Jakarta — Polda Sumatera Utara menyelidiki kasus pembakaran 20 Alquran di Taman Pendidikan Quran (TPQ) Mujahid Generasi Alquran di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Payamabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Informasi yang diperoleh, pembakaran Alquran ini terjadi pada Senin (24/12). Saat itu, warga menemukan puluhan Alquran yang telah dibakar sekitar pukul 15.00 Wib. Namun pelakunya belum diketahui.

dikabarkan CNN Indonesia, Kapolda Sumut, Inspektur Jenderal Agus Andrianto mengatakan polisi sudah turun tangan. Namun diakuinya sulit mencari pelaku karena tidak ada kamera pengawas atau CCTV di lokasi.

Polisi baru memeriksa empat orang saksi dalam kasus ini. Polisi menurut Agus berhati-hati menyelidiki kasus ini lantaran menyangkut hal sensitif.

“Memang kita harus pelan-pelan melakukan pendekatan kepada warga di sekitar TKP. Mudah-mudahan dengan pendekatan-pendekatan persuasif yang kita lakukan, kita bisa peroleh informasi yang seakurat mungkin terkait dengan pelaku,” kata Agus, di Medan, Sumut, Rabu (26/12).

Agus menduga pembakaran itu dilakukan pihak yang ingin memancing di air keruh. Dia mengimbau agar masyarakat tenang agar kasus ini segera bisa diungkap.

“Mohon kepada seluruh warga tenang. Kami akan upayakan untuk segera bisa mengungkap masalah ini, tentunya harus didukung oleh informasi-informasi yang akurat dari masyarakat. Mudah-mudahan pelaku yang punya niat tak baik ini bisa kita ungkap,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Ahmad Mahfuz mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Jangan sampai, kejadian pembakaran Alquran malah menyulut masyarakat untuk melakukan tindakan provokatif.

“Serahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Kita ingin kondisi Langkat dan Sumatera Utara tetap tentram. Jangan sampai ada yang mencoba menggiring isu ini dan menjadikannya alat untuk menebar benih konflik,” kata Ahmad.

Tembilahan, detikriau.org – Ketua panitia rekruitmen pendamping DMIJ Plus, Budi N Pamungkas tegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan pihaknya sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Terkait dengan adanya sejumlah nama yang semula tidak lulus di tahap pertama (tes tertulis) dan tidak mengikuti tahap selanjutnya (wawancara) namun ditahap akhir dinyatakan lulus, ia menegaskan bahwa hal itu terjadi semata karena kesalahan teknis.

“Jadi gini, pada hari tes itu ada sekitar 400 peserta, ujian pagi, karena siang itu juga hasilnya harus diumumkan, jadi tim kita kerjanya ngebut, dan ada sekitar 7 orang yang hasil tesnya lulus tapi terbuat tidak lulus,” sampaikan Budi memberikan klarifikasi kepada wartawan, rabu (26/12/2018)

Dilanjutkan Budi, setelah diketahui adanya kesalahan akhirnya 7 orang yang dimaksud dipanggil kembali, dan kemudian menjalani tes wawancara tersendiri.

“Jadi dari yang 7 orang itu ada 2 yang akhirnya lulus di tahap wawancara,” lanjutnya.

Budi berusaha menekankan, pihaknya tidak akan berani melakukan kecurangan dalam tahapan penerimaan pendampimg desa ini, semua yang dilakukan, dikatakannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

“Jadi tidak benar itu dikatakan kita meluluskan yang seharusnya tidak lulus. Kita punya bukti semua kok, kita juga punya bukti soal tes dari 7 peserta yang sebenarnya lulus tapi dalam pengumuman terbuat tidak lulus,” tegas Sekretaris Dinas PMD itu./***

Tembilahan, detikriau.org – Aliansi Penegak Keadilan Calon Pendamping Desa (APKCD) dan Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), mengakui pihaknya sudah memintakan jadwal rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Pemerintahan Desa (PMD) Inhil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Permitaan RDP ini ditujukan untuk mendapatkan penjelasan atas dugaan terjadinya kecurangan proses rekruitmen tenaga pendamping Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)

“surat permintaan RDP sudah kita sampaikan ke DPRD Inhil melalui Komisi I. Tidak ada maksud lain terkecuali untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan yang sedang menimpa putra putri Inhil saat ini ,” Sampaikan koordinator APKCD Inhil, Aditya Prahara, rabu (26/12/2018)

Adit juga menuturkan bahwa sejak awal pihaknya telah menangkap sejumlah kejanggalan yang diduga dilakukan oleh Dinas PMD Inhil dalam proses rekruitmen. 

“Kita merasa ada yang janggal dan tidak wajar dalam proses rekruitmen ini, baik itu dimulai dari proses pengumuman awal pada saat pendaftaran dan bahkan sampai ke pengumuman hasil akhir,” duga Adit

Sementara itu, Sekjen Fokus Ornop, Indra Gunawan menuturkan bahwa langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak semakin mendiskreditkan lembaga ataupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Inhil ini.

“kalau tidak sekarang kapan lagi kita mau memulai untuk menciptakan Inhil ini bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Kita awali dengan sikap saling terbuka pada saat penerimaan pendamping desa ini,”ujarnya./***

Jakarta — Pemerintah berencana menggabungkan Badan Pengelola Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam waktu dekat ini. Wacana tersebut langsung ditanggapi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Fahri menyarankan Presiden Jokowi agar tidak membuat keputusan kontroversi dalam masa pemilu. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan semua pihak.

“Jika pemerintah berkeras untuk melebur BP Batam, hal tersebut melanggar Undang-undang nomor 23  tentang pemerintahan yang melarang Wali Kota merangkap jabatan. Selain itu ada juga undang undang nomor 53 tahun 1999. Yang dengan jelas membagi wewenang 2 lembaga tersebut,” ujar Fahri di Jakarta, Rabu 26 Desember 2018 dilansir dari viva.co.id

Fahri menjelaskan, presiden harus mempertimbangkan dua undang-undang dalam mengambil keputusan ini. Karena pembentukan otoritas Batam dan Pemerintah daerah diatur oleh dua undang-undang yang terpisah.

Fahri mengingatkan pemerintah bahwa  pembentukan awal Batam adalah untuk membangun otonomi khusus yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan Industri dan Perdagangan nasional.

Kawasan Batam yang secara geografis masuk dalam provinsi kepulauan Riau dan berbatasan dengan Singapura, diharapkan akan dapat menyaingi Singapura dalam perdagangan dan Industri.

Menurut Fahri, penggabungan dua otoritas bukan pekerjaan sederhana dan memerlukan waktu yang panjang. Karena pemekaran wilayah saja memerlukan rekomendasi kementerian dalam negeri dan persetujuan DPR dan DPD.

Jakarta, — Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengaku akan menghadiri istigasah kubro di Masjid Agung Padeglang, Banten, Sabtu (29/12). Tujuannya, mendoakan para korban tewas tsunamiSelat Sunda beberapa waktu lalu.

“Insyaallah saya ke sana untuk menghadiri doa bersama, bukan sebagai cawapres, tapi sebagai orang Banten,” ujar Ma’ruf di kediamannya Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (26/12) dilansir dari CNN Indonesia

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu diketahui memang lahir dan tumbuh di Banten serta memimpin Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Banten.

“Saya bolak balik ke sana mengajak orang, beri bantuan, mendukung, karena saya orang Banten,” imbuhnya.

Ma’ruf juga telah mengerahkan relawan yang tergabung dalam Relawan Milenial Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Remaja) dan Aspirasi Santri Tanggap Bencana (Astana) untuk membantu korban yang terdampak tsunami tersebut. Sejumlah bantuan seperti tenda, terpal, makanan, hingga obat-obatan telah dikirimkan.

“Itu mereka sudah terjun. Kita juga sudah kirim terpal, tim medis, makanan, obat-obatan sudah kita tambah,” ucap Ma’ruf.

Sebelumnya, tsunami menerjang Banten dan Lampung akibat longsoran kawah Gunung Anak Krakatau, di Selat Sunda, belum lama ini. Korban tewas mencapai ratusan orang.

Jakarta – Kelompok Pendiri Partai Amanat Nasional (KP-PAN) akan menyampaikan pernyataan sikap atas perilaku politik pendiri PAN, Amien Rais yang dinilai gagal mencerdasakan bangsa Indonesia.

Dalam undangan yang diterima wartawan, pernyataan itu akan disampaikan oleh Goenawan Mohamad, Albert Hasibuan, Abdillah Toha, Toety Heraty Noerhadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada hari ini (Rabu, 26/12) dilansir melalui rmol.co

Saat dikonfirmasi soal undangan tersebut, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengaku tidak tahu.

“Kok yang mengundang pro Jokowi semua sih,” ujar Viva sambil tertawa saat dihubungi sesaat lalu.

Begitu pun Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengaku tidak tahu dari mana dan siapa yang mengorganisir undangan tersebut.

“Saya tidak tahu siapa yang mengorganisir,” kata Eddy singkat.

Informasi terakhir yang diterima, acara penyampaian pernyataan sikap tersebut dibatalkan dan wartawan hanya diberikan selebaran pernyataan pers.