten III Sekdakab Meranti, Drs. H. Rosdaner M.Si, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan Kepegawaian Meranti, Alizar S.Sos M.Si, Pabung Kodim Bengkalis, Mayor TNI Girsang, Waka Polres Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti, Hery Saputra SH, jajaran pejabat Eselon II dan III Pemkab Meranti, Camat, Tokoh Masyarakat /Agama/ Adat dan lainnya tersebut, juga dilakukan pelantikan ulang terhadap beberapa orang pejabat Eselon II, III dan IV, karena terjadi perubahan nomenklatur naik status tipelogi dan perubahan nama OPD, diantaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda Meranti, Inspektorat Meranti, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

“Tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dari hari ke hari semakin baik,” ujar Wakil Bupati.

Wabup Said Hasyim, mengatakan, pelantikan ini merupakan kegiatan biasa untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat roda organisasi Pemerintahan Daerah lebih baik lagi, agar pelayananan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kepulauan Meranri berjalan efektif, tepat sasaran dan efisien.

Pemkab Kepulauan Meranti, lanjut Wabup Said Hasyim meyakini dan percaya terhadap pejabat yang dilantik dapat melaksanakan Tupoksi serta tanggungjawab dengan baik.

Menurutnya, kedepan masih akan dilakukan pelantikan lainnya atau akan kembali dilakukan perombakan sesuai dengan kebutuhan.

“Saya berharap jangan ada yang tidak puas atas pelantikan ini, laksanakan saja amanah sesuai dengan tanggungjawab, jalankan Tupoksi dengan baik dan ikhlas, agar dimanapun ditempatkan baik-baik saja,” ucap Wabup Said Hasyim.

Menurutnya lagi, PNS adalah satu kesatuan yang bekerja dalam satu sistem Pemerintahan Daerah oleh karena itu harusnya memiliki satu rasa dan saling dukung satu sama main.

“Mari bekerja dengan baik dan terus lakukan evaluasi, mana pekerjaan yang sudah baik lanjutkan, dan mana yang tidak baik tingkatkan lebih baik lagi. Ditempat yang baru kita yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, saling menghargai antara pimpinan dan bawahan, jika itu sudah dilakukan yakin dan percayalah semua berjalan dengan baik,” papar Wakil Bupati.

Tak hanya itu saja, Wabup Said Hasyim juga mengingatkan kepada Kepala OPD, khususnya terhadap 11 orang pejabat Eselon II dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang baru dilantik, diantaranya

1. H. Jonizar yang sebelumnya menjabat Asisten I Sekda Meranti Bidang Pemerintahan, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.
2. Syamsuddin SH MH yang sebelumnya sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kini menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Drs. Said Asmaruddin yang sebelumnya sebagai Staf Ahl Bupati Bidang Ekonomi Keuangan,  kini menjabat sebagai Asisten II Sekda Meranti Bidang Pereknomian dan Pembangunan.
4. Drs. Suhendri dengan jabatan sebagai Inspektur Daerah.
5. Drs. Nuriman dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Bambang Supriyanto SE M.Si menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. H. Makmun Murod dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
8. Drs. Hendra Putra M.Si dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
9. drg. Roswita dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
10. Dr. Aready dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
11. Tengku Efendi dengan jabatan sebagai Pj. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

Dimana harus jeli melihat situasi ditengah masyarakat, sebagai acuan menyusun program pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.***(Hum/eko).

Detikriau.org – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pastikan bahwa isu tsunami di Tapanuli Tengah Provinsi Sumatra Utara tidak benar.

Diterangkan melalui laman resminya, setelah beredarnya isu tsunami sekira pukul 02.30 Wib, kamis (10/1/2019) BMKG segera melakukan analisis rekaman data sinyal seismik di sensor terdekat dimana hasilnya tidak ada aktivitas kegempaan di Tapanuli dan sekitarnya.

Hasil pengamatan stasiun pasang surut (tide gauge) di wilayah Sumatera Utara, (Sibolga, Gunung Sitoli, Lahewa, Teluk Dalam, Pulau Tello, dan Tanabala) tidak ditemukan perubah

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan oleh BMKG Pinangsori, Sibolga dan BMKG Gunung Sitoli, Nias bahwa tidak didapatkan adanya gejala peristiwa tsunami

“karena itu BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai isu tsunami yang berkembang dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya,” Sampaikan Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG RAHMAT TRIYONO, S.T., Dipl.Seis., M.Sc

Sebelumnya, dilansir melalui Antara, warga Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, panik setelah beredarnya isu akan terjadi tsunami sehingga menyebabkan warga berusaha menyelamatkan diri ke arah pengunungan dan perbukitan terdekat.

“Begitu cepat informasi itu tersiar, sehingga kami pun panik dan ikut menyelamatkan diri. Karena tetangga dan juga warga lainnya sudah berhamburan meninggalkan rumah masing-masing. Karena informasi yang sampai ke kami akan terjadi tsunami karena air laut di Sibolga-Tapteng sudah surut,” kata Delora Sinaga,  warga Sibolga, Kamis.

Akibat isu yang menghebohkan itu arus lalu lintas di Sibolga-Tapanuli Tengah macet, demikian juga di wilayah pegunungan seperti di arah Pandan dan Tukka dipadati ribuan warga dan kendaraan.

Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk juga mendapat kabar yang sama, namun ia mengaku tidak langsung panik dan bersama Kapolres Sibolga AKBP Edwin Hariandja langsung turun ke pinggir laut untuk memastikan apakah benar air laut surut.

“Saya bersama dengan Kapolres Sibolga sudah meninjau ke tepi laut, semuanya aman-aman saja. Bahkan sudah kita minta dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan pengecekan ke BMKG pusat, dan hasilnya tidak benar akan terjadi tsunami,” katanya.

Jadi, lanjut dia, informasi yang begitu cepat tersiar itu adalah kabar bohong atau hoaks dan tidak jelas sumbernya.

“Kami imbau agar masyarakat yang sudah sempat panik dan berada di pegunungan agar turun dan kembali ke rumah masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Sukamat yang dikonfirmasi menyebutkan, setelah melihat reaksi masyarakat yang panik, ia langsung memerintahkan personelnya untuk melakukan pengecekan dan patroli keliling demi memastikan keamanan di rumah-rumah dan tempat pemukiman masyarakat yang sudah keburu ditinggal penghuninya.

“Anggota langsung kita kerahkan tadi untuk memantau serta patroli dan pengamanan,” katanya.

reporter: Am